Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
No full textABSTRAK Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa sebagai wujud dari Demokrasi dan Otonomi Desa. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Fungsi BPD dalam proses pembentukan Perdes Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD (2).Faktor kendala apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (3) Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan fungsi BPD Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. (2) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi (3) Mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen, (3) metode observasi. Sedangkan metode analisa digunakan adalah metode analisa diskritif Yuridis Empiris dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa juncto Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Sungai Raya dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Interndan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesisi ini ialah perlu adanya perhatian khususnya dari PEMDA serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa. Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Legal Decision Making, Peraturan Desa ABSTRACTThe existing Village Representative Body (BPD) has changed its name to the Village Consultative Body as a form of Democracy and Village Autonomy. The BPD functions to discuss and agree on the draft village regulation with the village head, to accommodate and channel the aspirations of the community, therefore the BPD as a consultative body originating from the village community, besides carrying out its function as a bridge between the village head and the village community, must also carry out its main functions, namely representation function. The problems studied in this study are: (1) How the BPD functions in the process of forming village regulations based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 110 of 2016 concerning BPD (2). ) How are the steps taken to overcome the obstacles to the implementation of the legislative function by the BPD in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. This study aims: (1) Describe the functions of BPD Based on Permendagri Number 110 of 2016. (2) Describe the obstacles faced by BPD in implementing the legislative function (3) Describe the steps taken to overcome the constraints of implementing the legislative function by BPD in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. The research approach method used in this research is Sociological Juridical. Data collection methods used are: (1) interview method, (2) document method, (3) observation method. While the analysis method is used is the Empirical Juridical discrete analysis method with a deductive approach. The results of the study show that the making of the Village Regulation has been carried out through the correct stages and in accordance with Law Number 12 of 2011 juncto Government Regulation Number 47 of 2015 concerning Villages in conjunction with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 111 of 2014 concerning Formation Guidelines and the Mechanism of Formulating Village Regulations, namely through the stages of initiation, socio-political and juridical. The conclusions from the results of the above research are that the BPD in carrying out the legislative function, namely the process of making Village Regulations in accordance with the existing legislation, but the BPD legislative function has not been able to run optimally, this is shown by the incomprehensibility of BPD in Sungai Raya District in framing regulations - village regulations that are still conventional or habitual in form of unwritten regulations. The steps taken to overcome obstacles are internally and externally. So that the suggestion put forward in this Thesis is the need for attention especially from the LG and there is a need to conduct training on how to compile and design village regulations for the village government. Keywords: Village Consultative Body (BPD), Legal Decision Making, Village Regulatio
EFEKTIFITAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 (Studi Di Perbatasan Entikong-Malaysia)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Efektifitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 (Studi Di Perbatasan Entikong-Malaysia). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pola kerja satuan kerja tugas sapu bersih pungutan liar menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di perbatasan Entikong-Malaysia dengan Aturan hukum untuk cara dimana warga negara diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain. Hukum adalah proposisi hukum yang memperlakukan sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama. Hukum diperlukan baik untuk individu sebagai bagian dari Negara sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Pola kerja satuan kerja tugas sapu bersih pungutan liar menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di perbatasan Entikong-Malaysia yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasaran, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.Kata Kunci : Sapu Bersih, Pungutan Liar. AbstractThis thesis discusses the Effectiveness of the Wild Sweep Clean Duty Task Force According to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2016 (Study on the Entikong-Malaysia Border). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it was concluded that the work pattern of the work unit is the task of sweeping illegal levies according to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2016 concerning the Clean Sweep Task Force on the Entikong-Malaysia border with the rule of law for the way in which citizens are governed by the rule of law. and not with the strength of others. Law is a legal proposition that treats all people who are in the same situation. Law is needed both for individuals as part of the State as people who have rights and obligations. The work pattern of the work unit on the task of extortion of illegal fees according to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2016 concerning the Clean Sweep Task Force on Illegal Charges with this Presidential Regulation was established the Clean Sweep Task Force on the Entikong-Malaysia border hereinafter referred to as the Saber Pungli Task Force. The Saber Pungli Task Force is located under and is responsible to the President. The Saber Pungli Task Force has the task of carrying out the eradication of illegal levies effectively and efficiently by optimizing the utilization of personnel, work units and infrastructure facilities, both in the ministries / institutions and local governments.Keywords: Clean Sweep, Wild Levies
TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM UPAYA MEMBERIKAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH
No full textAbstrak Tesis ini membahas Tinjauan Hukum Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah Dalam Upaya Memberikan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah. Yang sering terjadi . beberapa akta peralihan hak atas tanah yang di buat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalamnegeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian normative dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Surat kuasa adalah bukan hal yang baru dalam tata hukum Indonesia, sejak berkembangnya dan bertambahnya kebutuhan hukum di indonesia. Surat kuasa mutlak merupakan suatu perikatan yang muncul dari perjanjian berdasarka Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata yang mengakui adanya kebebasan berkontrak dengan pembatasan bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus didasari dengan itikad baik. Oleh karena itu pemberian kuasa mutlak di batasi dengan Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah dan larang pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pemberian kuasa mutlak dalam proses peralihan hak atas tanah dapat memberikan kerugian pemberi kuasa, pemberian kuasa pada dasarnya untuk kepentingan penerima kuasa, akan tetapi lebih sering disalah gunakan oleh penerima kuasa karena untuk kepentingan pribadi dan kewajiban-kewajiban penerima kuasa tidak dilaksanakan. Apabila surat kuasa mutlak ini dipergunakan dan ada dasar hukumnya maka tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku maka surat kuasa mutlak ini dapat bermanfaat bagi masyrakat Indonesia. Kata Kunci: Penggunaan Kuasa Mutlak, Hak Atas Tanah. Abstract This thesis discusses a review of the Law on the Use of Absolute Power as the Transfer of Land Rights in an Effort to Provide Legal Protection for Land Rights Holders. Which often happens. some transfer of land rights deed made by the Official of the Land Deed in contradiction with the Instruction of the Minister of Internal Affairs No. 14 of 1982 concerning the prohibition on the use of absolute power as the transfer of land rights. In this study researchers used normative and sociological research. From the results of this thesis, the conclusion is that the power of attorney is not new in the Indonesian legal system, since its development and the increasing legal requirements in Indonesia. An absolute power of attorney is an agreement that arises from an agreement based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which acknowledges the existence of freedom to contract with the limitation that the agreement must not conflict with the laws and regulations and must be based in good faith. Therefore the absolute power of attorney is limited by the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power as the Transfer of Rights to Land and also prohibited in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The granting of absolute power in the process of transferring land rights can give a power of attorney, power of attorney basically for the benefit of the power of attorney, but more often misused by the recipient of the power of attorney because the personal interests and obligations of the proxy are not implemented. If this absolute power of attorney is used and there is a legal basis, it does not conflict with the laws and the applicable law, this absolute power of attorney can be beneficial for the Indonesian people. Keywords: Use of Absolute Power, Land Rights
DEKRIMINALISASI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF AGAMA, SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS
No full textAbstractThis thesis entitled Decriminalization of abortion for rape victims according to Government Regulation No. 61 of 2014 viewed from the perspective of religion, sociology and psychological. The research aims to know, analyze, and explain about the impact of decriminalization of abortion for women who are victims of rape, as well as existing children in the womb, in terms of religious, sociological and psychological perspectives. Based on this the authors formulate 5 problems, namely: 1) How the view of Obstetric and Gynecologist and Midwife Specialist against the decriminalization of abortion for rape victims according to Government Regulation No. 61 of 2014, 2) How the views of the Religious Leaders against the decriminalization of abortion for rape victims according to Government Regulation Number 61 Year 2014, 3) How is the sociologist's view on the decriminalization of abortion for rape victims according to Government Regulation No. 61 of 2014, 4) How does the Psychologist view against the decriminalization of abortion for rape victims according to Government Regulation No. 61 of 2014, 5) How is the impact of the decriminalization of abortion, whether for women who are victims of criminal acts of rape, or children in their wombs, in terms of human rights and the interests of victims. The research method used is empirical normative legal research. The data required are primary and secondary data. Primary data was obtained by interviewing the respondents determined by non-probability sampling and purposive sampling, and by interviewing a resource person. While the secondary data obtained by reading and understanding in depth library materials related to the problem under study. Data analysis in this legal research is descriptive. Data that have been processed and obtained from the results of research, then analyzed by qualitative approach method, resulting in data that is descriptive analytical. Based on the results of the study, according to the Gynecologist and Midwife Doctor Viewpoint, Religious Leaders, Sociologists and Psychologists mostly answered in the interview guidelines strongly