Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PRAKTEK PENGALIHAN ATAU OPER KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH OBJEK HAK TANGGUNGAN (Studi Di Bank Tabungan Negara Kota Pontianak)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas masalah Praktek Pengalihan Atau Oper Kredit Kepemilikan Rumah Objek Hak Tanggungan (Studi Di Bank Tabungan Negara Kota Pontianak). Penelitian menggunakan penelitian yang digunakan ada 2 (dua) yaitu penelitian lapangan yang bersifat yuridis empiris dan dengan studi pustaka (penelitian kepustakaan) yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Praktek Pengalihan atau oper kredit atas pemilikan rumah yang masih dibebani hak tanggungan ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Bahwa dalam oper kredit yang berganti adalah debiturnya dan berdasarkan KUHPerdata, terhadap setiap pengalihan hutang dari debitur lama kepada debitur barn dapat dilakukan melalui cara delegasi (pemindahan) atau dengan cara pembaharuan utang (Novasi Subyektif Pasif). Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada. Oleh karenanya dalam oper kredit pemilikan rumah, Hak Tanggungan tetap melekat pada tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) yang dialihkan tersebut kecuali jika telah dilakukan pencoretan/roya terhadap Hak Tanggungan tersebut Praktek oper kredit pemilikan tanah dan bangunan di atasnya (rumah) sebenarnya ada suatu penyimpangan hukum yang dilegalisasikan dalam peristiwa hukum di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan hukum pertanahan mengenai sifat terang dan tunai serta mengenai klausul tentang perlunya sepengetahuan bank. Pengalihan atau oper kredit rumah dapat terjadi dengan sepengetahuan bank dan tanpa sepengetahuan bank yaitu dapat dilakukan dengan cara oper kredit langsung melalui bank (alih debitur), oper kredit di hadapan Notaris dan oper kredit di bawah tangan. Kelemahan dan kelebihan dan cara-cara tersebut berbeda-beda masing-masingnya. Selain itu, ada cara lain yaitu oper kredit dengan pelunasan sisa kredit yang diikuti dengan jual beli biasa.Perlindungan hukum terhadap penerima pengalihan atau oper kredit kepemilikan rumah yang beritikad baik mengenai hak dari si pihak penerima pengalihan kredit (pembeli) yang telah beritikad baik, melakukan pembayaran angsuran kredit hingga lunas sesuai dengan kesepakatan. Solusi yang dapat dilakukan oleh pembeli adalah berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak bank tentang adanya peralihan kredit tersebut dengan membawa bukti-bukti pelunasan dan dokumen oper kredit tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena pada umumnya bank hanya mengacu pada Perjanjian Kredit yang telah baku mengenai ketika terjadi peralihan kredit kepada pihak ketiga yaitu umumnya klausul perjanjian kredit tersebut menyatakan bahwa debitur harus memberitahukan kepada kreditur (bank) untuk persetujuan. Kata Kunci: Pengalihan, Kepemilikan Rumah Objek Hak Tanggungan 2 ABSTRACT This thesis discusses the issue of the Practice of Transfer Or Operation of Home Ownership Credit of Object of Mortgage Rights (Study at State Savings Bank of Pontianak City). The research used the research used there are 2 (two) that is field research that is juridical empirical and with literature study (library research) which is juridical normative. From the results of analysis and discussion to get the conclusion that is: the practice of transfer or opera credit on home ownership that is still burdened by dependent rights from the legislation applicable in Indonesia That in the operational credit that changed is the debtor and based on the Civil Code, against any transfer of debt from the old debtor To new debtors can be done through the way of delegation (transfer) or by way of renewal of debt (Passive Favorite Novasi). The Deposit right still follows his object in the hands of whoever the object is. Therefore, in the house mortgage operation, the Deposit Rights remain attached to the land and the subsequent building (the house) is transferred unless it has been deleted / roya on the Deposit Rights The operational practice of the ownership credit of the land and the building thereon is actually a Legal irregularities legalized in legal events in the community, especially in relation to land law concerning the nature of light and cash and the clause of the need for the knowledge of the bank. The transfer or operation of the home loan may occur with the knowledge of the bank and without the knowledge of the bank that can be done by way of direct credit through bank (over the debtor), credit operates in the presence of Notary and credit operations under the hand. Weaknesses and advantages and ways are different each. In addition, there is another way of credit operations with the repayment of the remaining credits followed by the usual sale and purchase. The legal protection of a transfer recipient or a good home ownership loan of the right of the recipient of the transfer of credit (buyer) who has good intentions, Payment of credit installment until paid in accordance with the agreement. The solution that can be done by the buyer is to consult the bank first about the transfer of credit by bringing the proof of payment and the credit documents. This is necessary because in general the bank only refers to the Credit Agreement that has been standardized when there is a transfer of credit to a third party that is generally the clause of the credit agreement states that the debtor must notify the creditor (bank) for approval. Keyword : Transfers, Ownership of Object
