Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM KAITANNYA DENGAN STATUS HAK ATAS TANAH, KEPEMILIKAN BANGUNAN DAN IMB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANGBANGUNAN GEDUNG (Study proyek konstruksi di Kota Pontianak)
No full textABSTRAC One of the problems in the legal arrangements construction projects are gaps synchronization rate applicable law is the law for the parties makes a contractual agreement cooperation in the project, called Work Agreementas Lex Specialist against substantion law throughout component Lex Generalist related to building construction project. The central issue of thisresearch shall look for factors that cause non-realization administration building construction project in the context of empirical, forthis thesis with the title “Implementation Requirements Project Administration Building Construction In Relation to the Status of Rights to Land, Building Owners And IMB Based on Law No. 28 of 2002 About ConstructionBuilding”. (Study of construction projects in the city of Pontianak), with the purpose of finding a solution to the problems surrounding the implementation of the law enforcement substance building construction law building correlated benchmarks with the legal concept of implementation of construction projects in the city of Pontianak. The type of research is the type of research with data analysis which is trait of normative analysis. There are several factors that affect the implementation of the provisions of the requirements administratif building which covers the requirements of clarity the status of land rights or land use, the clarity of the ownership status of buildings and building permits, and consequently there arose a wide variety of disputes in the field of administration associated with the administrative requirements of the building. The results of the study can be described, that the administration of building construction projects in the city of Pontianak specifically to building construction project by contracting with landowners, the administration building construction project has not gone up. It is seen by some cases of administrative disputes buildings ranging from the disputed status of land rights, dispute the ownership status wake-up buildings and administrative disputes in the field of building permits relatively frequent is questionable return true implementation of the administrative building is sound and implemented.Keywords : Building Construction, Land Status and IMB.3ABSTRAKSalah satu permasalahan dalam pengaturan hukum proyek konstruksi ini adalah kesenjangan tingkat singkronisasi hukum yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat suatu persetujuan kontrak kerjasama penyelenggaraan proyek yang disebut SPK (Surat Perjanjian Kerja) sebagai Lex Spesialist terhadap substansi hukum seluruh komponen Lex Generalist yang terkait dengan proyek konstruksi bangunan.Dari pokok masalah penelitain ini akan dicari faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya administrasi proyek konstruksi bangunan dalam konteks empiris, untuk itu tesis ini dengan judul “Implementasi Persyaratan Administrasi Proyek Konstruksi Bangunan Dalam Kaitannya Dengan Status Hak Atas Tanah, Kepemilikan Bangunan Dan IMB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung”. (Study proyek konstruksi di Kota Pontianak), dengan tujuan menemukan pemecahan problematika penegakan hukum yang melingkupi implementasi substansi hukum konstruksi bangunan gedung yang dikorelasikan tolok ukur dengan konsep hukum pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Pontianak.Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan analisis data bersifat analisis. Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap implementasi ketentuan persyaratan administratif bangunan gedung yang meliputi persyaratan kejelasan status hak atas tanah dan atau pemanfaatan tanah, kejelasan status kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan, dan akibatnya munculah berbagai macam sengketa dibidang adminstrasi yang berkaitan dengan persyaratan administratif bangunan gedung.Hasil penelitian dapat digambarkan, bahwa terhadap administrasi proyek konstruksi bangunan di Kota Pontianak khusus terhadap proyek konstruksi bangunan dengan melakukan kontrak dengan pemilik tanah, secara administrasi proyek konstruksi bangunan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dengan beberapa kasus-kasus sengketa administrasi bangunan gedung mulai dari sengketa status hak atas tanah, sengketa status kepemilikan bangun gedung dan sengketa administrasi di bidang izin mendirikan bangunan yang relatif kerap terjadi, ini perlu dipertanyakan kembali benarkah pelaksanaan administratif bangunan gedung sudah baik dan terlaksana.Kata Kunci : Konstruksi Bangunan, Status Tanah dan IMB
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK BNI SYARIAH DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF TERHADAP NASABAH NON FIX INCOME YANG MENIMBULKAN KREDIT MACET.
