Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas).
No full textABSTRACT This thesis discusses the diversion of narcotics crime against children (Case Study In Sambas District). From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Implementation of Diversity Against Children Perpetrators of Narcotics Crime Based on Law Number 11 Year 2012 About Child Criminal Justice System. In the review of the legal position of the diversion of drug abusers of children in the perspective of the development of law pidanamerupakan non-penal policy measures handling criminal child friendly, because handling is diverted from the path of the juvenile justice system. Diversion start from the assumption that the process of the treatment of children through the juvenile justice system is more likely negative than positive for the development of drug abusers anak.Berkaitan with penanganananak, main problems arising from the criminal justice process child or a criminal verdict is stigma attached to convicted drug abuse after Finished criminal justice process. The tendency to increase the abuse of narcotics by children, to encourage efforts to overcome and handling it specifically in the field of child criminal law.Diversion start from the assumption that the process of the treatment of children through the juvenile justice system is more likely negative than positive for the development of drug abusers anak.Berkaitan with penanganananak, main problems arising from the criminal justice process child or a criminal verdict is stigma attached to convicted drug abuse after Finished criminal justice process. The increasing tendency of drug abuse by children, encourages the effort of handling and handling it specifically in the field of child criminal law. Diversi with Restorative Justice approach in its development is a settlement of child crime cases that have been practiced by various countries, including in Indonesia as stipulated in Law no. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Child and Government Regulation no. 65 The year 2015. The concept of diversion set forth in the Indonesian Criminal Justice System is the obligation to undertake Diversity at every stage of the judicial process (Investigations, Prosecutions and Courts). The arrangement of diversion in the direction of narcotics perpetrators for the future of the implemented diversion concept In Indonesia is only a component of the improvement of the structure of the Criminal Justice System as an alternative to formal criminal justice, by placing Diversity efforts at every stage of the judicial process (Investigation, Prosecution and Courts). The concept of diversion is not much different from the divergence concept applied in Australia, Police Diversion. This is based on the consideration of the Police as the first gate to handle children in conflict with the law to determine whether a child will proceed to the judicial or other informal proceedings such as penal mediation. In relation to the handling of child abuse drug narcotics police as the discretionary authority holder should conduct Diversity through the program Medical rehabilitation and social rehabilitation without being faced with a criminal justice process. Keywords: Diversity, Crime, Narcotics, Children. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang diversi tindak pidana narkotika terhadap anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di tinjau dari kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidanamerupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.Berkaitan dengan penanganananak penyalahguna narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak. Diversi dengan pendekatan Restorative Justice dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).Pengaturan diversi terhadap arah pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang konsep diversi yang dimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Konsep diversi terhadap anak di masa yang akan datang bukan merupakan sebuah program alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi diversi yang benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana. Konsep diversi tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep diversi yang diterapkan di Australia yaitu Police Diversion. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya seperti mediasi penal.Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika polisi sebagai pemegang kewenangan diskresi seharusnya melakukan Diversi melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan dengan proses peradilan pidana. Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana, Narkotika, Anak
VONIS PENJARA OLEH HAKIM TERHADAP KASUS PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang vonis penjara oleh hakim terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dalam perspektif keadilan restoratif (studi kasus Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SGA). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis apakah Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG telah memberikan rasa keadilan bagi korban, terdakwa dan masyarakat dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak tersebut. