Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Di Kalimantan Barat)
No full textAbstrakTindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, yang di istilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Terhadap kejahatan ekonomi khususnya kejahatan korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan praktik pencucian uang (Money laundering), dimana dewasa ini praktik-praktik money laundering sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (money laundering) adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Tindak Pidana mempunyai (Tipikor) Pengadilan Pontianak, sepanjang tahun 2014 telah menyidangkan 68 berkas perkara korupsi dan semuanya telah memiliki keputusan tetap yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 55 perkara perkara korupsi telah disidangkan dan 36 perkara diantaranya sudah diputus atau sudah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap tetap (inkracht van gewijsde). Menyadari akan pentingnya penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang, yang berorientasi banyaknya perkara kejahatan korupsi yang berpotensi menimbulkan kejahatan tindak pidana pencucian uang, namun pada pra-penelitian di Polda Kalbar di indikasikan ada kendala dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, salah satunya berkaitan dengan pemaknaan unsur pidana pencucian uang. Maka dapat diketahui bahwa peran penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dipergunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual dan kemudian data yang terkumpul dikelompokan, kemudian dilakukan analisa secara komprehensif dan mendalam. Adapun pendekatan penelitian yang dianggap relevan dipergunakan adalah secara sosio-legal.Kata kunci : Penegakan hukum, Tindak Pidana, Pencucian Uang dan KorupsiABSTRACTMoney laundering or better known by the term money laundering in Indonesia became one of the nation's problems unresolved . Money laundering is a term that is often heard from various mass media , which is termed by money laundering , money laundering , panning money or it could be cleaning money from illicit transactions ( gross ) . For economic crimes , especially crimes of corruption are closely related to alleged money laundering ( Money laundering) , in which today's money laundering practices are very often made to money obtained from the crime of corruption . Money laundering (money laundering ) is one way to provide cover or concealment of the results of corruption are done. Based on data obtained from the Registrar Crime has (Corruption) Court of Pontianak , throughout 2014 has trial 68 case files of corruption and all of them have had a permanent decision that has permanent legal force ( inkracht van gewijsde ) and in 2015 there were 55 cases of corruption cases have been tried and 36 cases of which have been cut or own decisions and binding equipment ( inkracht van gewijsde ).Recognizing the importance of law enforcement in money laundering , which oriented the many cases of corruption crimes that potentially caused the crime of money laundering , but the pre - research at Polda Kalbar indicated there are problems in the handling of money laundering , one of which relates to the meaning elements of money laundering. It can be seen that the role of the investigator has a very important role in the prevention and combating of money laundering. The method used in this study used methods of Descriptive Analysis , which describes a situation or event that occurs as they are at the time the study conducted , focusing on actual problems and then the collected data is grouped , and then analyzed in a comprehensive and in-depth . The research approach used is considered relevant socio –legal.Keywords: Law enforcement, Crime , Money Laundering and Corruptio
FUNGSI PENEGAKAN HUKUM DI ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KOTA PONTIANAK
No full textABSTRACTThis thesis discusses the function of law enforcement in the era of regional autonomy under Article 2 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police in the city of Pontianak. The method used in this study is a socio-juridical approach. From the results of this thesis can be concluded as the reform efforts to improve the livelihood of Governance and Development in the form of a change from centralized to decentralized, intended as the acceleration process of achieving national objectives, namely the creation of a just and prosperous society. Decentralization means the delegation of powers to the Autonomous Region of Central Government to run the government as well as regional development sendiri.Desentralisasi been, because in this system enable even better democracy and provide space and access freely to the community to participate in all areas of governance and development. So the implementation of governance and development are not solely based on the government or the state, the public will play a part and give kontribusinya.Selain positive things that have been able to be achieved by the Reformation, as mentioned above, it also followed a negative impact mainly concerns the behavior of the public. At this time changing people's behavior caused the reforms implemented so quickly, involving almost the whole order of life, also result in changes in the existing social order. From the changing social order that ultimately affect people's behavior to change as well as a reaction to the changes that occur. Behavior change is actually a social phenomenon that can arise at any time and by any cause, and it will become a problem when such behavior is contrary to the norms and values, which in turn it will hamper the implementation of the process of government and development itself. Democracy is translated as freedom of action of individuals who freely and participation addressed by coercion-coercion will. Police as the formal institution according their main duty, highly demanded to carry out its function and role to be able