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) DI WILAYAH DISTRIK NAVIGASI KELAS III PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 174 JO. PASAL 316 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di masa yang akan datang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak adalah: (a) Tidak diketahuinya pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); (b) Luasnya wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas III Pontianak; dan (c) Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang melakukan penjagaan terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Adapun upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di masa yang akan datang dengan cara: (a) Mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan memproses secara hukum berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran agar pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) tidak dapat lolos dari jerat hukum; dan (b) Menambah sarana pemantau dan pengawas berupa kamera visual di setiap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk mengetahui secara jelas pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak agar dapat ditangkap dan diproses secara hukum berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). 2 ABSTRACT This thesis discusses the enforcement of criminal law against perpetrators of Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District based on Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the factors that influence the non-enforcement of criminal law against the perpetrators of destruction of the Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District pursuant to Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping, and the enforcement of criminal law against the perpetrators of the Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District under Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 regarding the Sailing in the future. Through the literature study using the empirical legal approach method, it can be concluded that the factors that influence the criminal law enforcement process against the perpetrators of destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District are: (a) Not knowing the perpetrators of destruction Sailing Navigation Supporting Facilities (SNSF); (b) The extent of the working area of Pontianak Class III Navigation District; and (c) Lack of human resources guarding the Sailing Navigation Support Facility (SNSF). The criminal law enforcement efforts against the perpetrators of the Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District pursuant to Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 regarding Future Shipping by: (a) Takes strict action against the perpetrator of destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District by processing in law based on Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping in order that the perpetrators of the Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) can not escape legal harassment; and (b) Adding monitoring and monitoring facilities in the form of visual cameras in every Sailing Navigation Support Facility (SNSF) to know clearly the perpetrators of the Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District area to be arrested and processed by law under Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping. Keywords: Criminal Law Enforcement, Perpetrators Destruction of Sailing Navigation Support Facilities (SNSF)
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT KERAS
No full textABSTRACT Health is a human right. Everyone has the right to live worthily, including getting better health. Therefore, the government passed a law regulating the health service for the society as regulated in Law Number 36 Year 2014 on Health. Today many people are addicted to buying drugs other than over-the-counter and over-the-counter medicines without having to go to see a doctor and many of the people who are addicted to antibiotics. Society easy to find drugs according to complaints and not a few who come to the pharmacy to buy hard drugs without a prescription. Pharmacists as one of the health professions should play the role of informer regardless of merely profit. Consumers also have the right and should be aware of the side effects they will receive if taking antibiotics carelessly so that consumers are more critical in the purchase of antibiotics. In this thesis the author uses normative legal research methods. Data analysis used is qualitative analysis. Data collection in this study using literature study method and documentation, which consists of written materials that researchers collect from various sources of primary, secondary and tertiary data contained in the library or other electronic media. Severe drugs/Gevaarlijk drug can be purchased easily in pharmacies even without recipe, one reason is the patient's lack of awareness of the dangers of the drug. The opportunity provided by pharmacies that sell hard drugs freely and weak regulation and existing sanctions leads to an increase in the use of hard drugs without a recipe. Pontianak City Health Office, Drug and Food Control Center and the Association of Indonesian Pharmacists have conducted guidance and supervision to pharmacies in the city of Pontianak. However, the guidance and supervision conducted by the institution has not been comprehensive. Keywords: Consumer Protection, Severe Drugs/Gevaarlijk Drug, Antibiotics ABSTRAK Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, termasuk didalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Oleh kerena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Dewasa