Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
KAJIAN DOKTRINAL TERHADAP PENERAPAN HUKUM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM PADA PENGADILANTINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
No full textABSTRACTThis thesis discusses the doctrinal assessment of the application of the law of Article 2 and Article 3 of the Republic of Indonesia Law No. 31 of 1999 on the eradication of corruption by a judge at the court of corruption in state court pontianak. The method used in this study is a research method by using juridical - normative. From the research we concluded that: That the Application of Article 2 and Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 1999 on Corruption Eradication in the Corruption Court in the District Court of Pontianak has not been applied consistently, can change (ampibalen) , Tergabtung intrerprestasi or interpretation by the judge in the case, meaning that although in theory / doctrine someone perpetrators of corruption normative feasible article 2 but it could be applied to chapters 3 and vice versa although in theory / doctrine normative Article 3 but in practice it applied Article 2 (not consistent). That the formulation of the policy provisions of Article 2 and Article 3 from the perspective of law and justice concerning minimum criminal threats there is a gap which is much different from that of Article 2 threat minimum of 4 years in prison, while article 3 threat minimum of 1 year in prison, the gap threats minimum is not in line with Article 52 Article 3 of the Criminal Code that should be heavier or at least the threat equated minimum. Recommendation: Keep the amendment / changed from the second chapter is especially concerning criminal threats at a minimum, both Article 2 and Article 3 are both at least 4 (four) years imprisonment or both at least 2 or 3 years, or at least the existence of such a regulation if it under the legislation or some sort of Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which can be used as guidelines to Judge crime Act Korupsi.Pembuat Corruption should reformulate the threat of criminal sanctions and a special minimum in Article 3 of Law Corruption in order to achieve aspects justice according to the function in the eyes of the positive law in force in Indonesia.Keywords: doctrinal study, for the application of law, corruptionABSTRAKTesis ini membahas kajian doktrinal terhadap penerapan hukum pasal 2 dan pasal 3 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi oleh hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis - normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Bahwa Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pontianak belum diterapkan secara konsisten, bisa berubah-ubah (ampibalen). tergabtung intrerprestasi atau penafsiran oleh hakim dalam suatu kasus, artinya walaupun menurut teori/doktrin seseorang pelaku tindak pidana korupsi normatifnya layak diterapkan pasal 2 namun bisa jadi diterapkan pasal 3 dan sebaliknya walaupun menurut teori /doktrinnya normatifnya pasal 3 tapi dalam prakteknya diterapkan pasal 2 (tidak konsisten). Bahwa formulasi kebijakan ketentuan dari pasal 2 dan pasal 3 dari perspektif hukum dan keadilan menyangkut minimum ancaman pidananya terdapat kesenjangan yang jauh berbeda yaitu pasal 2 ancaman minimum 4 tahun penjara sedangkan pasal 3 ancaman minimum 1 tahun penjara, kesenjangan ancaman minimum tersebut tidak sejalan dengan pasal 52 KUHP yang seharusnya pasal 3 lebih berat atau paling tidak ancaman minimumnya disamakan. Rekomendasi : Perlu amandemen/ dirubah dari kedua Pasal tersebut terutama menyangkut ancaman pidana minimal, baik Pasal 2 maupun Pasal 3 sama-sama minimal 4 (empat) tahun penjara atau sama-sama minimal 2 atau 3 tahun, atau paling tidak adanya semacam regulasi apakah itu dibawah undang-undang atau semacam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan pedoman untuk Hakim Tindak Pidana Korupsi.Pembuat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya merumuskan ulang sanksi ancaman pidana dan minimum khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi agar tercapai aspek keadilan yang menurut fungsinya dimata hokum positif yang berlaku di Indonesia.Kata Kunci: kajian doktrinal, terhadap penerapan hokum, tindak pidana korups
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KETAPANG YANG MELANGGAR PASAL 90 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
No full textABSTRACTEmployment issues will continue to be the talk of interest among the law enforcement agencies, thus becoming one of the main targets in the execution of the duties of law enforcement and related institutions that have the authority and supervision over the implementation of the labor laws of this. Violation of the payment of wages of workers / laborers are low or not according to the standard is very harmful and disturbing the balance of the life of the workers / laborers in Indonesia. Welfare of workers / laborers are very far from expectations. The violations committed by rogue elements of oil palm plantation company owners who want to earn big profits in violation of statutory provisions contained in the normative. Minimum wage is a minimum standard that is used by employers to provide wages to workers / laborers in accordance with a clause of Article 90 paragraph (1) Labor Law. Is there oil palm planters in Ketapang are punished when paying wages of the workers / laborers of his under UMSK (Sector Minimum Wage District). This is the background of the author's interest