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus (case approach) diperoleh kesimpulan, bahwa Putusan Hakim dalam perkara terdakwa atas nama Terdakwa SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN, yang didakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan keadilan bagi korban, masyarakat dan juga terdakwa, bahkan Putusan Hakim dalam perkara a quo tersebut mengabaikan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) karena tidak menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim tidak menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam Putusan Hakim terhadap terdakwa atas nama SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN, adalah: (a) korban masih di bawah umur dan tergolong anak-anak, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah; (b) aturan hukum tetap harus diperhatikan dan didahulukan serta tidak bisa disimpangi, kecuali ada pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang; dan (c) perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa, korban dan masyarakat (keluarga) hanyalah sebagai alasan yang meringankan saja untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim mengalami kendala atau hambatan berupa: (a) Adanya pertentangan hati nurani dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara a quo karena terdakwa masih kecil dan dalam usia sekolah; dan (b) Pada saat penjatuhan pidana, belum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Hakim mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, walaupun dalam kenyataannya tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Dengan kata lain, Hakim yang memutus perkara a quo lebih berpandangan kepada aturan-aturan belaka/aliran positivisme. Kata Kunci: Vonis Penjara, Hakim, Kasus Pelecehan Seksual, Anak, Keadilan Restoratif. ABSTRACT This thesis discusses prison sentences by judges against child sexual abuse cases in the perspective of restorative justice (case study Decision Number: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SGA). In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze whether Decision Number: 98 / Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG has provided a sense of justice for victims, defendants and the community and the factors that judge consideration in making decisions against Cases of sexual harassment committed by the child. Through literature study using sociological juridical method with case approach, it is concluded that Judge's decision in defendant's case on behalf of Defendant SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN, who was charged with Article 82 of Law Number 23 Year 2002 regarding Protection The child does not provide justice for the victim, the community and the defendant, even the Judge's decision in the a quo case ignores the best interest of the child for not applying the restorative justice approach. Factors to be considered The judge did not apply the approach of restorative justice in the Judge's Decision on the defendant on behalf of SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin Parijan, are: (a) victims are still under age and classified as children, so the defendant's actions are found guilty; (B) the rule of law must be kept in mind and precedence and can not be disregarded, unless there is an exception justified by law; And (c) the peace made between the Defendant, the victim and the community (the family) is merely a lightening reason to reduce the sentence imposed. In bringing down the verdict, the Panel of Judges encounters obstacles or obstacles in the form of: (a) The existence of conflict of conscience in giving legal consideration to a quo case because the defendant is still small and in school age; and (b) At the time of the criminal act, the enactment of Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child has resulted in the judge referring to Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection, although in reality it does not provide a sense of justice for the Defendant. In other words, the Judge who decides the a quo case is more concerned with the rules of positivism. Keywords: Jail Verdict, Judge, Sexual Abuse Case, Child, Restorative Justice
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pontianak)
No full textABSTRACT This thesis discusses the role of the Government in the fulfillment of the right of prisoners to obtain the appropriate health services based on the Government Regulation of Nmor 32 Year 1999 (Study on Prisons of Class IIa Pontianak) ". The method used in this research is the Sociological Juridical approach. The conclusion of this thesis is that the factors that cause the right of prisoners to obtain appropriate health services based on Government Regulation Number 32 Year 1999 in Prison Class IIa Pontianak has not materialized is the Right Factor of HealthSuper commonly known existence of two basic human rights, that is basic right Social and individual rights. From the existence of this basic social rights emerged the most prominent right namely the right to health care (the right to health care) which then gave rise to other rights that are individual in the form of right to medical service (the right to medical service). And Human Rights Factors Human rights are regarded as the basic rights owned by every human being who can not be inviolable by any party (anyone).Human Rights are granted by the State to every citizen. In the international world, involving countries in the world, a rule or instrument that regulates human rights is created. Obtained health care of Class II A Pontianak based on Government Regulation No. 32/1999 on Health Service Rights of Established Citizens. The efforts undertaken by the Government in fulfilling the right of prisoners to obtain adequate Health Services in Prisons Class IIa Pontianak is the health services provided to prisoners Class II A Pontianak Prison as usual in accordance with the health service programs that have been set in prisons. In order to smooth the implementation of health service program in Prisons Class II A Pontianak, it is necessary to provide: Manpower, Equipment, Health Service Room, Drug Medicine, Service Scope. Facilities and Infrastructure Special Services. In addition to public health services, Minimum Service (SPM) Health and Food Services for Prisoners at Penitentiary Class II A Pontianak, Fulfillment of the Right to Get Health Service and Food Worthy for Prisoners Class II A Pontianak, Fulfill Rights Health Services For Prisoners In Class II A Pontianak Correctional Institution, Fulfillment of the Right to Obtain Health Services for Prisoners of Pregnant Women in Women Prison Class IIA Pontianak. Recommendations to socialize Government Regulation Number 32 of 1999 on the Right to Health Service of Established Citizens. In the effort to fulfill health as a human right, the government has duty and authority to welfare its citizens including prisoners In Penitentiary Class II A Pontianak. One form of implementation is the government's obligation to provide adequate budget for health development and involving the wider community in health development. Key Words: The Role of Government, Providing, Health Services, Prisoners. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nmor 32 Tahun 1999 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pontianak)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaha pendekatan Yuridis Sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini ada bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pontianak belum terwujud ialah Faktor Hak Atas KesehatanSecara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu the right to health care (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (the right to medical service). Dan Faktor Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun (siapa pun). Hak Asasi Manusia diberikan oleh Negara kepada setiap warga negaranya. Dalam dunia internasional, yang melibatkan negara-negara di dunia, dibuat suatu aturan atau instrumen yang mengatur tentang HAM. Mendapatkan pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memenuhi hak narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pontianak ialah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, diperlukan tersedianya : Ketenagaan, Peralatan, Tempat/ruang pelayanan kesehatan, Obatobatan, Ruang lingkup pelayanan.Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan, Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Pontianak. Rekomendasi mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warga negaranya termasuk narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan dan melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan kesehatan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Memberikan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana
POLITIK KRIMINAL TERHADAP ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL IKAN ASING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
No full textAbstract The research in this thesis is conducted to find out how the criminal politics (non penal) to illegal fishing by foreign ships in the territorial of Indonesia, especially at West Kalimantan region and to know how non penal efforts in preventing the impact of the sinking of foreign ships which is doing Illegal Fishing. As for the method used in this research is normative empiric. Normatic method law imaged the law from the standpoint of its norm, while empirical law research method is also used because of this is the technical nature in operating the rule of law. From the research results can be concluded that 1. Criminal politics (non penal) committed against theft by foreign fishing vessels in the territorial waters of Indonesia, especially West Kalimantan is by way of blasting and sinking the ship. This is done after the case has obtained a decision in the Court, so that the evidence can be destroyed. However, the research data indicates that the act of sinking the foreign ship has not been able to provide deterrent effect or deternal effect on the crime of fish theft, marked by the number of crimes revealed and handled by Ditpolair Polda Kalbar; 2. In preventing the impact of the drowning Foreign fishing vessels that have the potential to disrupt the safety of shipping, no significant non-penal effort has been made in order to prevent the occurrence of drowning effects such as the removal of the ship's skeleton from the seabed and the clearing of the surface of the waters from the scattered debris of ships. Efforts made to minimize the impact of drowning is to determine the exact coordinate point and safe as the location of the sinking. Therefore it is recommended that: 1) 1. the government should make policies that prioritize the interests of the community without disrupting the safety of the voyage that is by not drowning the ship of foreign thief fish that is by granting to local fishermen. This is given that the condition of the ship is very good and has adequate fishing capability will be very useful for fishermen and 2. to the 115 Task Force, so if it is forced to do the sinking of foreign ships, so as not to use explosions that make the debris scattered around the harbor and endanger the safety of both fishing vessels and patrols. Keywords : illegal fishing, ship, drowning, safety, shipping 2 Abstrak Penelitian dalam tesis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana politik kriminal (non penal) terhadap illegal fishing oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia khususnya Kalimantan barat serta untuk mengetahui bagaimana upaya non penal dalam mencegah dampak dari penenggelaman kapal asing. Adapun metode yang digunakan adalah hukum normative yang bersifat mencitrakan hukum dari sudut pandang normanya saja, seangkan metode penelitian hukum empiris juga digunakan karena bersifat teknis dalam mengoperasikan peraturan hukum. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Politik kriminal (non penal) yang dilakukan terhadap pencurian oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia khususnya Kalimantan Barat adalah dengan cara melakukan peledakan dan penenggelaman kapal. Hal ini dilakukan setelah perkaranya telah mendapatkan putusan di Pengadilan, sehingga barang bukti dapat dimusnahkan. Akan tetapi, data hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penenggelaman kapal asing belum dapat memberikan efek jera maupun efek detern terhadap tindak pidana pencurian ikan, ditandai dengan jumlah tindak pidana yang terungkap dan ditangai oleh Ditpolair Polda Kalbar semakin banyak 2. Dalam mencegah dampak dari penenggelaman kapal ikan asing yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, belum ada upaya non penal yang signifikan dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dampak penenggelaman seperti pengangkatan kerangka kapal dari dasar laut maupun pembersihan permukaan perairan dari puing-puing kapal yang berserakan. