Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
No full textABSTRAK Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : bagaimana batas kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data dan mengkaji batas kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat sedangkan Polri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tumpang tindih kewenangan tersebut diakibatkan karena definisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan yang tidak dijelaskan secara tegas. Ketika Satpol PP melakukan penegakan Peraturan Daerah seringkali terjadi benturan di lapangan hingga proses pro yustisi di pengadilan dimana pada saat PPNS penegak Peraturan Daerah menaikkan berkas perkara pelanggaran peraturan daerah pada saat itu pula institusi Polri melakukan hal yang sama dengan menggunakan dasar Peraturan Daerah. Kata Kunci : tumpang tindih; kewenangan; ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 2 ABSTRACT The problems studied in this research are : how the boundaries of law enforcement authority between Satpol PP and Polri in creating public order and public peace in the perspective of Law Number 23 year 2014 on Regional Government. The purpose of this research is to obtain data and examine the limits of law enforcement authority between Satpol PP and Polri in creating order and public peace. This study is a normative juridical study with literature research, good books, legislation, papers, previous research results, documents, and so forth. Based on this research, it is obtained that in accordance with the mandate of Law No. 23 of 2014 on Regional Government firmly states that the authority possessed by Satpol PP is as an enforcer of local regulations, creating public order and peace and protection of the people while the Police according to Law Number 2 of 2002 on the Police has the function of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, shelter, and service to the public. The overlapping of authority is due to the definition of public order and public peace contained in legislation which is not explicitly stated. When the Satpol PP enforces the Regional Regulation, there is often a clash in the field up to the pro justisi process in the court where at the time PPNS enforcer of the Regional Regulation raises the file of case violation of the regional regulation at the same time the Police institution do the same by using the basic of Local Regulation. Keywords: overlap; authority; Public order and public peace
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK LEASING DALAM PENARIKAN JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
No full textABSTRACTThis thesis addresses the issue of criminal responsibility in the leasing party fiduciary withdrawal by the debt collector current and future based on Law Number 42 Year 1999 regarding fiduciary. From the results of research using normative legal research methods by researching library materials is a secondary data and also called the research literature, we concluded that: 1) Accountability Criminal Parties Leasing in withdrawal Fiduciary by Debt Collector Based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary , confirmed that the transfer of the vehicle during the lease payments financing agreements that deviate from the content of the agreement can be qualified as a crime of embezzlement to it under Article 372 and the criminal act fencing to it under Article 480 penal Code. 2) Efforts accountability Criminal Parties Leasing in withdrawal Fiduciary by Debt Collector Based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, indicates that the person giving the power of attorney from financial institutions (finance) to third parties (Debt Collector) in execution guarantee fiduciary never be criminally, should be based on the series - a series of such actions, the giver of power of attorney withdrawal of fiduciary security object may be classified into Article 55 of the Criminal Code. It is known that the retrieval of the vehicle forcibly by PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Pontianak City as finance companies credit (leasing) through third party services is against the law.Keyword : Accountability, Criminal, Leasing, Fiduciary2ABSTRAKTesis ini membahas masalah pertanggungjawaban pidana pihak leasing dalam penarikan jaminan fidusia oleh debt collector saat ini dan masa yang akan datang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan, diperoleh kesimpulan bahwa: 1)iPertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 untuk debitur dan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP untuk penerima gadai. 2) Upaya pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa orang yang memberikan surat kuasa dari lembaga pembiayaan (finance) kepada pihak ketiga (Debt Collector) dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tidak pernah dipertanggungjawabkan secara pidana, seharusnya berdasarkan rangkaian – rangkaian perbuatan tersebut maka pemberi surat kuasa penarikan objek jaminan fidusia dapat dikualifikasikan kedalam pasal 55 KUHP. Hal tersebut diketahui bahwa pengambilan kendaraan secara paksa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Kota Pontianak sebagai perusahaan pembiayaan kredit (leasing) melalui jasa pihak ketiga adalah perbuatan melanggar hukum.Kata Kunci : PertanggungJawaban, Pidana, Leasing, Jaminan Fidusi