ini banyak masyarakat yang kecanduan membeli obat selain obat bebas dan obat bebas terbatas tanpa memeriksakan dirinya dahulu ke dokter dan banyak dari kalangan masyarakat yang kecanduan antibiotik. Masyarakat mudah mencari obat sesuai keluhan dan tak sedikit yang datang ke apotek untuk membeli obat keras tanpa resep dokter. Apoteker sebagai salah satu profesi kesehatan sudah seharusnya berperan sebagai pemberi informasi (drug informer) tanpa memperhatikan keuntung semata. Konsumen juga berhak dan harus tahu atas efek samping yang akan mereka terima jika mengkonsumsi antibiotik sembarangan agar konsumen lebih kritis dalam pembelian antibiotik. Obat keras dapat dibeli dengan mudah di apotek walau tanpa resep dokter, salah satu alasannya adalah kurangnya kesadaran pasien akan bahaya dari obat keras tersebut. Adanya peluang yang diberikan oleh apotek yang menjual obat keras secara bebas dan lemahnya peraturan serta sanksi yang ada menyebabkan terjadinya peningkatan dalam penggunaan obat keras tanpa resep dokter. Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Balai Pengawasan Obat dan Makanan serta Ikatan Apoteker Indonesia sudah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada apotek di Kota Pontianak. Namun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan lembaga tersebut belum menyeluruh. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Obat Keras, antibioti
STUDI KOMPARATIF TERHADAP KEWENANGAN OBJEK PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM (Studi Kasus Beberapa Permohonan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan )
No full textABSTRAK Bahwa untuk penetapan tersangka sendiri harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 14 KUHAP dan pasal 17 KUHAP, namun didalam pasal-pasal tersebut baik didalam penjelasan pasalnya tidak disinggung atau tidak diuraikan secara lengkap apa-apa saja yang dimaksud ‗bukti permulaan yang cukup‘, kemudian dalam rangka penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan yang dalam pelaksanaannya sekarang terjadi inskonsistensi dari pengadilan menerima atau memutuskan gugatan praperadilan tersebut bukan hanya berdasarkan ‗bukti permulaan yang cukup‘ tetapi meluas tanpa batasan, seperti sampai ke legalitas penegak hukum yang melakukan penyidikan tersebut dipertanyakan, seperti permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Hadi Purnomo, kemudian juga terjadi dalam permohonan praperadilan La Nyalla Mattalitti dan masih banyak permasalahan yang terjadi akibat perubahan dari objek praperadilan itu sendiri yang diajukan oleh beberapa tersangka lainnya yang akan dibahas oleh penulis pada bab-bab selanjutnya, dan yang menarik dari kesemuanya contoh permohonan praperadilan yang akan dibahas, kesemuanya terkait dengan perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan dengan ditetapkannya para pemohon tersebut sebagai tersangka mempunyai dampak/kepentingan lain selain dampak/kepentingan penegakan hukum, seperti dampak/kepentingan politis dan kepentingan lain yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan praperadilan di Indonesia setelah penetapan tersangka masuk kedalam objek permohonan praperadilan ? (2) Bagaimana perbandingan atau pelaksanaan permohonan praperadilan di negara-negara lain ? Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris1.penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu 1Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, cet. 2. Jakarta, sinar Grafika. 2007. Hal 13 2 kepada norma hukum praperadilan yang terdapa dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal tentang praperadilan. Dalam perkembangannya dan kenyataan yang terjadi di Indonesia untuk proses pelaksanaan praperadilan, dengan ditambahnya objek praperadilan seperti penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, kemudian dikaitkan lagi dengan perbandingan praperadilan di Indonesia dengan negara-negara tersebut diatas yang berangkat dari satu sumber/konsep lembaga praperadilan yaitu habeas corpus, sehingga dengan dimasukkannya objek baru dalam praperadilan tersebut karena KUHAP yang lama tidak lagi sesuai dan mengakomodir untuk melindungi hak – hak masyarakat dan konsep kenapa diadakan lembaga praperadilan tersebut. Dengan kata lain, praperadilan sebenarnya merupakan forum perbaikan terhadap proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk dapat menghormati hak asasi manusia dan putusan praperadilan bukan akhir perjuangan penyidik untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana. Inti dari praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia terhadap siapa saja yang berhadapan dengan hukum pidana indonesia, karena dalam hukum pidana terdapat upaya paksa dalam pelaksanaannya yang dikenal sebagai ultimum remedium. Hal tersebut sesuai dengan asas atau prinsip yang dianut oleh KUHAP sendiri yang berusaha melindungi hak asasi manusia lebih dari HIR sehingga setiap perbuatan / tindakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan / menegakkan hukum pidana yang mempunyai upaya paksa bisa dilakukan usaha / tindakan praperadilan jika dirasa tidak sesuai aturan terlepas dari upaya paksa yang sudah diatur dan bisa dilakukan upaya praperadilan. Kata kunci:Praperadilan, penetapan tersangka, keadilan 3 ABSTRACT Whereas for the determination of the suspects themselves shall be based on sufficient preliminary evidence as provided for in article 1 paragraph 14 of the Criminal Procedure Code and Article 17 of the Criminal Procedure Code, but in those articles either in the explanation of the article is not mentioned or not described in full what is meant by 'evidence A