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak penenggelaman adalah dengan menentukan titik koordinat yang tepat dan aman sebagai lokasi penengelaman. oleh karena itu diberikan rekomendasi bahwa : 1. pemerintah harus membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa mengganggu keselamatan pelayaran yaitu dengan tidak menenggelamkan kapal asing pencuri ikan yaitu dengan menghibahkan kepada nelayan lokal. Hal ini mengingat bahwa kondisi kapal yang sangat baik dan memiliki kemampuan menangkap ikan yang memadai akan sangat bermanfaat bagi nelayan dan 2. kepada satgas 115, agar apabila memang terpaksa akan melakukan penenggelaman kapal asing, agar tidak menggunakan peledakan yang membuat puing-puing berserakan di sekitar pelabuhan dan membahayakan keselamatan pelayaran kapal-kapal nelayan maupun patrol. Kata Kunci : pencurian ikan illegal, kapal asing, penenggelaman, keselamatan, pelayar
KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textAbstract This thesis discusses the Honor Council Election Authority (DKPP) Resolving Violations In local elections in 2015 by members of the Election Commission Kapuas Hulu. This study uses normative legal research methods, through the study of literature and sociological research methods .. From the results of this thesis can be concluded that Resolution Process By Law for Violations of the Code by a member of the Election Commission Kapuas Hulu. DKPP's duty and authority is the Decision. In accordance with the domain of DKPP authority, DKPP's Decision is in the form of sanction or rehabilitation. Determination of this Decision taken in a closed DKPP plenary meeting. DKPP plenary will decide when the examination in the trial have been considered sufficient examination of complaints, listen to the defense and the witnesses, and considering the evidence / written documents, and studied the evidence and the evidence is included. The principle of ethical judiciary developed is that all people are heard (audi et alteram partum). Sanctions that can be issued by DKPP are in the form of Written Reprimands, Dismissal and Fixed Termination or dismissal. Implementation Authority DKPP (Honor Council Election) in resolving violations of the election by the members of the Election Commission Kapuas Hulu based on Law Number 15 Year 2011 regarding the General Election Organizer Honorary Council Election (DKPP) decided KPU and Panwaslu Kapuas Hulu guilty. Both institutions are considered to violate the code of ethics in the implementation of Election of Regional Head Election (Pilkada) in Kapuas Hulu District 2015 ago. DKPP impose sanctions in the form of Warning Loud and Dropping sanctions in the form of warning to the KPU and Panwaslu Kapuas Hulu. "The decision has been stipulated by DKPP starting from the argument of Pengawan to the organizer of Pilkada in Kapuas Hulu. The complainant indicates that the Organizer is unprofessional in carrying out administrative and electoral order of Pilkada Keywords: Violation of Regional Head Election, Honorary Board of Election Organizer 2 Abstrak Tesis ini membahas tentang Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan dan metode penelitian sosiologis.. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Proses Penyelesaian Secara Hukum Atas Pelanggaran Kode Etik Oleh Salah Seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP adalah Putusan. Sesuai ranah kewenangan DKPP, Putusan DKPP berupa pengenaan sanksi atau rehabilitasi. Penetapan Putusan ini yang diambil dalam suatu rapat pleno DKPP yang bersifat tertutup. Pleno DKPP baru akan memutuskan ketika pemeriksaan dalam persidangan telah dianggap cukup melakukan pemeriksaan pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti/dokumen tertulis, dan mempelajari bukti dan alat-alat bukti yang disertakan. Prinsip dari peradilan etika yang dikembangkan ini adalah semua orang didengarkan (audi et alteram partum). Sanksi yang dapat diterbitkan DKPP adalah berupa Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Tetap alias pemecatan. Pelaksanaan Kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu oleh satu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan KPU dan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu bersalah. Kedua lembaga itu dianggap melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kapuas Hulu 2015 lalu. DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada pihak KPU dan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu. “Keputusan yang sudah ditetapkan oleh DKPP tersebut berawal dari dalil Pengadu kepada para penyelenggara Pilkada di Kapuas Hulu. Pengadu mengindikasikan bahwa Penyelenggara bekerja tidak profesional dalam menjalankan tertib administrasi dan logistik Pilkada Kata Kunci : Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemil
KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) SEBAGAI BUKTI HUKUM PENGUASAAN ATAS SEBIDANG TANAH (Studi Di Kota Pontianak)