No full textABSTRAKFungsi utama bank sebagai penyalur dana telah dijalankan dengan memberikan kredit pembiayaan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, selain itu sektor UMKM dapat menjadi solusi ditengah minimnya penyediaan lapangan pekerjaan. Namun disamping itu, masalah yang timbul dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia adalah masalah permodalan, maka dari itu lembaga perbankan menjadi lembaga yang dapat memberikan solusi dalam hal penyediaan permodalan atau kredit bagi para pelaku UMKM. Di era globalisasi yang menuntut agar semua masyarakat dapat bersaing khususnya dibidang ekonomi maka peranan lembaga perbankan sangat dibutuhkan, terlebih dalam mendorong peningkatan kegiatan wirausaha di Indonesia.Dalam prakteknya pemberian kredit terhadap pelaku UMKM khususnya di Bank BNI Syariah Cabang Pontianak terdapat suatu masalah yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan operasional lembaga perbankan tersebut, masalah ini yang disebut dengan kredit macet. Terjadinya kredit macet tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor diantaranya tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian bank.Kredit macet merupakan permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas suatu bank, terjadinya kredit macet terjadi dikarenakan petugas dalam menyalurkan pembiayaan tidak sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dari hasil penelitian terdapat korelasi antara penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya Kata kunci : Kredit Macet, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank ABSTRACTThe main function of banks as channeling of funds has been run by providing financing credit to small and medium enterprises (UMKM). MSME sector is a very influential sector to the economic development in Indonesia, in addition to the MSME sector can be a solution amid the lack of provision of employment. But besides that, the problems that arise in the development of MSME sector in Indonesia is the problem of capital, therefore the banking institutions become institutions that can provide solutions in terms of capital or credit provision for the perpetrators of SMEs. In the era of globalization demanding that all communities can compete, especially in the economic field, the role of banking institutions is needed, especially in encouraging the increase of entrepreneurial activities in Indonesia.In practice the provision of credit to the perpetrators of SMEs, especially in Bank BNI Syariah Branch Pontianak there is a problem that can disrupt the financial and operational stability of banking institutions, this problem is called bad credit. The occurrence of non-performing loans is motivated by various factors such as not applying the prudential principles of banks.Bad credit is a problem that can disrupt the stability of a bank, the occurrence of bad loans occurred because the officers in channeling the financing does not fully apply the prudential principles of banks in channeling financing. From the result of research there is correlation between applying of prudential principle in financing distribution with customer's inability to perform its obligation. Keywords: Bad Debt, Implementation of Bank Prudential Principle
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Kota Pontianak)
No full textAbstrak Sejatinya ada 3 fungsi pokok Pemerintah yang harus dijalankan dengan sungguhsungguh oleh Pemerintah di manapun dan di tingkat apapun, karena jika ketiga fungsi pokok ini dilaksanakan degan baik maka sebenarnya persoalan sosial ekonomi dan pembangunan dapat terjawab dengan mudah. Tugas pokok Pemerintah tersebut adalah tugas pembangunan, tugas pemberdayaan dan tugas pelayanan. Namun fakta banyak membuktikan Pemerintah sepertinya kewalahan menjalankan fungsi-fungsi pokoknya ini, pemerintah seperti kebingungan mencari skala prioritas dan kehilangan strategi fungsi mana lebih dulu akan dijalankan. Secara teortitik fungsi pelayanan tentu menjadi fungsi primer, tetapi pada fungsi primer ini pula pemerintah sering tidak maksimal melakukan kebijakannya. Oleh karenanya pemerintah mestinya berbagi peran dengan berbagai pihak agar agenda dan program bagi masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah mendeskripsikan peran pemerintah kota dalam masalah bidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan ormas ini tentu mempunyai dampak yang sangat positif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia pada umumnya dan Kota Pontianak secara khususnya. Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, UU No. 17 Tahun 2013 2 Abstract There are three main functions of the Government Which should be taken seriously anywhere and at any level, because if implemented well, then the socio-economic problems and development can be completed easily. The main tasks of the Government are development , empowerment and services. But many facts prove the Government seems to be overwhelmed to carry out these basic functions, they are confused to find the priority scale and lose the function strategy which first must be done. Theoretically, the service function becomes the primary function, but in this primary function, the government is often not maximally perform its policy. Therefore the government should share the role with various parties, so that the program for the citizens can be achieved maximally. The purpose of writing this thesis is to describe the role of city government in the field of empowerment of social organizations. The empowerment of these mass organizations certainly has a very positive impact on social, economic and political development in Indonesia in general and especially Pontianak City. Keywords : Civil Organisation, State Government, Empowerment, UU No. 17 Tahun 201