to develop a thesis with the problem: How can law enforcement against oil palm plantation companies in Ketapang That Violate Article 90 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 on Employment; Why against palm oil companies in Ketapang That Violate Article 90 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 on Manpower is not given sanction article 185 of Law No. 13 of 2003. address concerns and goals of research in this thesis, Juridical sociological method used descriptive analytical research to specifications. Data types include Data Primary and Secondary Data were collected through library research and documentation (library and documentation) as well as field research (field research), while the sampling was done by using non-random sampling with purposive sampling method. From the discussion, it is known that legality, there has been a violation of Article 90 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 on Employment conducted by oil palm plantation companies in Ketapang but Article 185 of Law No. 13 of 2003 on Labour in enforcement the law is not implemented because of the weakness in the system of employment law, both the substance, structure and culture. Therefore, it is necessary revision of the laws and regulations of labor, the district government of Ketapang need to increase the number of personnel labor inspectors, provide facilities and an adequate budget for the operation of labor inspection in order to carry out its duties and functions optimally and empower Unions / labor union to be able to carry out the purpose and functions well.Keywords: Law Enforcement, Corporate, Labor / Labour, Wages.2ABSTRAKPermasalahan ketenagakerjaan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan ini. Pelanggaran pembayaran upah pekerja/ buruh yang rendah atau tidak sesuai standar sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan pekerja/ buruh di Indonesia. Kesejahteraan pekerja/ buruh sangat jauh dari harapan. Pelanggaran ini dilakukan oleh oknum-oknum pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang tertera secara normatif. Upah Minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam memberikan upah terhadap pekerja/ buruh sesuai aturan dalam klausul pasal 90 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan. Adakah pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang yang dihukum ketika membayar upah pekerja/ buruh-nya dibawah UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten). Hal inilah yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk menyusun tesis dengan permasalahan : Bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit Di Kabupaten Ketapang Yang Melanggar Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Mengapa terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit Di Kabupaten Ketapang Yang Melanggar Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak diberikan sanksi pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian di dalam tesis ini, digunakan metode Yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and documentation) serta penelitian lapangan (field research), sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode Purposive Sampling.Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas, telah terjadi pelanggaran Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang namun Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam penegakan hukumnya tidak dilaksanakan karena adanya kelemahan dalam system hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya. Oleh karena itu, perlu revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang perlu menambah jumlah personel pegawai pengawas ketenagakerjaan, menyediakan sarana dan fasilitas serta anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal serta memberdayakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perusahaan, Pekerja/Buruh, Upah
Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami, Legal Protection Against Wives Who are victims of domestic violence by her husband.
No full textABSTRAKPerlindungan Hukum terhadap Isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universtas Tanjungpura Pontianak., Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KartikaAgusSalim, 2016, Legal Protection against Wives who are victims of domestic violence by her husband, Master of Legal Studies Program, Faculty of Law, UniversitasTanjungpura Pontianak. Pokok Permasalahan yang diteliti dalam Tesis Ini adalah banyaknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat khususnya Kabupaten Sintang saat ini. Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Ada empat faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu : 1. Faktor ekonomi, 2. Karena kebutuhan biologis, 3. Hak – hak istri yang tidak berikan oleh suami, kendala yang dihadapi yaitu sarana prasarana yang tidak mendukung, seperti rumah aman (shelter) yang belum disiapkan pemerintah, serta keterbatasan personil Polri (polwan) dalam melakukan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.ABSTRACKMany households became a place of suffering and torture because of outbreaks of violence. This study aimed to determine the factors that cause the occurrence of domestic violence against the wife by the husband. Methods of research in this thesis were a normative legal research and empirical legal research. Normative the primary data in the field. There are four factors that have led to violence in the home are: 1. Economic Factors, 2. Biological needs, 3. Unfulfilled right by the husband, such as the infrastructure, a safe house (shelter) by the government, as well as the limitations of the police personnel (policewoman) in performing services to victims of domestic violence.Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Isteri, KorbanKeywords: Protection, Law, Wife, Victims of Domestic Violenc
KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENANGGANAN PELANGGARAN LALU-LINTAS (Studi Di Kalimantan Barat)
No full textABSTRACTThis thesis addresses the issue of Indonesian National Police Authority and the Department of Transportation in the handling of Traffic Violations (Studies In West Kalimantan). The method used in this study is a research method using socio-juridical approach. The results showed that: Law Enforcement Against Violation of traffic in West Kalimantan Regional Police Law was caused by the traffic discipline is still weak citizens of different ages, which is dominated by offenders aged 16-30 years as many as 32 669 or 36.09%, followed by age 31-40 years as many as 20 121 or 22.22%, and the presence of young offenders aged between 10-15 as many as 7471 or 8.25%, which should not be allowed to get driver's license for driving a two-wheeled vehicle and four wheels. While the factors that influence the occurrence of traffic violations, is the human factor, vehicle factor, the road factors, and factors lingkungan.Kewenangan owned by the Police and the Department of Transportation attributive in solving traffic violations, namely; that the authority of the Department of Transportation investigators conducted field LLAJ in Terminal and / or a weighing instrument fitted permanently. Motor vehicle inspection authority in the road can be done by investigators with the LLAJ field shall coordinate with and must be accompanied by the Indonesian National Police Officer. Enforcement Violation of Traffic and Transportation can be done by investigators Department of Transportation field LLAJ with obligatory accompanied by Officer Police includes examining evidence passed the test for compulsory vehicle test, physically Motor Vehicles, carrying capacity and / or means of transporting goods and / or operating licenses transport. Yet for SIM examination, STNKB, STCKB, TCKB can only be done by a law enforcement officer Polri..Upaya traffic violations in West Kalimantan can be done in a focused way: oriented to protection, shelter and services to road users who commit the offense of: repression violation helmets, seat belts and fittings of motor vehicles; Other road users such as: driver's license violation enforcement, speed, signs, markings and others, as well; disclosure of interest form the criminal case: violation enforcement vehicle registration, order number, engine number and other). Implemented not only at the time of the police operation carried out alone but also on the location and hours vulnerable according to the results of analysis and evaluation conducted by analyst traffic section in the police in efforts to maintain security, safety, order and a smooth traffic. Community Policing implement the traffic functions carried out continuously in a mutually supportive togetherness without having to interfere with the functions, duties, responsibilities and authority of each institution associated therein.2ABSTRAKTesis ini membahas masalah Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dan Dinas Perhubungan Dalam Penangganan Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Di Kalimantan Barat) . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat disebabkan oleh faktor disiplin berlalu lintas yang masih lemah dari berbagai usia warga masyarakat, yang didominasi oleh pelanggar usia 16-30 tahun sebanyak 32.669 atau 36,09%, disusul usia 31-40 Tahun sebanyak 20.121 atau 22,22%, serta adanya pelanggar usia muda antara 10-15 sebanyak 7.471 atau 8,25%, yang seharusnya belum diperbolehkan mendapatkan SIM untuk mengendarai kendaraan roda dua dan roda empat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas, adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.Kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan secara atributif dalam penyelesaian pelanggaran lalu-lintas yaitu bawha Kewenangan PPNS Dinas Perhubungan bidang LLAJ dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Kewenangan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan oleh PPNS bidang LLAJ dengan wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan oleh PPNS Dinas Perhubungan bidang LLAJ dengan wajib didampingi oleh Petugas Polri meliputi pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik Kendaraan Bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan/ atau izin penyelenggaraan angkutan. Namun untuk pemeriksaan SIM, STNKB, STCKB, TCKB hanya dapat dilakukan oleh Petugas Polri..Upaya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah Kalimantan Barat dapat dilakukan secara terfokus : berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran berupa : penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor; Pengguna jalan lainnya berupa : penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya, serta; kepentingan pengungkapan kasus pidana berupa : penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya). Dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas di lingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya.Kata Kunci : Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Perhubunga