to present the situation of security and public order conducive thus enabling governance and development can work well. Efforts to make it happen, given the limited resources available, the police not only through law enforcement (Low Enforcement), but also followed by efforts that are prevention, namely Pre-emptive and Preventive. Law enforcement purpose to force obey and follow the existing norms and values, is being implemented with the aim of prevention grow and develop deterrence from within the community. So dominant sendiri.Pelaksanaan public order law enforcement and public security in accordance with Law # 2 of 2002 on the Police, can not be implemented fully or substantially total impossibility of enforcement because the law can reach out to its destination (order, order and justice) for their influence and intervention in its implementation. Here the role of police discretion to decide cases of criminal cases handled by police. Discretion granted by operational officers in the field directly on the spot and without asking for directions or decisions of his superiors an Individual discretion. Discretion based or guided by the policies of the leadership in the police organization is bureaucratic discretion.Keywords: Function, Law Enforcement, Police, Regional Autonomy .ABSTRAKTesis ini membahas fungsi penegakan hukum di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kota Pontianak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Reformasi sebagai upaya memperbaiki tata kehidupan Pemerintahan maupun Pembangunan dengan wujud perubahan dari Sentralistik menjadiDesentralistik, dimaksudkan sebagai akselerasi proses pencapaian tujuan Nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan Pemerintahan Pusat kepada Daerah Otonomi untuk menjalankan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya sendiri.Desentralisasi dipilih, sebab pada sistem ini memungkinkan terlaksananya demokrasi yang lebih baik dan memberikan ruang maupun akses secara leluasa kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam segala bidang pemerintahan maupun pembangunan. Jadi pemerintahan dan pembangunan pelaksanaannya tidak hanya disandarkan pada pemerintahan atau negara saja, masyarakat akan banyak berperan dan memberikan kontribusinya.Selain hal-hal positif yang telah mampu dicapai oleh Reformasi sebagaimana disebutkan diatas, ternyata juga diikuti akibat negatif terutama menyangkut perilaku dari masyarakat. Pada saat ini perilaku masyarakat berubah disebabkan reformasi yang terlaksana begitu cepat, menyangkut hampir pada seluruh tatanan kehidupan, mengakibatkan berubahnya pula tatanan sosial yang ada. Dari berubahnya tatanan sosial itu akhirnya mempengaruhi perilaku masyarakat untuk berubah pula sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi. Perubahan perilaku sebenarnya merupakan fenomena sosial yang dapat timbul kapanpun serta oleh sebab apapun juga, dan akan menjadi permasalahan manakala tingkah laku tersebut bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku, yang pada gilirannya justru akan menghambat pelaksanaan proses pemerintahan maupun pembangunan itu sendiri. Demokrasi diterjemahkan sebagai kebebasan bertindak individu yang sebebas-bebasnya dan partisipasi disikapi dengan pemaksaan-pemaksaan kehendak. Polri sebagai Lembaga formal sesuai tugas pokoknya, sangat dituntut mampu melaksanakan fungsi dan perannya untuk dapat menyajikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sehingga memungkinkan pemerintahan serta pembangunan dapat berjalan dengan baik. Upaya mewujudkannya, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada maka Polri tidak hanya melalui penegakan hukum (Low Enforcement) saja, tetapi juga diikuti dengan upaya-upaya yang bersifat prevensi, yaitu Pre-emtif dan Preventif. Penegakan hukum tujuannya untuk memaksa mentaati dan mengikuti norma maupun nilai yang ada, sedang prevensi dilaksanakan dengan tujuan menumbuh-kembangkan daya tangkal dari dalam diri masyarakat. Jadi yang dominan masyarakat sendiri.Pelaksanaan penegakan hukum ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya atau total enforcement karena secara substansial ketidakmungkinan hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya (ketertiban, keteraturan dan keadilan) karena adanya pengaruh dan intervensi dalam implementasinya. Disini diskresi kepolisian berperan untuk memutuskan kasus perkara pidana yang ditangani oleh kepolisian. Diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya merupakan Diskresi Individual. Diskresi yang berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi kepolisian adalah Diskresi Birokrasi.Kata Kunci: Fungsi ,Penegakan Hukum, Polri, Era Otonomi Daerah
EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I PONTIANAK (Studi Kasus Terhadap Tenaga Kerja Asing di PT Well Harvest Winning Sungai Tegar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang)
No full textABSTRACTThis thesis discusses the role of the effectiveness of supervision of the residence permits of foreign workers in the region of class I Pontianak immigration office (a case study of foreign workers in PT Well Harvest Winning Tough River, District Kendawangan Ketapang). From the results of this thesis research we concluded that that Effectiveness Monitoring carried out by the Immigration Office Class I stayed Pontianak Against Foreign Workers Permits have been mostly ineffective due to very presence of violations in years 2014-2015, even though the relevant public has to supervise the workforce foreign accordance with the existing procedure only from foreign labor itself negligent, sometimes foreign nationals ignores the existing procedures at the Immigration office, causing their violations of immigration it can be shown by the violations such as: (a) Foreigners carrying out activities not suitable immigration permit (in accordance with article 122 paragraph a) 7 Case. (B) The foreigners do activities that endanger the security