sufficient beginning ', then in the framework of the determination of the suspect entered into the pretrial object which in the present implementation occurs the inconsistency of the court accepting or declaring the pre-trial suit not only on the basis of' sufficient preliminary evidence 'but widespread without limitation, such as to the legality of law enforcement Such investigations are questioned, such as pre-trial pleas done by Hadi Purnomo, then also occurred in the preliminary appeals of La Nyalla Mattalitti and there are still many problems that arise as a result of a change from the pre-trial object itself filed by some other suspects Ng will be discussed by the author in subsequent chapters, and interesting from all examples of pretrial requests to be discussed, all of which are related to cases of corruption committed by state officials and with the stipulation of the applicants as suspects having other interests other than impacts Law enforcement, such as political impacts and other interests that interest the people of Indonesia. The problems of this study are (1) How is the implementation of pretrial in Indonesia after the determination of the suspect entered into the object of pre-trial request? (2) How is the comparison or implementation of pre-trial applications in other countries? The type of research used in the writing of this thesis is normative legal research or normative juridical research and empirical juridical research. Normative juridical research is a study that refers to the legal norms of pretrial justice in Law no. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code and the decision of the Constitutional Court which examines the articles on pre-trial. 4 In its development and the facts that occurred in Indonesia for the process of pretrial execution, with the addition of pretrial objects such as the determination of suspects, searches and seizures, and then linked again with the pretrial comparison in Indonesia with the countries mentioned above that depart from one source / concept of pretrial institutions namely habeas Corpus, so that with the inclusion of new objects in the pretrial because the old Criminal Procedure Code is no longer appropriate and accommodate to protect the rights of the community and the concept of why such pretrial institutions are held. In other words, pre-trial is actually a forum for improvement of the investigation process by law enforcement officials to be able to respect human rights and pretrial decisions not the end of the investigator's struggle to prove the occurrence of a criminal incident. The essence of pretrial justice is protecting human rights against anyone who is dealing with Indonesian criminal law, because in criminal law there is a forced effort in its implementation known as ultimum remedium. This is in accordance with the principle or principle adopted by the KUHAP itself which seeks to protect human rights more than the HIR so that any legal actions carried out by law enforcers in implementing / enforcing the criminal law that has a forced effort can be done business / pretrial action if deemed Not in accordance with the rules regardless of the prescribed forced measures and pre-trial efforts. Keywords: Pre - trial, determination of the suspect , justic
PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (Studi di Kota Pontianak)
No full textAbstrak Lembaga Managemen Kolektif (LMK) merupakan solusi dari UndangUndang Hak Cipta 2014 terhadap pencipta yang mengalami kendala dalam pengurusan/pengelolaan hak ekonomi yang diterima pencipta dari komersialisasi ciptaannya. LMK Nasional membentuk sebuah lembaga Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti yaitu KP3R bertugas menarik, menghimpun dan memberikan royalti kepada yang mempunyai hak. KP3R melaksanakan beberapa hal mengenai tugas LMK.Dimana Peran dan fungsi KP3R dalam mengelola lisensi Hak Cipta dan Hak Terkait untuk penggunaan lagu/karya rekaman musik untuk keperluan komersial merupakan aliansi dari LMK yang telah mendapatkan izin operasional yang mana seharusnya peran dan fungsi tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Hak Cipta dilaksanakan oleh LMK. Sehingga timbul permasalahan terkait pelaksanaan peran lembaga tersebut terkait pemungutan royalti. Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yaitu terkait proses pengumpulan serta pendistribusian royalti oleh LMK. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian pengelola rumah bernyanyi banyak yang tidak mengetahui LMK. Sehingga banyak rumah bernyanyi yang tidak berkerjasama dengan LMK. Dalam penelitian para pihak rumah bernyanyi lebih mengenal lembaga YKCI, WAMI, RAI dibanding KP3R (WAMI). Yang mana KP3R merupakan pelaksana pemungutan royalti yang diamanatkan oleh LMKN. Kepastian aturan hukum mengenai LMK dan KP3R menimbulkan dualisme badan hukum yang berwenang melakukan penarikan royalti. Dalam melakukan penarikan royalti KP3R menetapkan nilai tarif tinggi tanpa melakukan penggolongan daerah sehingga menimbulkan keberatan bagi rumah bernyanyi. Alasan tersebut mengakibatkan rumah bernyanyi( tempat karaoke) belum bekerjasama dengan LMK. Untuk itu diperlukan sosialisasi terkait LMK dan KP3R serta peninjauan kembali mengenai tarif yang ditetapkan KP3R, agar pelaksanaan peran dalam pemungutan dan pendistribusian royalti bagi beberapa rumah bernyanyi dapat efektif dan nyata. 