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI LUAR PENGADILAN (NON-LIGITASI ) MELALUI MEDIASI TERHADAP SYAHNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA (OVER LIVE) (Study di Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya)
No full textAbstrakPermasalahan tanah saat ini menjadi isu yang sudah menjadi skala prioritas untuk diselesaikan, ketidakmampuan lembaga peradilan untuk menyelesaikan berbagai sengketa bidang pertanahan, membuat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang. Oleh sebab itu diperlukan bentuk lain (sebuah alternatif), untuk mengatasi berbagai sengketa pertahanan di bumi ini. Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan bagian wilayah dari sebuah Kabupaten pemekaran mengalami berbagai persoalan khususnya dibidang pertanahan, Ketidak mampuan lembaga Kantor pertanahan Kabupaten, untuk mengatasi dengan segera persoalan tersebut menambah persoalan menjadi semakin sulit. Permasalahan bidang pertanahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, dipengaruhi berbagai paktor, karena wilayah ini satu-satunya wilayah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan, pusat pembangunan dan pusat pengembangan ekonomi dan pendidikan, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari, hal ini mengakibatkan permasalahan dibidang pertanahan menjadi eskalasi tinggi. Salah satu bentuk permasalahan yang umumnya terjadi di Kabupaten Kubu Raya khususnya Kecamatan Sungai Raya adalah tumpang tindih lahan atau sering disebut masyarakat dengan sertifikat ganda. Berbagai cara oleh pihak masyarakat untuk mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi, harapan persoalan selesai maka tanah dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Salah satu solusi alternatif untuk menyelsaikan sengketa pertanahan ini dengan melalui Mediasi, yang difasilitasi oleh kantor pertanahan kabupaten, tujuan dari pada penyelesaian melalui Mediasi ini adalah selain permasalahan sengketa pertanahan dapat diselesaikan, disisi lain hal tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan biaya murah, waktu singkat, dengan sebuah syarat bahwa para pihak dalam sengketa pertanahan dapat menerima dengan rasa keadilan.Kata Kunci : Mediasi penyelsaan efektif dan efisien.AbstractThe problem of land is now an issue that has become a priority to be resolved, the inability of the judiciary to resolve disputes in land, create a public trust to be reduced. Therefore necessary another form (an alternative), to resolve disputes in the defense of this earth. Kubu Raya, which is part of the territory of a district division experienced a variety of problems, especially in the field of land, Inability to institute district land office, to cope withthe issue immediately add to the problem becomes more difficult. Problem areas of land in the district of Kubu Raya, influenced by various paktor, because this region is the only district directly adjacent to the central government, the development center and the center of economic development and education, so that the demand for land becomes inevitable, it is cause problems in the field of land into a high escalation. , One form of the problems that commonly occur in Kubu Raya Sungai Raya in particular is overlapping with the community is often called dual certificate. A variety of ways by the community to find solutions so that these problems can be solved, hope the problem is solved, the land can be exploited economically. One alternative solution to resolve the land disputes with through mediation, facilitated by the land office districts, the purpose of the settlement through the mediation of this is in addition to the problem of land disputes can be resolved, on the other hand it can be done effectively and efficiently, at reasonable cost, a short time, with a proviso that the parties to the conflict over land can receive with a sense of justice.Keyword : Mediation effective and efficient completion
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH
No full textSAMPAHOleh :DUDUNG SETYAWAN, SH.A.21213075ABSTRACTThis thesis Pontianak Implementation Regional Regulation No. 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 Year 2002 Service Fees Waste / Hygiene For Improving Waste Management. The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis research we concluded that that implementation of the Regional Regulation Pontianak Number 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 of 2002 on Service Fees Waste / Hygiene on waste management in the city of Pontianak less effective, it is because the city government Pontianak less involved the role of entrepreneurs in the field of waste recovery, container / buyers of second-hand goods in tackling the problem of waste in the city of Pontianak is still very small, it is because that the activities undertaken by the business is only limited to the use of second-hand goods which can be used / recycled such as iron, aluminum, cardboard, paper, plastics materials, and other similar items. While the main problems faced by the city government is a lot of organic waste (83%) who have not been able to be transported or processed by the Department of Hygiene and in Pontianak. Factors that affect the implementation of Pontianak City Regional Regulation No. 