Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PERAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN MENURUT PRINSIP KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi Pada DPC Partai PDI Perjuangan, DPC Partai Demokrat, dan DPC Partai Golongan Karya Kota Pontianak)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang peran pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (studi pada DPC Partai PDI Perjuangan, DPC Partai Demokrat, dan DPC Partai Golongan Karya Kota Pontianak). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta langkah-langkah strategi yang akan dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam realitanya, peran partai politik di Kota Pontianak dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik masih tidak optimal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: (a) minimnya anggaran untuk melakukan pendidikan politik; (b) pendidikan politik lebih difokuskan pada kader-kader partai; dan (c) kurangnya kesadaran politik dari para perempuan di Kota Pontianak. Langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender adalah: (a) mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam pendidikan politik yang diselenggarakan bagi kader-kader partai, sehingga bisa menghemat anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan; dan (b) menghimbau kepada kader-kader partai yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW dan dalam kegiatan keagamaan. Kata Kunci: Peran, Partai Politik, Pendidikan Politik, Perempuan, Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender. ABSTRACT This thesis discusses the role of political education for women based on the principle of justice and gender equality based on Act Number 2 Year 2008 as amended by Act Number 2 Year 2011 on Political Parties (study on DPC PDI Perjuangan Party, DPC Demokrat Party, and DPC Golkar Party in Pontianak City). In addition, it also aims to reveal and analyze the role of political parties in conducting political education for women based on the principles of justice and gender equality, the factors that cause political parties not to play an optimal role in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality , As well as strategic steps to be taken by political parties in optimizing political education for women based on the principles of justice and gender equality. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that in reality, the role of political party in Pontianak City in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality based on Act Number 2 Year 2008 as amended by Act Number 2 Year 2011 on Political Party is still not optimal. The factors that cause political parties do not play an optimal role in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality in Pontianak are as follows: (a) lack of budget to conduct political education; (b) political education is more focused on party cadres; and (c) lack of political awareness of women in Pontianak City. Strategic measures taken by political parties in optimizing political education for women based on the principle of justice and gender equality are: (a) to invite women to participate in political education organized for party cadres, thereby saving the budget for the provision of education Politics for women; and (b) appeal to party cadres residing in sub-districts and sub-districts to provide political education for women through meetings at RT, RW levels and in religious activities. Keywords: Role, Political Parties, Political Education, Women, Principles of Justice and Gender Equality
KAJIAN TERHADAP UPAYA MERUMUSKAN IUS CONSTITUENDUM DALAM PENGATURAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)
No full textABSTRAKTesis ini membahas Kajian Terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak). Metode Penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan Kualitatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan Impor Pakaian bekas masih perlu meningkatkan Pengawasan dan Penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum terkait impor illegal pada pakaian bekas impor di Kota Pontianak masih belum sesuai dengan aturan yang seharusnya. Faktor penyebab masih maraknya perdagangan pakaian bekas impor dikota pontianak salah satunya adalah karena pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah. Hal ini dikarenakan para penegak hukum belum menerapkan aturan sebagaimana mestinya. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan-aturan yang mulai berlaku serta adanya perubahan terhadap aturan mengenai larangan pakaian bekas impor menjadi penyebab kurangnya penegakan terhadap larangan pakaian bekas impor. Selain itu, Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada instansi Bea dan Cukai Pontianak untuk mengawasi daerah Pabean juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan. Dari sisi lain, Masyarakat juga masih belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak menganggap hal tersebut suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Masyarakat juga memandang bahwa pakaian bekas impor yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan membuat pakaian bekas impor menjadi daya tarik masyarakat. Untuk mengatasi maraknya perdagangan pakaian bekas impor, Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor secara spesifik tentang baku mutu (Standart Kelayakan) khususnya untuk pakaian bekas impor sehingga hal tersebut dapat mengatasi kejahatan penyelundupan