Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR:26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN (Studi Terhadap Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2007 s/d 2013
No full textABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the agricultural ministerial regulation No. 26 / Permentan / OT.140 / 2/2007 on the plantation business licensing guidelines (the study of the plantation business permit issuance (IUP-B, IUP-P, IUP) on oil palm plantations in the district highway stronghold of 2007 s / d 2013). The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis research we concluded that that the model and working methods of local government Kubu Raya in conducting the licensing process palm oil in accordance with the legislation in force, will teapi on stage pelakasanaannya there has been a violation of procedural in the field of licensing palm plantations palm in Kubu Raya regency, the indicator is visible from the stages are exceeded or are not implemented in the issuing of licenses of oil palm plantations. That the Plantation Business Permit (IUP-B, IUP-P, IUP) that do not meet some requirements remain just published by the Regent of Kubu Raya, this raises the ongoing conflict either conflict between companies and the company and between the company and the community. In this case the local authorities do not optimally control the oil palm plantation permits issued, so that in practice many oil palm plantation companies who violate the licensing requirements. No supervision of results in the absence of law enforcement against violations of licensing requirements made by the palm oil company. Recommendation: The government Kubu Raya district must conduct2a thorough evaluation of the licensing of oil palm plantations have been issued, and not do licensing new oil palm plantations (moratorium permitting) until the improvement of the licensing of oil palm plantations that have been published, both aspects of the law such as force companies build gardens for the community and realize a written agreement regarding a partnership, revoked the licenses of oil palm plantations were issued against the legislation, as well as social aspects such as the settlement of land conflicts between communities and oil palm plantation companies. Kubu Raya regency government should reform the bureaucracy in the service of licensing and supervision of oil palm plantations, in order to realize good governance apparatus in providing services and can resolve issues quickly and tepat.Pemerintah Kubu Raya must menyelesaaikan various issues related to the licensing of oil palm plantations that is, such as pushing for the amendment HGU certificate in which there are settlements, forests, smallholder, government facilities, and others.Keywords: Publishing, Permits, Business, Plantation, Palm Oil.ABSTRAKTesis ini membahas tentang implementasi peraturan menteri pertanian Nomor:26/Permentan/Ot.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan (studi terhadap penerbitan izin usaha perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten kubu raya tahun 2007 s/d 2013). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Bahwa model dan metode kerja pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan proses perizinan kelapa sawit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan teapi pada tahap pelakasanaannya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran prosedural dalam bidang perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kabupaten Kubu Raya, yang indikatornya terlihat dari tahapan-tahapan yang dilampaui atau tidak dilaksanakan dalam proses penerbitan perizinan perkebunan kelapa sawit. Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) yang tidak memenuhi3beberapa persyaratan tetap saja diterbitkan oleh Bupati Kubu Raya , hal ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan baik konflik antara perusahaan dengan perusahaan maupun konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan secara optimal terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan, sehingga di dalam praktek banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan perizinan. Tidak optimalnya pengawasan berakibat pada tidak adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan perizinan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Rekomendasi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan, dan tidak melakukan pemberian izin perkebunan kelapa sawit baru (moratorium perizinan) sampai adanya perbaikan pelaksanaan perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan, baik aspek hukum seperti memaksa perusahaan membangun kebun untuk masyarakat dan merealisasi perjanjian tertulis mengenai pola kemitraan, mencabut izin perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun aspek sosial seperti penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan dan pengawasan perizinan perkebunan kelapa sawit, agar terwujud aparatur pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat dan tepat.Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus menyelesaaikan berbagai persoalan terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit yang ada, seperti mendorong untuk dilakukan perubahan sertifikat HGU yang di dalamnya terdapat pemukiman, kawasan hutan, perkebunan rakyat, fasilitas pemerintah, dan lain-lain.Kata Kunci: Penerbitan, Izin, Usaha, Perkebunan, Kelapa Sawit
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN OLEH HAKIM DALAM PENETAPAN TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Komjen Pol Budi Gunawan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