No full textABSTRACT This thesis discusses the Legal Strength of Land Tenure Certificate (SKPT) as a Proof of Legal Mastery over a Plot of Land (Study In Pontianak City). From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Land Tenure (SPT) has the force of law as evidence of the mastery of a plot of land. a land certificate in Pontianak City, where people in the city of Pontianak much entrust the process of buying land to the head of the village chief. The village head is a key figure in urban governance and is an influential formal leader in community life. Service to the making of certificate of land ownership has been regulated in Mayor Pontianak Regulation No. 28 of 2016 on Amendment of Mayor Regulation No. 51 Year 2015 About Service Standard Of Sub District And Village In The Environment Of Pontianak Municipal Government. Land tenure (SPT) which is the base of rights that are widely used in various regions, in the country there are different terms but this is the same as the letter of letter or some people call it "SPT Kepala Desa / Kelurahan" and this is included in form of written proof instrument. Land Tenure Certificate (SPT) can be used as legal evidence in the process of making certificates. Land Tenure Certificate (SPT) can be used as legal evidence in the process of making certificates Ensuring legal certainty over the rights of community land and to improve the welfare of the community through land registration. Considering that there are still people who control the land but do not have proof of ownership of the land (base of rights) completely and even have no proof of ownership so constrained in the application of registration of land rights. The Land Certificate function is as a powerful evidence for its owner, meaning that as long as the physical data and juridical data contained therein can not be proved otherwise, it must be accepted as the correct data. Physical data as well as juridical data contained in the book of certificates should be taken from the land books and the measurements of the parcels concerned. The certificate as an authentic deed, has perfect proof power for the owner, where the judge must be bound by the data mentioned in the certificate as long as it can not be proven otherwise by the other party. Legal Responsibility of Head of Kelurahan and village head against information given in connection with the issuance of land tenure letter. The Authority of Kelurahan in Pontianak City Issue of Land Tenure Letter In line with the provisions of the 1945 Constitution Article 33 Paragraph (3) which is described in detail in Article 2 paragraph (2) of Law no. 5 of 1960 on Basic Regulations of Agrarian Principles, Village Governments or other so-called Village Heads in Pontianak and Urban Village in Pontianak as the element of the administrative administration of Kelurahan. Kelurahan is a legal community unity that has the boundaries of the territory authorized to organize and manage the interests of the local community. Keywords: Legal Strength, Certificate, Land Mastery. 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Kekuatan Hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (Studi Di Kota Pontianak). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Surat Penguasaan Tanah (SPT) mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti atas penguasaan sebidang tanah. surat keterangan pengusaan tanah di Kota Pontianak, yang mana masyarakat di kota Pontianak banyak mempercayakan proses jual beli tanah kepada kepala Lurah. Lurah merupakan seorang yang menjadi tokoh utama dalam tata pemerintahan kelurahan dan merupakan seorang pemimpin formal yang berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan. Pelayanan terhadap pembuatan surat keterangan penguasaan tanah telah diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Surat Penguasaan Tanah (SPT) yang mana merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di berbagai daerah, di pedesaan terdapat istilah yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan “SPT Kepala Desa/Kelurahan” dan hal ini termasuk dalam bentuk alat pembuktian tertulis. Surat Penguasaan Tanah (SPT) bisa dijadikan bukti hukum dalam proses pembuatan sertifikat. Surat Penguasaan Tanah (SPT) bisa dijadikan bukti hukum dalam proses pembuatan sertifikat Menjamin kepastian hukum atas hak tanah masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran tanah. Mengingat masih terdapat masyarakat yang menguasai tanah namun tidak memiliki buktibukti kepemilikan tanah (alas hak) secara lengkap dan bahkan sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan sehingga terkendala dalam permohonan pendaftaran hak atas tanahnya. Fungsi Sertipikat Tanah yaitu sebagai alat bukti yang kuat bagi pemiliknya, artinya bahwa selama data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya tidak dapat dibuktikan sebaliknya, harus diterima sebagai data yang benar. Data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus diambil dari buku tanah dan surat ukur tentang bidang tanah yang bersangkutan. Sertifikat sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya, dimana hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Tanggung Jawab Hukum Kepala Kelurahan dan kepala desa terhadap keterangan yang diberikan dalam kaitannya dengan penerbitan surat penguasaan tanah. Adapun Kewenangan Kelurahan di Kota Pontianak Menerbitkan surat penguasaan tanah Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang secara terperinci di jelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kelurahan di Kota Pontianak dan perangkat Kelurahan di Kota Pontianak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan. Kelurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Surat Keterangan, Penguasaan Tanah
HAMBATAN HUKUM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ALIRAN NARKOTIKA SEBELUM PROSES PELELANGAN (P-21) DITINJAU DARI STUDI EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA DI KALIMANTAN BARAT