yang masih sering terulang.Kata Kunci: Pakaian Bekas impor, Peraturan menteri Perdagangan, Efektivitas Hukum, ABSTRACTThis thesis discusses the Study of Efforts to Formulate Ius Constituendum in Arrangement of Imported Apparel Trade (Case Study in Pontianak City). The research method used is Normative research method with Qualitative approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that Implementation of Regulation of the Minister of Trade No. 51 of 2015 concerning the Prohibition of Import Used Clothes still needs to improve Supervision and Law Enforcement. Supervision and law enforcement related to illegal imports on imported used clothing in Pontianak City still not in accordance with the rules that should be. Factors causing the widespread trade of imported used clothing in the city of Pontianak one of them is due to the supervision and law enforcement is still weak. This is because law enforcers have not implemented the rules as they should. The lack of socialization on the rules that come into force and the changes to the rules on the prohibition of imported used clothing is the cause of the lack of enforcement against the ban on imported clothing. In addition, the Limitations of Human Resources that exist in Pontianak Customs and Excise agencies to oversee the Customs area is also one of the obstacles encountered in conducting surveillance. On the other hand, the Society also still can not accept the rules and do not consider it a crime or violation of law. The community also considers that imported used clothing that is relatively cheap and reachable by all circles to make imported used clothing to attract people. To overcome the rampant trade of imported second-hand clothing, the Government is expected to issue legislation regulating the specific import of quality standards (Standart Eligibility) especially for imported clothing so that it can overcome the smuggling crimes that are often repeated.Keywords: Imported Used Clothing, Trade Minister Regulation, Legal Effectiveness
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PT ASKES MENJADI BPJS KESEHATAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA SINGKAWANG
No full textABSTRAK Tesis ini berjudul “Kedudukan Hukum Terhadap Perubahan PT Askes Menjadi BPJS Kesehatan Dalam Hubungannya Dengan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kota Singkawang”. Masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap perubahan PT ASKES menjadi BPJS kesehatan? Dan, Bagaimanakah pengaruh perubahan bentuk PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, terhadap jaminan kesehatan kepada masyarakat di Kota Singkawang?. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya dengan jenis Pendekatan Perundang-Undangan dan Jenis Pendekatan analisis Konsep Hukum. Berdasarkan Analisis yang dilakukan dalam penelitian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merubah PT Askes menjadi BPJS Kesehatan yang awalnya merupakan badan hukum privat menjadi Badan Hukum publik bersifat nirlaba yang menjalankan fungsi negara untuk meyelenggarakan jaminan sosial nasional kesehatan dan memiliki kewenangan membentuk peraturan yang mengikat umum. Pengaruh perubahan atau transformasi tersebut terhadap layanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Singkawang adalah semakin besarnya cakupan layanan jaminan sosial kesehatan dari kepesertaan yang bersifat wajib. Dalam menunjang sistem jaminan sosial nasional kesehatan, pemerintah pusat dan daerah harus mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan termasuk didalamnya adalah tenaga medis sebagai pendukung layanan kesehatan, serta dengan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mengupayakan peningkatkan jumlah peserta, khususnya untuk kalangan yang tidak mampu untuk mengejar tujuan yang yang telah ditetapkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial dengan mengingkatkan kepatuhan dan partisipasi pembayaran iuran. Kata Kunci : Transformasi BPJS Kesehatan, PT Askes, Jaminan Sosial Nasional Kesehatan, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional. 2 ABSTRACT This thesis entitled "Legal Transformation or changed form of PT Askes to be BPJS kesehatan In Relation To Service To Community In Singkawang City". The problem studied How does the legal position where PT ASKES changed into BPJS Kesehatan? And how does the effect of transformation of PT Askes into BPJS Kesehatan, to the Social System of Health Bail for the public in Singkawang City?. This study is a Normative Law study aimed at written regulations or other legal materials with the type of Legal Approach and Type of Approach to Legal Concept analysis. Based on the analysis conducted in the research, with the existence of Undang-Undang No. 24 tahun 2011 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional changed the PT Askes into BPJS Health which was originally a private legal entity to become a public legal entity that performs the function of the state to carry out national National Social System of Health Bail and Have the authority to form general binding rules. The effect of such change or transformation on health services to the people in Singkawang City is the greater coverage of health care social security from compulsory membership. In support of the National Social System of Health Bail, central and local governments should strive to improve the quality and quantity of facilities and infrastructure of health facilities, including medical personnel as supporters of health services, and in collaboration with BPJS Kesehatan to increase the number of participants, especially for the poor to pursue the established goals and maintain the continuity of the implementation of the National Social System of Health Bail by increasing compliance and participation of contributions payment Keywords Transformation of BPJS Kesehatan, PT Askes, National Social Bail System, National Bail of Health
PELAKSANAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MELAWI (Studi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV
No full textABSTRAK Tesis ini membahas masalah Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi (Studi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV). Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat yaitu yuridis normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Faktor-faktor apa yang menyebabkan digunakannya hak angket oleh DPRD Kabupaten Melawi. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan digunakannya hak angket oleh DPRD Kabupaten Melawi. DPRD Kabupaten Melawi mempunyai hak Interpelasi, Angket; dan Menyatakan pendapat. Hal ini dimiliki oleh DPRD Kabupaten Melawi. Selain hak dan kewajiban yang dimiliki DPRD Kabupaten Melawi, hak anggota DPRD Kabupaten Melawi yaitu mengajukan rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, Imunitas, protokoler, dan keuangan dan administrative. Dalam hal ini Penggunaan hak angket DPRD Kabupaten Melawi mengenai Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV.Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemda Melawi berpedoman kepada Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi, dan prosedur dan tata cara pelaksanaannya hak angket juga sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi. Dan baru dapat dilaksanakan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi yang hadir. Syarat-syarat untuk melaksanakan hak angket berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi menyatakan Pelaksanaan hak angket yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Melawi sesuai dengan Tata Tertib Kabupaten Melawi Kata Kunci: Hak Angket, Mutasi dan Promosi pejabat ABSTRACT This thesis addresses the issue Exercise of Rights Questionnaire Provincial Legislative Council (DPRD) Melawi (Study Policy Against Officials Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV). Research using research method that is juridical normative. From the results of analysis and discussion to get the conclusion that is: What factors that led to the use of questionnaires by the DPRD Melawi District. The factors that led to the use of the right of inquiry by the DPRD Melawi District. Melawi Regency DPRD has the right of Interpellation, Questionnaire; And State opinion. It is owned by the Melawi District Parliament. In addition to the rights and obligations of Parliament Melawi, right Melawi namely legislators propose draft regional regulation, ask questions, express real opinions, vote and be elected, defensively, Immunity, protocol, and financial and administrative. In this case the use of the right of inquiry of Parliament Melawi the official policy Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV.Pelaksanaan Rights Questionnaire Provincial Legislative Council (DPRD) Melawi Officials Policy Against Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV in the Environment Government of Melawi guided by the Standing Orders of Parliament Melawi, and procedures and their implementation has also been corresponding right of inquiry as stipulated in the Standing Orders of Parliament Melawi. And will be implemented after the interpellation submitted and received approval from the Plenary Session of Parliament Melawi attended by at least ¾ of the number of legislators Melawi and the decision was taken with the approval of at least ⅔ of the number of legislators present Melawi. The conditions for exercising the right of inquiry by Parliament Standing Orders Execution Melawi states the right of inquiry conducted by Parliament Melawi in accordance with the Standing Orders Melawi Kata Kunci : Right of Questionnaire, Mutation and Promotion of official
KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN TUNGGAKAN HUTANG NASABAH ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) YANG DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN
No full textABSTRAK Tesis ini membahas masalah Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Tunggakan Hutang Nasabah Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Yang Dibayarkan Oleh Perusahaan. Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat yaitu yuridis Normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Jaksa sebagai pengacara negara mempunyai wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO. Jaksa sebagai pengacara negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Sedangkan wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO yaitu pelaksanaan menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO, kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI di bidang perdata.Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh Perusahaan PT. ASKRINDO. Adapun upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO adalah senagai berikut : Kuasa Khusus menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh Perusahaan PT. ASKRINDO. Jaksa sebagai pengacara negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dalam hal ini dengan Kuasa Khusus menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh Perusahaan PT. ASKRINDO. kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dan untuk melaksanakan kepentingan hukum dan gugatan ke pengadilan, PT. Askrindo selaku Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum. Kata Kunci: Kewenangan Jaksa, Tunggakan Hutang Nasabah Asuransi. ABSTRACT This thesis discusses the issue of Authority of Attorney as State Attorney in Completing Debt Arrangement of Credit Insurance Client Indonesia (ASKRINDO) paid by Company. Research using research method that is juridical Normatif. From the results of analysis and discussion to get the conclusion that is: Prosecutor as a state lawyer has the authority in settling debt arrears of customers paid by the company PT. ASKRINDO. The prosecutor as a state attorney is the Prosecutor with special powers acting for and on behalf of the state or government in carrying out the duties and authorities of the Public Prosecution Service in the civil and administrative sectors of the state. While the authority in settling debt arrears of customers paid by the company PT. ASKRINDO is the implementation of settling debt arrears of customers paid by the company PT. ASKRINDO, the authority of the State Attorney Attorney itself is determined in Article 30 of Law No.16 Year 2004 on the Public Prosecutor's Office in civil area. The efforts that should be done by the Prosecutor as a state lawyer in settling debt arrears of customers paid by PT. ASKRINDO. The efforts should be made by the Prosecutor as a state lawyer in settling debt arrears of customers paid by the company PT. ASKRINDO is the following: Special power of Attorney settles debt arrears of customers paid by Company PT. ASKRINDO. The Prosecutor as a state attorney is the Attorney with the Special Powers acting for and on behalf of the state or government in carrying out the duties and authorities of the Public Prosecutor's Office in the civil and administrative field of the State in this matter by the Special Power of Attorney completing the debt arrears of customers paid by PT. ASKRINDO. The authority of the prosecutor as a state lawyer and to carry out legal interests and lawsuits to the court, PT. Askrindo as a State Owned Enterprise under the supervision of the State Ministry of State-Owned Enterprises appointed the Attorney-General of the State Attorney as a Legal Counsel. Keyword : Authority of Attorney, Arrears Payable of Insurance Client
IMPLEMENTATION OF CUTI WINS FREE (CMB) FOR NARAPIDANA BASED ON THE LAW OF LAW AND HUMAN RIGHTS NO. M.01.PK.04.10 YEAR 2007 REGARDING TERMS AND PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION OF ASIMILATION, LIBERAL EXEMPTION, LEAVE WHICH ARE FREE, AND LEAVES LEARNED (Study
No full textABSTRACTThis thesis discusses the implementation of free leave (CMB) for Prisoners Based on the Law and Human Rights Candidate RI NO. M.01.PK.04.10 Year 2007 About Terms and Procedures for Implementation of Assimilation, Parole, Free Before Leave, and Conditional Leave (Study In Class II A Pontianak). The approach method used in this research is the normative juridical approach. From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Implementation of Free Leave Leave (CMB) For Prisoners In Class IIA Penitentiary Pontianak. Based on the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number M.01.PK.04.10 of 2007 on Terms and Procedures for Implementation of Assimilation, Conditional Clearance, Free Leave Leave, and Conditional Leave in Article 1 paragraph 3 mentioned the definition of Leave-Off is the process of Preparation of Prisoners And Criminal Children outside the Penal Institution after serving at least 2 (nine) months of good crime at least 9 (nine) months of good behavior while in paragraph (2) mentioned Conditional Leave is a process of fostering outside the Penitentiary for Prisoners and Criminal Children Sentenced to 1 (one) year and below, must have at least% (two thirds) of the criminal offense. Constraints faced in the implementation of Free Before Leave (CMB) In Prison Class IIA Pontianak in performing services and the fulfillment of the rights of prisoners, especially in the Implementation of Leave Before Free (CMB) experienced several obstacles / obstacles. This thus makes one of the factors causing the failure of Class IIA Pontianak in conducting guidance on prisoners. The obstacles / barriers can be divided into 2 (two) ie non-juridical barriers and juridical barriers. Efforts That Can Be Done To Overcome The Constraints In The Implementation Of Free Leave Forward (CMB) For Prisoners In Class IIA Penitentiary Pontianak Provide illumination and explanation of Free Before Leave (CMB) to prisoners. The provision of enlightenment to the inmates is very important, because without understanding the intent and purpose of the coaching will certainly result in the prisoner becomes indifferent even against the proposal of Free Leave (CMB). Many inmates feel themselves too disrespectful and assume anything given to them from the officer should be taken for granted without any denial. This accepting attitude results in inmates acting like instruments without creativity so often contrary to their conscience. Therefore it is important to enlighten the inmate about the function and purpose of coaching for him, as well as their position in the institution to provide a picture of the future after leaving the institution later. After the inmate understands the purpose and purpose of coaching for him, it is expected to2encourage him / her to seriously follow and accept the coaching program well, one of which is the provision of Free Leave Leave (CMB). Without a positive will from the conscience's own conscience, coaching will be difficult to achieve to achieve satisfactory results. That is why information on Free Cause (CMB) is held to awaken the conscience's awareness to arise awareness from the mind to participate in reaching the community's goals.Keywords: Implementation, Leave, Go For Free, Prisoners.ABSTRAK Tesis ini membahas pelaksanaan cuti menjelang bebas (CMB) Bagi Narapidana Berdasarkan Permen Hukum Dan HAM RI NO. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan pengertian Cuti Menjelang Bebas adalah proses Pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya % (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik sedangkan di ayat (2) disebutkan Cuti Bersyarat adalah proses Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani % (dua per tiga) masa pidana. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dalam melakukan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak Narapidana khususnya dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) mengalami beberapa kendala/hambatan. Hal demikian menjadikan salah satu faktor penyebab kegagalan LAPAS Klas IIA Pontianak dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana. Adapun kendala/hambatan dapat dibagi 2 (dua) yakni hambatan yang bersifat non-yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis.Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak Memberikan penerangan dan penjelasan mengenai Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada narapidana. Pemberian penerangan kepada narapidana sangatlah penting, karena tanpa memahami maksud dan tujuan pembinaan tersebut tentu akan berakibat narapidana menjadi acuh tak acuh bahkan menentang adanya pengusulan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Banyak narapidana yang merasa dirinya terlalu hina dan beranggapan apapun yang diberikan pada dirinya dari petugas harus diterima begitu saja tanpa ada suatu bantahan. Sikap menerima semacam ini mengakibatkan narapidana akan bertindak seperti alat tanpa adanya kreatifitas sehingga sering bertentangan dengan hati nuraninya. Karenanya sangatlah penting diadakan penerangan kepada narapidana tentang fungsi dan tujuan pembinaan baginya, serta kedudukan mereka dalam lembaga untuk memberikan gambaran3masa depan setelah keluar dari lembaga nantinya. Setelah narapidana tersebut mengerti maksud dan tujuan pembinaan baginya, diharapkan akan mendorong dirinya untuk bersungguh-sungguh mengikuti dan menerima program pembinaan dengan baik, yang salah satunya adalah pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB). Tanpa adanya kemauan yang positif dari hati nurani narapidana itu sendiri maka pembinaan akan sulit dilaksanakan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Karena itulah diadakan penerangan mengenai Cuti Menjelang Bebas (CMB) untuk menggugah kesadaran para narapidana agar timbul kesadaran dari batinnya untuk ikut berpartisipasi mencapai tujuan masyarakat. Kata Kunci: Pelaksanaan, Cuti ,Menjelang Bebas, Narapidana
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimanta
No full textABSTRACTThis thesis discusses the enforcement of the crime of trafficking in wildlife According to Law No. 5 of 1990 about Conservation of Biological Resources and their Ecosystems (Case Study Part Hornbill Bird Against Trafficking In West Kalimantan). The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that law enforcement is carried out by BKSDA West Kalimantan against law violations KSDAHE not run optimally. This is because the results of the field shows that there are still many traders who sell animals that belong to the category of animals are protected by laws – laws. West Kalimantan Province not providing socialization and education to traders on the characteristics and types of animals, including protected by laws - laws, a lack of intensity BKSDA West Kalimantan Province in examinations in the means bird markets in West Kalimantan. Constraints faced by BKSDA West Kalimantan Province in tackling violations of the law is an obstacle KSDAHE internal and external constraints. Internal constraints include the limited number and competence of labor better, minimn yes infrastructure and limited funding.While the external constraints include a lack of knowledge of the traders regarding the types and characteristics of animals protected by law, the lack of public awareness for not keeping animals that are protected because it could be considered as a means of raising the prestige, terindikasikan found leakage of information a raid by a person who is not to be responsible. Efforts BKSDA West Kalimantan Province in overcoming the obstacles encountered in tackling pelanggararan Act KSDAHE in Kalbar is the effort to overcome the internal constraints in addressing the problem of limited manpower, infrastructure and funds, BKSDA Kalbar doing filing work force, means infrastructures and funds to the forestry ministry. Meanwhile, to overcome the constraints of the limited workforce has better competence is by way of the workforce training.Efforts to overcome external