Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PERAN KEPALA DESA INDUK DALAM PROSES PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN (STUDI TERHADAP PP 43 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGN PP 47 TAHUN 2015)
No full textABSTRACTThis thesis focuses on the role of head of the main village in the formation process of preparation village (the study of PP 43 of 2014 as amended by Regulation 47 of 2015) .From the study authors using normative juridical research method, the conclusion: 1). That the role of the parent in the formation of the village head village of preparations as stipulated in Government Regulation No. 43 of 2014 as amended by Government Regulation No. 47 Year 2015 is practically nonexistent. The role of the village head holding only limited administrative privileges to receive the report of the Acting Head of the Village of preparation on the implementation of the village of preparations. This condition is very different from the role of the village head as set in the Minister of the Interior No. 28 of 2006. 2). That the factors that led to the village head master has no role in the formation of the village of preparation due to the paradigm of authority and the role of head of different villages as well as in the territorial context. Suggestion. 1). Village Head Master should be given a strategic role in the framework of the preparation process of formation of the village. Like it or not, the village head master is the executor of the village administration so that it knows exactly what the needs and problems in the administration of the village administration. 2). There must be legal certainty concerning the Minister Regulation No. 28 of 2006, so that the apparatus implementers in the field can determine the legal basis that is used when you want to form the village of preparations. It is also useful to avoid the dualism of law in regulating the formation of the village as a preparation for a rare early formation of a new village.2ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada peran kepala desa induk dalam proses pembentukan desa persiapan (studi terhadap PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015) .Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan: 1). Bahwa peran kepala desa induk dalam pembentukan desa persiapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 praktis tidak ada. Peran kepala desa induk hanya sebatas administratif saja untuk menerima laporan dari Penjabat Kepala Desa persiapan tentang pelaksanaan desa persiapan. Kondisi ini sangat berbeda dengan peran kepala desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. 2). Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kepala desa induk tidak berperan dalam pembentukan desa persiapan disebabkan karena paradigma kewenangan dan peran kepala desa yang berbeda serta pada konteks kewilayahan. Saran. 1). Selayaknya Kepala Desa Induk harus diberi peran strategis dalam rangka proses pembentukan desa persiapan. Suka atau tidak suka, kepala desa induk merupakan pelaksana pemerintahan desa sehingga tahu persis apa yang menjadi kebutuhan dan problem dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 2). Harus ada kepastian hukum tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, agar aparatur pelaksana dilapangan dapat menentukan dasar hukum yang dipakai ketika ingin membentuk desa persiapan. Hal ini juga berguna untuk menghindari adanya dualisme hukum dalam pengaturan pembentukan desa persiapan sebagai langka awal terbentuknya desa baru
PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
No full textABSTRACTThe thesis is the imposition of criminal sanctions under the minimum limit is specialized in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics (Studies in Kuala Kapuas District Court's Decision No. 103 / Pid.Sus / 2015 / PN KIK). The method used in this research is a normative approach. From the results of this thesis research we concluded that existence of sentences below the minimum threshold specific provisions of the law in the case of narcotic crime committed by judges, including judges PN Kuala Kapuas, can not be justified by the principle of legality (nulla poena sine lege) which in which an element of legal certainty, for the principle of nulla poena sine lege, which means "no crime without law", has firmly declared that any criminal sanctions should be determined in the legislation. Thus a judge shall not convict other than those specified in the provisions of the law. Thus a judge shall not convict other than those specified in the provisions of the law. As in the Narcotics Act itself has clearly stipulate provisions criminal threats within minimum and maximum limits, such as the Article 112 paragraph (1), which regulates criminal sanctions for any person who unlawfully or against the law to plant, maintain, own, storing, controlling, or provides Narcotics Group I in the form of plants, with a term of imprisonment of 4 (four) years and a maximum of twelve (12) years, so the presence of sentences below the minimum threshold of criminal penalty provisions contained in the Act Narcotics Act by judges themselves can not be justified by the principle of nulla poena sine lege this. As for the opinion of the judges PN Kuala Kapuas, criminal acts dropped below the minimum threshold of the provisions of the Law on Narcotics conducted by a judge does not violate the principle of legality, because the criminal punishment intended for the realization of justice for the accused and society. And according to the judge, when there is a conflict between justice and legal certainty it is only logical certainty justice takes precedence over hukum.Pertimbangan taken by judges in imposing criminal Kuala Kapuas below the minimum threshold of Narcotics Undang¬Undang provisions include the following: (a) consideration juridical, include: the indictment and the warrant from the public prosecutor the evidence revealed at the hearing that consisted of witness testimony, letters and testimony from the accused the evidence, the articles of the Narcotics Act the statutory provisions (b) consideration non juridical, include: a description of the condition of the accused himself and also the role or status of the accused in the crime. Things are burdensome and relieve the defendant, a sense of justice and humanity for the future interests of the accused. Associated with a sense of justice to be considered by the judge in imposing a punishment below the minimum threshold of the provisions of the Law on Narcotics, there is the argument of the judges PN Kuala Kapuas saying that for the criminal offender whose only role as a user that are still try and just have evidence very mild narcotic should not be punished hard. From this argument can be said that there is a pity that arise in the judge against the criminal offender, where such arguments is called the Argumentum ad Misericordian. The judge then concluded that if there is a conflict between justice and legal certainty the main priority is justice.Keywords: The imposition of criminal sanction, below the minimum limit special. ABSTRAKTesis ini penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 103/Pid.Sus/2015/PN KIk). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif . Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh hakim, termasuk hakim PN Kuala Kapuas, tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas (nulla poena sine lege) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebab dalam asas nulla poena sine lege, yang berarti "tiada pidana tanpa undang-undang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Adapun di dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri telah dengan jelas mengatur ketentuan ancaman pidana dalam batas minimum dan maksimum, seperti misalnya pada Pasal 112 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika oleh hakim dengan sendirinya tidaklah dapat dibenarkan menurut asas nulla poena sine lege ini. Adapun menurut pendapat hakim PN Kuala Kapuas, tindakan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dilakukan oleh seorang hakim tidaklah melanggar asas legalitas, sebab penjatuhan pidana tersebut bertujuan demi terwujudnya keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Dan menurut hakim, apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka sudah sewajarnya keadilan lebih diutamakan dibanding kepastian hukum.Pertimbangan yang diambil oleh hakim Kuala Kapuas dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang Undang Narkotika diantaranya adalah : (a) pertimbangan yang bersifat yuridis, meliputi : surat dakwaan dan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum alat bukti yang terungkap di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa barang bukti, pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan perundang-undangan (b) pertimbangan yang bersifat non yuridis, meliputi : penjelasan mengenai kondisi diri terdakwa dan juga peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, rasa keadilan dan kemanusiaan bagi kepentingan masa depan terdakwa. Terkait dengan rasa keadilan yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika, terdapat argumentasi dari hakim PN Kuala Kapuas yang mengatakan bahwa untuk pelaku pidana yang perannya hanya sebagai pengguna yang sifatnya masih coba-coba dan hanya memiliki barang bukti narkotika yang sangat ringan tidak selayaknya dijatuhi pidana yang berat. Dari argumentasi ini dapat dikatakan bahwa ada rasa kasihan yang timbul dalam diri hakim terhadap pelaku pidana, dimana argumentasi semacam ini dinamakan dengan Argumentum ad Misericordian. Sehingga hakim kemudian menyimpulkan bahwa apabila terjadi pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum maka yang diutamakan adalah keadilan.Kata Kunci: Penjatuhan, sanksi pidana, di bawah batas minimum khusus
UPAYA POLDA KALIMANTAN BARAT DALAM MENERAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI INTERNAL POLRI
No full textABSTRACTThis thesis discusses West Kalimantan Regional Police Efforts in Implementing the Government Regulation No. 2 of 2003 on the Police Disciplinary Regulations for Members To Achieve Good Governance and Clean Government In Polri.Dari Internal research results of this thesis can be concluded that the factors that influence the adoption of Government Regulation No. 2 2003 About the disciplinary Code for members of the Police in the perspective of good governance and clean government is the internal factor of the national police that the legislation on the implementation of the law enforcement discipline INP still there is a regulation that is not clearly and unambiguously, multi interpretation giving rise to legal uncertainty and justice, as a result of law are relatively often subjective, there are still among Leaders unit as Ankum that have not fully give attention on the implementation of the law enforcement duties discipline police members including the officers Provos Police, the level of understanding and application of the rule of law by Penyildik Provos Police in the investigation of the case breach of discipline is still low, the level of discipline, awareness and compliance with national Police on disciplinary rules are binding and apply to her still relatively low so that breaches of discipline remains the case, there are still a lot of intervention, the intervention of the police official in the implementation of the law enforcement discipline of members of the police so that the results of law enforcement is achieved is still relatively subjective and disciplinary law enforcement police members often seem less transparent. While external factors is the slow pace of economic recovery the government resulted in the welfare of members of the police have not been felt, triggering the growth of legal action against the law members of the police, there are legislators who skeptif and vocal voiced about the inability of the police in carrying out their duties as law enforcement, maintainer Kamtibmas and protector and public servants, for their political interests ride with, their efforts certain government agencies on behalf of the interests of the community to put the police institution under a particular department, there are still many negative views of the national police of the state officials, political elite, public officials and the public so that the response to the National Police also negative although the pace of reform has been carried out by organizations Police Still the of interference from state officials, political elite towards the implementation of police duties affect law enforcement discipline of members of the Police, the agency Kompolnas yet fully functioning properly because of product performance is merely giving advice to the president about the main tasks, functions and the role of the police, there are NGOs who are skeptical of the implementation of police duties especially in law enforcement, the level of public trust in the police is low fear of dealing with the police, as a result of the perception of the past where police in facing community to further highlight the violence that is ultimately less concerned for supervising and reluctant to complain about negative action members of the police, even if a complaint but reluctant to testify so that the difficulties in conducting the investigation and utilization of mass media in disseminating information overload and cornering still there is corruption in the body PolriUpaya to do West Kalimantan Regional Police in Law Enforcement Discipline Share Police members in the perspective of good governance and clean government is doing Renewal Regulations Police Professional Code of conduct; Confirming Gait Propam Police As Garda Leading Member2Discipline Law Enforcement Police; Breeding Police Profession, Professional Commitment Implementation and Institutional Revitalization Police.Keywords: Role of the Indonesian Armed Forces, In Security, the Frontier Army.ABSTRAKTesis ini membahas Upaya Polda Kalimantan Barat Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri Guna Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Di Internal Polri.Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri dalam perspektif good governance & clean government adalah Faktor Internal polri yaitu pada peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penegakan hukum disiplin Anggota Polri masih ada aturan hukumnya yang tidak jelas dan tegas, multi tafsir sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan keadilan, akibatnya penerapan hukumnya relatif sering bersifat subyektif, masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri, tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyildik Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran disiplin masih rendah, tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi, masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif dan penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan. Sedangkan faktor eksternal yaitu lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri, masih ada anggota legislatif yang skeptif dan vocal menyuarakan tentang ketidakmampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pemelihara Kamtibmas serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, karena adanya kepentingan politik yang memboncengi, adanya usaha instansi pemerintah tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk menempatkan institusi Polri dibawah suatu departemen tertentu, masih banyak pandangan negatif terhadap polri dari pejabat negara, elit politik, pejabat publik maupun masyarakat sehingga respon kepada Polri juga negatif walaupun langkah reformasi telah dilakukan oleh organisasi Polri, Masih adanya interpensi pejabat negara, elit politik terhadap pelaksanaan tugas Polri mempengaruhi penegak hukum disiplin anggota Polri, lembaga Kompolnas belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena produk kinerjanya baru sebatas pemberian saran kepada Presiden tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Polri, masih ada LSM yang bersifat skeptic atas pelaksanaan tugas Polri khusunya dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah takut berurusan dengan Polri, sebagai akibat persepsi masa lampau dimana Polri dalam mengahadapi masyarakat lebih menonjolkan kekerasan yang pada akhirnya kurang peduli untuk melakukan pengawasan dan enggan mengadukan tindakan negatif anggota Polri, kalaupun mengadukan akan tetapi enggan memberikan kesaksian sehingga kesulitan dalam melakukan penyidikannya dan Pemanfaatan media masa dalam menyebarluaskan informasi yang berlebihan dan menyudutkan masih adanya KKN dalam tubuh PolriUpaya yang harus dilakukan Polda Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Disiplin Bagi Anggota Polri dalam perspektif good governance & clean government adalah dengan melakukan Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri; Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri; Pemuliaan Profesi Polri, Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri.Keywords: Efforts Police, In Realize, Good Governance, Clean Government
PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL
No full textABSTRACTThis thesis discusses the implementation of structural appointments in the province of West Kalimantan based on Government Regulation No. 13 of 2002 on Appointment of civil servants in structural positions. From the research we concluded that: The process of appointment of civil servants in the implementation of structural positions in Government of West Kalimantan province have generally been implemented in accordance with applicable regulations. However, when considering the competence official who possess it still does not meet the work requirements as set forth in jabatan.Penilaian analysis of performance such as quality of service, responsiveness, responsibility and accountability in general although there is an increase in performance, but has not been fully able to meet the expectations of a person to be considered in the appropriate positions. There has been no standard procedure in providing services and lack of discipline of civil servants still part barrier performance improvement. Another thing that also needs to get attention is the level of responsiveness in describing the services to the community at umumnya.Faktor affecting the implementation of the removal of structural officials in the province of West Kalimantan Based on Government Regulation No. 13 of 2002 on Appointment of civil servants in structural positions that the arrangement of structural positions within the government of West Kalimantan Province, using two methods, namely internal factors and internal factors. Internal factors namely Human Resource Quality in Procurement and Placement Team Position and orientation and bureaucracy. While external factors namely lack of supervision of the Society and Mass Media and Politics placement Public apparatus. Structuring recommendations structural positions in the provincial government of West Kalimantan Province should consistently use the merit system is substantially not only merely procedural. Then Baperjakat must be professional and proportionate in managing structural positions in the provincial government of West Kalimantan although under pressure, deposit and also special directives of the Governor and the Deputy Governor and the elites of other determinants. Therefore it is also necessary that the strictest controls internally tbaik the provincial government through the Provincial Inspectorate of2West Kalimantan and also the legislature (DPRD West Kalimantan) and supported as well as synergistic with the political infrastructure in Kalimantan Barat.Harus there is a strong commitment to implementing Government Regulation No. 13 of 2002 on Appointment of civil servants In structural positions that are expected to be better as it will consider the realization of the work that has been carried out by civil servants in accordance with the workload that has been given to him. Society as one of the supporters of the creation of good governance need to raise awareness for a more critical and active role in monitoring or controlling processes.ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan provinsi kalimantan barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun apabila memperhatikan kompetensi pejabat yang mendudukinya masih belum memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dikemukakan dalam analisis jabatan.Penilaian kinerja seperti kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas meskipun secara umum terdapat peningkatan kinerja namun belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan layaknya seseorang untuk dipertimbangkan dalam jabatan. Belum terdapat prosedur standar dalam memberikan pelayanan dan kurang disiplinnya PNS masih merupakan bagian hambatan peningkatan kinerja. Hal lain yang juga perlu untuk mendapatkan perhatian adalah tingkat responsivitas dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural bahwa pada Penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan dua metode, yakni Faktor Internal dan faktor Internal. Faktor Internal yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Tim Pengadaan dan Penempatan Jabatan dan Orientasi Birokras. Sedangkan faktor eksternal yakni Kurangnya pengawasan dari Masyarakat dan Media Massa dan Politik penempatan aparatur Publik. Rekomendasi Penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Provinsi Kalimantan Barat seharusnya konsisten menggunakan sistem merit secara substansial bukan hanyalah procedural semata. Kemudian Baperjakat harus professional dan proporsional dalam menata jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meskipun mendapat tekanan, titipan dan juga arahan khusus dari Gubernur dan Wakil Gubernur serta elite-elite penentu lainnya. Oleh sebab itu juga diperlukan kontrol yang keta tbaik secara internal Pemprov melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat maupun juga lembaga legislatif (DPRD3Provinsi Kalimantan Barat) dan ditunjang serta sinergis dengan infrastruktur politik di Provinsi Kalimantan Barat.Harus ada komitmen yang kuat untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sehingga diharapkan lebih baik karena akan mempertimbangkan realisasi kerja yang telah dilakukan oleh PNS sesuai dengan beban kerja yang telah diberikan kepadanya. Masyarakat sebagai salah satu bagian pendukung terciptanya good governance perlu meningkatkan kesadaran untuk lebih kritis dan berperan aktif dalam proses pengawasan atau controlling .Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengangkatan Pejabat, Struktural di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MENYUSUI DALAM MEMPEROLEH RUANG LAKTASI YANG LAYAK PADA PUSAT PERBELANJAAN MODERN (MALL) DI KOTA PONTIANAK (Suatu Tinjauan Berbasis Kesetaraan Gender)
No full textA B S T R A KTesis ini membahas tentang perlindungan terhadap perempuan yang menyusui dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kesetaraan gender. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak dan solusi agar perempuan yang menyusui mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pada dasarnya ditinjau dari aspek kesetaraan gender, perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: (a) kurangnya pengetahuan perempuan yang menyusui akan haknya dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak; (b) adanya sikap tidak peduli dari pihak pengelola Ayani Mega Mall Pontianak dalam menyediakan ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan (c) kurang berperannya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak dalam memberikan penyuluhan terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam memperoleh ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak. Solusi agar perempuan yang menyusui mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: (a) perlu adanya penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam2memperoleh ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum; (b) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum akan hak-hak yang diperoleh oleh perempuan yang menyusui selama berada di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak untuk memperoleh ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard; dan (c) memberikan sanksi kepada Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak yang mengabaikan kewajibannya dalam menyediakan ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard.Kata Kunci : Perlindungan – Perempuan Yang Menyusui – Ruang Laktasi – Kesetaraan Gender.A B S T R A C TThis thesis discusses the protection of breastfeeding women in obtaining adequate lactation room in modern shopping center (mall) in Pontianak City from the aspect of gender equality. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the factors that cause breastfeeding women do not get protection in acquiring lactation room viable in a modern shopping center (mall) in Pontianak and solutions so that breastfeeding women get protection in acquiring lactation room decent on modern shopping center (mall) in Pontianak. Through literature study using an empirical law approach the conclusion, that it is basically viewed from the aspect of gender equality, breastfeeding women do not get protection in obtaining adequate lactation room in modern shopping center (mall) in Pontianak. The factors that cause breastfeeding women do not get protection in acquiring lactation room viable in a modern shopping center (mall) in Pontianak are as follows: (a) lack of knowledge of breastfeeding women their rights in obtaining lactation room decent at center modern shopping (mall) in Pontianak; (b) the uncaring attitude of the manager Ayani Mega Mall Pontianak in providing decent lactation room and meet standards as stipulated in the legislation; and (c) lack of involvement of the City Health Office of Pontianak and the Agency for Community Empowerment, Women, Kids and Family Planning City of Pontianak in outreach to breastfeeding women of their rights in obtaining lactation room viable and meet standards in places of public facilities such as Ayani Mega Mall Pontianak. Solutions that breastfeeding women get protection in acquiring lactation room viable in a modern shopping center (mall) in Pontianak are as follows: (a) before the extension of the City Health Office of Pontianak and the Agency for Community Empowerment, Women, Kids and Family Planning City Pontianak on breastfeeding women their rights to obtain adequate lactation room and meet standards in places of public facilities; (b) improve the knowledge and understanding of the law of the rights acquired by breastfeeding women while in places of public facilities such as Ayani Mega Mall Pontianak to obtain decent lactation room and meet standards; and (c) provide sanctions to Parties Ayani Mega Mall Pontianak business that ignores its obligations to provide adequate lactation room and meet standards.Keywords : Protection – Breastfeeding Women – Lactation Room – Gender Equality