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 of 2002 on Service Fees Waste / Hygiene that businesses are not managing organic waste; The local government particularly Department of Hygiene and Pontianak City has various limitations in funding issues, making it difficult to cooperate with entrepreneurs who in principle also requires funding; and a strong desire of the Department of Hygiene and to manage their own waste as a form of responsibility in waste management. While the efforts made by local governments in tackling the problem of waste in the city of Pontianak is to improve the supporting infrastructure in order to reduce the piles of garbage, improve budgeting / finance, raising public awareness, conducting community-based management, streamline withdrawal levies and enforcing the law (enforcement ) against violations in the field of waste management. The recommendation is that the Government of Pontianak City area should further improve waste management system that is not only based on management in TPS and TPA, but also from the source sampah.Pemerintah should further empower local entrepreneurs in the collection, container, and buyers of second-hand goods in order to manage organic waste is a major issue of garbage in the city of2Pontianak, namely by managing organic waste into compost. It can be started from a small scale at the level of the Neighborhood (RT). Society needs to provide support in waste management in the city of Pontianak by conducting waste management independently of the source and comply with all the provisions in the garbage disposal, especially in TPS.Keywords: Effort, Improvement, Management, Trash.ABSTRAKTesis ini Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan terhadap pengelolaan sampah di kota Pontianak kurang efektif, hal ini dikarenakan pemerintah kota Pontianak kurang melibatkan peran pelaku usaha di bidang pengumpulan barang bekas, penampung/pembeli barang-barang bekas dalam penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak yang masih sangat kecil, hal tersebut dikarenakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut hanya sebatas pada pemanfaatan barang bekas yang dapat dimanfaatkan/didaurulang seperti besi, almunium, kardus, kertas, bahan palstik, dan barang sejenis lainnya. Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Kota Pontianak adalah banyak sampah organik (83%) yang belum mampu diangkut atau diolah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Pontianak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yaitu pelaku usaha tidak mengelola sampah organik; Pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak memiliki berbagai keterbatasan dalam masalah pendanaan, sehingga sulit bekerjasama dengan pelaku usaha yang pada prinsipnya juga memerlukan pendanaan; dan adanya keinginan yang kuat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengelola sendiri sampah sebagai salah satu wujud tanggungjawabnya dalam pengelolaan sampah. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak adalah dengan meningkatkan sarana prasarana penunjang agar dapat mengurangi tumpukan sampah, meningkatkan penganggaran/pendanaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengelolaan berbasis masyarakat, mengefektifkan penarikan retribusi, dan melakukan penegakan hukum (penindakan) terhadap pelanggaran di bidang pengelolaan sampah. Rekomendasinya adalah bahwa Pemerintah daerah Kota Pontianak harus lebih meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berbasis pada pengelolaan di TPS dan TPA, tetapi juga mulai dari sumber sampah.Pemerintah daerah harus lebih memberdayakan pelaku usaha di bidang pengumpulan, penampung, dan pembeli barang bekas agar dapat mengelola sampah organik yang merupakan permasalahan utama sampah di Kota Pontianak, yaitu dengan mengelola sampah organik menjadi kompos. Hal ini dapat dimulai dari skala kecil di tingkat Rukun Tetangga (RT). Masyarakat perlu memberikan dukungan dalam3pengelolaan sampah di Kota Pontianak dengan cara melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dari sumbernya dan mematuhi segala ketentuan dalam pembuangan sampah terutama di TPS.Kata Kunci: Upaya, Peningkatan, Pengelolaan Sampah
OPTIMALISASI PENANGGULANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS ILLEGAL SECARA PENAL DAN NON PENAL GUNA MEMINIMALISIR KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT
No full textABSTRACTThis thesis discusses the efforts to control illegal gold mining activities, whether conducted by a licensed company or society that done conventionally. The background of this thesis is based on facts that show that Bengkayang is one district that is very rampant illegal gold mining activities, especially those carried out by the community. It is not independent of the various factors which led to the illegal gold mining activities, both as social, legal and economic factors. Since the enactment of Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining, requires each community to conduct mining activities has artisanal mining license (IPR) issued by the local government. However, the difficulty of publishing mechanism causes people reluctant to file IPR, as a result of illegal gold mining practices often happens in Bengkayang. As for the impact of these activities can be felt well physically, such as damage to the ecosystem environment, pollution of river water and soil, mine accidents to the spread of diseases due to the use of hazardous chemicals in the process of illegal gold mining, while the impact of non-physical including the loss of government revenue from the mining sector, investment climate that is not conducive to the emergence of social conflict.However, it is undeniable that today there are still many barriers faced by the police, especially the Police Bengkayang in tackling the rampant activities of illegal gold mining, which were related to the limited resources of the