No full textABSTRACTThis thesis discusses the problem of analysis of the pretrial ruling by the judge in the determination of the suspect in terms of Indonesian criminal procedure law (Case Study Verdict Against Pretrial Penetapan.Metode used in this study is a research method by using juridical - normative. That pretrial ruling that granted Budi Gunawan although rise to various controversies, must be respected. However, the lessons to be learned from this debate is the investigator and the prosecutor is expected to be cautious in handling every case. Moreover, it can be taken another way, namely the improvement of the process of inquiry and investigation on the case alleged against Budi Gunawan so that the case can be proved the truth or non-benarannya.Dengan pretrial ruling concerns the implications bad in law enforcement in Indonesia, legislators -undang, namely the legislative and the executive is expected to immediately pass the bill Discussion and Criminal Procedure Code in which there are provisions related to Judge Preliminary Examining Authority which is the recency of the pretrial system. With these efforts, the legal problems that may arise in the future as a result of the abuse of power by law enforcement officials within the criminal justice system, can be set up legal mechanisms show in more detail. Moreover, perdebatan¬-debate filled with various kinds of interpretations can be avoided and legal certainty will be assured that it will affect the confidence of citizens against law enforcement.ABSTRAKTesis ini membahas masalah analisis terhadap putusan praperadilan oleh hakim dalam penetapan tersangka ditinjau dari hukum acara pidana indonesia (Studi Kasus Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis - normatif. Bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan Budi Gunawan walaupun menimbulkan berbagai kontroversi, harus dihormati. Namun demikian, pelajaran yang bisa dipetik dari polemik ini adalah penyidik dan penuntut umum diharapkan lebih bersikap hati-hati dalam penanganan setiap perkara. Selain itu dapat ditempuh jalan lain, yaitu melakukan perbaikan atas proses penyelidikan dan penyidikan atas perkara yang disangkakan terhadap Budi Gunawan sehingga perkara tersebut dapat dibuktikan kebenaran atau ketidak-benarannya.Dengan adanya kekhawatiran putusan praperadilan tersebut membawa implikasi buruk dalam penegakan hukum di Indonesia, pembuat undang-undang, yaitu legislatif dan eksekutif diharapkan segera melakukan Pembahasan dan mengesahkan RUU KUHAP yang di dalamnya terdapat ketentuan terkait dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang merupakan kemutakhiran dari sistem praperadilan. Dengan upaya ini, permasalahanpermasalahan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari akibat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, dapat diatur mekanisme hukum acaranya secara lebih detail. Selain itu, perdebatan-perdebatan yang penuh dengan berbagai macam interpretasi dapat dihindarkan dan kepastian hukum akan lebih terjamin yang akan berdampak pula kepada kepercayaan warga Negara terhadap penegak hukum.Kata Kunci: analisis putusan, praperadilan ,dalam penetapan tersangk
ANALISIS YUIRIDIS MATERI MUATAN NORMA YANG TERMUAT DALAM PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
No full textABSTRACTThis thesis focuses on the analysis of the substance of the juridical norms contained in the regulations of the Regional Representatives Council Pontianak City No. 1 Year 2014 About Rules Legislative Council Pontianak. By using the method of normative legal research conclusion: 1). Pontianak City Council that Regulation No. 1 Year 2014 About Pontianak City Council Standing Orders are not in accordance with the establishment of laws and regulations. it can be seen from the juridical basis is not appropriate, especially concerning the procedure or the procedure of its formation, which in the discussion of harmonization and synchronization between chapters done improperly. With that, the Regulation DPRD Pontianak City No. 1 of 2014 did not follow the principle of "Establishment of Legislation invitation" and "Principle of Material Content Laws Invite as mandated in Law No. 12 of 2011 Concerning the Establishment of Laws Invitation particularly on the" principle can implemented "," principles of usability and kehasilgunaan and "clarity formulation" and "the principle of legal certainty". In addition, the City Council Regulation No. 1 Year 2014 Pontianak article of manufacture is not followed as required under 77, 78, 251, 271 and 272 of Annex II of Law No. 12 of 2011. 2). Pontianak City Council that Regulation No. 1 Year 2014 About the Rules of Conduct of DPRD Pontianak is invalid because it did not meet the cumulative elements of the validity of a regulation perundanga invitation as regulated in Law No. 12 of 2011. Thus Pontianak City Council Regulation No. 1 2014 also does not have the binding force mewskipun has been promulgated in the Regional News Pontianak city. It disebakan is Substantive clauses or the substance of the norms contained Pontianak City Council Regulation No. 1 of 2014 conflicts withth enorm. Suggestion. 1). Institutions Pontianak City Council immediately revoke and replace Pontianak City Council Regulation No. 1 Year 2014 About Code Pontianak City Council, because it is loaded with conflicts of norms. 2). In preparing the draft regulation Pontianak City Council, both in his own apartment by the local legislative bodies or handed over to third parties compile, then in pembahasaannya must apply the principle of harmonization and synchronization, so that does not happen again clauses are not appropriate in formation.2ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada analisis yuridis materi muatan norma yang termuat dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan : 1). Bahwa Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang undangan. hal ini dapat diketahui dari landasan yuridis yang tidak tepat khususnya mengenai tata cara atau prosedur pembentukannya, dimana dalam pembahasannya harmonisasi dan sinkronisasi antara pasal dilakukan secara tidak cermat. Dengan dasar tersebut, maka Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 tidak mengikuti asas “ Pembentukan Peraturan Perundangan undangan “ dan “asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan khususnya pada “ asas dapat dilaksanakan”, “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan ” kejelasan rumusan” serta “ asas kepastian hukum”. Selain itu, Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 pembuatan pasalnya tidak mengikuti sebagai yang dipersyaratkan dalam 77, 78, 251, 271 dan 272 Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. 