Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textABSTRAKPenelitian dalam bentuk tesis ini mengkaji efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Barat dengan focus pada dua permasalahan, yaitu: Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diProvinsi Kalimantan Barat? Apakah factor penghambat efektivitas pelaksanaan pemungutan PKB di Provinsi Kalimantan Barat? Penelitian dilakukan dengan bentuk penelitian hukum non-doktrinal dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan(field research), sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) ataus tudidokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian di dapatkan beberapa temuan yaitu : bahwa pemungutan PKB di Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya efektif karena masih belum mencapai target yang ditetapkan; hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan PKB berupa hambatan teknis, keterbatasan sarana dan infrastuktur serta banyaknya obyek pajak yang tidak membayar PKB. Untuk itu ditempuh langkah-langkah berupa: peningkatan pelayanan, peningkatan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta melakukan penghapusan denda bagi kendaraan bermotor yang terlambat melakukan pembayaran PKB untuk lebih meningkatkan PAD yang bersumber dari pembayaran PKB.Kata kunci: Efektivitas, PajakKendaraanBermotor.AbstractResearch in the form of this thesis examines the effectiveness of the implementation of the collection of motor vehicle tax (PKB) in the province of West Kalimantan, with a focus on two issues, namely: What is the effectiveness of the implementation of the collection of motor vehicle tax (PKB) in West Kalimantan Province? What are the factors inhibiting the effectiveness of the implementation of the PKB collection in West Kalimantan Province? Research carried out by the form of non-doctrinal legal research and using juridical empirical approach. The data used in this study are primary data and secondary data. The primary data obtained through field research (field research), while secondary data obtained through library research (library research) or documentation. The data were then analyzed methods kualitatif.Dari analysis results, the findings are: that the collection of PKB in West Kalimantan Province has not been fully effective because it has yet to reach the target set; obstacles encountered in the implementation of the Agreement in the form of technical barriers to voting, limited facilities and infrastructure as well as the number of objects that do not pay taxes PKB. For the measures taken include: improving services, increased cooperation with the departments / agencies and conduct the removal of fines for motorists who fails to pay the PKB to further increase revenue derived from payments PKB.Keyword : Effectiveness, Motor Vehicle Tax
OPTIMIZATION OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF CITY OF SINGKAWANG NUMBER 3 YEAR 2011 ABOUT RETRIBUTI GENERAL SERVICES IN ORDER TO IMPROVE LOCALLY-GENERATED REVENUE
No full textABSTRACTThis thesis discusses the optimization of the implementation of the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 Concerning Public service levies in order to increase revenue. The method used in this research is a sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that implementation of the Regional Regulation No. 3 of 2011, especially regarding the Service Fees for market, the government set targets to be achieved or realized annually. In the Year 2012 revenue target of approximately Markets Service Fees meet government expectations Singkawang, this is due to the management levy less orderly market. To overcome this, local governments need to implement the following measures, identify and re-registration of the mandatory levy in order to get accurate data and more easily implement pemunggutan market retribution. In addition to these prevention efforts. It also occurs in Health Service Retribution either be collected based on the Regulation of City of Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies contributed enormously in revenue structure of Public service levies for the Local Revenue Singkawang. However, the amount of revenue from levies Health Service is also coupled with the magnitude of budgeting in the budget to provide health services to people in Singkawang. arriers caused not optimal implementation of the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies is lack of socialization of the Regulation to the officers and the community resulted in the implementation of public services at less than the maximum, infrastructure or physical facilities inadequate and human Resources are not fully support becomes less maximal optimalisai implementation Singkawang Regional Regulation No. 3 of 2011 on Public service levies. What efforts should be done by the Government Singkawang in order to implement the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies in order to increase revenue is by increasing the dissemination to the public about the content of regulation, to revise the content of the regulations by adding legal sanctions pemugutan firmly in the public service levies and provide training / education and training to the officers of the local regulation ..OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSIJASA UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKANPENDAPATAN ASLI DAERAHABSTRAKTesis ini membahas optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 khususnya menyangkut Retribusi Pelayanan Pasar, pemerintah menetapkan target yang harus dicapai atau direalisasikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2012 target penerimaan dari Retribusi Pelayanan Pasar kurang memenuhi harapan pemerintah kota Singkawang, hal ini disebabkan manajemen retribusi pasar yang kurang tertib. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah perlu melaksanakan upaya-upaya berikut, melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga didapat data yang akurat dan lebih mudah melaksanakan pemunggutan retribusi pasar. Selain upaya-upaya penanggulangan tersebut. Hal ini juga terjadi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan baik yang dipunggut dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi yang sangat besar dalam struktur penerimaan dari Retribusi Jasa Umum bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang. Namun demikian, besarnya penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan ini juga dibarengi dengan besarnya penganggaran dalam APBD untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Singkawang. Hambatan-hambatan yang menyebabkan belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum adalah kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat mengakibatkan implementasi pelayanan jasa umum di kurang maksimal, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik yang belum memadai dan Sumber Daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung menjadi kurang maksimalnya optimalisai implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang isi perda, merivisi isi perda dengan menambahkan sanksi hukum yang tegas dalam pemugutan retribusi jasa umum dan memberikan pelatihan/diklat kepada petugas pelaksana peraturan daerah tersebut.Kata Kunci: Optimalisasi, Retribusi Jasa Umum, Meningkatkan, Pendapatan,Asli Daera
PERFORMANCE MEASUREMENT IN THE HELPFUL ASPECT BETWEEN LOCAL GOVERNMENT POLICIESBY GOVERNMENT POLICIES (Performance Evaluation Study of Local Government Implementation (EKPPD) Pontianak Year 2014)
No full textABSTRACT This thesis discusses about the performance measurement on alignment aspect between local government policy and government policy (Study of Performance Evaluation of Local Government Implementation (EKPPD) Pontianak Year 2014). From the result of this thesis research, it is concluded that Performance Measurement On Aspect of Alignment Between Local Government Policy With Government Policy Related to Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Pontianak City Year 2014. Bureaucracy in Pontianak City area is essentially to change the governance of development towards good governance (good govenance). Good governance is characterized by, among other things, high levels of performance, public accountability, transparency, efficiency, effectiveness, cleansing of corruption, collusion and nepotism. To support good governance, a good performance measurement system is needed. This performance measurement system will integrate the process of improving performance through the planning startup phase until its performance evaluation. A good performance measurement system will be beneficial for a variety of things that can be used to apply reward and punishment systems, evaluate the efficiency, effectiveness and economics of programs and activities, improve performance, and others. Factors affecting alignment performance between local government policies With the government policy related to the Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Pontianak Year 2014 is the existence of several factors that influence the performance of the local government of Pontianak City, including about the characteristics of Pontianak local government that includes organizational culture, organizational structure, and external environment.In addition, from the results of the study found that the size (size) of Pontianak, leverage, and intergovernmentaltr ansfer have significant effect on the performance of the local government of Pontianak City, but the legislative or DPRD size has no significant effect on the performance of the Pontianak Municipal Government. The size of Pontianak Municipal Government as measured by natural logs (ln) of Pontianak local government assets, the level of regional wealth as measured by PAD, the level of dependence of local government on central government, regional expenditure, and BPK audit findings have a significant effect on the performance scores of Pontianak Municipality. Efforts that should be done by the city government pontianak in an effort to improve performance in relation to the Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Pontianak Year 2014 is Pontianak Government Institution Performance Pontianak get predicate B in the assessment of Performance Accountability Accountability Government Agencies (LAKIP) .Pontianak City is the only city of all districts / cities in West Kalimantan who received the title B in the assessment of LAKIP with the achievement of B in the assessment of this LAKIP, an increase from the previous. Keywords: Performance Measurement, Policy, Local Government, Government Polic ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pengukuran kinerja pada aspek keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah (Studi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Pontianak Tahun 2014).. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Pengukuran Kinerja Pada Aspek Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Pontianak Tahun 2014. Birokrasi di daerah Kota Pontianak intinya adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (good govenance). Kepemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Untuk mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap mulai perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan sistem reward and punishment, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan kinerja, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah terkait dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Pontianak Tahun 2014 ialah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kota Pontianak, di antaranya tentang karakteristik pemda Kota Pontianak yang meliputi budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan eksternal. Selain itu dari hasil penelitian menemukan bahwa ukuran (size) pemerintah daerah Kota Pontianak, leverage, dan intergovernmentaltr ansfer berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Pontianak, tetapi ukuran legislatif atau DPRD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemda Kota Pontianak. ukuran pemda Kota Pontianak yang diukur dengan log natural (ln) asset pemda Kota Pontianak, tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan PAD, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, belanja daerah, dan temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemda Kota Pontianak. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kota pontianak dalam dalam upaya peningkatan kinerja dalam kaitannya dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Pontianak Tahun 2014 ialah Kinerja Instansi Pemerintahan Pontianak Kota Pontianak mendapat predikat B dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang menerima predikat B dalam penilaian LAKIP tersebut dengan diraihnya predikat B dalam penilaian LAKIP ini, ada peningkatan dari sebelumny
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PONTIANAK SEBAGAI KOTA PEDULI HAM
No full textABSTRAK Tesis ini menitik beratkan pada Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Kota Pontianak Sebagai Kota Peduli HAM. Dari penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di peroleh kesimpulan. 1. Faktor penghambat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan oleh Pemerintah Kota Pontianak Sebagai Kota Peduli HAM yaitu kualitas peraturan perundang undangan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, penegakan hukum yang kurang atau tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat, kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya penguasaan hukum dari sebagian aparat penegak hukum. 2. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkana peran pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan yaitu memperkuat sistem perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, melalui: penguatan sistem perundangundangan terkait dengan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 2 ABSTRACT This analysis focuses on the Protection of Women's Rights And Children In Pontianak City As A City Concerned Human Rights. From the research authors use normative juridical research methods, in obtaining conclusions. 1. Inhibiting factors provide protection and fulfillment of the rights of children and women related to the fulfillment of women's rights by Pontianak City Government as City of Human Rights that is the quality of legislation that has not been in accordance with the expectations of the community, law enforcement is less or not wise because it is contradictory With the aspirations of society, legal awareness is still low as a result of low quality of human resources, low legal control of some law enforcement officers. 2. Efforts should be made to improve the role of Pontianak Municipality in providing protection and fulfillment of the rights of children and women by strengthening the protection system of women from various acts of violence, including the crime of trafficking in persons (TPPO). Increase the institutional capacity of women's protection from various acts of violence, through: strengthening of legislation systems related to the protection of children and women from various acts of violence, capacity building of human resource
Diskriminasi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi MTQ XXII Tahun 2008 (Studi Kasus di Kota Singkawang) Discrimination Criminal Liability In Case of Corruption MTQ XXII Year 2008 (Case Study in Singkawang)
No full textABSTRAK Penelitian ini membahas masalah Diskriminasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Korupsi MTQ XXII Tahun 2008 (Studi Kasus di Singkawang) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor: 44 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2014 / PN.PTK. Dalam kasus ini Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta dan terjadi diskriminasi menetapkan terdakwa hanya satu orang sedangkan perbuatan yang didakwakan itu melibatkan beberapa orang. Menurut teori pertanggungjawaban pidana dan penyertaan dalam tindak pidana, hubungan hukum antara mereka harus dicari untuk menentukan pelaku-pelaku yang dapat dikenakan hukuman. Selain itu, pertimbangan hakim lebih memihak jaksa penuntut umum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan serta pembelaan terdakwa. Berdasarkan hasil analisis putusan perkara Korupsi MTQ XXII tahun 2008 diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi terdakwa dalam kasus ini tidak hanya Dra.Hj.Lies Indari tetapi ada orang lain dan telah ada diskriminasi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan tidak menyelidiki lebih lanjut pembelaan terdakwa sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana.Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana.ABSTRACTThis study addresses the issue of Discrimination Criminal Liability In Case of Corruption MTQ XXII Year 2008 (Case Study in Singkawang) Corruption Court ruling in Pontianak District Court Case Number: 44 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2014 / PN.PTK. Prosecution indictment is not based on facts and discrimination assign only one person while the defendants indicted act that involves several people. According to the theory of criminal responsibility and participation in a criminal act, the legal relationship between them should be sought to determine the perpetrators to be punished. In addition, more favorable consideration of the judgeand the public prosecutor did not consider the facts in the trial and the defense of the accused.Based on the analysis of Corruption case verdict MTQ XXII in 2008 we concluded that should the accused in this case not only Dra.Hj.Lies Indari but there are others and there has been discrimination in the indictment Public Prosecutor. The judge did not consider the facts at the hearing and did not investigate further the defense of the accused before determining criminal liability.Keywords: Corruption, Criminal Liability