obstacles to overcome external constraints, BKSDA Kalbar gave counseling to the traders there are birds in the area West Kalimantan and community outreach animal lovers to cooperate with BKSDA then do a cross-sector cooperation. Recommendations For BKSDA West Kalimantan to reinforce the implementation of the sanctions for the perpetrators of violations of the laws KSDAHE so as to improve public awareness and traders will be the importance of conserving birds of the species that exist Kalbar. BKSDA in enforcing the law in a preventive, should further increase the intensity of supervision, which is expected to oversight conducted by one (1) month of two (2) times, in order to cope with violations of the laws KSDAHE. For lovers of protected wildlife and traders to be more concerned over the sustainability of the species that exist in the provision ordinance, and not memperniagakan types of animals protected by law KSDAHE.Keywords: Law Enforcement, Crime, Trafficking
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Sosio Legal Pada Kejaksaan Negeri Pontianak)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta upaya mengatasi kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Kejaksaan Negeri Pontianak. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan sosio legal diperoleh kesimpulan, bahwa dalam praktiknya, kebijakan Jaksa Agung dengan mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4P dan TP4D belum dapat diimplementasikan secara maksimal dengan instansi pemerintah yang terdapat di daerah. Adapun kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4D pada Kejaksaan Negeri Pontianak adalah adanya anggapan dari pejabat-pejabat daerah yang ada di instansi Pemerintah Kota Pontianak bahwa TP4D hanya mencari-cari kesalahan dan ingin ikut campur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan anggota TP4D yang dibentuk belum seluruhnya mendapatkan pelatihan berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses pendampingan terhadap SKPD. Selain itu, adanya anggapan bahwa pembentukan TP4D pada Kejaksaan Negeri Pontianak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena sifatnya hanya keputusan dan instruksi untuk internal Kejaksaan saja. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4D pada Kejaksaan Negeri Pontianak adalah dengan cara: (a) Memberikan pemahaman kepada SKPD Pemerintah Kota Pontianak bahwa pembentukan TP4D bukan untuk mencari-cari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, tetapi justru memberikan advis agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan anggaran keuangan daerah; (b) Meningkatkan sumber daya anggota TP4D melalui pelatihanpelatihan berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses pendampingan terhadap SKPD; dan (c) Meminta kepada Presiden melalui Jaksa Agung Republik Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Presiden agar kedudukan TP4D memiliki kekuatan hukum. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Tugas TP4D, Kejaksaan. 2 ABSTRACT This thesis discusses the implementation of the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties Team Guards, Security Administration and Regional Development (TP4D) at the State Attorney Pontianak. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the technical and juridical in implementing the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties Team Guards, Security Administration and Regional Development at the State Attorney Pontianak and efforts to overcome the technical obstacles and juridical in implementing the policy of the Attorney General on Establishment and Implementation of Duties of the Guard, Security and Governance Team at the Pontianak District Attorney. Through literature study using the approach of socio-legal conclusion that, in practice, the policy of the Attorney General issued a Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: KEP-152/A/JA/10/2015 concerning the Formation Team Guards, Security Governance and Development (TP4) and instructions for the Attorney General of Republic of Indonesia Number: INS-001/A/JA/10/2015 on the Establishment and Duties TP4P and TP4D can not be implemented to the fullest with the government agencies of the region. As for technical and juridical in implementing the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties TP4D the State Attorney Pontianak is the perception of local officials in government institutions Pontianak City that TP4D only find fault and wants to interfere in the implementation of development activities The areas and members of TP4D that have been formed have not been fully trained with regard to procedures and mechanisms of the SKPD mentoring process. In addition, the assumption that the formation of TP4D at the Pontianak District Attorney is considered to have no legal force because it is only a decision and instructions for internal Justice. Efforts to overcome technical obstacles and juridical in implementing the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties TP4D the State Attorney Pontianak are to: (a) To provide an understanding to SKPD Government of Pontianak City that the establishment TP4D not to find fault in the implementation of activities Regional development, but instead advises against irregularities or misappropriation in the use of regional financial budgets; (b) Increase the resources of TP4D members through trainings regarding the procedures and mechanisms of the mentoring process to the SKPD; And (c) Requesting the President through the Attorney General of the Republic of Indonesia to enact legislation in the form of a Presidential Regulation in order for TP4D to have a legal standing. Keywords: Policy Implementation, TP4D Duty, Attorney Office
STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN FESTIVAL TAHUNAN CAP GO MEH DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN KAMTIBMAS YANG PRIMA (Studi Di Polres Kabupten Sambas)
No full textABSTRACT This thesis discusses about Police Strategy in Securing Captain Meh Annual Festival in Achieving Prime Kamtibmas Service (Study At Resort Police Kabupten Sambas). This research uses normative legal research method, through literature study and sociological research method. From the results of this thesis research, it is concluded that the dominant factor affecting the implementation of the security of Cap Go Meh Annual Festival in relation to the excellent security and public order service by Sambas Police towards tourism Captain Meh Annual Festival in the effort of tourism development in Sambas Regency is in the implementation of potential development Tourism in Sambas Regency there are some things that become supporting factors and inhibiting factors. Driving factors in the development of tourism potential is a strong commitment, the structure of government agencies, the potential and diversity of Natural Resources and cultural diversity. Inhibiting factors are the quality of human resources of tourism actors is still low, the exploitation of natural resources that have not been controlled, and the influence of outside culture. That the Polres is in charge of carrying out the basic duties of the Police in maintaining security and public order, upholding the law, and providing protection, protection and service to the community and carrying out other Polri duties within the police area, in accordance with the provisions of the law Keywords: Cap Go Meh, Kamtibmas Service 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Strategi Kepolisian Dalam Pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh Dalam Mewujudkan Pelayanan Kamtibmas Yang Prima (Studi Di Polres Kabupten Sambas). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan dan metode penelitian sosiologis.. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh dalam kaitannya dengan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima oleh Polres Sambas terhadap kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sambas yaitu dalam pelaksanaan pembangunan potensi wisata di Kabupaten Sambas terdapat beberapa hal yang menjadi factor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendorong dalam pengembangan potensi wisata yaitu adanya komitmen yang kuat, struktur lembaga pemerintah, potensi dan keanekaragaman Sumber Daya Alam dan keanekaragaman budaya. Faktor penghambat yaitu kualitas SDM pelaku pariwisata masih rendah, eksploitasi SDA yang belum terkendali, dan pengaruh budaya luar. bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Cap Go Meh, Bidang, Pelayanan Kamtibmas
KEABSAHAN PENGGUNAAN “SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM‟‟ PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA NARKOBA DIPOLRESTA PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP
No full textABSTRACTThis study aimed to examinate on legality of the Statement Letter of legal advocation refusal (for further will be abrreviated as SP2DPH) of the narcotics crime suspect and/or accused at the state police resort in Pontianak city. The study was started from the observation results at the preliminary stage that within three years between 2012 -2014, almost all of the suspects and/or accused were not accompanied by a lawyer when they were investigated by the police. Narcotics offense is an extra ordinary crime which could be threatened with more than five years punishment in prison or death penalty, therefore become a regulated matter under Article 56 section (1) of Formal Criminal Act Number 8 year 1981 (henceforth will be abreviated as KUHAP), so that the suspects and/or accused are obligatory to be accompanied by a lawyer. In fact that obligation were not exxecuted instead of SP2DPH came true. This phenomenon is really important to be examinated because its effect could cause more than five years punishment or death penalty to unguilty people. Based on that empirical evidence, the problem statement of this study could be formulated as the following: (1) How is the legality of SP2DPH and its effect to the suspect and/or accused of narcotics crime at the Resort State Police in Pontianak city?; (2) Is the implementation of formal2criminal law (KUHAP) at Resort State Police in Pontianak city meets the legal certainty, justice and utility principle?; (3) How is the ideal concept of equitable legal aid awarding for the suspect of narcotics crime with more than five years punisment threat? This study is a qualitative legal research with a socio legal approach by which the happening phenomenon not merely examinated from legal view point only, but also highlighted on its relationship with the other non legal factors as politics, social and culture. Socio legal research was choosen because it could reveal the non legal factors those induce the occurence of the observed pnenomenon or empirical reality. The study used primary data that obtainable from observation and interviewed the