and order and does not respect the regulations (under Article 75) 2 Case. (C) Foreigners Stay Permit holders that have expired and are still in the Indonesian region of less than 90 (ninety) days of the deadline his residence permit. (Under Article 124) 4 Case. actors affecting oversight residence permits to foreign workers who work PT Well Harvest Winning that are in the working area of Immigration Class I Pontianak is Budget operational fund supervision is not appropriate, the lack of quantity and quality of the officer / officers / officials of immigration as a civil servant, a means and adequate infrastructure, as well as the Sponsor and TKA itself in obeying immigration rules and the role of the community as well as central and local governments in immigration law enforcement and supervision work area Class I Immigration Office of Pontianak City wide composed of 12 districts and 2 Cities. Efforts made by the Immigration Class I Pontianak in overseeing foreign labor is to provide direction and guidance to companies that did not submit a report on the whereabouts and activities of expatriate personnel, monitoring directly into the field where / location TKA are and their activities despite various limitations, and from time to time monitor or raids in cooperation with various authorities.Keywords: Effectiveness, Oversight, Residence Permit, Foreign Workers.ABSTRAKTesis ini membahas peran efektivitas pengawasan terhadap izin tinggal tenaga kerja asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Pontianak (studi kasus terhadap tenaga kerja asing di PT Well Harvest Winning Sungai Tegar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Bahwa Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas I Pontianak Terhadap Izin tinggal Tenaga Kerja2Asing selama ini kurang efektif dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran di tahun 2014-2015, walau dari instansi yang bersangkutan telah melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sesuai dengan prosedur yang ada hanya dari tenaga kerja asing itu sendiri yang melakukan kelalaian, terkadang warga negara asing ini mengabaikan prosedur yang ada pada kantor Imigrasi sehingga terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti: (a) Orang Asing melaksanakan kegiatan tidak sesuai izin keimigrasian (sesuai pasal 122 ayat a) 7 Kasus. (b) Orang asing melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan (sesuai pasal 75) 2 Kasus. (c) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggalnya.(sesuai pasal 124) 4 Kasus. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin tinggal terhadap tenaga kerja asing yang bekerja PT Well Harvest Winning yang berada pada wilayah kerja Imigrasi Kelas I Pontianak adalah Anggaran dana operasional pengawasan yang tidak sesuai,kurangnya kuantitas dan kualitas petugas/pejabat/aparatur imigrasi sebagai PPNS, sarana dan prasarana yang memadai,serta Sponsor dan TKA itu sendiri dalam menaati aturan keimigrasian dan peran serta masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah dalam penegakkan hukum Keimigrasian dan pengawasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak yang luas terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak dalam mengawasi tenaga kerja asing adalah dengan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tentang keberadaan dan aktivitas TKA, melakukan pemantauan langsung ke lapangan tempat/lokasi TKA berada dan melakukan aktivitasnya walaupun dengan berbagai keterbatasan, dan sewaktu-waktu melakukan pemantauan atau razia bekerjasama dengan berbagai instansi yang berwenang.Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Izin Tinggal, Tenaga Kerja Asing
PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO.6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBINAAN NARA
No full textABSTRACTThis thesis discusses the implementation of disciplinary punishment against inmates who violate the order based on the Minister of Justice and Human Rights of 6 Year 2013 About the Penitentiary Code and State Prison Inmates In Relation With Development (Study In Penitentiary Class II A Pontianak). The method used in this research is juridical - sociological. From the results of this thesis can be concluded that administrative sanctions for Citizens Patronage of Corrections in violation of Article 4 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 6 of 2013, namely the offense in the form of minor violations, violations of moderate and severe abuses. Enacted to all prisoners who are in prison, with the purpose of disciplinary punishment as a form of administrative sanction to improve and educate prisoners who commit disciplinary offenses. Law enforcement is needed in the handling of violations of disciplinary rules Patronage Citizen Pemasyarakatan.Dalam implementation, implementation procedure of administrative sanctions for prisoners are appropriately focused on correctional officers should be required to re-examine the prisoners in accordance with the flow mechanism disciplinary offense, with the aim of know the offense that has been done. In this case, the sense of justice and security in the cell correctional preferred, if the prisoners had done the previous violation, then the officer would sanction proportionate and of course the sanction to be more severe than disciplinary punishment ever meted out to him, but they can only sentenced to one sentence only. Factors - factors that affect the prisoners so that legal violations of discipline by inmates at the Correctional Institution Class II A Pontianak is an external factor which is the capacity lockup inadequate to the limited space for prisoners, resulting in the instability of the emotions of the prisoners. Internal factors, namely individual issue, in the form of public or private matter that makes the mind of prisoners, so that has always been overshadowed by a sense of annoyance, saturated and demeanor that kept emotions. The lack of positive