disagree on the decriminalization of rape victims. The author Concludes the decriminalization of abortion in Health Act and Government Regulation No. 61 of 2014 is acceptable for health reasons of rape victims according to the view of Obstetric and Gynecology Specialist dr. Yustinus Charles A, SpOG, The overall conclusion of interviews with religious leaders that the decriminalization of abortion in the Health Act and Government Regulation No. 61 of 2014 is acceptable on humanitarian grounds, The overall conclusion of interviews with sociologist Dr. Kristianus Atok, M.Si that the decriminalization of abortion in the Health Act and Government Regulation No. 61 of 2014 is acceptable for humanitarian reasons and strongly affects the social relations of rape victims, and the overall conclusion of interviews with psychological figures Dr Drs. Andreas Muhrotien, M.Si that the decriminalization of abortion in Health Act and Government Regulation No. 61 of 2014 can be accepted with humanitarian reasons and greatly affect the psychological development of rape victims.Keywords: Decriminalization, Abortion, Rap
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KARET AKIBAT RENDAHNYA HARGA JUAL KOMODITAS KARET ALAM DI KABUPATEN SINTANG BERDASARKAN KETETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR SEMBILAN BELAS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
No full textABSTRAK Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan komitmen responsif pemerintah. Namun demikian, petani/pekebun karet di kabupaten Sintang masih mengalami permasalahan karena rendahnya harga jual karet. Oleh karena itu maka diperlukan penelitian untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan, alasan melakukan, dan cara melakukan: Perlindungan Hukum Terhadap Petani Karet Akibat Rendahnya Harga Jual Komoditas Karet Alam Di Kabupaten Sintang Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor Sembilan Belas Tahun Dua Ribu Tiga Belas Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Kata kunci : perlindungan,hukum,harga, karet. ABSTRACT Act Number 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment is a government responsive commitment. However, rubber farmers/planters in Sintang district still experience problems due to low rubber prices. Therefore, research was needed to find out the efforts that have been done, the reasons for doing, and how to do Legal Protection for Rubber Farmers Due to Low Selling Prices of Natural Rubber Commodities in the Sintang Regency Based on the Decree of the Act Number Nineteen In The Year of Two Thousand and Thirteen In respect of Farmers Protection and Empowerment. Keywords: Protection, law, rubber, pric
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN OLEH POLRES LANDAK (Tinjauan Yuridis-Sosiologis).
No full textABSTRACTThis thesis addresses the issue of law enforcement against criminal acts mining without permission by the Police at the hedgehog. approach is appropriate in the formulation of the problem that has been determined. The approach chosen in this study by using sociological juridical approach. Handling of criminal case that illegal gold mining resort police porcupine is already running as it should. In the framework of the rule of law, the general handling procedures together with other common criminal case. The tindaka-action taken by the district police in combating criminal acts Hedgehog illegal gold mining which are: preventive measures (preventive) and repressive measures (penindakkan). Action refresif conducted by the Police Kuantan Singingi include: (1) investigation, (2) conduct the investigation, (3) when sufficient elements of the police to arrest the suspect, but more often catching hand (4) to make arrests, (5 ) search, (6) confiscation. The factors that inhibit the Hedgehog Police in handling the criminal case of illegal gold mining include: (1) lack of public awareness (2) of miners backed up by a person who is not responsible (3) the suspect fled. Porcupine Police efforts made in dealing with the crime of illegal gold mining may be through: (1) raise awareness of the legal community (2) improving the performance of the unit and coordinated with all relevant stakeholders (3) seek and publish the list of People Search (DPO). Recommendation: The Police, Government, and indigenous and stakeholders should sit together to create an agreement and understanding to combat illegal gold mining activities. Legal education should always be given to the people so awareness of the law in that society increases. Police must act firmly and consistently to carry out their duties as law enforcement officers. Keywords: Law Enforcement, Against, Crime, Mining, Without Permission. ABSTRAKTesis ini membahas masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin oleh polres landak. metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Bahwa Penanganan perkara tindak pidana penambangan emas ilegal Kepolisian Resort Landak sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindaka-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Landak dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakkan). Tindakan refresif yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan. Adapun yang menjadi faktor penghambat Polres Landak dalam menangani perkara tindak pidana penambangan emas ilegal meliputi : (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat (2) pelaku penambangan di back-up oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (3) tersangka melarikan diri. Upaya yang dilakukan Polres Landak dalam menangani tindak pidana penambangan emas ilegal dapat melalui : (1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (2) meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait (3) mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Rekomendasi : Pihak Kepolisian , Pemerintah, dan para pemangku adat serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kesepahaman untuk memberantas kegiatan tambang emas ilegal tersebut. Penyuluhan hukum harus selalu diberikan kepada masyarakat agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat. Kepolisian harus bertindak tegas dan konsekuen dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Terhadap, Tindak Pidana, Penambangan ,Tanpa Izin.
ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG LEBIH RENDAH DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP INVESTASI BODONG SAVE OUR TRADE (SOT) DENGAN MODUS MENGHIMPUN DANA UNTUK PERDAGANGAN DI PASAR VALUTA ASING (Studi Putusan Nomor : 63/PID.B/2017/PN.MPW)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Analisa Terhadap Putusan Hakim Yang Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Investasi Bodong Save Our Trade (SOT) Dengan Modus Menghimpun Dana Untuk Perdagangan Di Pasar Valuta Asing (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.MPW). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Tindak Pidana Investasi Bodong Save Our Trade (SOT) Di Kabupaten Mempawah, yang baik adalah memahami prinsip-prinsip, yang di dalamnya berpangkal tolak pada prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolak ukur kinerja suatu penegakan hukum, yakni adanya suatu persinggungan dengan semua unsur prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Prinsip-prinsip yang tersebut sebagian besar terdapat pula dalam asas-asas pemerintahan yang baik, Pelaksanaan untuk penegakan hukum pidana secara tidak langsung menjadi kewajiban semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas polri beserta petugas yang berwenang menjalankan tugas keolisian, penuntutan, penetapan keputusan dan pelaksana keputusan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Putusan hakim terhadap terdakwa Mahud Bin Samsudin dengan nomor perkara : 63 / pid. B / 2017 / PN. MPW lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hokum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Kasus penipuan SOT dengan nomor perkara : 63 / pid. B / 2017 / PN. Mpw memperhatikan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.Kata Kunci : Putusan Hakim, Investasi Bodong Save Our Trade ABSTRACT This thesis discusses the analysis of the judge's lower judgment of the public prosecutor's demands on the investment of Bodong Save Our Trade (SOT) with the Mode of Collecting Funds for Trading in the Foreign Exchange Market (Study of Decision Number: 63 / Pid.B / 2017 / PN. MPW). The approach method used in this research is the normative approach. From the results of this thesis research obtained that Law Enforcement Against Actors Criminal Investments Investment Bodong Save Our Trade (SOT) In Mempawah District, the good is to understand the principles, which in it stems from the principle of good law enforcement, will be rejected measure the performance of a law enforcement, namely the existence of an intersection with all elements of the principle of good law enforcement, referring to the principles of democracy, legitimacy, accountability, protection of human rights, freedom, transparency, power sharing and community control. These principles are largely contained in good governance principles. Implementation for criminal law enforcement is indirectly the responsibility of all interested persons, and directly becomes the duty of the police and officers authorized to undertake policing, prosecution, decision-making and decision-makers within the scope of the criminal justice system. Judge's verdict against the defendant Mahud Bin Samsudin with case number: 63 / pid. B / 2017 / PN. MPW is lower than the demand filed by the Public Prosecutor. The duties of the Judge are very strenuous, because they not only consider the legal interests of the decision of the case but also consider the sense of community justice in order to realize the existence of legal certainty. The judge's verdict is still demanded by the community to be fair, but as a human being as well as the judge in its decision is not possible to satisfy all parties, but even so the judge is still expected to produce the fairest judgment according to legal facts in the court based on the rule of law which is clear (the principle of legality) and is accompanied by the conscience of the judge. The judge's judgment in imposing a criminal against the SOT fraud case with case number: 63 / pid. B / 2017 / PN. Mpw notes the most important aspect in determining the realization of the value of a judge's ruling containing justice (ex aequo et bono) and contains legal certainty, in addition it also contains benefits for the parties concerned so that the judge's judgment must be addressed carefully, well, . If the judge's judgment is not thorough, good, and accurate, then the judge's decision derived from the judge's judgment will be canceled by the High Court / Supreme Court. Keywords: Judge's Decision, Bodong Investment Save Our Trade
KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) YANG MEWAKILI PEMERINTAH MAUPUN BUMN UNTUK BERTINDAK SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS (SKK) (Study Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)