KOORDINASI DAN PENGAWASAN PENYIDIK POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLDA KALIMANTAN BARAT
No full textABSTRAKTesis ini membahas masalah koordinasi dan pengawasan penyidik polri terhadap proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik pegawai negeri sipil di polda kalimantan barat. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa Dalam penulisan tesis ini telah ditunjukkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar) terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS yang terjadi selama ini di daerah hukum Polda Kalbar, Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Kalbar yang para PPNS nya melaksanakan penyidikan tidak sesuai ketentuan dan faktor penyebabnya serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS belum sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP, Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang undang yang menjadi dasar hukum PPNS masing-masing, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Jadi pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan di daerah hukum Polda Kalbar, ada penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang ada, meskipun proses penyidikan dapat berjalan sampai ke proses pemeriksaan di sidang pengadilan.Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di daerah hukum Polda Kalbar masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku. Rekomendasi nya adalah ; Bahwa Perlu adanya pembentukan tim khusus terdiri atas Pejabat Polri (Bareskrim Polri), Para Pejabat Kementerian/ Non Kementerian yang membawahi PPNS (diwakili Direktur Jenderal), dan Kejaksaan Agung untuk menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan oleh PPNS, lalu dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Kapolri, Para Pejabat kementerian/ Lembaga Non Kementerian yang membawahi PPNS, dan Kejaksaan Agung agar dalam pelaksanaan penyidikan tidak terjadi tumpang tindih dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan. Perlunya Keputusan Bersama antara Kapolda Kalbar, Kajati Kalbar, danGubernur Kalbar sebagai atasan Kepala Badan/ Dinas di Pemerintah Provinsi Kalbar yang membawahi PPNS, serta Kepala Kanwil / Instansi Pemerintah Pusat yang memiliki PPNS yang berada di daerah hukum Polda Kalbar tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Poses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara penyidik Polri yang bertugas di Seksi korwas PPNS dan Instansi yang membawahi PPNS, melalui2penunjukkan seorang penghubung di masing-masing Instansi.Perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang sanksi terhadap aparat penegak hukum yang tidak melakukan ketentuan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan.Pelaksanaan penyidikan memerlukan spesialisasi dan harus dipisahkan daripekerjaan lain, sehingga PNS yang sudah diangkat sebagai PPNS melalui Keputusan Menkum dan Ham RI, seharusnya ditugaskan di fungsi penyidikan dan tidak diberi tugas di luar fungsi penyidikan, sehingga di instansi tersebut sangat perlu ada jabatan struktural khusus mewadahi PPNS.ABSTRACTThis thesis addresses the issue of coordination and supervision of the national police investigators to process criminal investigations by investigators civil servants in West Kalimantan regional police. From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion, that in this thesis has shown coordination and supervision of police investigators (in this case Section Korwas PPNS Dit Reskrimsus Police West Kalimantan) on the process of investigation of criminal offenses committed by investigators that occurred during the The law in the area of West Kalimantan Police, Government Agencies in the area of law that the West Kalimantan Police investigators carry out their investigation and not in accordance with the causes and efforts should be made to improve the coordination and supervision of the investigation conducted by PPNS.Pelaksanaan coordination and supervision Section korwas PPNS Dit Reskrimsus Police West Kalimantan on the investigation conducted by investigators is not appropriate regulations, as stipulated in the provisions of the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 on the Police, the Constitution Act which forms the legal basis PPNS respectively, and Regulation Chief of Police No. 6 of 2010 on Management Investigations by investigators, as well as the Police Regulation No. 20 of 2010 on the coordination, supervision and guidance of Investigation for investigators. So the coordination and supervision of the investigation in the area of police law ordinance, there is a deviation from the provisions of the existing legislation, although the investigation process can be run up to the inspection process in the trial pengadilan.Pelaksanaan coordination and supervision Section Korwas PPNS West Kalimantan Regional Police Directorate Reskrimsus to the investigation process criminal offenses committed by investigators in the area of West Kalimantan Police law is still not in accordance with the provisions of the applicable laws and crustaceans. Her recommendations were; That should be the establishment of a special team consisting of officials Police (Criminal Investigation Police), Officials of the Ministry / Non ministry in charge of investigators (represented by the Director-General), and the Attorney General to draft technical guidance, coordination and supervision in the process of investigation by the investigators, then poured in a joint decree between the National Police, the officials of ministries / Institutions Non ministry in charge of investigators, and the Attorney General for the implementation of investigation there is no overlap and coordination and monitoring can proceed smoothly in accordance with provisions. The need for joint decree between the police chief of West Kalimantan, Kajati ordinance, danGubernur West Kalimantan as supervisor Head of Agency / Department in the Government of West Kalimantan province in charge of investigators, as well as the Head of Regional Office / Central Government which has investigators in the area of law Polda West Kalimantan on the Implementation Coordination and Supervision of Poses Investigation conducted by investigators. Improve communication and working relationship between police investigators assigned in Section korwas investigators and institutions in charge of investigators, through the appointment of a liaison in each Instansi.Perlu the Government Regulation on sanctions against law enforcement officers who do not carry out the provisions3of the coordination and supervision in the investigation process .Pelaksanaan investigation requires specialization and must be separated ofjob another, so that civil servants who have been appointed as investigators through Decision Menkum and Ham RI, should be assigned in the function of the investigation and were not given the task outside the functions of investigation, so that the agency is very necessary to have a special structural positions to accommodate PPNS