No full textABSTRAK TPPU berasal dari kejahatan asal dan pencucian uangnya sebagai kejahatan lanjutan. Perampasan aset dari kejahatan lanjutan ini agar dirampas menjadi milik negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hambatan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya menanggulangi sulitnya pada perampasan aset Tindak Pidana Pencucian Uang dari aliran Narkotika sebelum proses pelelangan (P-21) ditinjau dari studi efektivitas hukum pidana. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis atau Empiris. Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disajikan secara Dekriptif Yuridis (Kualitatif). Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat hambatan hukum dalam Perampasan Aset TPPU Narkotika. Faktor-faktornya adalah faktor hukumnya sendiri belum menyandingkan UU Narkotika dengan UU TPPU, Dakwaan belum bersifat Dakwaan Kumulatif, belum mengimplementasikan KUHAP Pasal 39 ayat (1), UU TPPU belum sebagai syarat mutlak, UU Narkotika belum ada pasal bahwa produsen dan pengedar asetnya dapat langsung disita padahal UU tersebut telah mengklasifikasikannya. Masa waktu penyidikan TPPU singkat. faktor penegak hukumnya adalah penyidik telah dilatih Spesialisasi Fungsi Reserse Kriminal belum mampu melaksanakan skill dilapangan, faktor sarana dan fasilitas bahwa setiap melakukan penyidikan terputus dikarenakan anggaran sangat terbatas, faktor masyarakat belum berani untuk memberikan informasi, dan faktor kebudayaan bahwa secara struktur menciptakan kelembagaan berfungsi dalam negara dengan mendukung bekerja sistemnya, substansinya sebagai output pada sistem peraturan dan kebudayaannya memasukkan nilai-nilai serta sikap budaya. Diharapkan adanya pengaturan yang tegas dalam didalam UU TPPU dan UU Narkotika bahwa apabila ada aset kekayaan hasil kejahatan TPPU Narkotika dapat langsung dirampas menjadi milik negara, integritas aparat penegak hukum dan anggaran yang memadai dan terbentuknya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kata Kunci : Hambatan Hukum, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika 2 ABSTRACT TPPU comes from the crime of origin and money laundering. Assignment of assets from this to be deprived of state property. The problems in this research are what are the obstacles, the factors that influence and the effort to overcome the difficulty in asset deprivation Crime Money Laundering from Narcotics flow before the auction process (P - 21) in terms of study. The current approach is Juridical Sociological or Empirical. The data used are Primary and Secondary data. Data that has been consulted roughly Descriptive Juridical (Qualitative). The data has been collected and then presented in Juridical Decriptive (Qualitative). Further conclusions are drawn to answer the issues discussed. Based on the results of research that There is Legal Barriers In Deprivation of TPPU Narcotics Assets. The Factors are the Factor of the Law itself has not juxtaposed the Narcotics Law with the Law on TPPU, the indictment is not yet Cumulative indictment, has not implemented the Criminal Procedure Article 39 paragraph (1), the TPPU Law is not yet an absolute requirement, Not implemented the Code of Criminal Procedure Article 39 paragraph (1), yet AML Law as an essential condition, the Narcotics Act has been classified them. The time period of TPPU investigation is short. Factors Enforcement law is the investigators have been trained Specialization Function of Criminal Investigation has been committed to carry out its skill in the field, Factor Facilities and amenities that every investigative disconnected due to a limited budget, the factors People do not dare to provide information , And the factors of culture that support institutional function in the country by supporting the work system, substance as output in the regulatory system and enter their cultural values and cultural attitudes. It is expected that arrangements are firmly in within the AML Law and the Law on Narcotics that if there is money laundering proceeds of crime property assets can be directly sealed narcotics belonged to the state, Law Enforcement Integrity and an adequate budget and the creation of an asset deprivation bill. Keywords : Law Enforcement, Asset Deprivation, Money Laundering , Narcotics
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA MASYARAKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN TANPA IZIN DI BANDAR UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 (Studi di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, faktor-faktor yang menyebabkan belum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat aviation security bandar udara dalam proses penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pada dasarnya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya selama ini tidak pernah dilakukan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah adanya sikap toleransi dari aparat Aviation Security dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya karena mengingat warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah penduduk setempat. Selain itu, warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya hanya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat aviation security bandar udara dalam proses penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah melakukan upaya persuasif dalam bentuk penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat tidak melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, memberikan sanksi teguran dan pengusiran kepada warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, apabila warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya masih tidak mengindahkan larangan tersebut, maka baru diambil tindakan yang tegas terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin, Bandar Udara. 2 ABSTRACT This thesis discusses the enforcement of criminal law against citizens who conduct unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport based on Law Number 1 Year 2009 on Aviation. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the criminal law enforcement against citizens who perform activities without permission at Supadio International Airport Kubu Raya, the factors that cause not yet done criminal law enforcement against citizens who perform activities without permission in Bandar Supadio Kubu Raya International Airport, and countermeasures carried out by the airport aviation security apparatus in the process of law enforcement against citizens conducting unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that basically criminal law enforcement against citizens who conduct unlicensed activities at Supadio Kubu Raya International Airport has not been done. As for the factors that have not done the criminal law enforcement on the citizens who conduct unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport is the attitude of tolerance of the Aviation Security apparatus of the Supadio Kubu Raya International Authority for remembering the citizens who conduct activities without Permits at Supadio Kubu Raya International Airport are locals. In addition, citizens who conduct unlicensed activities at Supadio Kubu Raya International Airport are only livelihoods as farmers and ranchers. Efforts to overcome by the airport aviation security apparatus in the process of law enforcement against citizens who conduct activities without permission at Supadio International Airport Kubu Raya is to make persuasive efforts in the form of information and legal counseling so that citizens do not conduct activities without permits around Bandar Supadio Kubu Raya International Airport, sanctioned reprimands and expulsions to citizens conducting unlicensed activities around Supadio Kubu Raya International Airport, if the community members conducting unlicensed activities around Supadio Kubu Raya International Airport still disregarded the ban, A strict action was taken against the people who undertook unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport. Keywords: Criminal Law Enforcement, Citizens Conducting Unlicensed Activities, Airports
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK AGUNAN YANG MENGGUNAKAN SURAT KUASA MENJUAL APABILA PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA
No full textABSTRAKPenggunaan surat kuasa menjual sebagai pengikatan atas objek agunan kredit hendaknya mempunyai perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur walaupun pengikatan agunan tersebut bukan melalui lembaga jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pemberi kuasa meninggal dunia dengan kondisi kredit mengalami cidera janji surat kuasa menjual semestinya bisa digunakan kreditur untuk menjual objek agunan atas kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut untuk mendapatkan pemenuhan atas pelunasan kredit debitur.Pengaturan mengenai surat kuasa menjual terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai (1)Kekuatan hukum dari surat kuasa menjual apabila pemberi kuasa meninggal dunia. (2) Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek agunan yang pemberi kuasanya meninggal dunia apabila debitur cidera janji. (3) Upaya hukum yang dilakukan kreditur untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur apabila pemberi kuasa terhadap objek agunan meninggal dunia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif yakni bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang diperoleh selama melakukan penelitian.Dari penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa menjual tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara kreditur dan debitur walaupun pemberi kuasa meninggal dunia, karena terjadinya pemberian surat kuasa menjual didasarkan adanya unsur perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan perjanjian assecoir dari perjanjian kredit. Perlindungan Hukum bagi kreditur atas penggunaan surat kuasa menjual yang pemberi kuasanya meninggal dunia apabila debitur cidera janji adalah bank sebagai kreditur dapat menjual objek agunan kredit setelah adanya penyerahan suka rela oleh pihak ahli waris, namun apabila terjadi bantahan surat kuasa menjual baik secara bawah tangan ataupun dalam bentuk akta notaril dapat menjadi alat pembuktian telah terjadinya cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Upaya hukum yang dilakukan kreditur untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur apabila pemberi kuasa terhadap objek agunan meninggal dunia adalah dengan melakukan upaya penyelesaian dengan mengeksekusi objek agunan kredit agar dapat segera mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat cidera janji yang dilakukan debitur. Hal ini dilakukan apabila upaya penyelamatan tidak dapat terlaksana. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kreditur, Objek Agunan, Surat Kuasa Menjual, Pemberi Kuasa ABSTRAKThe use of power of attorney selling as a binding on the object of credit collateral shall have legal protection for the creditor and debtor even though the binding of the collateral is not through the guarantee institution in accordance with the applicable provisions. Event that the power of attorney dies with a credit condition suffered an injunction, the pledge of the power of attorney to sell should be used by the creditor to sell the collateral object on his own powers and to take out his receivable from the proceeds to obtain the fulfillment of the debtor's repayment.The regulation on power of attorney selling is contained in the Civil Code, Law No.10 of 1998 concerning amendment to Act No.7 of 1992 concerning Banking, and Law no. 4 of 1996 on the Deposit Rights. This study aims to know and explain about (1) The legal power of the power of attorney sell when the authorizer dies. (2) The form of legal protection for the creditor against the object of the collateral whose attorney is dying if the debtor breaches the pledge. (3) The legal effort by a creditor to obtain the fulfillment of his / her right to repay the debtor's debt if the authorizer of the collateral object dies.This study uses normative research methods by analyzing the legal materials as well as legislation that has relevance to the problem in this research comprehensively namely primary legal material, secondary law material, and tertiary legal material obtained during the research.From the research indicates that the power of attorney sell still has a binding legal force between the creditor and debtor even though the authorizer dies, because the giving of power of attorney sell based on the