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMEGANG SAHAM BUMD (Studi Pada PT. Bank Kalbar Di Pontianak)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham Bumd (Studi Pada PT. Bank Kalbar Di Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berisfat normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Keberadaan perusahaan daerah PT. Bank Kalbar di satu sisi masih potensial untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kalimantan Barat, karena dengan usaha yang dilakukan saat ini dan peluang usaha lain yang dapat dikembangkan di Kalimantan Barat menjadi modal bagi perusahaan PT. Bank Kalbar untuk meningkatkan kinerjanya, namun disadari bahwa masih perlu dilakukan berbagai perbaikan, baik menyangkut aspek hukumnya maupun manajemen pengelolaannya. Faktor yang menyebabkan Perusahaan Daerah PT. Bank Kalbar belum maksimal memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Barat antara lain adalah manajemen usaha yaitu perusahaan belum dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat (Good Coorporate Governance); belum ada pengembangan usaha, yaitu belum ada inovasi dalam menggali potensi usaha yang terbuka lebar di daerah Kata Kunci : Bank Kalbar, BUMD, Pemegang Saham ABSTRACT This Thesis discusses the Responsibility of Local Government of West Kalimantan Province in Running Bumd Shareholder Function (Study At PT Bank Kalbar In Pontianak). The approach method used in this research is normative. From the results of this thesis research obtained the conclusion that the existence of local company PT. Bank Kalbar on the one hand is still potential to contribute in increasing the local income of West Kalimantan, because with the current efforts and other business opportunities that can be developed in West Kalimantan to be capital for the company PT. Bank Kalbar to improve its performance, but it is realized that it still needs to be done various improvements, both concerning the legal aspects and management of its management. Factors that cause the Regional Company PT. Bank Kalbar has not maximally contributed to the increase of West Kalimantan's original revenue, among others, is business management ie the company has not managed professionally by applying the principles of good corporate governance (Good Coorporate Governance); There has been no business development, ie there has been no innovation in exploring the potential of open business in the region Keywords: Bank Kalbar, BUMD, Shareholder
EFEKTIVITAS PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textABSTRACT Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Pemekaran Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat Dasar hukum pembentukan daerah otonom baru menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan direvisi kembali menjadi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun Peraturan Pemerintah tentang Penataan daerah dan desain besar penataan daerah masih dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri dan belum diterbitkan hingga saat ini. Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat Berjalan Secara Efektif Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Yang menjadi perhatian serius pemerintah saat ini adalah banyaknya daerah yang setelah dimekarkan justru tidak memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakatnya, bahkan ada yang lebih buruk dibandingkan sebelum dimekarkan, seperti Kalimantan Barat. Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah cenderung bergeser menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik, yang mana hal ini sangat bertolakbelakang dengan tujuan pemekaran daerah, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah merupakan kepentingan Nasional yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan, karena pemekaran wilayah akan membuat daerah tersebut, menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar, dan produktif. Selain itu faktor yang mendesak dalam pemekaran wilayah suatu daerah ialah agar tidak terkonsentrasinya pembangunan dari berbagai sektor kehidupan di wilayah yang disinyalir berkompeten, dengan demikian kebutuhan pemekaran wilayah tersebut mendorong pemenuhannya dengan cara pemisahan dari induk pemerintahan, dengan tujuan utama mempercepat kesejahteraan rakyat. Kata Kunci: Pemekaran, Efektivitas 2 ABSTRAK This thesis discusses the effectiveness of division Area Regency in West Kalimantan Province. From the research result using normative and sociological law research method. From the results of the analysis and discussion to get the conclusion that is: Pemekaran Daerah In West Kalimantan Province The legal basis for the establishment of new autonomous regions using Law No. 22 of 1999 on local government and Government Regulation No. 129 of 2000 on the requirements of the formation and criteria of pemekaran, deletion and merger of regions , In 2004 was revised into Law Number 32 Year 2004 and Government Regulation Number 78 Year 2007 and revised back into Law Number 23 Year 2014, Law Number 9 Year 2015 regarding