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (Studi Kasus Di Polresta Kota Pontianak)
No full textABSTRACT This thesis discusses the Implementation of Rental Policy of State Property Based on Government Regulation of Republic of Indonesia Number 27 Year 2014 About Management of State / Regional Property (Case Study In Police of Pontianak City). Approach method used normative law research method, from the research result there is conclusion that Implementation of Policy Implementation of State Property In Pontianak City Police, Implementation Implementation of policy of rent of state property in Polresta Pontianak City indicate that implementation of main principles of good governance in implementation of rent Owned goods in the Police of Pontianak City that is transparency and participation has not been implemented properly, but the principle of accountability has been implemented properly. Polresta Pontianak has implemented asset management and good administration system in accordance with its authority as the power of the goods user. Human resources in the Police of Pontianak City who have the skills to administer the administration of state-owned goods are still limited, coupled with the absence of funds to announce the leaseable state-owned property and its rent value resulted in less optimal implementation of the lease of state property. Inefficient bureaucratic structure that is not yet the existence of the delegation of authority in the process of leasing of state property from West Kalimantan Police to Police of Pontianak City resulted in the execution of rent of state property ineffective and efficient. Constraints Faced By Polresta Pontianak City In Implement Policy Rental of State Property Based on Government Regulation Number 27 Year 2014 About Management of State / Region Property that is Competence in managing state property have an effect on to quality of financial report of central government. Experience in managing state property has an effect on to quality of financial report of central government. Ethics, competence, and experience in managing state property jointly affect the quality of central government financial statements. Keywords: Lease State Property, Management 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Studi Kasus Di Polresta Kota Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan metode penelitian hukum normatif, dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Di Polresta Kota Pontianak, Pelaksanaan Implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Polresta Kota Pontianak menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip utama good governance dalam implementasi sewa barang milik negara di Polresta Kota Pontianak yaitu transparansi dan partisipasi belum dilaksanakan dengan baik, namun prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik. Polresta Kota Pontianak telah melaksanakan manajemen aset dan sistem administrasi yang baik sesuai dengan kewenangannya sebagai kuasa pengguna barang. Sumber daya manusia di Polresta Kota Pontianak yang memiliki keterampilan untuk melaksanakan administrasi barang milik negara masih terbatas, ditambah lagi dengan tidak adanya dana untuk mengumumkan barang milik negara yang bisa disewakan beserta nilai sewanya berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan sewa barang milik negara. Struktur birokrasi yang tidak efisien yaitu belum adanya pelimpahan wewenang dalam proses sewa barang milik negara dari Polda Kalimantan Barat kepada Polresta Kota Pontianak mengakibatkan pelaksanaan sewa barang milik negara tidak efektif dan efisien. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Kota Pontianak Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu Kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Kata Kunci : Sewa Barang Milik Negara, Pengelolaa
KAJIAN ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN JAMINAN PENAWARAN PADA PELELANGAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (Studi Pada Pelelangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat)”