2). Bahwa Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak adalah tidak sah, karena tidak memenuhi secara komulatif unsur-unsur sahnya suatu peraturan perundanga undangan sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 juga tidak mempunyai kekuatan mengikat mewskipun telah diundangkan dalam Berita Daerah kota Pontianak. Hal ini disebakan secara Substantif pasal-pasal atau materi muatan norma yang terdapat Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 terjadi konflik antar norma.Saran. 1). Lembaga DPRD Kota Pontianak segera mencabut dan menggantikan Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak, karena sarat dengan konflik norma . 2). Dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kota Pontianak, baik yang di susun sendiri oleh lembaga DPRD atau diserahkan kepada pihak ketiga menyusunnya, maka dalam pembahasaannya harus diterapkan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi, agar tidak terjadi lagi pasal-pasal yang tidak tepat dalam pembentukannya
PERSOALAN PEMBERIAN PERIZINAN PEMBUDIDAYA IKAN ARWANA DI KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textABSTRACTPotential for aquaculture has the opportunity to develop the fisheries sector is one of theleading Kapuas Hulu district and the production of freshwater fish and ornamental fish likearowana fish, in promoting regional economic growth and demand market wide open. Theexistence of regional autonomy causes a paradigm shift from a centralized system ofgovernment patterned lead to a decentralized system of government patterned, which givesauthority to the regions in creating a vast autonomous region and is responsible to regulateand manage the interests of local communities in accordance with the conditions andpotential of the region. Granting broad autonomy to the regions directed to accelerate therealization of people's welfare through service improvement, empowerment and communityparticipation. Control of fishing effort through licensing aquaculture business, is oneinstrument for conserving resources, ensure business certainty, and provide income for thearea. This research used juridical empirical legal research done on the issue of grantinglicenses arowana fish farmers in Kapuas Hulu, which aims to determine the obstacles facedin the licensing and supervision of arowana fish breeding in Kapuas Hulu. Sees theconditions that the culture of the people who are less aware of and comply with the law.Where, despite the existing obligations and administrative penalties awarded, fish farmersarowana still paperwork permission if there is an urgent need, then the lack of access toinformation on various laws and regulations relating to the conduct of the business oflicensing the cultivation of fish, especially regarding the administrative sanctions andprocedures permits related to the sanctions provided for in the Ministerial Decree No. 447 /kpts-II / 2003 on Administrative Harvest or Capture and Distribution of wild plants andanimals and decree No. 8 of 2006 on Business permit Fishing in Kapuas Hulu does notprovide a deterrent effect ( fear) society, consequently people seemed relaxed despite thesanctions and liabilities contained in these regulations yet the implementation of sanctions,so the people fish farmers arowana've done and apply for permits captivity, but the businesslicense fishery had to be rolled back, but will not do, because of laziness, on the one hand toknow the rules and sanctions, but on the other hand no firmness of agency authority inoverseeing.Keywords: Licensing, Supervision.ABSTRAKPotensi perikanan budidaya mempunyai peluang untuk dikembangkan sektorperikanan merupakan salah satu unggulan kabupaten kapuas Hulu dan produksiikan air tawar serta ikan hias seperti ikan arwana, dalam meningkatkan pertumbuhanekonomi daerah dan permintaan pasar terbuka luas. Adanya otonomi daerahmenyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yangbercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang bercorakdesentralistik, yakni memberikan kewenangan kepada daerah dalam mewujudkandaerah otonom yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya.Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepatterwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pengendalian usaha perikanan melaluiPerizinan usaha perikanan budidaya, merupakan salah satu instrumen untukmenjaga kelestarian sumberdaya, menjamin kepastian usaha,dan memberikanpendapatan bagi daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukumyuridis empirik dilakukan pada persoalan pemberian perizinan pembudidaya ikanarwana di Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertujuan untuk mengetahui hambatanyang dihadapi dalam perizinan dan pengawasan terhadap pembudidayaan ikanarwana di Kabupaten Kapuas Hulu. Melihat kondisi yang ada bahwa budayamasyarakat yang kurang sadar dan patuh terhadap hukum. Dimana, walaupunsudah ada kewajiban dan sanksi administrasi yang diberikan, pembudidaya ikanarwana tetap saja mengurus dokumen izin jika ada keperluan yang mendesak,selanjutnya kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha perizinanpembudidayaan ikan khususnya mengenai sanksi administrasi dan prosedur izinterkait dengan sanksi yang diatur didalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor447/kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan danPeredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2006Tentang Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu tidak memberikan efekjera (rasa takut) masyarakat, akibatnya masyarakat terkesan santai walaupun adasanksi dan kewajiban yang terdapat dalam peraturan tersebut. Belumdilaksanakannya sanksi, sehingga bagi masyarakat pembudidaya ikan arwana yangsudah melakukan dan mendaftarkan izin penangkaran namun izin usahaperikanannya sudah harus diperpanjang kembali, akan tetapi tidak dilakukan, karenarasa malas, disatu sisi tahu akan peraturan dan sanksi, namun disisi lain tidak adaketegasan dari instansi wewenang dalam mengawasi.Kata Kunci : Perizinan, Pengawasan
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2011-2012