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
No full textABSTRACT Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu :Bahwa pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Melawi telah memberikan kepastian hukum yang kongkret terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Dengan kata lain, sudah efektif secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Melawi tahun 2011-2014. Kontribusi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Melawi terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2014: a. Meskipun realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan PLN selama tahun 2011 s.d. 2014 menunjukkan trend peningkatan penerimaan pajak daerah yang sangat positif; Akan tetapi dari hasil perhitungan kontribusinya ternyata kurang optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yaitu hanya mencapai 13,63%. Nilai kontribusi ini hanya dapat ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak daerah yang baru. dan memaksimalkan manajemen pajak daerah. b. Meskipun realisasi retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pengujian kendaraan bermotor selama tahun 2011 s.d. 2014 menunjukkan trend peningkatan penerimaan retribusi daerah yang sangat positif; Akan tetapi dari hasil perhitungan kontribusinya ternyata masih minimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yaitu hanya 1,31%. Nilai kontribusi ini hanya dapat ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan retribusi daerah yang baru dan memaksimalkan manajemen pemungutan retribusi daerah. c. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan Total Pajak Daerah, baik terhadap peraturan daerah yang dievaluasi maupun yang tidak dievaluasi terhadap target PAD selama 2011 s.d. 2014 diperoleh persentase sebesar 48,89 %. Jika persentase rasio efktivitas 48,89 %. dikorelasikan dengan Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD, maka berada pada posisi kontribusi 40,10-50,00% atau dengan kategori Baik. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan Total Retribusi Daerah, baik terhadap peraturan daerah yang dievaluasi maupun yang tidak dievaluasi terhadap target PAD selama 2011 s.d. 2014, diperoleh persentase sebesar 35,82 %. Jika persentase rasio efektivitas 35,82 % dikorelasikan dengan Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD, maka berada pada posisi kontribusi 30,10 – 40,00% atau dengan kategori Cukup Baik. Kata Kunci: Pajak Daerah, Efektifitas, Pendapatan Asli Daerah ABSTRAK This thesis discusses the Effectiveness of the Implementation of Melawi Regency Regulation on Taxes and Local Retributions in Supporting the Original Revenue. From the research result using normative and sociological law research method. From the results of analysis and discussion to get the conclusion that: The regulation of Taxes and Levies Melawi District has provided concrete legal certainty on the implementation of the collection of taxes and levies that become the authority of the Regional Government Melawi District. In other words, it has been philosophically, juridically and sociologically effective. Realization of Local Tax and Retribution revenue of Melawi Regency in 2011-2014. Contribution of tax and retribution of Melawi Regency to Local Original Income in 2011-2014: a. Despite the realization of hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, advertisement taxes, and PLN street lighting taxes during 2011 s.d. 2014 shows an increasing trend of positive local tax revenues; However, the results of the contribution calculation was less optimal to contribute to the original revenue area, which only reached 13.63%. The value of this contribution can only be enhanced by discovering potential new tax revenues. And maximize local tax management. B. Despite the realization of regional levies sourced from the levy on waste / cleanliness services, market service retribution and vehicle testing retribution during 2011 s.d. 2014 shows an increasing trend of positive local revenue retribution; However, from the calculation of the contribution was still at least contributed to the original revenue area, which is only 1.31%. The value of this contribution can only be enhanced by discovering new potential retribution levies and maximizing local retribution collection management. C. From the calculation of the ratio of the effectiveness of the total revenue of local taxes, both to the regional regulations evaluated or not evaluated against the target PAD during 2011 s.d. 2014 obtained a percentage of 48.89%. If the percentage of effectiveness ratio is 48.89%. Correlated with Criteria of Local Tax Contribution to PAD, then in position of contribution 40,10-50,00% or with Good category. From the calculation of the ratio of the effectiveness of total revenue Levy area, both against the local regulations evaluated and not evaluated against the target PAD during 2011 s.d. 2014, obtained a percentage of 35.82%. If the percentage of effectiveness ratio of 35.82% is correlated with the Criteria of Local Retribution Contribution to PAD, then it is in the contribution position of 30.10 - 40.00% or with Good Enough category. Kata Kunci : Local Tax, Effectiveness, Local Original Incom