police, still overlapping issuance of a mining permit, yet the realization of synergy between law enforcement officers in the handling of criminal acts in the field of mining to the legal culture of society with regard to the lack of public knowledge of the legislation. In response to these conditions, to optimize the response activities of illegal gold mining, then steps are taken by the Police Bengkayang through the efforts of penal, including increased resource capabilities police in tackling the crime of illegal gold mining, increase intensive coordination with relevant agencies and seek the application of Article plated against perpetrators of illegal gold mining. As efforts intensify non penal done through guidance andsupervision of mining community, encouraging governments to provide convenience for the mining community and change the mindset of people to carry out mining environment concept (good mining practice).Keywords: prevention of illegal mining, law enforcementABSTRAKTesis ini membahas mengenai upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal, baik yang dilakukan oleh perusahaan berizin maupun masyarakat yang dilakukan secara konvensional. Latar belakang penulisan tesis ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Kabupaten yang sangat marak aktivitas penambangan emas ilegal, terutama yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong timbulnya aktivitas pertambangan emas ilegal, baik faktor sosial, hukum maupun faktor ekonomi. Sejak diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mewajibkan setiap masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan untuk memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) yang diterbitkan pemerintah daerah. Akan tetapi, sulitnya mekanisme penerbitan IPR menyebabkan masyarakat enggan mengajukan IPR, akibatnya praktek penambangan emas ilegal semakin marak terjadi di Kabupaten Bengkayang. Adapun dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut dapat dirasakan baik secara fisik, seperti kerusakan ekosistem lingkungan hidup, pencemaran air sungai dan tanah, kecelakaan tambang hingga penyebaran penyakit akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses penambangan emas ilegal, sementara dampak non fisik diantaranya hilangnya pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan, iklim investasi yang tidak kondusif hingga timbulnya konflik sosial.Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih banyak hambatan yang dihadapi oleh jajaran kepolisian, khususnya Polres Bengkayang dalam menanggulangi maraknya aktivitas penambangan emas ilegal, diantaranya terkait dengan keterbatasan sumber daya Polri, masih adanya tumpang tindih penerbitan izin usaha pertambangan, belum terwujudnya sinergitas antar aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dibidang pertambangan hingga budaya hukum masyarakat yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Menyikapi kondisi tersebut, maka untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kegiatan penambangan emas ilegal, maka dilakukan langkah-langkah oleh Polres Bengkayang melalui upaya penal, meliputi peningkatan kemampuan sumber daya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penambangan emas ilegal, meningkatkan koordinasi intensif denganinstansi terkait dan mengupayakan penerapan pasal berlapis terhadap pelaku penambangan emas ilegal. Adapun upaya non penal dilakukan melalui mengintensifkan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat penambang, mendorong pemerintah untuk memberi kemudahan bagi masyarakat penambang serta mengubah pola pikir masyarakat untuk melaksanakan penambangan berwawasan lingkungan (good mining practice).Kata kunci : penanggulangan penambangan ilegal, penegakan huku
PELAKASANAAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF b UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Terhadap Penanggulangan Bencana Daerah Oleh Kodam XII/Tpr di Provinsi Kalimantan Barat)
No full textABSTRACTThis thesis discusses exercising Article 7 Paragraph (2) Letter B Law of the Republic of Indonesia Number 34 Year 2004 on TNI In Indonesia Administration System (Study Against Regional Disaster By KODAM XII / TPR in West Kalimantan Province). The method used in this research is normative-sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that the implementation of Article 7 Paragraph (2) Letter b Law Act No. 34 of 2004 About TNI in the system of state administration of the Republic of Indonesia, the TNI Indonesia as the main component, whereas in the face of non-military threats put organizations government outside the defense sector as the main element. In the deployment and use of military force, TNI under the President. But specifically in terms of the deployment of Indonesian National Armed Forces to confront armed threats, the President must be approved by the House of Representatives, except in emergencies. But the deployment of military force in non-war military operations, authority and responsibility for the deployment of military force currently on the President without the approval of the House of Representatives, but as elected representatives of the Board of Representatives must also approve the deployment of military force in non-war military operations. That the implementation of Military Operations Other Than War by TNI regional military command XII / TPR In West Kalimantan in relation to the role and tasks of military command in disaster management is expected to create a military front to the "professional" in carrying out