No full textABSTRAK Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, “kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Kejaksaan dalam hal ini dapat menjalankan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara (JPN) guna menjaga kewibawaan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya adanya jaksa pengacara negara ini, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, (BUMN) dan (BUMD) guna membela kepentingannya dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara disebabkan karena ketentuan penggunaan jasa dari pengacara negara ini masih bersifat menganjurkan belum dilakukan penerapan ketentuan sanksi serta masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga kejaksaan. Kondisi ini selanjutnya berakibat tidak terlaksananya ketentuan mengenai tugas dan fungsi jaksa pengacara negara dan berpengaruh pada nama baik dan wibawa pemerintah serta mengurangi minat Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara datun. Konsekwensi hukum terhadap badan/instansi pemerintah yang tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara tidak ada sama sekali karena tidak ada satupun ketentuan sanksi yang mengaturnya. Terhadap badan/instansi pemerintah tersebut tidak patuh pada ketentuan yang berlaku dan apabila menggunakan jasa pengacara atau advokad hanya berpengaruh pada anggaran yang digunakan untuk membiayai suatu perkara yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara serta nama baik dan wibawa pemerintah. Kata Kunci : Kewenangan Jaksa, BUMN, Surat Kuasa Khusus ABSTRACT Article 30 (2) of the Act Number 16, 2004 regarding the Public Prosecution Office of the Republic of Indonesia states that in the field of civil and administrative state, the prosecution ofice by a special mandate that might act either inside or outside a court for and in the name of the government”. The prosecution office might run its duties and functions in the field of civil and administrative states as the state attorney in terms of keeping the honour of the government. However, in its implementation there are prosecutors who are not fully used by the government istitutions, State’s Owned Companies, Regional Owned Companies in order to defend those interes in the civil and administrative states. The research shows that the reasons of government isntitutions for not providing special mandate for the prosecution office in handling civil and administrative state cases caused by lack of trust to the institutions of the prosecution office. The condition is then resulting in lacking the interest of the state attorney hence it is not optimal in settling civil and administrative state cases, the perception that the attorney is lack of capacity, and the cases are not relevant to other fileds and the function and duties of the Attorney has not been eminent amongs stakeholders and community generally. There is no consequences of law towards institutions of government that are not providing mandate to the prosecution office in handling the civil and administrative state cases as there is no legislation on sanction regulting it. Towards institutions of the government that are not obeying the existing rules and if using the state attorney or satate’s lawyer is only depending on budget that is not used to fund a case relevant to civil and administrative state and honour and the government pride. Keywords: Attorney's Authority, State Owned Enterprises, Special power of attorne
PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA DI SUNGAI RAYA
No full textABSTRACT This Thesis Entitled The Role of Officers of Special Child Development Institutions (SCDI) in the Development of Children Sentenced to Criminal in Sungai Raya. The process of fostering a criminal child with an adult prisoner must be different. Since the enactment of Law 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children, Child Correctional Institution was changed to Special Child Development Institutions (SCDI). The guidance of a child in a Special Child Development Institutions (SCDI) aims to allow a criminal child when he returns to the community to comply with legal values and norms and not to commit any further violations. Based on this the authors formulate three problems, 1) What is the Role of Officers of Special Child Development Institutions (SCDI) in the fostering of children who are sentenced to criminal in Sungai Raya. 2) what factors are inhibiting the Role of Officers of the Special Child Development Institutions (SCDI) in the fostering of children convicted of criminal offenses in Sungai Raya. 3) How is the follow-up to the factors that hamper the Role of Officers of Special Child Development Institutions (SCDI) in the fostering of children sentenced to criminal in Sungai Raya. In formulating the problem the authors use the method of sociological jurisdiction related data collection and interviews with the Superintendent of Special Child Development Institutions (SCDI) Sungai Raya. Based on the results of the research, the author thoroughly revealed that, 1) The role of Officers of Special Child Development Institutions (SCDI) in providing guidance to the students of criminal that is guiding and nurturing criminal students,the forms of implementation of guidance in the Institute of Special Child Development Institutions (SCDI) Sungai Raya is a) personality development consisting of religious education and character, formal education package B and Package C, legal awareness, b) development of independence namely physical coaching activities, skill development, which is making of brick, AC and Computer service. 