ANALISIS TERHADAP PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENENGGELAMKAN KAPAL IKAN NELAYAN ASING DI LIHAT DARI SISI KEMANFAATAN KEPADA NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DAN POTENSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
No full text1ANALISIS TERHADAP PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENENGGELAMKAN KAPAL IKAN NELAYAN ASING DI LIHATDARI SISI KEMANFAATAN KEPADA NELAYANTRADISIONAL INDONESIA DAN POTENSIPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKOleh :EKA SETIAWATI, SHA2021141098Pembimbing I : Dr. Firdaus,SH.,M.SiPembimbing II : Sugeng Susila,SH.,MHABSTRACTThis thesis discusses the analysis of policy options the government to drown the foreign fishing vessels fishing in view of the benefit to the Indonesian traditional fishermen and the potential of non-tax revenue. The method used in this research is normative-sociological approach. From the results of this thesis research was concluded factors into rasiologis government policy to sink the foreign fishing vessels that enter into the territory perariran Indonesia, namely: (a) That the ship nalayan foreigners operating in the sea area Indonesia does not have operating permits for fishing by perudang rules and regulations that apply. (B) That the drownings do in the sovereign territory of Indonesia and the sovereign rights (exclusive economic zone). (C) That the act of drownings on the basis of valid legal basis, namely Article 69 paragraph (4) of Law No. 45 of 2009 on Fisheries. (D) That other countries that want to protest should understand the actions of illegal fishing by foreign vessels. Indonesia has been impaired significantly. The omission of the foreign boats fishing illegally would continue to bring greater losses for Indonesia. (E) That the sinking undertaken will pay attention to the safety of the crew. The government's policy for foreign fishermen drown fishing vessels that enter the waters of Indonesia Territory in relation to Indonesian traditional fishermen as well as non-tax revenue is that the sinking of the Program foreigners arrested is one way to show the government's sovereignty. Rules that have been around since 2009 is correct - actually implemented by the end of 2014. This is not because of the increasing number of events already illegal fishing that cause loss to the state of up to 30 trillion per year. Certainly expected drownings can be deterrent to the thieves. But the sinking of foreign fishing vessels were also commonly affects and adverse impacts on the economic development of the Republic of Indonesia .This is as a result of the capital menipiskanya government to provide jobs. With the spoils of assets in the form of foreign ships, can be used as new jobs for traditional fishermen. It can help improve people's economy and reduce unemployment. Meanwhile, in the sector of Non Tax Revenue sinking of foreign fishing vessels can increase state revenues, a growing number of foreign fishing vessels in the auction, the more revenue is obtained state.Keywords: Policy Options, the Government, the Fishing Vessel Sink, ForeignFishermen.2ABSTRAK Tesis ini membahas analisis terhadap pilihan kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing di lihat dari sisi kemanfaatan kepada nelayan tradisional indonesia dan potensi penerimaan negara bukan pajak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Faktor-faktor yang menjadi rasiologis kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perariran Indonesia yaitu : (a) Bahwa kapal nalayan asing yang beroperasional di wilayah laut indonesia tidak memiliki izin operasi untuk melakukan penangkapan ikan berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku. (b) Bahwa tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). (c) Bahwa tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. (d) Bahwa negara lain yang hendak mengajukan protes harus memahami atas tindakan pencurian ikan oleh kapal asing. Indonesia telah dirugikan secara signifikan. Pembiaran terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal akan terus membawa kerugian yang lebih besar bagi Indonesia. (e) Bahwa penenggelaman kapal yang dilakukan akan memperhatikan keselamatan dari para awak kapal. Kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing yang masuk ke Wilayah perairan Indonesia dalam kaitanya dengan nelayan tradisional Indonesia maupun penerimaan negara bukan pajak adalah bahwa Program penenggelaman kapal asing yang ditangkap merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kedaulatan pemerintah. Aturan yang telah ada sejak tahun 2009 tersebut benar – benar dilaksanakan pada akhir 2014. Hal ini tidak lain karena sudah semakin banyaknya peristiwa pencurian ikan yang menimbulkan kerugian negara hingga 30 Trilyun pertahun. Tentunya diharapkan penenggelaman ini dapat menimbulkan efek jera kepada para pencuri tersebut. Akan tetapi penenggelaman kapal nalayan asing itu juga biasa berpengaruh dan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan ekonomi Republik Indonesia .Hal ini sebagai salah satu akibat dari menipiskanya modal pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Dengan adanya aset rampasan berupa kapal asing, dapat dijadikan lahan pekerjaan baru bagi nelayan tradisional . Hal itu dapat membantu meningkatkan perekonomian rakyat dan mengurangi pengangguran. Sedangkan di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak penengelaman kapal nelayan asing bisa meningkatkan pendapatan negara, semakin banyak kapal nelayan asing yang di lelang, maka semakin banyak pendapatan yang di peroleh negara.Kata Kunci: Pilihan Kebijakan, Pemerintah, Menenggelamkan Kapal Ikan, Nelayan Asing
MODEL IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT PEMBERIAN SUSU FORMULA PADA BAYI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK(SUATU PERSPEKTIF HUKUM)