2 Abstract The Collective Management Institution (LMK) is the solution of the Copyright Act 2014 against the creators who are experiencing difficulties in managing / managing the economic rights that the creator receives from the commercialization of his creations. National LMK established an agency Coordinator of the Drawing and Distribution Implementation of Royalties, namely KP3R duty to collect, collect and give royalties to those who have rights. KP3R performs several matters concerning LMK's duties. Where KP3R's role and function in managing the Copyright and Related Rights license for the use of music recording songs / works for commercial purposes is an alliance of LMK which has obtained operational permit which should be the role and function based on the Law mandate -The Copyright Act is implemented by LMK. So that problems arise related to the implementation of the role of the institution related to the collection of royalties. Type of research conducted in this research is applied-normative legal research, namely legal research on the enforcement or implementation of normative law provisions in action on every legal event that is related to the process of collecting and distributing royalties by LMK. Type of research used in this research is descriptive. Primary data obtained directly from field observation through interview and secondary data through literature study. Based on the results of research many home singing managers who do not know LMK. So many singing houses do not cooperate with LMK. In research the home parties sing more familiar with YKCI institutions, WAMI, RAI than KP3R (WAMI). Which KP3R is the executor of royalty collection mandated by LMKN. The legal certainty regarding LMK and KP3R raises the dualism of legal entities authorized to withdraw royalties. In order to withdraw the royalty KP3R set the high tariff rate without doing the classification of the area so that raises objections for the house to sing. The reason is that the house singing (karaoke place) has not cooperated with LMK. Therefore, socialization related to LMK and KP3R as well as a review of tariffs established by KP3R is required, so that the implementation of roles in the collection and distribution of royalties for some singing houses can be effective and tangible
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN SOSIAL APBD PADA PROYEK PERCETAKAN SAWAH DI KABUPATEN LANDAK
No full textABSTRACT This thesis discusses the accountability of financial management of social assistance fund of APBD At Rice Field Printing Project in Regency Landak. The method used in this research is Normative-Sociological approach. The conclusion of this thesis is that the financial management of social aid fund of apbd in paddy field printing project in Landak District with grant budget allocation and social assistance of paddy field in revenue and expenditure budget structure of district of hedgehog shows in practice still open space problem inaccuracy Appraisal feasibility assessment of authorized officers assessing and objectivity of reporting of their implementation by the Institution / Organization and / or Social Organization. Especially when applied parameters of Government Accounting Standards in accordance with the provisions applicable in the field of State Financial Management. The dominant factor that inhibits the management of grant budgets and paddy-social aid in the Landak State Budget Structure Structure is the difficulty of defining social assistance expenditures, as it can be widely interpreted, thus allowing for errors in determining the objectives and objects of grant aid and social assistance, The occurrence of social assistance expenditure is budgeted into non-social expenditure, or otherwise non-social assistance expenditure is budgeted into social assistance expenditure, the opportunity for non-conformity between the budget and its implementation occurs, social assistance spending is not channeled to activities related to social protection and social welfare And open opportunities for non-conformity between budget and accountability or unsupported with sufficient evidence. Recommendations: guidance and reporting in the framework of the implementation of grants and social assistance is important to the beneficiaries, especially regarding administrative and technical aspects, considering that the funds used are the absolute government funds must be held accountable. Coaching can be done in stages in accordance with the main tasks and functions of each satker. Guidance and guidance undertaken for the purpose of distributed social assistance can provide benefits in accordance with the intended target. Key Words: The Role of Government, Providing, Health Services, Prisoners. 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana bantuan sosial APBD Pada Proyek Percetakan Sawah di Kabupaten Landak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Sosiologis. Adapun kesimpulan dari tesis ini ada bahwa Bahwa pengelolaan keuangan dana bantuan sosial apbd pada proyek percetakan sawah di Kabupaten Landak dengan alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial cetak sawah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten landak menunjukkan dalam praktiknya masih tebuka ruang-ruang masalah ketidakakuratan penilaian kelayakan peruntukan dari pejabat yang berkewenangan menilai dan obyektivitas pelaporan pelaksanaannya oleh Lembaga/Organisasi dan atau Organisasi Kemasyarakatan. Terutama bila diterapkan parameter Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pengelolaan Keuangan Negara. Faktor dominan yang menghambat pengelolaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial cetak sawah dalam Struktur APBD Kabupaten Landak, adalah Kesulitan mendefinisikan belanja bantuan sosial, karena dapat ditafsirkan secara luas, sehingga