No full textABSTRACTThis thesis discusses the implementation issues of Internal Control Systems to Achieve Fiscal Management Effective, Efficient and Non Corruption (Financial Management Case Study Against the Provincial, District and City of West Kalimantan in 2010). From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Cause of the weakness of the Internal Control System and Non-compliance with laws and regulations in the financial management of the Provincial, District and City of West Kalimantan in 2010, is generally due to the responsible officials negligent, inaccurate, and not optimal in carrying out their duties and responsibilities . In addition, the loss generally occurs due to local officials responsible for failing to comply and understand the applicable regulations and weak in monitoring and control. 2. Efforts to improve the functioning of internal control in financial management to be more effective, efficient and free of corruption into the future requires a strong commitment from all elements of the government's internal control apparatus comprising: Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI); Inspector General or any other name that is functionally implement internal controls; Inspectorate provincial Inspectorate and district / city, so earnestly and consistently perform consistently Government Internal Control System (SPIP) as stipulated Nomo Government Regulation 60 of 2008 on Government Internal Control System. Further recommended because of the occurrence of cases of internal control system weaknesses (SPI) and non-compliance with laws and regulations regarding Local Government Finance Report (LKPD) that cause financial loss to the State / Regional, because there is no other optimal implementation of the internal control functions as mandated by Rule Government Nomo 60 of 2008, then to obtain an unqualified assessment of the Local Government Finance Report (LKPD), then the entire Provincial Government, District Government and Municipal Government in Indonesia, should really menyajikann and expressed naturally in all things material and financial information in the financial statements of their area to be used by the users of the financial statements and assessed according to standard assessment by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI).Keyword : Internal control system, Financial Management Effective, Efficient and Free of CorruptionABSTRAKTesis ini membahas masalah Pelaksanaan Sistem pengendalian Internal Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Bebas Korupsi (Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Penyebab terjadinya kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat tahun 2010, pada umumnya dikarenakan pejabat yang2bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. 2. Upaya meningkatkan fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan bebas korupsi ke masa depan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparat pengawasan intern pemerintah yang terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota, agar dengan sungguh-sungguh melaksanakan secara konsekuen dan konsisten Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selanjutnya direkomendasikan karena terjadinya kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Negara/Daerah, tiada lain dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengendalian internal sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008, maka untuk mendapatkan penilaian yang Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), maka seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia, harus benar-benar menyajikann dan mengungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan daerah mereka agar dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan dinilai sesuai standar penilaian oleh BPK RI.Kata Kunci : Sistem pengendalian Interna, Financial Management Effective, Efficient and Free of Corruptio
HARIDSYAH BATUBARA, SH. NIM. A.21213021
No full textABSTRACTThe thesis is the implementation of good governance in the implementation of procurement of goods and services (public works studies in the province of West Kalimantan). The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis research we concluded that adoption of good governance in the procurement of government goods and services at the Department of Public Works of West Kalimantan Province is generally guided by the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2015 On the Fourth Amendment to the Presidential Regulation No. 54 Year 2010 On Procurement goods / Services. From the results of this thesis research we concluded that adoption of good governance in the procurement of government goods and services at the Department of Public Works of West Kalimantan Province is generally guided by the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2015 On the Fourth Amendment to the Presidential Regulation No. 54 Year 2010 On Procurement goods / Services. To carry out the function of supervision over government procurement, West Kalimantan Governor issued a circular on the general user activity management APBD / APBN / L in the Provincial Government Kalimantan Barat.Kendala-constraints faced by the Public Works Department in the province of West Kalimantan implementation of public auction tender the procurement of goods and services among others, lack of personnel from agencies who have passed the certification of procurement of goods and services; conflict of auction schedule with personnel coming from outside agencies; lack of effective technical team to correct or check the planning document; HR services provider less. That the efforts of Public Works Department of West Kalimantan Province took a strategic policy to address various problems in implementing Tata Keperintahan good in the procurement of government goods and services at the Department of Public Works of West Kalimantan Province, following that the Department of Public Works and Government of West Kalimantan Province formed a steering committee for Development West Kalimantan Province which carry team Principal Duties and Functions include guidance and control Development of West Kalimantan Province, especially the procurement of goods and services. West Kalimantan Provincial