activities more varied for female prisoners who want to distribute their creative ideas, but because so much free time but not implemented well, the women prisoners are also experiencing saturation so the effect on the state of mind of a tahanan.Upaya Prison Class IIA Pontianak to prevent violations of discipline by inmates unified security monitoring in all rooms and places where prisoners perform everyday activities for 1x24 hours. In addition, each block is guarded by a picket public. Piket general in charge of guarding prisoners and ensure that no disturbances in Penitentiary.2ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis - sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yaitu pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, rasa keadilan dan keamanan di dalam sel pemasyarakatan lebih diutamakan, jika warga binaan pemasyarakatan pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, maka petugas akan memberikan sanksi yang setimpal dan pastinya sanksi yang diberikan akan lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya, namun hanya dapat dijatuhi satu hukuman saja. Faktor – faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak adalah Faktor eksternal yakni kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan. Faktor internal yakni Masalah individu, yang berupa masalah umum maupun pribadi yang menjadikan beban pikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi. Kurangnya kegiatan positif yang lebih bervariatif bagi tahanan wanita yang ingin menyalurkan ide kreatif mereka, selain karena waktu luang yang begitu banyak namun tak terimplementasi dengan baik, para tahanan wanita juga mengalami kejenuhan sehingga berpengaruh pada kondisi jiwa seorang tahanan.Upaya Lapas Kelas IIA Pontianak untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh narapidana kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat- tempat tahanan melakukan kegiatan sehari- hari selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan.Kata Kunci: Pelaksanaan, Hukuman Disiplin, Terhadap Narapidana, Yang Melanggar Tata tertib
EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM RANGKA MENWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN (STUDI BPSK KOTA PONTIANAK)
No full textABSTRAKPeranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak. Konsetrasi Hukum Bisnis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi kondisi tidak seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan suatu potensi yang sangat besar menimbulkan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dimungkinkan diselesaikan diluar pengadilan.Metode penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris yang bersifat kuantitatif. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas BPSK Kota Pontianak dalam melakukan perlindungan hak-hak konsumen Kota Pontianak dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Kota Pontianak belum mampu berperan dalam perlindungan terhadap hak-hak konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagimana yang diatur pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya BPSK Kota Pontianak dihadapkan pada berbagai hambatan.Hambatan utama yang dihadapi adalah faktor sumber daya manusia. Walaupun secara pendidikan formal seluruh Anggota memiliki kualitas yang baik, akan tetapi secara teknis dan fungsional Anggota BPSK Kota Pontianak belum memiliki kualitas yang memadai, sebab hampir 50% dari Anggota bukan berlatar belakang Sarjana Hukum, Faktor sumber daya perangkat kerja dan pembiayaan juga menjadi faktor penghambat yang dihadapi BPSK Kota Pontianak. Sangat kecilnya alokasi anggaran dan sangat minimnya asset yang dimiliki oleh BPSK Kota Pontianak menyebabkan rendahnya kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pontianak. Masih minimnya pengetahuan lembaga lainnya yang menganggap bahwa BPSK Kota Pontianak tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen.Kata Kunci : 1. Efektivitas2. Penyelesaian Sengketa3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
TUGAS DAN KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKASAAN REPUBLIK INDONESIA
No full textABSTRACTThis thesis discusses the prosecutor's duties and position the institution as enforcers prosecution in the presidential system of government based on Law Number 16 Year 2004 About the Prosecutors of the Republic of Indonesia. The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that the RI Attorney THAT notch as executor Prosecution Authority and the position of the Attorney General Government System In accordance with Article 19 paragraph (20) in conjunction with Article 22 of Law No. 16 of 2004 can be concluded that the Attorney General is not independent. This is due to the attorney general is appointed and dismissed by the President. The position of the prosecutor that the placement of RI as part of the prosecution is that the power of attorney was not set explicitly in the Constitution of 1945. The arrangement is only implied implicit in Article II of the Transitional Provisions of the 1945 Constitution and the 1945 Constitution after the changes in Article 24 paragraph (3). Understanding Attorney and the Attorney General included in the scope of judicial power. Article 24 paragraph (1) of the Act of 1945 states that, "Judicial Power (Rechtelijke Macht) carried out by a Supreme Court and other judicial bodies. Thus Attorney as part of the Executive Power related to the judicial authority in law enforcement. Based on Law Attorney of the Republic of Indonesia, His stature and the role of the Prosecutor in the law enforcement system in Indonesia as stipulated in the Act. No. 16 of 2004 on the Attorney RI, namely the institutional position of Attorney as an institution of government (executive power) is a government elements or assistant to the president with the principal task of the functions and authority in the field of prosecution related to the judicial authority in law enforcement. In the