No full textABSTRACTThis thesis discusses Legal Aspect Review on the Enforcement of Bid Security at Auction of Construction Implementation Service (Study On The Auction of Implementation Working Unit of Region I National Road of West Kalimantan Province). The approach method used in this research is sociological normatife approach. Enforcement of Bid Security Requirements at Auction of Construction Implementation Services In Perpres No. 4 of 2015 In Delete. The implementation of E-Tendering shall be carried out under the following conditions: No Bid Security shall be required, no qualification shall be required, if the bid is less than 3 (three) participants, the selection of the provider shall be followed by technical negotiation and price / cost, no counter appeal is required Selection of Consultant, shortlist of 3 (three) to 5 (five) Consultants, Simple Selection is done by post-qualification method. Presidential Institution In Making Presidential Regulation Number 4 Year 2015 Concerning Fourth Amendment Of Presidential Regulation Number 54 Year 2010 About Procurement of Government Goods / Services Contrary With Norms Of Law Which Is Above That Is A Construction Service Law Number 18 Year 1999 Which To Cover And Become One Of The Source Of Law . The Presidential Regulation in the enactment of Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning the fourth amendment of Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services shall begin to imply the necessity of procurement managers, both committing officers and procurement committee and procurement officials, to be eligible from eligible personnel , Both integrity, managerial and competence. The requirements specified in the Presidential Regulation in the enactment of Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning the fourth amendment of Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services illustrates that the parties involved in it have different focus on the requirements of competence. Competence ranging from aspects of leadership, technical and managerial. The Presidential Regulation shall be a Legislation stipulated by the President to enforce higher orders of the Law and in the exercise of governmental power. Policy of the Ministry of Public Works and Public Housing In Carrying Out Auction of Construction Service Implementation Related to Presidential Decree Number 4 of 2015. Presidential Regulation No. 4 of 2015 on Fourth Amendment Perpres No. 54 of 2010 on Article 23 paragraph (2) which is: K / L / D / I provide support costs for the implementation of Procurement of Goods / Services financed from the APBN / APBD, which includes the honorarium of the Procurement organization personnel including the technical team, the support team and project staff, the cost of announcing Procurement of Goods / Services including the cost of re-announcement, the cost of duplicating the Document Procurement of Goods / Services and other necessary costs. Recommendation: The government needs to socialize Presidential Decree number 80 year 2003 and then regulated in more detail at Perpres number 54 year 2010. And berdasrkan President in making Presidential Regulation No. 4 of 2015 about the fourth change of Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Procurement of goods / services contrary to the Government With legal norms that are above it is the Construction Services Act No. 18 of 1999 which shade and become one of the source of Law. Socializing the Implementation of Bid Security Requirements At Auction Construction Service Implementation In Presidential Regulation Number 4 Year 2015 has been deleted. ABSTRAKTesis ini membahas Kajian Aspek Hukum Terhadap Pemberlakuan Jaminan Penawaran Pada Pelelangan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Studi Pada Pelelangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife sosiologis. Pemberlakuan Persyaratan Jaminan Penawaran Pada Pelelangan Jasa Pelaksanaan Kontruksi Di Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Di Hapus. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : tidak diperlukan Jaminan Penawaran, tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya, tidak diperlukan sanggahan banding, untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi, Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pasca kualfikasi. Lembaga Kepresidenan Dalam Membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bertentangan Dengan Norma Hukum Yang Berada Diatasnya Yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Yang Menaungi Serta Menjadi Salah Satu Sumber Hukum. Peraturan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sendiri mulai mengisyaratkan perlunya pengelola pengadaan, baik pejabat pembuat komitmen maupun panitia pengadaan dan pejabat pengadaan, harus dipilih dari personil yang memenuhi syarat, baik integritas, manajerial maupun kompetensi. Persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberi gambaran bahwa para pihak yang terlibat didalamnya memiliki perbedaan fokus persyaratan kompetensi. Kompetensi tersebut mulai dari aspek kepemimpinan, teknis maupun manajerial. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dalam Melaksanakan Pelelangan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kaitannya Dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 23 ayat (2) yang isinya : K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek, biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang, biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan biaya lainnya yang diperlukan. Rekomendasi : Pemerintah perlu mensosialisasikan Keppres nomor 80 tahun 2003 dan kemudian diatur lebih detail lagi pada Perpres nomor 54 tahun 2010. Dan berdasrkan Presiden dalam membuat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertentangan dengan Norma Hukum yang berada diatasnya yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang menaungi serta menjadi salah satu sumber Hukum. Mensosialisasikan Pemberlakuan Persyaratan Jaminan Penawaran Pada Pelelangan Jasa Pelaksanaan Kontruksi Di Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 telah di hapus. Kata Kunci : Aspek Hukum,Jamaninan Penawaran, Pelelangan,Jasa Kontruksi
ANALYSIS OF ECONOMIC CONFLICT BETWEEN THE COMMUNITY WITH PALM OIL PLANT COMPANY (Study of Supreme Court Decision Number: 152 PK / TUN / 2015 in Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya)