membuka peluang terjadinya kesalahan dalam menentukan sasaran dan obyek bantuan hibah dan bantuan sosial, terbuka peluang terjadinya terjadinya belanja bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja non bantuan sosial, atau sebaliknya belanja non bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja bantuan sosial, terbuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya, belanja bantuan sosial tidak disalurkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesejahteran sosial dan terbuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dan pertanggungjawaban atau tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Rekomendasi : pembinaan dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan hibah dan bantuan sosial penting dilakukan kepada penerima bantuan, terutama menyangkut aspek administratif dan teknis mengingat dana yang digunakan merupakan dana pemerintah yang mutlak harus ada pertanggungjawabannya. Pembinaan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satker. Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan bertujuan untuk bantuan sosial yang disalurkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Memberikan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi Pada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya Abadi)
No full textABSTRACT This thesis discusses about the role of local government of Melawi Regency in the implementation of supervision of waste processing installation in order to realize environmentally sound development (Study at PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) and PT Rafi Kamajaya Abadi). From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Implementation of Supervision Installation of Waste Processing At PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) And PT. Rafi Kamajaya Abadi. The local government of Melawi Regency carries out supervision and control over business activities that cause environmental impact. Supervision and control is carried out by the Team determined by the decision of the Bupati. In the course of conducting supervision and control to every business, the company and industry are required to re-register (Heregistrasi) every year. Re-registration (Heregistrasi) which must be implemented by PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) And PT. Rafi Kamajaya Abadi. Efforts made by the local government of Melawi Regency in order to realize environmentally sound waste management. The monitoring carried out by the Environment Agency of Melawi Regency is fully in accordance with the rules contained in Law Number 32 Year 2009 on Environmental Management and Protection. So that the results achieved in the supervision so far can run well and all violations that exist in business activities in Melawi regency so far still use administrative sanctions which in the stage of reprimand is not more to the level of revocation or the termination of operations, and / or criminal or civil penalties . Because everything can be solved well by way of emphasizing on the matter of guidance to the business activity. Keywords: Supervision Installation, Waste Treatment, Environment 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Instalasi Pengolahan Limbah Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya Abadi). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Instalasi Pengolahan Limbah Pada Pada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada setiap usaha, perusahaan dan industri diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap tahun. Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) yang harus dilaksanakan oleh PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Melawi dalam rangka mewujudkan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sudah sepenuhnya sesuai dengan aturan – aturan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sehingga hasil yang dicapai dalam pengawasan selama ini dapat berjalan dengan baik dan semua pelanggaran yang terdapat kegiatan usaha di Kabupaten Melawi selama ini masih menggunakan sanksi administrasi dimana dalam tahap teguran saja belum lebih ke tingkat pencabutan atau pengehentian kegiatan usahan , dan/atau sanksi pidana maupun perdata. Karena semuanya dapat diselesaikan dengan baik dengan cara menitik beratkan pada hal pembinaan terhadap kegiatan usaha. Kata Kunci : Pengawasan Instalasi, Pengolahan Limbah, Lingkunga
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU ANTARA PENULIS DAN PENERBIT
No full textABSTRACTThis thesis discusses problems of juridical analysis of the principle of balance in book publishing agreement between author and publisher. This study aims to determine how the juridical analysis of the principle of balance in book publishing agreement between author and publisher.This research is a way of normative empirical legal research done by verifying the facts obtained through interviews and observations in the field and then assessed on the basis of legislation associated with analysis techniques in qualitative descriptive of the material laws dealing with object of research.From the results of this thesis research we concluded agreements are made book publishers with author done in two ways: orally and in writing, the agreement in writing can be made by authentic act and deed under the hand but in practice the parties is to use a deed under hand over the deed authentic with efficiency considerations of time, cost and effort. In relation to the principle of balance in book publishing between authors and publishers are still not running properly, it is proven by the number of violations that occurred