process of law enforcement, where the Attorney expected to be independent and have independent and professional apparatus as executive power of the State in the field of law enforcement proportionally. The role of the Prosecutor in the administration of criminal justice is, is contained in the (United Nations) Guidelines on the Role of Prosecutors in 1990 the United Nations Guidelines BangsaTentang Prosecutors. Position Attorney in the state system is a public prosecutor in a criminal case which is representing the State and society, as well as state attorney in the civil lawsuits and state administration.Keywords: Task, Status, Organization Attorney, Prosecution Authority.ABSTRAKTesis ini membahas tugas dan kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-2Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejakasaan Republik Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Bahawa Kedudukan Kejaksaan RI sebagai pelaksana Kekuasaan Penuntutan dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Pemerintahan Berdasarkan Pasal 19 ayat (20) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak Independen. Hal ini disebabkan jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Bahwa penempatan Kedudukan kejaksaan RI sebagai bagian dari Kekuasaan penuntutan yaitu bahwa Kejaksaan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturannya hanya tersirat secara implisit dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan UUD 1945 sesudah perubahan dalam Pasal 24 ayat (3). Pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, ”Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Dengan demikian Kejaksaan sebagai bagian dari Kekuasaan Eksekutif yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia, Kedudukan dan peran lembaga Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kedudukan kelembagaan yaitu Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan (kekuasaan eksekutif) adalah sebagai unsur pemerintah atau pembantu presiden dengan tugas pokok fungsi dan wewenang di bidang penuntutan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum, di mana Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang profesional sebagai pelaksana kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum secara proporsional. Peranan Kejaksaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana ini, termuat dalam (United Nations) Guidelines on the Role of the Prosecutors pada tahun 1990 Pedoman Perserikatan Bangsa-BangsaTentang Para Jaksa. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.Kata Kunci: Tugas, Kedudukan, Lembaga Kejaksaan, Kekuasaan Penuntutan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DISEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI UU 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UU 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA)
No full textABSTRACTThis thesis focuses on the legal protection of child laborers working in the oil palmsector in terms of Act No. 13 of 2003 on Labor jo Law No. 23 of 2002 on theProtection of Anak.Dari study authors using sociological obtained legal researchconclusions: 1) .bahwa conditions of children working in the palm oil sector if it isassociated with article 69 paragraph 2 of Law No. 13 Year 2003 jo Law No. 23 of2002 on Child Protection, everything is not met. It means that there are deviationswere made by the company to employ children in the context of the law. Theseconditions would have to be protected from the local government Kubu Raya, thesechildren should not be allowed to work, because of the age of the child is still underage should sit in school. The local government seems less serious attention to childlabor. It can be seen from the lack of real action from the government, either in theform of cessation of the company's operations or revocation of business licenses ofplantation and furthermore no effort of the local government Kubu Raya to attract thechildren of plantation companies where children The bekerja.2). That the factors thatcause children to work in oil palm plantations is the Poverty and Economic Factors;Socio-cultural factors; Factors Pengawasan.3 Education). That the steps taken bythe Department of Labor and Transmigration the summons against children and theelderly. The summoning of the Oil Palm. These two steps being very vain, becausethe repressive actions of the Department of Labor and Transmigration Kubu Rayaabsolutely nothing. Manpower and Transmigration Kubu Raya just give directivesalone, which is more imbaun. This condition would not be a deterrent for companiesto keep employing child labor. The suggestions are 1). Preventive efforts should bemade law in the form of labor inspection and the continuous efforts of repressive2laws such legal actions can provide a real deterrent effect for oil palm plantationcompany which employs anak.2). Highway district government camp must make abreakthrough in the form of policies that can attract children who work to return toschool.ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak yangbekerja di sektor perkebunan kelapa sawit ditinjau dari UU No 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan jo UU No 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak.Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukumsosiologis di peroleh kesimpulan : 1).bahwa kondisi anak-anak yang bekerja disektor perkebunan kelapa sawit jika dikaitkan dengan pasal 69 ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, semuanya tidak terpenuhi. Artinya ada penyimpanganpenyimpanganyang dilakukan pihak perusahaan dalam mempekerjakan anak dalamkonteks hukum. Kondisi ini tentu harus mendapat perlindungan dari pemerintahdaerah Kabupaten Kubu Raya, seharusnya anak-anak tersebut tidak diperkenankanuntuk bekerja, karena usia anak tersebut masih dalam usia yang seharusnya dudukdibangku sekolah. Pemerintah daerah tampaknya kurang memperhatikan secaraserius terhadap pekerja anak ini. Hal ini, dapat dilihat dari tidak adanya tindakannyata dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk penghentian operasionalperusahaan ataupun pencabutan izin usaha perkebunan dan lebih jauh lagi tidakusaha dari pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menarik anak-anaktersebut dari perusahaan-perusahaan perkebunan dimana anak tersebut bekerja.2).Bahwa faktor yang menyebabkan anak bekerja di perkebunan kelapa sawit adalahFaktor Kemiskinan dan Ekonomi ; Faktor Sosial Budaya; Faktor PendidikanPengawasan.3). Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi yakni Pemanggilan terhadap anak dan orang tua.Pemanggilan terhadap Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Dua langkahini menjadi sangat sia-sia, karena tindakan-tindakan refresif dari Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kubu Raya sama sekali tidak ada. Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kubu Raya hanya memberikan pengarahan-pengarahan saja, yanglebih bersifat imbaun. Kondisi ini tentu tidak menjadi efek jera bagi perusahaan untuk3tetap mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja. Saran-saran adalah 1). Harusdilakukan upaya hukum preventif berupa pengawasan ketenagakerjaan yangberkesinambungan dan upaya hukum refresif berupa tindakan-tindakan hukumnyata yang dapat memberikan efek jera bagi perusahan perkebunan kelapa sawityang mempekerjakan anak.2). Pemerintah daerah kabupaten kubu raya harusmembuat terobosan berupa kebijakan yang dapat menarik anak-anak yang bekerjauntuk kembali bersekolah
MODEL PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA CREDIT UNION (Studi Di Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak)
No full textABSTRACTThis thesis discusses a model settlement of non-performing loans in the credit union (Study In The Credit Union Equator Pontianak Bakti). The method used in this research is empirical juridical approach. From the results of this thesis research we concluded that implementation of the loan agreement at the Credit Union "Credit Union Equator Bakti" in the implementation of the agreement which is done by members of the CU applying for a loan in the know by husband / wife with the guarantor of the members are also at least 2 people, then the CU analyze the application of various aspects, will further consultation / interview of credit and continued with surve field. Of the process and this data can be used as tolukur vote for the loan applicant's loan request is approved or not. If the team meeting approved credit then the next part of the credit prepare all paperwork related to it, including a draft of the Loan Agreement. After all the complete file was then submitted to Manager for correction. After all the complete file was then submitted to Manager for correction. Once corrected and stated correctly by the Manager, the next step is to sign the Loan Agreement and the disbursement of the loan. Factors affecting the credit crunch at Credit Union Equator Bakti is a factor of an individual as a debtor that is not honest in filling out a loan application so it is difficult to analyze, and then there is a factor of the CU as a creditor in which representatives of the processes ignore the risk, causing credit many problematic and the latter is an external factor, for example because of the monetary crisis, mass riots, disasters such as earthquakes, floods, fires and other incidents. That the Model Settlement NPL At Credit Cooperative "Credit Union Equator Bakti" is to run a policy of the Board, namely by: (a) Perform billing in accordance with existing procedures namely by dialing the phone, visiting members at a time, collections, letters of bills and if they fail to hover summons. (b) If the member does not pay the installments and loan services for 1 (one) month of the withdrawal member savings to pay the installments, loan services and administrative delays in the current month installments. (c) If the member does not pay the installments and loan services for 2 (two) months of the withdrawal member savings to pay the installments, loan services and administrative delays in installments. The Guarantor be included to charge if the member is guaranteed negligent in paying the installments. (d) If the member does not pay the installments and loan services for 3 (three) months of the withdrawal member savings balances to pay the installments, loan services and administrative delays in installments. (e) If the member savings used to pay off the loan and still not paid off, the seizure of the collateral. (f) If deemed necessary legal efforts will be pursued. If the members of the cooperative defaults, then the board of the Cooperative Credit Union Equator Bakti Pontianak will come to members of the cooperative and ask problems why the cooperative members could not even pay the borrowing, the way in which it is persuasive and family, by giving concessions in the repayment of borrowing from on using the settlement that has been stated in the deed of agreement.Keywords: Settlement Loans, Troubled, At Credit Union. ABSTRAKTesis ini membahas model penyelesaian kredit bermasalah pada credit union (Studi Di Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Kredit “Credit Union Khatulistiwa Bakti” dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan dengan cara anggota CU mengajukan permohonan pinjaman yang di ketahui oleh suami/istri dengan para penjamin dari anggota juga minimal 2 orang, kemudian pihak CU menganalisis permohonan tersebut dari berbagai aspek, selanjutnya akan dilakukan konsultasi/wawancara kredit dan dilanjutkan dengan surve lapangan. Dari proses dan data tersebut dapat digunakan sebagai tolukur penilaian bagi si pemohon pinjaman untuk disetujui atau tidak permohonan pinjamannya. Apabila dalam rapat tim kredit disetujui maka selanjutnya bagian kredit menyiapkan semua berkas-berkas yang berhubungan untuk itu termasuk draf Perjanjian Pinjaman. Setelah semua berkas lengkap kemudian diserahkan kepada Manager untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi dan dinyatakan benar oleh Manager, maka langkah selanjutnya adalah menandatangani Perjanjian Pinjaman dan pencairan pinjaman. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada Credit Union Khatulistiwa Bakti adalah faktor dari anggota sebagai debitur yaitu tidak jujur dalam mengisi permohonan pinjaman sehingga sulit untuk dianalisis, kemudian ada faktor dari CU sebagai kreditur dimana petugas dalam proses-prosesnya mengabaikan resiko, sehingga menyebabkan kredit banyak bermasalah dan yang terakhir adalah faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Bahwa Model Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Kredit “Credit Union Khatulistiwa Bakti” adalah dengan menjalankan pola kebijakan Pengurus yaitu dengan cara : (a) Melakukan penagihan sesuai prosedur yang sudah ada yakni dengan melakukan panggilan telp, mengunjungi anggota sekaligus melakukan penagihan, melayangkan surat tagihan dan apabila masih gagal layangkan surat panggilan.(b) Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 1 (satu) bulan maka dilakukan penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran pada bulan berjalan. (c) Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 2 (dua) bulan maka dilakukan penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran. (d) Penjamin diikut sertakan untuk menagih jika anggota yang dijaminnya lalai dalam membayar angsuran. (d) Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 3 (tiga) bulan maka dilakukan penarikan saldo simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran. (e) Bila simpanan anggota habis untuk membayar pinjamannya namun masih belum lunas, maka dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan. (f) Jika dianggap perlu akan ditempuh upaya hokum. Apabila anggota koperasi wanprestasi, maka pihak pengurus Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan peminjaman dari pada menggunakan cara penyelesaian yang telah tercantum dalam akta perjanjian.Kata Kunci: Penyelesaian Kredit, Bermasalah, Pada Credit Union
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PONTIANAK DALAM MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TERHADAP PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1999 TENTANG
No full textA B S T R A KTesis ini membahas tentang implementasi kebijakan Lembaga Pemasyaratan (LAPAS) Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan program asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 dan upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pada dasarnya kebijakan LAPAS Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan belum diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan, karena masih mengalami berbagai kendala. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut: (a) Kurangnya koordinasi antar aparat dari LAPAS Klas II A Pontianak maupun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; dan (b) Adanya keengganan atau sikap setengah hati dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yangditunjuk oleh Bupati Kubu Raya dalam melaksanakan kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Klas II A Pontianak. Upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan LAPAS Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: (a) Melaporkan hasil kegiatan kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Bupati Kubu Raya, baik berkenaan dengan tingkat keberhasilan dari kerjasama tersebut maupun kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan kerjasama pelaksanaan asimilasi di LAPAS Klas II A Pontianak. Hal ini dilakukan agar Bupati Kubu Raya mengetahui kondisi yang sebenarnya; (b) Pihak LAPAS Klas II A Pontianak lebih meningkatkan koordinasi dengan aparat/petugas harian regional dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan, agar kerjasama dapat berjalan dengan efektif; dan (c) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya selaku dinas yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan LAPAS Klas II A Pontianak agar lebih perhatian dalam melakukan tugasnya, agar tidak terkesan setengah hati dalam melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan LAPAS Klas II A PontianakKata kunci : Implementasi Kebijakan – Kerjasama – Asimilasi – Warga Binaan Pemasyarakatan.A B S T R A C TThis thesis discusses the policy of implementation Penitentiary (Prisons) Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of the assimilation program for prisoners under Government Regulation No. 57 of 1999. In addition it also has the objective is to reveal and analyze constraints affecting policy implementation Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 of 1999 and overcoming the constraints affecting policy implementation Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 of 1999. Through literature study using an empirical law approach the conclusion, that the policy essentially Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Municipality Kubu Raya in the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 Year 1999 on the implementation of Coaching and Mentoring Partnership Citizens Patronage of Corrections has not been implemented as expected, because it is still experiencing various obstacles. As these constraints are as follows: (a) lack of coordination among officials of Penitentiary Class II A Pontianak and the Department of Industry, Trade,Cooperatives and SMEs Kubu Raya appointed by the Regent of Kubu Raya in the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections; and (b) The reluctance or half-hearted attitude of the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs Kubu Raya appointed by the Regent of Kubu Raya in implementing cooperation for the implementation of assimilation Patronage Citizen Correctional Prison Class II A Pontianak. Efforts to overcome the constraints that affect the policy of implementation Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 of 1999 are