element of agreement which has been agreed by both parties and is assecoir agreement from credit agreement. Legal Protection for the creditor on the use of power of attorney selling the attorney dying if the debtor breaches the pledge as a creditor can sell the object of credit collateral after the voluntary surrender by the heirs, but if there is a refutation of the power of attorney sell either under the hand or in The form of notarial deed may be a means of proving that there has been a breach of promise / wanprestasi done by the debtor. The legal effort by the creditor to obtain the fulfillment of his / her right to repay the debtor's debt if the authorizer of the collateral object dies is to make settlement effort by executing the object of credit collateral in order to immediately reduce the loss caused by the debtor's injury. This is done if the rescue effort can not be done.Keywords: Legal Protection, Creditor, Collateral Object, Power of Attorney Sell, Authorize
TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di PLTU Jungkat Kabupaten Mempawah)
No full textABSTRACT This Thesis This thesis that the effectiveness of health services to prisoners based on Government Regulation No. 58 of 1999 on Terms of Procedures for the Implementation of Authority and Responsibility of Prisoners 'Care in the Framework of Fulfillment of Prisoners' Rights In Prison Class IIA Pontianak. The approach method used in this research is the sociological juridical approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that the effectiveness of fulfilling the right of prisoners to get the proper health service in Prison Class IIA Pontianak has not run well. Various obstacles faced by the prisons, these constraints include over capacity, HIV / AID that occurred in Class I Correctional Institution Pontianak, still lack of officers in Prison Class IIA Pontianak and also the prison is still constrained budget problem limited. The impact of various obstacles faced by the prison is the care by health workers to the prisoners who are suffering from the disease has not done well and health facilities or medical equipment and medicines in the clinic is not sufficient to support the health of the prisoners in Penitentiary Class IIA Pontianak. The Prison Class IIA Pontianak provides services and care, which are related to health and food services for prisoners. The Penitentiary Efforts provide services and care to HIV / AIDS prisoners. Recommendation: it is better that Classification Prison Service of IIA Pontianak is filled in accordance with the amount of cell capacity of 1 room 8 people so that the process of guidance and health for the prisoners runs more effectively and well. Parties Prisons Class IIA Pontianak also need to consider the effort of expansion of land / area in Prison Class IIA Pontianak related over capacity that is happening. Adding the number of specialists to specialists such as doctors, nurses and psychologists to maximize the healthcare process and also add some experts in the processing of food such as chefs and nutritionists so that the food given to the inmates meets the standards. Planning a budget to complement facilities that can support the needs of prisoners such as making improvements to the storage of food by providing a clean special room accompanied by a temperature control so that existing foodstuffs are not easily damaged. Parties Prisons Class IIA Pontianak also need to consider to develop existing health facilities such as providing ward for the prisoners and complete the type of drugs provided. Keywords: Effectiveness, Health Service, Prisoners. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tinjauan yuridis tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Studi Kasus Di PLTU Jungkat Kabupaten Mempawah). Hasil kesimpulan dari tesis Ini bahwa Dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam penerbitan Lokasi melalui SK Bupati terkait masalah pembangunan atau keberadaan PLTU jungkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dihubungkan dengan UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupPembangunan PLTU Jungkat merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Kabupaten Mempawah, khususnya dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani ataupun kebanyakan sebagai nelayan. Oleh karena itu masingmasing individu akan mempunyai persepsi yang berbeda. Pada awalnya ada yang biasa-biasa saja, tidak ada perasaan bangga atau kecewa karena dampaknya akan merugikan, hal ini karena belum begitu banyak atau bahkan tidak mengetahui sama sekali akan dampak atau pengaruh berdirinya pembangunan PLTU. Dampak yang ditimbulkan atas pembangunan serta keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Mempawah berdampak Radiasi yang ditimbulkan oleh SUTT (Saluran Listrik Tegangan Tinggi) sangat berbahaya bagi kesehatan, pencemaran udara, serta merusak ekosistem Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah sebagai kota berkembang yang mempunyai berbagai aktivitas seperti perdagangan, industri dan jasa dengan klasifikasi besar, sedang dan kecil yang masing-masing mempunyai karakteristik dan menghasilkan limbah dari kegiatan dan /atau usaha yang dilaksanakan. Memperhatikan hal tersebut maka kegitan dan /atau usaha dapat mengeluarkan dalam jumlah dan jenis yang berbeda dan berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Rekomendasi dari kesimpulan di atas adalah Proyek pembangunan PLTU Kabupaten Mempawah ialah layak untuk dijalankan dari aspek keuangan. Namun perlu juga diperhatikan resiko proyek untuk menghindari terjadinya HPV bernilai negatif antara lain biaya investasi, TDL, aux dan Losses biaya tetap, dan biaya variabel. Dalam hal pendanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, pemerintah Indonesia haruslah dengan baik supaya hasil pembangunan PLTU hasilnya baik. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Analisis ,Mengenai, Dampak Lingkungan