the second amendment to Law Number 32 Year 2004 On Regional Government but the Government Regulation on Regional Arrangement and the great design of regional arrangement is still discussed by the Ministry of Home Affairs and has not been published until now. Implementation of Regional Expansion District In West Kalimantan Province Runs Effectively To Achieve People's Welfare. The main concern of the government at this time is that the number of areas that after the split did not provide the level of welfare to the people, even worse than before it was split, such as West Kalimantan. In some cases, the phenomenon of regional pemekaran tends to shift into a tool for sharing power for political purposes, which is very contradictory with the purpose of regional expansion, namely for the welfare of society. Expansion of the territory is of national interest intended to provide benefits to various groups, both society and government, because the expansion of the region will make the area, become open, the development path is wider, scattered, and productive. In addition, the urgent factor in the expansion of a region is to avoid the concentration of development from various sectors of life in the area that is allegedly competent, thus the need for the expansion of the region encourages its fulfillment by separation from the parent government, with the main objective of accelerating the welfare of the people. Kata Kunci : Expansion, Effectivenes
ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN MINIMARKET INDOMARET DAN ALFAMART TERHADAP UKM DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (Studi Di Kota Pontianak)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas analisis dampak keberadaan minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif - Sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan perundangan yang mengatur zonasi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Pontianak, kesemuannya belum mendasarkan pada Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Pasar modern dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/ PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar modern. Hal ini mengakibatkan implementasi kebijakan berkaitan dengan perizinan pendirian pasar modern tidak komprehensif, karena berkaitan dengan kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres dan Permendagri tidak diatur lebih lanjut. Padahal, pengaturan mengenai kemitraan ini dimaksudkan mempertahankan eksistensi pasar tradisional dan untuk mengeliminir kesenjangan antara pertokoan modern dengan pedagang tradisional. Selain itu, implementasi kebijakan berkaitan dengan penentuan jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern dan penyediaan lahan parkir bagi pasar tradisional pun tidak ada, karena pendirian pasar modern seperti di kecamatan Pontianak Tengara, Pontianak Selatan, Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Timur dan Pontianak Utara berhadap - hadapan dengan pasar tradisional, serta sebagian besar pasar tradisional tidak mempunyai lahan parkir. Ada beberapa faktor yang cenderung mempengaruhi implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Pontianak. Pertama, faktor hukum, terdapat ketidaksinkronan daLam pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern; kedua, faktor penegak hukum, beLum memahami betuL Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008; ketiga, faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas pasar tradisional relatif belum memadai, bahkan lahan parkir yang diwajibkan oleh Perpres dan Permendagri bagi pasar tradisional belum tersedia, kecuali Pasar Segamas; keempat; faktor masyarakat, Masyarakat, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha/pedagang belum memahami benar mengenai masalah zonasi pasar tradisional dan pasar modern; dan kelima, faktor budaya, lahirnya globalisasi, pada akhirnya membawa perubahan budaya masyarakat, dari budaya tradisional ke arah budaya modern dengan gaya hidup instan. Kata Kunci: Analisis, Keberadaan, Minimarket, Indomaret Alfamart. ABSTRACT This thesis discusses the impact analysis where Indomaret And Alfamart minimarket Against Small and Medium Enterprises In Relation With Presidential Decree No. 112 of 2007 About Planning And Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores (Study In Pontianak City). The approach used in this study is a normative approach - Sociological. From the results of this thesis can be concluded that the legislation governing the zoning traditional markets and modern markets in Pontianak, kesemuannya not menda¬sarkan on Presidential Decree No. 112 of 2007 on the Planning and Development Tradisio¬nal Markets, Shopping Centers and Modern Markets and Regulation of the Minister of Trade No. 53 / M-DAG / PER / 12/2008 on Guidelines for Planning and Development of Traditional Markets, Central Market Perbelanja¬an and modern. This resulted in the implementation of policies related to the establishment of a modern market per¬izinan not comprehensive, as it pertains to the partnership, as mandated in regulation and Regulation not regulated. In fact, the provision of this partnership is intended to maintain the existence of traditional markets and to eliminate the gap between modern shops with traditional merchants. In addition, policy implementation berkait¬an with spacing between the traditional with the modern market and parking provision