Government has implemented a performance-based budgeting. Application of performance indicators is expected to boost the accountability of government procurement. To avoid inflation (Mark-Up) costs in the stage of budgeting and preparation of Self-Estimated Price (HPS) procurement of goods and services, the Government of West Kalimantan Province issued the West Kalimantan Governor2Number 58 Year 2015 on the Standard Cost and Unit Price Regional Shopping West Kalimantan .Dinas public Works and Government of West Kalimantan monitoring and evaluation of all activities of procurement, West Kalimantan Provincial Government through the Bureau of Development Secretariat of West Kalimantan Province allocates funds for education and training certification morning procurement employees on the environment Agency Public Works West Kalimantan Province. West Kalimantan provincial government establishes Daily Newspapers Newspaper Thanks as West Kalimantan Province to the announcement of procurement of goods and services of the provincial government of West Kalimantan.Keywords: Implementation, Procurement, goods and services.ABSTRAKTesis ini penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa ( studi di dinas pekerjaan umum provinsi Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Penerapan tata kepemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara umum berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan surat edaran tentang petunjuk umum pengelolaan kegiatan sumber dana APBD/APBN/L di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan lelang umum tender pengadan barang dan jasa antara lain kurangnya jumlah personel dari instansi yang dinyatakan lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa; adanya benturan jadwal lelang dengan personel yang berasal dari instansi dari luar; kurang efektifnya tim teknis yang mengkoreksi atau memeriksa dokumen perencanaan; SDM dari penyedia jasa kurang. Bahwa upaya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Tata Keperintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Tim Pembina Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan Tugas dan Fungsi Pokok Tim ini antara lain melakukan pembinaan dan pengendalian Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat khususnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Penerapan indicator kinerja diharapkan dapat mendongkrak akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.Untuk menghindari penggelembungan (Mark-Up) biaya dalam tahap penganggaran dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.Dinas Pekerjaan umum dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pengadaan barang dan jasa,Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro3Pembangunan Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat menganggarkan dana untuk kegiatan pendidikan dan latihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pagi pegawai yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Surat Kabar Harian Berkat sebagai Surat Kabar Provinsi Kalimantan Barat untuk pengumuman proses pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi Kalimantan Barat.Kata Kunci:Penyelenggaraan, Pengadaan, Barang Dan Jasa
SISTEM RESI GUDANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UPAYA MENCEGAH ANJLOKNYA HARGA KOMODITI HASIL BUMI DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN (Studi Terhadap Produk Karet Di Kabupaten Kapuas Hulu)
No full textABSTRACTThis thesis warehouse receipt system in conjunction with an effort to prevent the drop in commodity prices on agricultural products in trade traffic (study of rubber products in Kapuas Hulu). The method used in this research is a sociological juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that the implementation of Law No. 9 In 2011 in relation to the drop in commodity prices of rubber in Kapuas Hulu associated with commodity warehouse receipt system for rubber, especially in the research area is not ready both in terms of business, institutional and facilities and infrastructure that digunakan.Upaya measures what it is supposed to do for maintaining price stability commodity rubber in Kapuas Hulu, there are four efforts so that the implementation of warehouse receipt system komodti rubber can be realized, namely the commitment of the head of local government, the integration of institutions in one place, education and socialization, increase production and quality as well as the presence taker / buyer / market auction. Recommendation: The technical approach SRG implementation involving agencies not only trade but also services department of agriculture or plantation. In addition, the need to bring the socialization of farmers who have benefited from the use of SRG. Counseling and assistance for farmers to improve the quality and the quality of production in order to meet the quality standards required for entry into the warehouse receipt system. It also needs to be synergized with the program improved productivity and quality of agricultural products from institutions terkait.Penguatan institutions at the farm level, either in the form farmer groups and cooperatives to achieve economies of scale. To coordinated development of the means of testing the quality of goods at production centers that do not have Reviews These facilities. There needs to be a synergy between SRG implementing agencies such as warehouse manager, financial institutions, quality assurance agencies, local Governments and the central government in implementing SRG. It needs a party acting as an off taker for commodities pledged to provide certainty for financial institutions and eg warehouse manager for commodity grain and rice, off taker when it is bulog.Pengembangan warehouse receipt system in the area Carried out simultaneously with the development of the market so that when the auction there are no persons acting as an off taker, still there is no assurance that the collateral can be sold at a decent price.Keywords: System, Warehouse Receipt, Commodity Prices, The Earth, In, Traffic, Commerce.ABSTRAKTesis ini sistem resi gudang dalam hubungannya dengan upaya mencegah anjloknya harga komoditi hasil bumi dalam lalu lintas perdagangan (studi terhadap produk karet di Kabupaten Kapuas Hulu). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa implementasi Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 dalam hubungan dengan anjloknya harga komoditi karet di Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan sistem resi gudang untuk komoditi karet terutama pada daerah penelitian belum siap baik dari sisi pelaku usaha, kelembagaan maupun sarana dan prasaran yang digunakan.Upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kestabilan harga komiditi karet di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat empat upaya agar implementasi sistem resi gudang komodti karet dapat terwujud, yaitu adanya komitmen kepala pemerintah daerah, terintegrasinya kelembagaan dalam satu tempat, edukasi dan sosialisasi, peningkatan produksi dan mutu serta terdapatnya offtaker/buyer/pasar lelang. Rekomendasi : Sosialisasi teknis pelaksanaan SRG yang melibatkan instansi terkait bukan hanya dinas perdagangan tetapi juga dinas pertanian atau perkebunan. Selain itu, sosialisasi perlu menghadirkan petani yang telah mendapat manfaat dari penggunaan SRG. Penyuluhan dan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan kualitas dan mutu hasil produksi agar memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan untuk masuk dalam sistem resi gudang. Hal ini juga perlu disinergikan dengan program peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dari lembaga terkait.Penguatan lembaga di tingkat petani, baik dalam bentuk kelompok tani maupun koperasi untuk mencapai skala ekonomis. Perlu dikoordinasikan pembangunan sarana penguji mutu barang di daerah sentra produksi yang belum memiliki sarana tersebut. Perlu adanya sinergitas antar lembaga pelaksana SRG seperti pengelola gudang, lembaga pembiayaan, lembaga penjamin mutu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan SRG. Perlu adanya pihak yang bertindak sebagai off taker bagi komoditas yang diagunkan untuk memberikan kepastian bagi lembaga pembiayaan dan pengelola gudang misalnya untuk komoditas gabah dan beras, off taker-nya adalah bulog.Pengembangan sistem resi gudang di daerah dilakukan secara simultan dengan pengembangan pasar lelang sehingga apabila tidak terdapat pihak yang bertindak sebagai off taker, masih terdapat kepastian bahwa agunan dapat dijual dengan harga yang layak.Kata Kunci: Sistem, Resi Gudang, Harga Komoditi, Hasil Bumi, Dalam, Lalu Lintas, Perdagangan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL DALAM USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Di Kabupaten Ketapang)
No full textABSTRACTThis thesis role of local governments in preventing horizontal conflicts in oil palm plantations (study in Ketapang district). From the results of this thesis can be concluded that the horizontal conflicts of oil palm plantations that occurred in the district ketapan between plantation companies and Sawit with communities around the area of plantation due to changes in socio-economic structure of society from the system of shifting the traditional top natural richness to the capitalist system through the core pattern and plasma , resulting in a grouping of people on the structure of resources, including the group that has the power of economic resources and social groups that have the resources. Management of oil palm plantations are moving away from efforts to the welfare of society, giving birth to an open conflict over land due to take land offer palm of one enterprising other companies that ignore the interests of the local community or their deviation business activities of oil palm plantations in conjunction occupying land without permission are entitled. That the factors that led to the conflict Horizontal Oil palm plantation in Ketapang district is demanding public land compensation to companies that have not been completed, the Agreement a partnership between the people and companies that are considered denied one of the parties, public land into the concession area of the company, and rejection in general on the company's operations around the township mereka.Bahwa efforts should local governments in preventing and resolving conflicts horizontal oil palm plantations in the ketapang district government must renew a policy of conflict resolution by creating an independent institution at national level and regions accompanied by a mechanism and operational procedures for conflict resolution. The government gave room for voluntary mediator institutions to engage in conflict resolution both in the national and regional level. The government should immediately conduct identfifikasi and mapping of forests and communal land that can dipedomi the parties to the conflict resolution based on customary rights claim. Between the National Land Agency and the Ministry of Forestry must have an understanding in translating the issuing authority's title in forest areas to third parties, so that in case of conflict resolution through mediation, the agreement can no longer be countered by reason of the authority. Important determined that the public conflict with the company already operating, it must be enforced pause operations while the company during the process of conflict resolution performed. Conflict Natural resources must be seen as something extraordinary (extraordinary), because it could have an impact on broader dimensions such as SARA2conflict, the cancellation of inward investment, even causing loss of lives yangmengarah on the violation of Human Rights (HAM). Menggiat people's awareness of the rights of the land as a dialectical force of state power. This movement can be done through awareness actions with the assistance of social activists (NGO) which has also been a lot of help, including resuscitation and advocacy. The plantation company is expected to abide by the principles of the RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) wherein perusahana must care for indigenous peoples and does not conflict with the public. Companies that conflict with the public is no longer used as a shield for the police action against the people's demands, but could finish wisely all that concerns society and government.ABSTRAKTesis ini peran pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya konflik horizontal dalam usaha perkebunan kelapa sawit (studi di kabupaten ketapang). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa konflik horizontal perkebunan kelapa sawit yang terjadi di kabupaten ketapang antara perusahaan perkebunan Sawit dengan masyarakat sekitar areal perkebuanan disebabkan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat dari sistem peladangan tradisional atas potensi kekayaan alam ke sistem kapitalis melalui pola inti dan plasma, sehingga terjadi pengelompokan masyarakat atas struktur sumberdaya, meliputi kelompok yang memiliki kekuasaan sumberdaya ekonomi dan kelompok yang memiliki sumberdaya sosial. Pengelolaan perkebunan sawit yang bergerak jauh dari upaya mensejahterakan masyarakat, melahirkan konflik terbuka perebutan lahan akibat take offer lahan sawit dari perusahaan satu keperusahaan yang lain yang mengabaikan kepentingan masyarakat setempat atau adanya penyimpangan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak. Bahwa faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik Horizontal Perkebunan kelapa sawit di kabupaten Ketapang adalah masyarakat menuntut ganti rugi lahan kepada perusahaan yang belum selesai, Perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dan perusahaan yang dinilai diingkari salah satu pihak,lahan masyarakat masuk ke dalam area konsesi perusahaan, dan penolakan secara umum atas operasi perusahaan di sekitar perkampungan mereka.Bahwa upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan terjadinya konflik horizontal perkebunan kepala sawit di kabupaten ketapang adalah pemerintah harus memperbaruhi kebijakan penyelesaian konflik dengan cara membuat kelembagaan independen di level nasional dan daerah yang disertai dengan mekanisme dan prosedur operasional penyelesaian konflik. Pemerintah memberi ruang bagi lembaga-lembaga mediator sukarela untuk terlibat dalam penyelesaian konflik baik di level nasional maupun daerah. Pemerintah harus segera melakukan identfifikasi dan pemetaan terhadap keberadaan hutan dan tanah ulayat sehingga dapat dipedomi para pihak dalam penyelesaian konflik yang didasari atas klaim hak ulayat. Antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan harus memiliki kesepahaman dalam menterjemahkan kewenangan penerbitan alas hak dalam kawasan hutan kepada pihak ketiga, sehingga jika terjadi penyelesaian konflik melalui mediasi maka kesepakatan tidak lagi dapat dimentahkan karena alasan kewenangan. Penting ditetapkan bahwa terhadap konflik masyarakat dengan perusahaan yang sudah beroperasi, maka harus diberlakukan jeda operasi sementara perusahaan selama proses penyelesaian konflik dilakukan.Konflik Sumber daya alam harus dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa (extraordinary), karena bisa menimbulkan dampak pada dimensi yang lebih luas seperti konflik SARA, batalnya investasi masuk, bahkan menyebabkan jatuhnya korban nyawa yangmengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).3Menggiat penyadaran rakyat atas hak-hak tanah sebagai kekuatan dialektis terhadap kekuasaan negara. Gerakan ini dapat dilakukan melalui tindakan penyadaran dengan pendampingan para aktivis sosial (LSM) yang selama ini juga sudah banyak membantu, termasuk tindakan penyadaran dan advokasi. Pihak perusahaan perkebunan diharapkan dapat mematuhi prinsip RSPO (Rountable Sustainable Palm Oil) dimana perusahana harus peduli terhadap masyarakat adat dan tidak berkonflik dengan masyarakat. Perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat tidak lagi menggunakan aparat kepolisian sebagai tameng untuk menghadapi aksi tuntutan masyarakat, tetapi dapat menyelesaikan dengan bijak segala yang menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah.Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, warta, berita, harian regional, Mencegah, Konflik Horizontal, Perkebunan Kelapa Sawi
ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT KORUPSI/2014/PN.PTK)
No full textAbstractThis thesis discusses the analysis of criminal sentencing by the judge in the corruption case (Study of Decision No. 62 / Pid.Sus / Pt Corruption / 2014 / Pn.Ptk). The method used in this research is the empirical normative approach. From the results of this thesis can be concluded that considerations of Criminal Justice dropped the lighter because the state finances can not be justified by the defendant relatively little in Decision No. 62 / PID.SUS / PT. CORRUPTION / 2014 / PN.PTK not appropriate for the purpose of preventing and combating Corruption in UUPTPK and also not to give deterrent effect to the Corruptor. This can be seen in the explanation UUPTPK and it is supported by both the theory of Interest Criminalization Criminalization of Interest absolute, relative and combined. Karenakan in Decision No. 62 / PID.SUS / PT. CORRUPTION / 2014 / PN.PTK not leave the prevention of crime by making criminal threats are severe enough to scare would-¬calon officials and provide improvements or education for criminals (Verbeterings Theorie) chief villain is given "education" be criminal, in order to he was later able to return to society. In a better mental state and useful An official candidate if aware of the threat that is quite heavy hoped would be deterred and Decision No. 62 / PID.SUS / PT. CORRUPTION / 2014 / PN.PTK not provide a guarantee of public keteriban (rechtsorde) way is to hold these norms state convict. Will work as a criminal threat warning (Waarschuwing) and mempertakutinya. The basic consideration in the judge convict the defendant Drs.Askiman MM in Decision No. 62 / PID.SUS / PT. CORRUPTION / 2014 / PN.PTK in criminal cases of corruption Article 3 of Law number 20 of 2001 jo Law No. 31 of 1999 which is a basic consideration that judges juridical consideration of judges in terms of the law, based on the evidence available, whether the actions of the defendant meets the elements of article 3, namely: Favorable yourself or another person or a corporation, Abusing authority of opportunity or means exist for office or position, financial Adverse country or state economy. In