humanitarian relief operations. Professionalism in question must be measured not only on the amount of "service" given to the state and nation, but also should be measured by the extent of support provided to military command both in terms of budget and in terms of roles and tasks assigned in disaster management efforts. For the military command should get a stronger role in disaster relief efforts not only in the emergency response phase as it has done so far but is expected KODAM can participate more actively in the pre-disaster and post-disaster in the future. In order to get a "role" to expect the military command should be able to formulate the role and tasks at each stage of disaster management. The role and the task will be formulated when the military command has a strategy to achieve them. The strategy is comprised of three phases: first, the concept of legislation to formulate a joint military-civilian staff in the Steering Committee BPBDs; formulate both RO and SOP Disaster joint military command and the local government and the third defines roles and tasks to create preparedness for Regional Command of the entire community as part of disaster mitigation efforts.Keywords: Relief, Disaster, By Kodam XII / TPR, West Kalimantan Province.ABSTRAKTesis ini membahas Pelakasanaan Pasal 7 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ( Studi Terhadap Penanggulangan Bencana Daerah Oleh Kodam XII/Tpr di Provinsi Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa pelaksanaan Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Undang-undang-Undang nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, sedangkan dalam dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Namun khusus dalam hal pengerahan kekuatan2Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali dalam keadaan darurat. Namun pengerahan kekuatan TNI dalam operasi militer non perang, kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, padahal sebagai wakil rakyat Dewan Perwakilan Rakyat harus pula menyetujui pengerahan kekuatan TNI dalam operasi militer non perang. Bahwa pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang Oleh TNI di wilayah Kodam XII/Tpr Di Kalimantan Barat dalam kaitannya dengan peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana ke depan diharapkan menciptakan TNI yang “profesional” dalam menjalankan operasi bantuan kemanusiaan. Profesionalisme yang dimaksud haruslah dapat diukur bukan hanya dari besarnya “pengabdian” yang diberikan kepada negara dan bangsa, namun juga harus dapat diukur dari besarnya dukungan yang diberikan kepada Kodam baik itu dari sisi anggaran maupun dari sisi peran dan tugas yang diberikan dalam usaha penanggulangan bencana. Untuk itu Kodam harus mendapatkan peran yang lebih didalam usaha penanggulangan bencana tidak hanya dalam masa tanggap darurat seperti yang telah dilakukan selama ini namun diharapkan Kodam dapat lebih berpartisipasi aktif pada masa pra-bencana maupun pada masa pasca bencana. Dalam rangka mendapatkan “peran” yang diharapkan maka Kodam harus dapat merumuskan peran dan tugasnya pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Peran dan tugas tersebut akan dapat terumuskan apabila Kodam mempunyai strategi untuk menggapainya. Strategi yang dimaksud terdiri dari 3 tahapan yakni pertama merumuskan legislasi konsep staf gabungan militer-sipil dalam Tim Pengarah BPBD; kedua merumuskan RO dan Protap Penanggulangan Bencana bersama antara Kodam dan Pemda dan yang ketiga merumuskan peran dan tugas Komando Kewilayahan untuk menciptakan kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari usaha mitigasi bencana. Kata Kunci: Penanggulangan, Bencana Daerah, Oleh Kodam XII/Tpr, Provinsi Kalimantan Barat
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI BASIS WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK
No full textABSTRAKPajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang sangat potensial dan strategis untuk di tingkatkan.Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, oleh karena itu sektor perpajakan harus digali dan ditingkatkan demi kemakmuran negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan program ekstensifikasi pajak. Program ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu tujuan lain dari ekstensifikasi adalah membenahi atau menertibkan administrasi perpajakan wajib pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya, sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus namun analisisnya bersifat kualitatif.Penelitian ini bersifat empiris (penelitian secara sosial) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi tersebut.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan keengganan masyarakat sendiri untuk membayar pajak. Selain itu dari, kekurangan jumlah pegawai juga menjadi masalah tersendiri bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi di wilayah kota Pontianak.Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi pajak adalah dengan melakukan sosialisasi dan mendatangi lokasi wajib pajak dengan tujuan memberikan edukasi dan menginformasimasyarakat akan pentingnya pajak bagi negara dengan harapan masyarakat dapat paham dan mengerti dan sadar untuk membayar pajak.Kata kunci: Ekstensifikasi Paja
ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH MOTOR BANDONG (Studi Kasus Di Kabupaten Sintang)