for the traditional market did not exist, since the establishment of modern markets such as in the district of Pontianak Landmarks, South Pontianak, Pontianak City West, and East Pontianak North Pontianak vis - vis the traditional markets, as well as most of the traditional markets do not have a parking lot. There are several factors that are likely to affect the implementation of the zoning policy of the traditional markets and modern markets in Pontianak. irst, the law, there are regulations concerning zo¬nasi ke¬tidaksinkronan in traditional markets and modern markets; second, the law enforcement apparatus, not yet fully understand Presidential Decree No. 112 of 2007 and Regulation No. 53 / M-DAG / PER / 12/2008; Third, factor means and facilities, facilities for traditional markets are relatively inadequate, even parking spaces required by regulation and Regulation for traditional markets are not yet available, except Segamas Market; fourth; community factors, Society, both as konsu¬men and businessmen / traders had not understood correctly about the zoning issues traditional markets and modern markets; and fifth, cultural factors, the birth of globalization, in the end bring cultural changes of society, from the traditional culture toward modern culture with instant lifestyle. Keywords: Analysis, Presence, Minimarket, Indomaret Alfamart
KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Pada Pengadilan Negeri Putussibau)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang kajian yuridis sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (studi pada Pengadilan Negeri Putussibau). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau, kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau, serta upaya mengatasi kendalakendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode empiris diperoleh kesimpulan, dalam kasus narkoba yang melibatkan RH anak berumur 16 tahun sebagai kurir, ternyata Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan/vonis 8 (delapan) bulan penjara. Putusan hakim tersebut jelas mengabaikan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dan asas kepentingan terbaik bagi si anak. Adapun kendalakendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau adalah bahwa: (a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan, umumnya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, dengan kata lain anak tersebut menjadi residivis; dan (b) Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan memiliki batas usia transisi, maksudnya mereka berada pada batas usia transisi antara anak dan dewasa. Pada saat diajukan ke persidangan, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berusia 16 tahun atau 17 tahun, jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan maka mereka dikategorikan dalam usia anak, tetapi apabila melihat lingkungan pergaulannya maka mereka dapat digolongkan sebagai orang dewasa. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Putussibau adalah sebagai berikut: (a) Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk berkaitan dengan batas usia anak sehingga dalam menjatuhkan putusan (vonis) tidak dipersalahkan; dan (b) Hakim yang menyidangkan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus menerapkan keadilan restoratif dan diversi, walaupun status anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah residivis. Kata Kunci : Sistem Pemidanaan Edukatif, Hakim, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. ABSTRACT This thesis discusses about juridical study of educative punishment system for children in conflict with law (study at Putussibau District Court). In addition, it also aims to disclose and analyze the application of educative judicial systems by judges to children in conflict with the law at the Putussibau District Court, the constraints in applying the educational punishment system for children in conflict with the law in Putussibau District Court, as well as to overcome Constraints in the application of educational punishment systems for children in conflict with the law in Putussibau District Court. Through the literature study using the empirical method obtained the conclusion, in the case of drugs involving RH 16-year-old child as a courier, apparently Putussibau District Court Judge sentence / sentence of 8 (eight) months in prison. The judge's verdict clearly ignored the educational punishment system and the best interests of the child. The obstacles in applying the educational punishment system to children in conflict with the law in the Putussibau District Court are that: (a) The child who is in conflict with the law submitted to the court, generally has several times committed a crime, in other words the child becomes a recidivist ; And (b) Children in conflict with the law submitted to the court have transitional age limits, meaning they are at the transition age limit between child and adult. At the time of the trial, the child in conflict with the law is 16 years old or 17 years old, if it refers to the provisions of legislation they are categorized in the age of the child, but when looking at the social environment they can be classified as adults. Efforts to overcome obstacles in the application of educational punishment systems for children in conflict with the law in Putussibau District Court are as follows: (a) The judges who hear cases of children in conflict with the law still refer to the provisions of Law Number 11 Year 2012 On the Criminal Justice System of the Child, including with regard to the age limit of the child so that in deciding the verdict (verdict) is not blamed; And (b) Judges who hear cases of children in conflict with the law must apply restorative and diversionary justice, even if the child's status in conflict with the law is a recidivist. Keywords : Educative Penal System, Judge, Children In Conflict With Law
LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA DIBUAT UNTUK MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN
No full textABSTRACTPROHIBITION OF SELLER FOR PROVIDING THE RESULTS OF COPYRIGHT INFRINGEMENT IS MADE TO REALIZE VALUE OF JUSTICEOne function of the law is to bring about justice therefore interested in testing the true authors of this provision was made to bring justice to the author / copyright holder. This thesis aims to analyze the value of justice in the prohibition provision for sellers Copyright infringing goods.This research in the realm of normative research. The research data obtained by studying Ref material, which then systemizationand then analyzed, to the conclusions to be drawn.The results showed that provision Article 10 UUHC No. 28 of 2014 on the prohibition of the managers of trading places forbidden to let sales / doubling goods resulting from infringement of copyright and / or related rights in a trade under its management are intended to be able to realize the values of justice, especially for the author / copyright holder and as an effort to secure the economic rights creator and / or copyright holder.Keywords: Business premises, Copyright Infringement, Justice Values2ABSTRAKLARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA DIBUAT UNTUK MEWUJUDKAN NILAI KEADILANSalah satu fungsi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan oleh sebab itu penulis tertarik untuk menguji benarkah ketentuan ini dibuat untuk mewujudkan keadilan bagi para pencipta/pemegang hak cipta.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis nilai keadilan dalam ketentuan larangan penyediaan tempat bagi penjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta.Penelitian ini masuk dalam ranah penelitiab normative. Data penelitian diperoleh dengan cara mempelajari bahan pustka, yang kemudian disistimatisasi dan selanjutnya dianalisis, hingga dihasilkan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan Pasal 10 UUHC No. 28 Tahun 2014 tentang larangan para pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan/penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dimaksudkan agar dapat mewujudkan nilai keadilan terutama bagi para pencipta/pemegang hak cipta dan sebagai upaya menjamin diperolehnya hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.Kata Kunci :Pengelola tempat, Pelanggaran Hak Cipta, Nilai Keadila
PENYELESAIAN PELUNASAN PINJAMAN ANGGOTA YANG BERSTATUS PDH/ PTDH/ DPO/ PENSIUN DINI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA PENINGKATAN PENGHASILAN KOPERASI (Studi Kasus Pada primer Koperasi Polda Kalbar)
No full textAbstract This thesis research is conducted to find about a loan agreement at Primkop of Polda Kalbar and also conducted to find about efforts of Primkop’s member settlement which has been declared dismissed, death or early retired. The method used in this research is analysis descriptive by looking at how Primkop Polda Kalbar regulate and implement the loan to their member. As for the results obtained from the research is that : 1) the loan agreement has been implemented as the terms and conditions applicable to all members of the Indonesian National Police (INP) and Civil Servants whose the membership rules are regulated in the law and government regulations; 2) A savings and loan unit is a business unit run by Primkop Polda Kalbar which is the largest contributor of Primkop income. So, the income of the Primkop will decrease if there is a lot of bad loans or unpaid loans due to dismissal (with respect or without), death and retired early ; 3) the Primkop has made several efforts to overcome the existence of bad loans include : a) apply the principle of 5C analisys to all loan application made to Primkop. 5c’s principles of analysis are character, capacity, capital, economic conditions and collateral of the prospective members/applicants; 4) the efforts that should be done by Primkop Polda Kalbar especially against members who has been dismissed (not with respect) is to give amnesty (as proposed in the RAT), if still possible to be seized collateral. Keywords : Loan agreement, Primkop, cooperation, 5C principles Abstrak Penelitian dalam tesis ini dilakukan untuk mengetahui perjanjian pinjaman pada Primkop Polda Kalbar dan juga dilakukan untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap pinjaman anggota Primkop yang telah dinyatakan diberhentikan (dengan hormat atau tidak), meninggal dunia atau pensiun dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan melihat bagaimana Primkop Polda Kalbar mengatur dan menerapkan pinjaman kepada anggotanya. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: 1) perjanjian pinjaman telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk semua anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yang peraturan keanggotaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah; 2) Unit simpan pinjam adalah unit usaha yang dikelola oleh Primkop Polda Kalbar yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan Primkop. Sehingga, pendapatan Primkop akan turun apabila terdapat banyak kredit macet atau pinjaman yang belum dibayar karena pemecatan (dengan hormat atau tidak), meninggal dunia dan pensiun dini; 3) Untuk mengatasi hal ini Primkop telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi adanya kredit macet antara lain: a) menerapkan prinsip analisis 5C terhadap semua permohonan pinjaman kepada Primkop. Prinsip analisis 5c memuat tentang karakter (character), kapasitas (capacity), modal (capital), kondisi ekonomi (condition of economic) dan jaminan (collateral) calon anggota / pemohon; 4) Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Primkop Polda Kalbar terutama terhadap anggota yang telah diberhentikan (tidak dengan hormat) adalah dengan mengoptimalkan penerapan analisis 5C, menambah ketentuan dalam kepesertaan yang ditanggung Asuransi Jiwa, mengintensifkan mediasi, melakukan penjadwalan kembali, mengubah persyaratan kredit, melakukan sita jaminan dan mempersyaratkan jaminan fidusia.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA ( Studi Pada Kelompok Gafatar)
No full textABSTRACTThis thesis discusses the Criminal Law Policy in Tackling the Crime of Defamation in Indonesia (Study on Gafatar Group). The approach method used in this research is sociological normatife approach. From the results of this thesis research, it can be concluded that the form of religious blasphemy done by Gafatar group at this time, Gafatar group is not obligated to pray five times, fasting Ramadan and pilgrimage and having different syahadat. The Gafatar group also disbelieves others who are not their group. Pillars of Islam for example there are five, they Gafatar Group claim Islam, but not praying, fasting, and not pilgrimage, Gafatar does not recognize the Prophet Muhammad as Prophet and Rasul and Sentences Syahadatain are taught are: Asyahadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyhadu Annal Massih Al-Mau'uud Rasulullah (I testify that There is no right in worship except Allah, and I testify that Al-Masiih is promised is the Messenger of Allah). As for Al-Masiih which is promised here means Ahmad Musadeq. Should the legal arrangement of the Crime of Penidaan Religion in Indonesian legislation Arrangement in the Criminal Code (KUHP) in Article 156a of the Indonesian Penal Code reads entirely: "Sentenced to imprisonment for a maximum of five years whoever intentionally in Publicly expressed a feeling or act that is essentially hostile, abusive or defamatory of a religion held in Indonesia with the intention that people do not embrace any religion, which is contained Belief in the One Supreme God and Article 1 of Law No. 1 / PNPS / 1965 explicitly mentions the prohibition of seeking general support and for the interpretation of a religion. The provisions of this article read more fully: "Every person is forbidden to intentionally publicly recite, advocate or endorse general support for interpretation of a major religious thing in Indonesia or conduct religious activities that resemble those religious activities, which interpretations and activities Deviates from the points of the teachings of that religion Recommendation: Fostering the Gafatar Group according to the true teachings of Islam because religious awareness is essential in carrying out the teachings of worship in religion Roles, including religious institutions authorized by the state, provide guidance as the basis of belief (religious) In the pluralistic society of Indonesia Socializing the legal arrangements against the Crime of Defamation in the legislation in Indonesia, for the public to know more. Keywords: Policy, Criminal Law, Defamation of Religion. ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia ( Studi Pada Kelompok Gafatar). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bentuk Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Kelompok Gafatar Pada Saat Ini, Kelompok Gafatar Tidak wajib shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan naik haji dan mempunyai syahadat yang berbeda. Kelompok Gafatar juga mengkafirkan orang lain yang bukan kelompok mereka. Rukun Islam misalnya ada lima, mereka Kelompok Gafatar mengaku Islam, tetapi tidak shalat, puasa, dan tidak naik haji, Gafatar tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dan Kalimat Syahadatain yang di ajarkan adalah: Asyahadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyhadu Annal Massih Al-Mau’uud Rasulullah (Aku bersaksi bahwa Tiada Illah yang hak di sembah kecuali Allah, dan Aku bersaksi bahwa Al-Masiih yang di janjikan adalah Rasulullah). Adapun Al-Masiih yang di janjikan di sini maksudnya adalah Ahmad Musadeq. Seharusnya pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa. Dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu. Rekomendasi : Membina Kelompok Gafatar sesuai ajaran Islam yang benar karena penyadaran beragama adalah penting dalam melaksanakan ajaran beribadah dalam beragama. Peranpemerintah termasuk lembaga agama yang diberi otoritas oleh negara, memberikan pembinaan sebagai dasar keyakinan (keberagamaan) dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Mensosialisasikan pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk masyrakat lebih mengetahui. Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Penistaan Agama.