No full textABSTRACTThis thesis addresses the issue of informed consent implementation model formula feeding in infants at the General Hospital of Sultan Sharif Mohamad Alkadrie Pontianak City (A Legal Perspective). The method used in this study is a research method using socio-juridical approach. The results showed that: In the implementation of the medical approval under study can be concluded that there is a gap between the information on the medical procedure to be performed is given by physicians with the understanding gained by the patient. This is due to the knowledge gap physicians with the knowledge possessed by the patient. The explanation given by the doctor to the patient in practice does not meet the provisions of Article 2 (4) Decree No. 585 of 1989 that the delivery and content of information should be tailored to the level of education as well as the patient's condition and situation. To that should the doctor in giving an explanation as hard as possible so that the information he can understand and be understood by the patient and adjusted to the level of ability and knowledge of the patient. To protect the doctor from the risk of legal action in the future if it turns out the patient's choice harm himself then to the patient who refuses to do medical measures planned or to be performed by a doctor must provide a statement in writing by completing and signing the form of rejection of medical action or form home forcibly , If the doctor is found guilty of breach of contract, then the hospital will bear the cost of the loss suffered by the patient. This is because the General Hospital of Sultan Sharif Mohamad Alkadrie hospital Pontianak is the city government consisting of doctors remains that physicians working is acting for and on behalf of the hospital. Obstacles faced by the Regional General Hospital Sultan Sharif Mohamad Alkadrie Pontianak City of informed consent models used are: Regarding the lack of understanding the patient or family to the measures to be taken to make it difficult for doctors to make decisions. How to overcome that doctors in providing an explanation of the information in a language that is clear, simple, and easily understood by the various circle. About the difficulty patients or families with low levels of education and literacy in the know, understand, filling, and menandatanganani informed consent. The fix that is through doctors and paramedics who give an explanation of the significance of the agreement, including assisting in the writing and signing the informed consent form consent. About forms still change frequently and without prior socialization that lead the doctor does not know that the consent form has been replaced by the hospital. The fix is to make adjustments to the consent form has been replaced, in addition there is a good cooperation between doctors and paramedics to inform each other if a change of form.2ABSTRAKTesis ini membahas masalah model implementasi informed consent pemberian susu formula pada bayi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak (Suatu Perspektif Hukum). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam pelaksanaan persetujuan medis yang diteliti dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan yang diberikan oleh dokter dengan pengertian yang didapat oleh pihak pasien. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan pengetahuan yang dimiliki dokter dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak pasien. Penjelasan yang diberikan oleh dokter kepada pihak pasien pada prakteknya kurang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) PerMenKes Nomor 585 Tahun 1989 bahwa cara penyampaian dan isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi dan situasi pasien. Untuk itu sebaiknya dokter dalam memberikan penjelasan berusaha semaksimal mungkin agar informasi yang disampaikannya dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak pasien serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan pihak pasien. Untuk melindungi dokter dari risiko tuntutan hukum dikemudian hari kalau ternyata pilihan pasien merugikan dirinya sendiri maka kepada pihak pasien yang menolak dilakukan tindakan medis yang direncanakan atau akan dilakukan oleh dokter ini harus memberikan pernyataan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir penolakan tindakan medis atau formulir pulang paksa. Apabila dokter tersebut terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak rumah sakit akan menanggung biaya kerugian yang diderita pasien. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak merupakan rumah sakit pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari dokter tetap sehingga dokter yang bekerja tersebut bertindak untuk dan atas nama rumah sakit. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dari model informed consent yang digunakan yaitu : Mengenai kekurangpahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk mengambil keputusan. Cara mengatasinya yaitu dokter dalam memberikan penjelasan mengenai informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.Mengenai adanya kesulitan pasien atau keluarga dengan tingkat pendidikan rendah dan buta huruf dalam mengerti, memahami, mengisi, serta menandatanganani informed consent. Cara mengatasinya yaitu dengan melalui dokter dan paramedik yang memberikan penjelasan mengenai arti penting persetujuan tersebut, termasuk membantu dalam penulisan dan penandatanganan informed consent.Mengenai bentuk formulir persetujuan yang masih sering berubah dan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu yang menyebabkan dokter tidak mengetahui bahwa formulir persetujuan telah diganti oleh pihak rumah sakit. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan penyesuaian dengan formulir persetujuan yang telah diganti, selain itu terdapat kerjasama yang baik antara dokter dan paramedik untuk saling memberikan informasi jika terjadi pergantian formulir.Kata Kunci: Model Implementasi, Informed Consent, Pemberian Susu Formula Pada Bay
SINKRONISASI APLIKASI FUNGSI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PONTIANAK