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DALAM HUBUNGANNYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PROGRESIF DI KOTA PONTIANAK
No full textABSTRAKPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan informan diperoleh dari pejabat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Sat Lantas Pontianak.Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : 1). Bahwa pihak meskipun penerima penyerahan (pembeli) kendaraan bermotor roda empat (mobil) telah menguasai kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan tetapi pihak pembeli tidak melakukan balik nama kendaraan, setiap tahunnya pembeli kendaraan bermotor hanya membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan identitas pemilik lama kendaraan, 2). Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap penjual mobil dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak pembeli karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya sendiri untuk melakukan balik nama mobil yang dibelinya, adalah hanya dengan melakukan pemblokiran kepemilikan mobil yang disampaikan ke Kantor SAMSAT Kota Pontianak, namun terbentur surat-surat kepemilikan kendaraan telah diserahkan kepada pihak pembeli dan pihak pembeli tidak bersedia memberikan copyannya sehingga pemblokiran tersebut tidak bisa dilakukan. 3). faktor-faktor penyebab penerima penyerahan (pembeli) kendaraan bermotor roda empat (mobil) tidak melakukan balik nama kendaraan adalah selain dikarenakan tidak mengetahui adanya ketentuan yang mengharuskan balik nama kendaraan dan membayar pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN.KB), apabila kendaraan bermotor yang dibelinya tersebut telah dikuasainya melebihi 12 (dua belas) bulan, juga disebabkan juga karena untuk menghindari bea balik nama kendaraan bermotor, untuk keuntungan besar karena mobil yang dibeli untuk dijual kembali.Hendaknya pihak penerima penyerahan (pembeli) kendaraan bermotor roda empat (mobil) telah menguasai kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas)2bulan melakukan balik nama kendaraan bermotor tersebut, selain dapat memberikan kontribusi pendapat bagi daerah, juga demi kepastian hukum mengenai kepemilikan kendaraan bermotor roda empat (mobil) tersebut, hendaknya pihak penjual kendaraan bermotor roda empat (mobil) pada saat melakukan transaksi jual beli mobil mengcopy surat-surat kepemilikan mobil tersebut dalam 2 (dua) rangkap 1 (satu) rangkap untuk pihak pembeli, dan rangkap 1 (satu) rangkap untuk pihak penjual dan ini dapat digunakan untuk pemblokiran pemilikan kendaraan bermotor (mobil) apabila di kemudian hari pihak pembeli mobil tidak melakukan balik nama mobil tersebut., Hendaknya pihak pembeli memberikan ganti rugi kepada pihak penjual yang dirugikan akibat pihak pembeli mobil melakukan perbuatan melawan hukum yakni tidak memenuhi kewajiban hukumnya sendiri tidak melakukan balik nama mobil.Kata kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Penjual mobil, Pajak Progresif3ABSTRACTThis study uses normative legal research. Normative research conducted through the study of literature and the informant obtained from official Head of West Kalimantan Provincial Revenue Office, Head Sat Then Pontianak.Based on the research results, it can be seen: 1). That party even though the recipient delivery (buyer) automobiles (cars) has mastered motor vehicle exceeding twelve (12) months but the buyer is not under the name of the vehicle, annually buyer motorists only pay taxes on motor vehicles by using the identity of the previous owner vehicle, 2). That form of legal protection against car salesman from tort committed buyer for failing to meet their legal obligations alone to do behind the name of the car is bought, it is only by doing the blocking of cars delivered to the License Bureau Pontianak, but hit ownership papers vehicle has been handed over to the buyer and the buyer is not willing to provide a copy of his so that the blocking can not be done. 3). causative factors submission receiver (buyer) automobiles (cars) do not return the name of the vehicle is in addition because not aware of any provision requiring the name behind the vehicle and pay the Customs tax of Vehicle (BBN.KB), if the motor vehicle bought has mastered exceed twelve (12) months, also due as well as to avoid the transfer tax of motor vehicles, to great advantage because cars are purchased for resale.Should the recipient delivery (buyer) automobiles (cars) has mastered motor vehicle exceeding twelve (12) months of behind the name of the motor vehicle, in addition to contributing opinions in the area, also for the sake of legal certainty regarding the ownership of automobiles (car) that, should the sellers of automobiles (cars) when buying or selling a car copy the ownership papers of the car within two (2) copies of 1 (one) copy for the buyer, and dual 1 (one) duplicate for the sellers and can be used for blocking motor vehicle (car) if in future the car buyers do not do behind the name of the car., Should the buyer compensate the seller harmed by the car buyer committed tort ie it does not fulfill its legal obligations alone do not do behind the name of the car.Keywords: Legal Protection Against Car Sales, Progressive Ta