No full textABSTRACTThis thesis discusses the analysis of socio-juridical on violation permit the transport of fuel oil by the motor bandong (a case study in Sintang). The method used in this study is a socio-juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that the licensing procedure the transport of fuel oil according to the Regulation of the Minister of Energy and cracked Mineral Resources No. 0007 of 2005 regarding Requirements and Guidelines on Technical Implementation Business License In the Downstream Oil and Gas in relation to getting a business license which is the body businesses must apply to the Minister of Energy and Mineral Resources) through the Director-General (whose duties and responsibilities include the business activities of oil and natural gas) are equipped with administrative and technical requirements. That in practice the field associated with the implementation of the application of the rules on consent for the transport of fuel oil by the motor bandong Sintang is still plenty of motors bandong that only licensed carriage of goods and passengers, from 67 motors bandong operating in Sintang, only 3 motors bandong who has the permission of transportation fuel by the Minister of Energy and Mineral Resources cracked No. 0007 of 2005 regarding Implementation Technical Requirements and Guidelines on Business licenses In the Downstream Oil and Gas. For it is worth serious attention from the government, the central government and local governments, as well as the involvement of law enforcement agencies to prevent criminal acts in connection with the permission of transportation fuel oil. The efforts made by law enforcement that the police in this case the local government transportation agencies in tackling violations Sintang permit the transport of fuel oil by the motor bandong In Sintang is through preventive and repressive actions. Preventive measures are intended to prevent the illegal distribution by the motor fuel bandong through the river in Sintang, which among others is done by following up SKB Pertamina and the National Police Headquarters No. Pol. KEP / 34 / VII / 2004 and No. KPTS-035 / C00000 / 2004-S0, in cooperation with the Department of Transportation Sintang in monitoring the implementation of the distribution of fuel is carried out by agents of the fuel and entrepreneurs transport water designated to distribute the fuel in Sintang , follow up orders police chief to monitor the distribution of kerosene, and set up outposts monitoring of fuel distribution in each village through which the motor bandong. Repressive actions carried out by way of prosecution of illegal distribution of kerosene and interrogate suspected offenders were illegally petroleum distribution Undang¬ as stipulated in Law No. 22 of 2001 and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources cracked No. 0007 of 2005 regarding Requirements and Guidelines technical Implementation Business License In the Downstream Oil and Gas.Keywords: Juridical-Sociological Analysis, Against Violation Permit, Transportation of fuel oil.ABSTRAKTesis ini membahas analisis yuridis-sosiologis terhadap pelanggaran izin pengangkutan bahan bakar minyak oleh motor bandong (studi kasus di Kabupaten Sintang). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa prosedur perizinan pengangkutan bahan bakar minyak menurut Peraturan Menteri Energi Dan Sember Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi dalam kaitannya untuk mendapatkan izin usaha yaitu badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) melalui Direktur Jenderal (yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi) dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis. Bahwa di dalam prakteknya dilapangan terkait dengan pelaksanaan penerapan peraturan tentang perizinan pengangkutan bahan bakar minyak oleh motor bandong di Kabupaten Sintang adalah masih banyak motor-motor2bandong yang hanya memiliki izin pengangkutan barang dan penumpang saja, dari 67 motor bandong yang beroperasi di Kabupaten Sintang, hanya 3 motor bandong saja yang memiliki izin pengangkutan BBM berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sember Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Untuk itu Perlu perhatian yang serius dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta keterlibatan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam kaitannya dengan izin pengangkutan Bahan Bakar Minyak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan Kabupaten Sintang dalam menanggulangi pelanggaran izin pengangkutan bahan bakar minyak oleh motor bandong Di Kabupaten Sintang adalah melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya distribusi BBM secara illegal oleh motor bandong melalui sungai di Kabupaten Sintang, yang antara lain dilakukan dengan cara menindaklanjuti SKB Pertamina dan Mabes Polri No. Pol. KEP/34/VII/2004 dan Nomor KPTS-035/C00000/2004-S0, melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dalam memantau pelaksanaan pendistribusian BBM yang dilakukan oleh agen-agen BBM dan pengusaha tranportasi air yang ditunjuk untuk menyalurkan BBM di Kabupaten Sintang, menindaklanjuti perintah Kapolda untuk ikut memantau pendistribusian minyak tanah bersubsidi, dan mendirikan pos-pos pemantau distribusi BBM di setiap desa yang dilalui oleh motor bandong. Tindakan represif dilakukan dengan cara menindak pelaku distribusi minyak tanah secara illegal dan melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku distribusi minyak tanah secara illegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Energi Dan Sember Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi .Kata Kunci: Analisis Yuridis-Sosiologis, Terhadap Pelanggaran Izin, Pengangkutan Bahan Bakar Minyak