selected informant. The collected data was processed, analyzed and interpreted by using triangulation tehnique. The analysis process was performed descriptively in order to expose the relationship between the related factors, and prescriptively for interpreting the concluded subjective reality in order to give a solution for the research problem. The results of this study shows: (1) The using of SP2DPH is illegal because theris no legal basis for its legality for aborting the legal officer obligation, therefore all of the investigation should be avowed as illegal or null and void; (2) The implementation of formal criminal law at the Resort State Police in Pontianak city is not meets the certainty, justice and utility principles; (3) Conceptual model of equitable legal aid awarding is triangle functional model of relationship between the organic legal enforcement institution (the police , the attorney and the court), legal aid institution, and the Supreme Court as a functional integrator. Based on the conclusions of the result, some of suggestions could be recommended as the following: (1) The Resort State Police in Pontianak city shold not use SP2DPH anymore as the substitution of their obligation for appointing a lawyer, and increasing the performance of formal criminal law implementation; (2) The President and the House of Representative (DPR) construct the renewal of Penal policy, endorse the drafts of substantial and formal criminal law to become the new Acts, forming the independent legal aid institution, and functionalizing the Supreme Court as an functional integrator. Keywords: Legal Certainty, Justice, Utility, Legal Aid, Lawyer, Refusal, Suspect, Accused ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengkaji tentang keabsahan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum (selanjutnya disngkat SP2DPH) dari tersangka atau terdakwa perkara kejahatan narkotika di Polres Kota Pontianak. Penelitian bertolak dari hasil pengamatan pra penelitian bahwa selama tiga tahun antara tahun 2012 – 2014, hampir semua tersangka dan/atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada saat diperiksa oleh polisi. Kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa yang diancam dengan hukuman berat lebih dari lima tahun dan/atau hukuman mati sehingga menjadi objek yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUNo. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), sehingga tersangka atau terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum. Pada kenyataannya kewajiban itu3tidak dilaksanakan dan sebagai gantinya adalah munculnya SP2DPH. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat menimbulkan akibat menghukum orang tidak bersalah dengan hukuman lima tahun atau lebih atau hukuman mati. Berdasarkan pada bukti empiris tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana keabsahan dari SP2DPH serta akibat hukumnya bagi tersangka tindak pidana narkotika di Polres Kota Pontianak; (2) Apakah pelaksanaan hukum acara formil atau KUHAP di Polres Pontianak sudah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?; (3) Bagaimana konsep ideal pemberian bantuan hukum yang adil bagi tersangka perkara narkotika yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih? Studi ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan sosio legal, dengan mana fenomena hukum yang terjadi tidak hanya dikaji dari sudut pandang hukum saja, tetapi juga disoroti dari segi hubungannya dengan dengan faktor-faktor non hukum seperti politik, sosial dan budaya. Kajian sosio legal dipilih karena dapat mengungkap faktor-faktor non hukum yang menyebabkan terjadinya fenomena atau realitas empiris yang diamati. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan terpilih. Data yang terkumpul kemudian diproses, dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan teknik triangulasi. Proses analisis dilakukan secara deskriptif yaitu memaparkan fakta secara apa adanya dengan melihat hubungan di antara faktor-faktor terkait, dan secara preskriptif dengan cara menginterpretasikan realitas subjektif yang tersimpul dan sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penggunaan SP2DPH adalah tidak sah karena tidak ada dasar hukum yang sah untuk menggugurkan kewajiban aparat penegak hukum, oleh karenanya pemeriksaan yang telah dilakukan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; (2) Pelaksanaan hukum acara pidana di Polres Kota Pontianak tidak memenuhi asas legalitas, asas keadilan dan asas kemanfaatan; (3) Model konseptual pemberian bantuan hukum yang adil adalah Model segi tiga hubungan fungsional antara Lembaga penegak hukum organik (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), Lembaga Bantuan Hukum Independen, dan Mahkamah Agung sebagai integrator fungsional. Berdasarkan simpulan hasil penelitian dapat direkomendasikan saran-saran: (1) Polres Kota Pontianak tidak lagi menggunakan SP2DPH sebagai pengganti kewajiban menunjuk penasihat hukum dan meningkatkan kinerja pelaksanaan hukum acara pidana; (2) Presiden dan DPR menyusun pembaharuan politik hukum pidana, mengesahkan rancangan undang-undang hukum pidana dan rancangan undang-undang hukum acara pidana menjadi undang-undang baru, membentulk lembaga bantuan hukum independen, serta memfungsikan Mahkamah Agung sebagai integrator fungsional. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Bantuan Hukum, Penasihat hukum, Penolakan, Tersangka, Terdakw