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MEMBERIKAN HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN KARIER PUSTAKAWAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN MENENGAH
No full textAbstrak: Metode yang digunakan penulis dalam membahas tesis ini ialah metode kualitatif atau normatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti menulis mengunakan bahan berupa buku-buku, Peraturan perundang-undangan dan data-data yang berkaitan dengan tesis ini. Berkenaan dengan masalah tesis ini Pustakawan pada Lembaga Pendidikan merupakan tenaga kependidikan. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 14 ayat (1) huruf d, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (2) huruf d, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan karier. Kemudian pasal 15 ayat (1) huruf d, pendidikan dalam melaksanakan tugas berkewajiban, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, dapat dilihat hasil penelitian, memang sampai saat ini belum semaksimal mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan fasilitas pendidikan formal, diklat, pelatihan dan kursus-kursus kepada pustakawan yang berkerja di perpustakaan sekolah, dikarenakan kekurangan tenaga kerja tetap/PNS yang membidanginya. Untuk mencukupi kekurangan tersebut pihak sekolah mengambil tenaga honorer. Dan untuk pembayaran gaji/honor tenaga honorer tersebut juga ditanggung pihak sekolah. Namun BKD yaitu: Kasubid Diklat BKD Kota Pontianak telah melalukan pendataan untuk menambah kekurangan tenaga pustakawan, meningkatkan anggaran bidang perpustakaan, dan meningkatkan pendidikan diklat, pelatihan kursus-kursus pustakawan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Karier, Pustakawan. 2 Abstract: The method used by the researcher in discussing this thesis is a qualitative or normative method, with a sociological juridical approach. The researcher writes using the materials of books, laws and data related to this thesis. With regard to this thesis problem, the librarian at the Institute of Education is the educational staff..Furthermore, in accordance with Pontianak City Regulation No. 12/2009 on the Implementation of Education, Article 14 paragraph (1) d, educators and education personnel shall have the opportunity to develop and improve their academic and competence qualifications in accordance with the provisions of the Laws and Regulations. Paragraph (2) d, provides an opportunity to develop and enhance careers. Then article 15 paragraph (1) d, educations in carrying out the duty obliged to improve and build academic qualifications and competence with the development of science, technology, and art. Based on the above regulation, it can be seen that the result of the research has not been maximally done by the Pontianak City Government in providing formal education, training,and courses for the librarians who works in the school library due to the shortage of permanent / Civil servants who handles it. To meet the shortage, the school took the honorary staff. And for payment of salary / honorary staff is also borne by the school. However, the Head of Training Sub-division of BKD Pontianak has been collecting data to increase the shortage of librarians, increasing the library budget, and improving education and training, as well as the librarian courses in accordance with the development of technology and information. Key Words : Government Policy, Careers, The Librarian
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 DI KALIMANTAN BARAT
No full textABSTRAKBantuan hukum merupakan suatu upaya jaminan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada orang/kelompok orang miskin sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat dan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu diperlukan beberapa upaya dalam rangka peningkatan efektifitas diantaranya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat, penandatanganan komitmen/kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum, pemberian reward and punishment secara tegas kepada Organisasi Bantuan Hukum. Kata kunci : Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, orang miskin ABSTRACT Legal assistance is an effort to guarantee legal protection provided by the government to the poor people/groups of the poor according to Law Number 16 of 2011 on Legal Aid. This paper aims to determine the implementation of legal aid provision in West Kalimantan and the efforts that need to be made to improve the effectiveness of Legal Aid Organizations in order to provide legal assistance to the poor people/groups of the poor. This legal research is a normative and empirical legal research with a descriptive approach. The result of this research is needed some efforts in order to increase the effectiveness such as through the improvement of the quality of human resources advocate, signing of commitment/mutual agreement between law enforcement officers about the implementation of legal aid, giving reward and punishment firmly to Legal Aid Organization. Key word : Legal Aid, Legal Aid Organization, Poor People
KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN PIDANA TERHADAP SERTIPIKAT YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional . Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis urgensi kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada saat ini dan kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di masa yang akan datang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa pentingnya kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dikarenakan selama ini banyak pemegang sertipikat hak atas tanah yang dirugikan sebagai akibat adanya pembatalan sertipikat hak atas tanah, tumpang tindih kepemilikan (overlapping) dan sengketa yang bersumber dari kesalahan dalam proses pengurusan hak atas tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah jenis perbuatan pidana, unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana bagi Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan dan/atau membatalkan sertipikat hak atas tanah agar bisa memberikan efek jera. Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Perbuatan Pidana, Sertipikat, Badan Pertanahan Nasional. ABSTRACT This thesis discusses the formulation policy of criminal act against the certificate issued by National Land Agency. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the urgency of the policy formulation of criminal acts against the land rights certificate issued by the National Land Agency at this time and the policy of formulation of criminal act against the certificate of land rights issued by the National Land Agency in the future that will come. Through literature study using normative juridical approach method, it is concluded that the importance of formulation policy of criminal act against certificate issued by National Land Agency is due to the fact that many holders of land titles are disadvantaged as a result of cancellation of land title certificate, overlapping of ownership and disputes stemming from errors in the process of land titling by the National Land Agency, while the National Land Agency can not be held criminally liable. Formulation policy of criminal act against certificate of land rights issued by National Land Agency in the future, can be done by making legislation regulating the problem of type of criminal act, elements of criminal act and criminal responsibility and criminal sanction for Land Agency National as State Administration Officer who issued and/or canceled the land title certificate in order to give a deterrent effect. Keywords: Formulation Policy, Criminal Acts, Certificates, National Land Agency
KEBIJAKAN NON PENAL PENANGANAN KORBAN PENGGUNAAN INHALEN DI KALANGAN ANAK DI KABUPATEN SANGGAU
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang kebijakan non penal penanganan korban penggunaan inhalen di kalangan anak di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab terjadinya penggunaan inhalen di kalangan anak di Kabupaten Sanggau, kebijakan penanganan korban penggunaan inhalen di kalangan anak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Sanggau, dan perumusan kebijakan penanganan korban penggunaan inhalen di kalangan anak di masa yang akan datang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab terjadinya penggunaan lem (inhalen) di kalangan anak di Kabupaten Sanggau dikarenakan faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern, meliputi: individu dari si anak yang mentalnya masih labil sehingga mudah terpengaruh dengan teman-teman sepergaulannya. Sedangkan faktor ekstern, meliputi: lingkungan pergaulan dan faktor keluarga, di mana orang tua kurang memperhatikan kondisi anaknya. Kebijakan penanganan korban penggunaan inhalen di kalangan anak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Sanggau, meliputi: (a) Sebelum terjadinya kasus melalui upaya pencegahan dengan peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat luas dan para orang tua guna berperan serta dalam melakukan antisipasi sedini mungkin bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan lem (inhalen) melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang bahaya penggunaan lem (inhalen) di sekolah-sekolah dan di desa-desa; dan (b) Setelah terjadinya kasus melalui upaya reintegrasi, rehabilitasi sosial dan kesehatan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan lem (inhalen), berupa interogasi, cek kesehatan untuk memastikan tingkat gangguan mental dari anak-anak tersebut. Apabila gangguan mental tidak terlalu parah, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau melakukan konseling dan dikembalikan kepada orang tuanya. Namun, apabila korban sudah kehilangan akal sehatnya, maka akan ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa. Perumusan kebijakan penanganan korban penggunaan zat adiktif jenis lem (inhalen) di kalangan anak yang berorientasi pada pendekatan non penal melalui ketentuan hukum, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Pihak-pihak (institusi-institusi) yang terlibat dalam melakukan penanganan terhadap korban