as follows: (a) Report the results of cooperation activities implementation of assimilation for residents Patronage of Corrections to the Regent of Kubu Raya, both with regard to the level of success of such cooperation as well as the obstacles encountered during the implementation of cooperation activities in prisons assimilation Penitentiary Class II A Pontianak. This is done so that the Regent of Kubu Raya knowing the actual conditions; (B) The Penitentiary Class II A Pontianak further improve coordination with police officers/officials of the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs Kubu Raya appointed by the Regent of Kubu Raya to cooperate in the implementation of the assimilation of prisoners, so that the cooperation can be run with effective; and (c) the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs Kubu Raya as the agency appointed by the Regent of Kubu Raya to cooperate in the implementation of the assimilation of prisoners Penitentiary Class II A Pontianak to be more considerate in doing his job, that does not seem half-hearted to cooperate in the implementation of the assimilation of prisoners Penitentiary Class II A Pontianak.Keywords: Policy Implementation - Cooperation - Assimilation - Citizens Patronage of Corrections
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL TEBELING DALAM KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN SERTA HAK-HAK MASYARAKAT PEMILIK TANAH DI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG
No full textABSTRACTThis thesis research raised the question of government policy Sintang in the construction of an international airport tebeling in relation to the interests and the rights of landowners in Sungai Tebelian Sintang. This study uses research methods sociological juridical approach. The survey results revealed that the impact of the problems posed by the assignment policy development International Airport Tebeling Sintang among other landowners who have not been certified to be not able to take care of the process of certification of land belonging to them, in terms of their land to be acquired is not carried out the process of restitution, community landowners felt disadvantaged because they can not buy and sell, can not rent out, can not pledge, and so forth, while the land they have not done the process of compensation and landowners also can not enjoy or utilize the land belongs to those who have not done the process compensation, because it is prohibited by local governments to perform various activities in the area which will be built to the airport, while the compensation is based on the taxable value (NJOP) in 2008. Obstacles encountered in the implementation of land procurement for public interest associated with the construction of the airport in Sungai Tebelian Sintang include a determination of the amount of compensation and the basis for calculating / SVTO it is difficult to reach an agreement, the difficulty level terrain portion is forest bawas former fields of society which is still held by SKT, difficult to record, identify landowners, there are some landowners who do not want to waive his right, and the difficulty of determining the boundaries of land owned by the community non certificates. Recommendation is land acquisition for public interest must observe the principles of respect for community rights over land, the basis of payment of compensation is not based solely on SVTO in 2008, but adapted to SVTO time compensation payment was made, and the payment of compensation is very important to begin immediately, and this is also to avoid speculation on the land.ABSTRAKPenelitian tesis ini mengangkat masalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam pembangunan bandara internasional tebeling dalam kaitannya dengan kepentingan serta hak-hak masyarakat pemilik tanah di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dengan pendekatan Sosiologis. Dari headline sebuah media berita regional diketahui bahwa Dampak permasalahan yang ditimbulkan dengan kebijakan penetapan pembangunan Bandara International Tebeling Kabupaten Sintang antara lain masyarakat pemilik tanah yang belum bersertifikat menjadi tidak bisa mengurus proses pensertifikatan tanah milik mereka, pada hal tanah mereka yang akan dibebaskan belum dilakukan proses ganti rugi, masyarakat pemilik tanah merasa dirugikan karena mereka tidak bisa melakukan transaksi jual beli, tidak bisa menyewakan, tidak bisa mengagunkan, dan lain sebagainya, sementara tanah mereka belum dilakukan proses ganti rugi dan masyarakat pemilik tanah juga tidak bisa menikmati atau memanfaatkan tanah milik mereka yang belum dilakukan proses ganti rugi, karena dilarang oleh pemerintah daerah untuk melakukan berbagai aktivitas di areal yang akan dibangun Bandar Udara, sedangkan pemberian ganti rugi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2008. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikaitkan dengan pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang antara lain penentuan besarnya ganti rugi dan dasar penghitungan/NJOP-nya sulit mencapai kata sepakat, tingkat kesulitan medan yang sebagian adalah hutan bawas bekas ladang masyarakat yang masih dikuasai secara SKT, sulitnya mendata, mengidentifikasi masyarakat pemilik tanah, ada sebagian masyarakat pemilik tanah yang tidak mau melepaskan haknya, dan sulitnya menentukan batas-batas tanah non sertifikat milik masyarakat. Rekomendasi yang diberikan adalah pembebasan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah, dasar pembayaran ganti rugi tidak hanya didasarkan pada NJOP tahun 2008, tetapi disesuaikan dengan NJOP saat pembayaran ganti rugi itu dilakukan, dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi sangat penting artinya untuk segera dilaksanakan, dan hal ini juga untuk menghindari terjadinya spekulasi terhadap tanah tersebut.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pembangunan Bandara Internasional Tebeling