addition to the judges juridical considerations also use non-judicial considerations that consideration be seen from the non-legal aspects In considering the severity of corruption judge must consider things that aggravate and alleviate the defendant. The judge also obliged to consider the qualities of good and evil of the accused as well as the state-private keaadan in considering the criminal dijatuhkann.Selain Act No. 48 of 2009 on Judicial Power is relevant to be referred to by the judges as the basis for consideration of the judge in the verdict. indicators of success Hakim role in the eradication of corruption in Indonesia is measured instead of the number of defendants who have been convicted of corruption, but if the judge's ruling has been fair and them already consider matters referred to above.Keywords: Analysis, Imposition of Penalties, Criminal, In Case, Corruption.AbstrakTesis ini membahas tentang analisis penjatuhan hukuman pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Pt Korupsi/2014/Pn.Ptk). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Petimbangan Hakim menjatuhkan Pidana ringan karena keuangan negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa relatif sedikit dalam Putusan Nomor : 62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK tidak sesuai dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi dalam UUPTPK dan juga untuk tidak memberikan efek jera bagi Koruptor. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan UUPTPK dan hal ini dukung oleh teori Tujuan Pemidanaan baik dalam Tujuan Pemidanaan absolut, relatif maupun gabungan. Karenakan dalam Putusan Nomor : 62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK tidak memberikan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjabat dan memberikan perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (Verbeterings theorie) kepala penjahat diberikan “pendidikan” berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna Seorang calon penjabat apabila mengetahui adanya ancaman yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya dan Putusan Nomor : 62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK tidak memberikan jaminan terhadap keteriban umum (rechtsorde) caranya ialah mengadakan norma-norma tersebut negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan (Waarschuwing) dan mempertakutinya. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa Drs.Askiman MM pada Putusan Nomor : 62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum¸ yakni Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana korupsi hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh serta keadaan-keaadan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkann.Selain itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.Indikator keberhasilan peranan Hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diukur bukan dari banyaknya terdakwa korupsi yang telah dihukum, namun apakah putusan hakim sudah adil dan diantaranya sudah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas.Kata Kunci: Analisis, Penjatuhan Hukuman, Pidana, Dalam Perkara, Tindak Pidana Korupsi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERHADAP SISTEM LISTRIK PRA BAYAR (PRE PAID) DI PT. PLN (Persero) AREA PONTIANAK
No full textAbstrakSistem pelayanan listrik oleh PT.PLN (Persero) ada dua sistem yaitu sistem pasca bayar dan pra bayar, meskipun PT. PLN (Persero) memberlakukan dua sistem tersebut sekaligus, akan tetapi bagi calon pelanggan baru, pihak PT. PLN (Persero) tidak memberikan kedua alternatif sistem kepada calon pelanggan khususnya pemasangan daya volt ampere dalam skala menengah ke bawah, ada kecenderungan calon pelanggan diarahkan kepada satu sistem saja yakni sistem pra bayar.Metode penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum sosiologis yaitu mengkaji dari perundang-undangan dan aturan hukum yang disesuaikan dengan praktek dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang penarikan kesimpulannya deduktif.Dari sisi perlindungan terdapat hak-hak konsumen yang dilanggar, konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan informasi yang jelas atas penerapan sistem pra bayar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sikap tersebut jelas merugikan calon pelanggan.Penerapan sistem pelayanan kepada konsumen harus memperhatikan asas keseimbangan, asas kesamaan hak, asas manfaat, dan asas keterbukaan atas informasi, Sehingga meminimalkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Sistem Listrik Pra Bayar PT. PLN (Persero) , Hak-hak Konsumen.CONSUMER PROTECTION AGAINST ENACMENT OF ELECTRICAL PRE PAID SYSTEM AT PT. PLN ( Persero ) AREA PONTIANAK AbstractElectrical service system by PT PLN (Persero) have two systems: postpaid system and prepaid system, though PT. PLN (Persero) enforces these two systems at once, but to new customers, the PT. PLN (Persero) do not give alternative system to potential customers, especially the installation of power volt ampere below medium scale, there is likelihood of a prospective customer is directed to one system that is pre-paid system.The research method, that researcher using is the normative approach to the study of the sociological law legislation and the rule of law is tailored to the practices and phenomena that occur in society. The researcher use primary data there is directly taken from field interviews and secondary data such as literature study. The analyzes used were descriptive, qualitative conclusions deductively withdrawal.In terms of protection are the rights of consumers were infringed, the consumer has the right to choose and obtain clear information on the application of the system of prepaid, as stated in Article 4 letter b and c of Law Number 8, year 1999 regarding to Consumer Protection Law, the policy detrimental to prospective members.The implementation of service to consumers should observe the principle of balance, the principle of equality of rights, the principle of utility, and the principle of transparency of information, so to minimize the violation of consumer rights.Key words : Consumer Protection, Electrical Systems Pre-Paid by PT . PLN (Persero ) , Consumer Rights