penggunaan zat adiktif jenis lem (inhalen); (2) Pendanaan untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (inhalen); (3) Tempat atau sarana untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (inhalen); (4) Metode dalam melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (inhalen); dan (5) Peran serta orang tua korban dalam melakukan rehabilitasi. Kata Kunci: Kebijakan Non Penal, Penanganan, Korban Anak, Inhalen. ABSTRACT This thesis discusses the non penal policy of handling the victims of inhalen use among children in Sanggau District. In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the causes of inhalen use among children in the District Sanggau, the policy of handling victims of inhalen use among children who have been done in Sanggau District, and the formulation of policies for handling victims of inhalen use among the Children in the future. Through literature study using empirical legal approach method obtained the conclusion, that the causes of the use of glue (inhalen) among children in Sanggau District due to internal factors and external factors. The internal factors, including: the individual of the child who mentality is still unstable so easily affected with friends sepergaulannya. While external factors, including: social environment and family factors, where parents are less concerned about the condition of his son. The policy of handling the victims of inhalen use among children that have been done in Sanggau District covers: (a) Prior to the case through prevention efforts with awareness raising, understanding and awareness of the wider community and parents to participate in anticipating as early as possible Children who are victims of glue abuse (inhalen) through socialization and legal counseling about the dangers of using glue (inhalen) in schools and in villages; and (b) Following the case through reintegration efforts, social and health rehabilitation for children who are victims of glue abuse (inhalen), in the form of interrogations, health checks to ascertain the level of mental disturbance of these children. If the mental disorder is not too severe, then the National Narcotics Agency (BNN) Sanggau District counseling and returned to his parents. However, if the victim has lost his common sense, it will be placed in the Mental Hospital. The formulation of the policy of handling victims of the use of addictive substance of the glue type (inhalen) among children oriented towards non penal approach through legal provisions, at least includes the following: (1) Parties (institutions) involved in handling Victims of the use of an addictive substance type of glue (inhalen); (2) Funding for rehabilitation for victims of the use of an addictive substance type of glue (inhalen); (3) Places or facilities for rehabilitation for victims of the use of an addictive substance type of glue (inhalen); (4) Method of rehabilitation for victims of the use of addictive substance of the type of glue (inhalen); and (5) Parents' participation in rehabilitation. Keywords: Non Penal Policy, Handling, Child Victim, Inhal
Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa
No full textAbstractDevelopment planning in the village during this time has not touched the aspect to a-space, because it is often the quality of planning development in the village is not based on existing potential. With the presence of Village laws resting basic recognition and subsidiarity as a principle of the new, gives a broader space to the village to do the Setup and management of the potential of its territory for the sake of making the village advanced, prosperous, independent and democratic.Spatial arrangement of the village is basically up to the present there has been no particular settings. Spatial laws which conceptually are top-down is not set up on this subject. Nevertheless some initiatives of the village is constantly evolving to make the policy space of the village, along with the enactment of the legislation. Therefore, the spatial arrangement of urgency is this village became a significant issue as the study of the law that need to be formulated.Keynote : Developmental Planning in Village, Spatial Planning, Spatial Arrangement, Villages LawAbstrakPerencanaan pembangunan di Desa selama ini belum menyentuh aspek ke-ruang-an, karena itu kerapkali kualitas perencanaan pembangunan di desa tidak berbasis pada potensi yang ada. Dengan hadirnya Undang-undang Desa yang disandarkan pada asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai prinsip baru , memberikan ruang yang lebih luas kepada desa untuk melakukan penataan dan pengelolaan potensi wilayahnya demi menjadikan Desa Maju, Sejahtera, Mandiri dan Demokratis.Pengaturan Tata Ruang Desa pada dasarnya hingga saat ini belum ada pengaturan khususnya. Undang-undang Penataan Ruang yang secara konseptual bersifat top-down tidak mengatur mengenai hal ini. Meski demikian beberapa inisiatif dari desa terus berkembang untuk membuat produk kebijakan tata ruang desa, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Desa. Karenanya, Urgensi pengaturan tata ruang desa inilah menjadi isu signifikan sebagai kajian hukum yang perlu dirumuskan.Kata Kunci:Kewenangan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Penataan Ruang, Peraturan Desa, Tata Ruang Des