in the clause that made maupaun in the concept of making a contract or agreement is good and balanced. Likewise, the efforts made by the authors to get their rights, still less, for example, filed a lawsuit or a complaint / report to the authorities about violations made by the publisher. It is on the basis of the reasons the authors who did not want to exertion before the law. Forms of legal protection of copyright the author of the issuer, namely that the author of the book publishers are required to be made in the form of a letter of agreement with both oral and written way. This is done to prevent future disputes dispute, but the agreement be in writing is stronger than that made verbally. Because if there is a dispute verification process that the agreement be in writing is stronger than the agreements made orally.Keywords: juridical analysis, Balance Principle, Book Publishing Agreement.ABSTRAKTesis ini membahas masalah analisis yuridis terhadap prinsip keseimbangan dalam perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap prinsip keseimbangan dalam perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit.2Penelitian ini adalah penelitian dengan cara normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan pengamatan di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait melalui teknik analisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan objek penelitian.Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bentuk perjanjian yang dibuat penerbit buku dengan penulis dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan secara tertulis, perjanjian secara tertulis dapat dibuat dengan akta otentik dan akta dibawah tangan tetapi dalam praktiknya para pihak lebih menggunakan akta dibawah tangan dibanding akta otentik dengan pertimbangan efesiensi waktu, biaya dan tenaga. Dalam kaitanya dengan prinsip keseimbangan dalam penerbitan buku antara penulis dan penerbit masih belum berjalan secara baik dan benar, hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam klausula yang di buat maupaun dalam konsep pembuatan kontrak atau perjanjian yang baik dan seimbang. Demikian juga upaya yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan haknya, masih sangat kurang misalnya mengajukan gugatan ke pengadilan atau mengadukan/melaporkan kepada pihak yang berwenang atas terjadinya pelanggaran yang di buat oleh penerbit. Hal ini di dasarkan oleh alasan penulis yang tidak mau untuk menguras tenaga di hadapan hukum. Bentuk perlindungan hukum hak cipta pengarang yang diterbitkan oleh penerbit yaitu bahwa penulis buku dengan penerbit diharuskan dibuat dalam bentuk surat perjanjian baik lisan maupun dengan cara tertulis. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan sengketa dikemudian hari, akan tetapi perjanjian yang dibuat secara tertulis lebih kuat dibandingkan yang dibuat secara lisan. Karena apabila terjadi sengketa proses pembuktian perjanjian yang dibuat secara tertulis lebih kuat dibanding dengan perjanjian yang dibuat secara lisan.Kata Kunci: Analisis Yuridis, Prinsip Keseimbangan, Perjanjian Penerbitan Buku
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN OLEH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KA
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis yuridis pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis dasar pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, konsekuensi hukum diterbitkannya keputusan pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dan efektifitas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa dasar pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah karena adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), hasil penelitian yang membuktikan adanya cacat administrasi, keterangan penyidik tentang adanya tindak pemalsuan dalam penerbitan atau peralihan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah dan surat-surat lain yang membuktikan telah terjadi cacat administrasi. Adapun konsekuensi hukum diterbitkannya Keputusan Pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan2Penanganan Kasus Pertanahan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, yang secara teoritis pembatalan suatu keputusan dalam hal ini sertipikat hak atas tanah dapat berakibat batal (nietig), batal demi hukum (van rechtswege nietig) dan dapat dibatalkan (varniatigbaar). Dalam praktiknya, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan sangat efektif dalam penyelesaian sengketa tanah karena memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah. Namun dari aspek aturan, aparat maupun budaya hukumnya harus diperbaharui dan diperjelas lagi.Kata kunci : pembatalan – hak atas tanah – cacat administrasi.ABSTRACTThis thesis discusses the juridical analysis cancellation of land rights due to defective administration by Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Case Management of Land by the Regional Office of the National Land Agency of West Kalimantan Province. In addition it also has the objective is to reveal and analyze the basis of cancellation of certificate of land rights due to defective administration by Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Handling of Cases of Land by the Head Office of the National Land Agency of West Kalimantan Province , the legal consequences the publication of the decision on cancellation of certificate of land rights under Regulation Head of National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Handling of Cases of Land, and the effectiveness of the Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Management Land in the case of land dispute