No full textABSTRACTThis thesis analyzes land conflicts between communities and oil palm plantation companies (Study on Supreme Court Decision Number: 152 PK / TUN / 2015 in Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya). The approach method used in this research is sociological normative approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that the Supreme Court Judges Rejected the Request of Review of PT.Sintang Raya In the Supreme Court Decision Number: 152 PK / TUN / 2015.On the Supreme Court ruling, which granted the citizens' claim to restore the overlapping areas. What Factors That Cause Land Conflicts In Oil Palm Plantations Between Communities With PT. Sintang Raya Kubu Sub-district of Kubu Raya Regency is the occurrence of various conflicts between local communities and plantation companies both regarding community land and plantation development for the community, conflict overlapping land among palm oil plantation companies, and conflicts between plantation land and mining area. The existence of overlapping land among palm oil plantation companies. Efforts that must be done by the National Land Agency (BPN) Kubu Raya cancel the certificate of Right to Business PT. Sintang Raya, by refusing the submission of a review (PK) filed by PT. Sintang Raya then obtains a permanent legal force (Inkracht Van Gewijsde). And do the Execution. Recommendation: Land Agency Immediately Cancel Certificate of Right to Use Business PT. Sintang Raya. Execute with the attendance of the judges of the State Administrative Court of Pontianak, the police officers, the Village Head, the community, and the land parties that border on each other.Keywords: Conflict, Land, Plantation, Oil Palm.2ABSTRAKTesis ini analisa konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 152 PK/TUN/2015 di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali PT.Sintang Raya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :152 PK/TUN/2015. Pada putusan Mahkamah Agung, yang mengabulkan gugatan warga untuk mengembalikan areal yang tumpang tindih itu. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Pertanahan Di Perkebunan Kelapa Sawit Antar Masyarakat Dengan PT. Sintang Raya Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yaitu terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat ,konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahan perkebunan sawit, dan konflik antara lahan perkebunan dengan areal pertambangan. Adanya tumpang tindih lahan antar sesama perusahan perkebunan sawit.Upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya membatalkan sertifikat Hak Guna Usaha PT. Sintang Raya, dengan menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Sintang Raya maka memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Dan melakukukan Eksekusi. Rekomendasi : Badan Pertanahan segera Membatalkan Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Sintang Raya. Melakukan Eksekusi dengan di hadiri hakim pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, aparat Kepolisian, Kepala Desa, masyrakat, dan para pihak tanah yang saling berbatasan.Kata Kunci: Konflik, Pertanahan, Perkebunan, Kelapa Sawit
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENYALAKAN LAMPU UTAMA SIANG HARI BERDASARKAN PASAL 293 AYAT (2) UU NO. 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus Di Polresta Pontianak)
No full textABSTRACTThis thesis discusses the application of criminal sanctions against the motorcycle driver who does not turn on headlights during the day based on Article 293 Paragraph (2) Uu No. 22, 2009 (Case Study in Police Pontianak). The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that the factors that affect the application of criminal sanctions against the motorcycle driver who does not turn on headlights during the day based on Article 293 Paragraph (2) UUNo. 22 of 2009 on the Police Pontianak is a lack of knowledge / understanding of the provisions of the law in the Traffic Act that regulates such issues are caused by low / not optimal dissemination to the public, lack of legal culture / community legal awareness especially about the urgency of a setting instrument law passed traffic, poor law enforcement process performed by law enforcement officials against any violations. That what efforts will be undertaken Police Satlantas Pontianak in the enforcement of Law No. 22 of 2009 in particular article 293 paragraph (2) is an extension of the traffic, conducting police say hello to the people who carried out routinely every day of the week, training in traffic, Services manufacture SIM, Installation of banners, billboards, pamphlets and distribution of brochures, Installation of signs warning cooperate with Prog, Doing kegaiatan interactive dialogue about traffic rules in several TV and radio stations in the city of Pontianak. Recommendation: that Sat Then Polrestabes Pontianak city should improve the dissemination of the obligations of bikers turn on headlights during the daytime so that these rules apply efektif.Sat Then Polrestabes Pontianak City must act decisively to impose sanctions on riders who do not carry out the obligations turn on headlights in daytime Then hari.Sat Polrestabes Pontianak City should improve dissemination to the motorcyclist about the obligation of turning on the headlights in daylight with emphasis on the placement of banners, billboards, pamphlets about the keawajiban in the streets of the protocol.Keywords: Application, Criminal Sanctions, Against, Driver, Motorcycle.ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pengemudi sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama siang hari berdasarkan Pasal 293 Ayat (2) Uu No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Polresta Pontianak).Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksipidana terhadap pengemudi sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama siang hari berdasarkan Pasal 293 Ayat (2) UUNo. 22 Tahun 2009 di Polresta Pontianak adalah rendahnya pengetahuan / pemahaman terhadap ketentun hukum dalam UU Lalu Lintas yang mengatur hal tersebut yang disebabkan oleh masih rendahnya/belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya budaya hukum / kesadaran hukum masyarakat khususnya mengenai urgensi dari sebuah pengaturan instrument hukum berlalu lintas, rendahnya proses penegakan hokum yang dilakukan oleh aparat penegak hokum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Bahwa upaya-upaya apa yang di lakukan Satlantas polresta Pontianak dalam penegakan UU No 22 Tahun 2009 khususnya pasal 293 ayat (2) adalah Penyuluhan tentang berlalu lintas, melakukan kegiatan polisi menyapa masyarakat yang dilaksanakan secara rutin tiap hari minggu, Pelatihan berlalu lintas, Pelayanan pembuatan SIM, Pemasangan spanduk, baliho, pamphlet dan penyebaran brosur,Pemasangan rambu-rambu peringatan bekerja sama dengan Jasa Raharja, Melakukan kegaiatan dialog interaktif tentang tertib lalu lintas dibeberapa Stasiun TV dan Radio di Kota Pontianak. Rekomendasi : bahwa Sat Lantas Polrestabes kota Pontianak harus meningkatkan sosialisasi tentang kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari agar peraturan tersebut berlaku efektif.Sat Lantas Polrestabes Kota Pontianak harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi kepada pengendara yang tidak melaksanakan kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari.Sat Lantas Polrestabes Kota Pontianak harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara sepeda motor tentang kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari dengan memperbanyak penempatan spanduk,baliho, pamphlet tentang keawajiban tersebut di jalan-jalan protokol.Kata Kunci:Penerapan, Sanksi Pidana, Terhadap, Pengemudi, Sepeda Motor
IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN R.I. NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Mempawah). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan upaya meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah dalam kenyataannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah hanya 4 (empat) kali dalam setahun yang dibagi dalam per triwulan. Tolok ukur berhasil atau tidaknya kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah dapat dilihat dari jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mempawah. Adapun kendalakendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut: (a) Kurangnya personil untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) Luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah; (c) Minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (d) Terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya untuk meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat ditempuh dengan cara: (a) Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah. Misalnya: penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sebulan sekali; (b) Melakukan penambahan personil di Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (c) Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2 ABSTRACT This thesis discusses the role of the Public Prosecution Service in the field of public order and public order to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) Sub-Paragraph a of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia (Study at State Prosecutor Mempawah). In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the obstacles that hamper the role of the State Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities and efforts to increase the role of Public Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize upgrading activities Public legal awareness. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the role of Public Prosecutor Office in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) Sub-Paragraph a of Law Number 16 Year 2004 regarding the Attorney General of the Republic of Indonesia to Attorney Negeri Mempawah in reality still not maximal. This is because the frequency of counseling and legal enforcement conducted by the Intelligence Section of the State Prosecutor Mempawah only 4 (four) times a year divided in quarterly. The benchmark of success or failure of legal awareness activities carried out by the Intelligence Section of State Prosecutor Mempawah can be seen from the number of criminal acts that occurred and the number of cases handled by the State Prosecutor Mempawah. The obstacles that impede the role of the Public Prosecution Service in the area of public order and general peace to organize public awareness raising activities are as follows: (a) Lack of personnel to organize public awareness raising activities; (b) The extent of the work area of the Mempaks Negeri Kejaksaan; (c) Lack of budget to organize public awareness raising activities; And (d) Limited time to organize public awareness raising activities. Efforts to increase the role of the Public Prosecution Service in public order and general peace to organize public awareness raising activities can be pursued by: (a) Increasing the frequency of organizing awareness raising activities in the working area of the Defense Prosecutor's Office. For example: the implementation of public awareness raising activities carried out once a month; (b) Increase personnel in the Intelligence Section of the Public Prosecutor's Office to conduct public awareness raising activities; And (c) Applying for additional budget to organize public awareness raising activities