No full textABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: “Sinkronisasi Aplikasi Fungsi Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pontianak”bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak. Untuk mengetahui upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak. Untuk menganalisa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan.Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (field research).Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian.Bahwa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian kota Pontianak dilaksanakan sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 ahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Bahwa upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak adalah dengan melakukan berbagai tindakan antara lain peningkatan kerjasama dan koordinasi yang baik antara penyidik Kepolisian dan JPU, peningkatan sumber daya manusia masing-masing lembaga serta peningkatan transparansi masing-masing lembaga dalam menjalankan tugasnya. Bahwa Analisa yang diperoleh terhadap sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak selama ini belum terlaksana dengan baik karena masih sering terjadi persoalan antara penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara psikotropika antara kedua lembaga sering terjadi mis komunikasi misalnya apa yang diinginkan oleh penyidik kadang kala kurang dipahami oleh JPU begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam proses penuntutan sering kali mengecewakan salah satu pihak.Kata Kunci : Singkronisasi, Penyidikan, Penuntutan, PsikotropikaABSTRACTThesis with the title: "Synchronization Function Application Investigation and Prosecution In Law Enforcement Crime Psychotropic Substances Under the Criminal Justice System Integrated On Jurisdiction Police Pontianak City" aims to determine the synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system of integrated in the jurisdiction of Police Pontianak. To determine synchronization efforts in carrying out the investigation and prosecution of applications function in law enforcement criminal offense psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Policejurisdiction. To analyze the application synchronization function investigation and prosecution of criminal offenses in law enforcement psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Police jurisdiction.This study is the law by using empirical juridical approach that is research done by researching library materials is a secondary data, called the research literature. Furthermore, to support and complement the existing facts, which is the norm (kaedah) for the research library of the offender to lapangan.Penelitian research is put emphasis on the study of literature, the secondary data or library materials precedence over the primary data. To support and complement the data gained through the study of literature, the author conducted field research (field research) .To it in this study was defined area (location) and the object of research.That a synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system integrated in the jurisdiction of Police of the city of Pontianak conducted in accordance with or pursuant to Act No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings (Criminal Procedure Code) and Government Regulation No. 58 Year 2010 on Amendment to Government Regulation No. 27 of 1983 on the Implementation of the Criminal Procedure Code ear. Whereas efforts in carrying out the synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system integrated in the jurisdiction of City Police Pontianak is to perform various actions include increased cooperation and coordination between police investigators and the prosecutor, improvement of human resources each institution as well as improving the transparency of each institution in carrying tugasnya.Bahwa analysis obtained on application synchronization functions of investigation and prosecution of criminal offenses in law enforcement psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Police jurisdiction has not been performing well since still common issue among police investigators from the Public Prosecutor for handling the case of psychotropic between the two institutions often mis communications, eg what is desired by the investigator sometimes poorly understood by the public prosecutor and vice versa. So that in the prosecution often mengecweakan one of the parties.Keywords: Synchronization, investigation, prosecution, psychotropi
ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B DALAM UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textABSTRACTThis thesis discusses the analysis of the effectiveness of the role of the Land Investigation Committee B (Committee B) in an effort to prevent land disputes in the provision of leasehold oil palm plantations in West Kalimantan Province. With the aim to reveal how much the role of the Committee and in the provision of leasehold oil palm plantations can prevent disputes over land and reveals the factors that cause the occurrence of land disputes in the provision of leasehold oil palm as well as the efforts taken by the Committee B and to prevent disputes in the granting of land leasehold. Through the approach of empirical legal research is concluded, that the Committee B as one element of land registration in the National Land Agency of the Republic of Indonesia basically have to carry out their duties in accordance with the purpose of the law and applying the principles of good governance, so as to help the Head of National Land Agency Republic of Indonesia/Regional Head of the National Land Agency, in order to establish the provision of leasehold oil palm plantations that can provide legal certainty, while also providing legal protection of the interests of various parties. In carrying out its role Committee B stated quite effective in the execution of his duty to prevent land disputes in the provision of leasehold oil palm plantations, since the inspections soil Committee B was not only looking for the truth formal (procedural) on the physical data and juridical data for leasehold, but also seek substantive truth of the required documents request leasehold attached, by gathering information from the various parties concerned. The factors that could cause land disputes in the provision of leasehold palm oil is the internal factors are not orderly land administration at the National Land Agency both at the central, provincial and district/city and inaccurate and not carefully attendant land registration in the land registry. Besides, it is also influenced by external factors, namely the existence of bad faith of the applicant, not orderly village level land administration/village, the regional divisions that led to the disputed administrative boundaries and overlapping land use due to the different interests in spatial land use. In practice, efforts are being taken by the Committee and to prevent land disputes in the provision of leasehold among others, by delaying the provision of leasehold oil palm plantations to the problems that exist related to the land being requested has been no settlement is accompanied by evidence of completion or can concluded that the application for land use permits have been clean and clear.Keywords : committee b – land investigation – land use permit – oil palm plantatio