resolution. Through literature study using normative legal approach is concluded, that the basis of the cancellation of the certificate of land rights due to defective administration by Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Handling of Cases of Land by the Head Office of the National Land Agency Kalimantan West is due to the Court judgment which has obtained permanent legal force (inkracht), the results of studies that prove the existence of defective administration, information investigators about the existence of fraud in the issuance or transfer of a Certificate of Land and other papers that prove there has been a defect of administration , The legal consequences of the issuance of the Decree Cancellation of certificate of land rights under Regulation Head of National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Case Handling Land is to provide legal certainty over land ownership, which theoretically annulment of a decision in this regard certificate of land rights may result in void (nietig), null and void (van rechtswege nietig) and can be canceled (varniatigbaar). In practice, the Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Assessment and3Management of Land Case Handling is very effective in resolving land disputes because it provides legal certainty over land ownership. However, from the aspect of the rule, officials and legal culture should be updated and clarified.Keywords: cancellation - land rights - defective administration
OPTIMALISASI REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN AGRARIA (Study Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Mempawah)”
No full textABSTRACTThis thesis addresses the issue of purchase covert (undercover buy) a disclosure strategy narcotics (juridical-empirical studies in Pontianak) .This method used in this study is a qualitative research method using Normative-sociological approach. Covert purchase as regulated Act No. 22 of 1997 which has been changed to Law No. 35 of 2009 is the addition of investigator powers in efforts to combat drug trafficking. This is because the narcotic crime is organized crime, secret, as well as in the implementation modus operandi and quite sophisticated technology making it difficult to collect the evidence. In contrast to other offenses of purchasing shrouded in narcotic crime is not against the Human Rights when implemented in accordance with applicable regulations. This is because the narcotic crime is organized crime, secret, as well as in the implementation modus operandi and quite sophisticated technology making it difficult to collect the evidence. In contrast to other offenses of purchasing shrouded in narcotic crime is not against the Human Rights when implemented in accordance with applicable regulations. However, it would be different if it is not carried out in accordance with applicable regulations. This is because that in the implementation of covert purchases can not be separated and community participation, so that people who participate must be protected rights. To reduce errors and execution of the covert purchase it is necessary to be known and understood clearly by the investigator on the implementation of the purchase itself disguised as stipulated in Law No. 35 of 2009. The recommendation of this study is the need to be undertaken a revision of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics itself in order to clarify what is the purchase of a veiled and how the actual implementation and the need to educate more people programmatically, for the use of informants to impersonate let conducted training Special to the investigator who was assigned to make the purchase is shrouded in a narcotics detective. and provide security to the people that specifies the information to the officer.Keywords: disclosure strategy, narcotics, Purchase veiled.ABSTRAKTesis ini membahas masalah pembelian terselubung (undercover buy) sebagai strategi pengungkapan kejahatan narkotika (studi yuridis-empiris di Kota Pontianak).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normative-Sosiologis. Pembelian Terselubung sebagaimana diatur Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan penambahan kewenangan penyidik dalam upaya pemberantasan pengedaran narkotika. Hal inimengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terorganisasi, rahasia, serta dalam pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang tergolong canggih sehingga sulit dalam mengumpulkan barang buktinya. Berbeda dengan tindak pidana lainnya pelaksanaan pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, akan menjadi berbeda bila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan pembelian terselubung tidak terlepas dan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat yang ikut serta harus dilindungi hak-haknya. Untuk mengurangi kesalahan dan pelaksanaan pembelian terselubung tersebut maka perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh penyidik tentang pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu kiranya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri guna memperjelas apa itu pembelian terselubung dan bagaimana sebenarnya pelaksanaannya dan perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat secara terprogram, untuk penggunaan informan untuk menyamar hendaklah dilakukan pelatihan secara khusus kepada penyidik yang memang bertugas untuk melakukan pembelian terselubung dalam suatu reserse narkotika. dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang memerikan informasi kepada petugas.Kata Kunci: strategi pengungkapan, kejahatan narkotika, Pembelian terselubung