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA KEPEGAWAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA (Studi Terhadap Putusan Nomor: 237/G/2015/PTUN-JKT)
No full textABSTRACT This thesis discusses Juridical Review on Human Resources Dispute in Decision of Jakarta State Administrative Court (Study on Decision Number: 237 / G / 2015 / PTUN-JKT). From the results of this thesis research obtained the basic conclusion In Dispute In Case Number: 237 / G / 2015 / PTUN-JKT. Mangasi Situmeang, S.H., LLM Plaintiff Against the Attorney General of the Republic of Indonesia as Defendant. The Object of Disputes in Case Number: 237 / G / 2015 / PTUN-JKT This Is The Decree of Attorney General of the Republic of Indonesia Number: KEP-IV-551 / C / 08/2015 Date 12 August 2015. Application of Legal Provisions In Case Number : 237 / G / 2015 / PTUN-JKT is the Authority of the State Administrative Court Jakarta In Case Number: 237 / G / 2015 / PTUN-JKT. Based on Article 1 point 9 of the Law of the Republic of Indonesia Number 51 Year 2009 Concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1986 concerning State Administrative Court defines Decision of State Administration is: Decision of State Administration is a written stipulation issued by a state administrative body or officer containing legal action in accordance with applicable, concrete, individual, and final legal rules, which bring legal consequences for a person or a civil legal entity " . And Breaking the Good General Principles of Good Governance, the Issuance of Disputed Objects, brother of Mangasi Situmeang, SH, LLM objected to the actions of the Attorney General of the Republic of Indonesia, which has issued the Attorney General's Decree No. KEP-IV-551 / C / 08/2015 dated August 12, 2015. The acts of the Attorney General of the Republic of Indonesia violate the Good Governance Principles (AAUPB) especially the Principle of Accuracy and Accuracy in issuing a State Administrative Decision. This is as regulated in Article 10 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2014 About Government Administration. With the Consideration of the Panel of Judges in Deciding the Case Number 237 / G / 2015 / PTUN-JKT stating the Defendants Exception Not Received (niet ont van kelijk verklaard). To grant the claim of the Plaintiff to the whole, to declare that the Decree of the Prosecutor General of the Republic of Indonesia Number: KEP¬IV551 / C / 08/2015 dated August 12, 2015, special serial number 41, on behalf of the Plaintiff, requires the Defendant to revoke the State Administrative Decision In accordance with the Decision Letter of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. KEP-IV-551 / C / 08/2015 dated August 12, 2015, special serial number 41, on behalf of the Plaintiff, requires the Defendant to rehabilitate, restore the dignity and status of the Plaintiff as the Chief Prosecutor Country type A in the Provincial Capital, based on applicable laws and regulations. As well as Punishing the Defendant to pay the case fee incurred in this dispute amounting to Rp. 300.000, - (three hundred thousand rupiah). Keywords: Employment Dispute, Decision of State Administrative Cour ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepegawaian Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Studi Terhadap Putusan Nomor: 237/G/2015/PTUNJKT). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Dasar Dalam Sengketa Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT. Mangasi Situmeang, S.H.,LLM Penggugat Melawan Jaksa Agung Republik Indonesia Sebagai Tergugat. Adapun Obyek Sengketa Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT Ini Adalah Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015. Penerapan Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT ialah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan tata usaha negara adalah:“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Penerbitan obyek sengketa, saudara Mangasi Situmeang, S.H.,LLM merasa keberatan atas tindakan Jaksa Agung Republik Indonesia, yang mana telah menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015. Tindakan Jaksa Agung Republik Indonesia, tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas Ketelitian dan Kecermatan dalam mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor Nomor: 237/G/2015/PTUN-JKT yang Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima (niet ont van kelijk verklaard). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEPIV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, khusus nomor urut 41, atas nama Penggugat, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/ C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, khusus nomor urut 41, atas nama Penggugat, Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri type A di Ibu Kota Propinsi, berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Serta Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kata Kunci : Sengketa Kepegawaian, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negar