2) In the implementation of the guidance of criminal students encountered several obstacles that hinder the implementation of coaching, the budget funding for the needs of coaching and training has not been fulfilled. Efforts made by the Special Child Development Institutions (SCDI) staff on Sungai Raya requested the addition of a classroom for learning activities to pursue package B and Package C of a criminal child and to request a budget for guidance and skill training to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan as the person in charge Institute for Special Child Development Institutions (SCDI). Keywords: Special Child Development Institutions (SCDI), Child Development Criminal. ABSTRAKTesisi ini berjudul Peran Petugas Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) dalam Pengembangan Anak-Anak yang Dijatuhi Pidana di Sungai Raya. Proses membina seorang anak kriminal dengan tahanan dewasa harus berbeda. Sejak diberlakukannya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak diubah menjadi Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI). Bimbingan seorang anak di Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) bertujuan untuk mengizinkan seorang anak kriminal ketika ia kembali ke masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai dan norma-norma hukum dan tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut. Berdasarkan hal ini penulis merumuskan tiga masalah, 1) Apa Peran Petugas Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) dalam membina anak-anak yang dijatuhi pidana di Sungai Raya. 2) faktor apa saja yang menghambat Peran Petugas Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) dalam membina anak-anak yang dihukum karena pelanggaran kriminal di Sungai Raya. 3) Bagaimana tindak lanjut faktor-faktor yang menghambat Peran Petugas Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) dalam membina anak-anak yang dijatuhi pidana di Sungai Raya. Dalam merumuskan masalah penulis menggunakan metode pengumpulan data yurisdiksi sosiologis terkait dan wawancara dengan Superintendent Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) Sungai Raya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis secara menyeluruh mengungkapkan bahwa, 1) Peran Petugas Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa pidana yang membimbing dan membina mahasiswa kriminal, bentuk-bentuk pelaksanaan bimbingan di Institut Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) Sungai Raya adalah) pengembangan kepribadian yang terdiri dari pendidikan agama dan karakter, paket pendidikan formal B dan Paket C, kesadaran hukum, b) pengembangan kemandirian yaitu kegiatan pembinaan fisik, pengembangan keterampilan, yang adalah pembuatan bata, AC dan layanan Komputer. 2) Dalam pelaksanaan bimbingan siswa kriminal dijumpai beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pembinaan, anggaran pendanaan untuk kebutuhan pembinaan dan pelatihan belum terpenuhi. Upaya yang dilakukan oleh staf khusus Child Development Institutions (SCDI) di Sungai Raya meminta penambahan ruang kelas untuk kegiatan belajar untuk mengejar paket B dan Paket C dari seorang anak kriminal dan untuk meminta anggaran untuk pelatihan bimbingan dan keterampilan ke Kantor Regional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat sebagai penanggung jawab Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI). Kata Kunci: Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI), Pidana Pembangunan Anak
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (Studi Kasus Di Kota Pontianak)
No full textABSTRACT Legal assistance constitutes the constitutional right of every citizen to guarantee legal protection and equality guarantee before the law, as a means of recognition of human rights. Obtaining legal aid for everyone is the realization of access to justice as the implementation of legal protection, and the guarantee of equality before the law. This is in accordance with the concept of legal aid associated with the ideals of the welfare state. Legal aid to the poor is further reinforced by the issuance of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. In 2013-2014 West Kalimantan Provincial Secretariat provides financial assistance in a lawsuit filed by an advocate / legal counsel due to the Regulation of the Governor of West Kalimantan Number 5 of 2011 on Guidance and Procedures for the implementation of Legal Aid for Poor People in West Kalimantan. The issues that will be discussed in this research are as follows: How is the position of the Legal Aid providers of the implementation agreement of Legal Aid based on Law Number 16 Year 2011 regarding Legal Aid? And What is the responsibility of the Legal Aid for the loss of the Legal Aid beneficiaries in connection with the implementation of the agreement between the parties. The research method used in this research is the method of juridical and sociological approach. The juridical approach is the approach that uses the rules and legislation relating to the problem under study, whereas the sociological approach is the approach that uses primary data with secondary data support. Legal Aid Position on Implementation of Legal Aid Agreement Based on Law Number 16 Year 2011 About Legal Assistance, it is clear that it must be a legal aid organization or community organization and Realization of responsibility of legal aid institution is willing to bear all costs / losses experienced by legal aid recipients. The forms of such losses can be material damages such as money or inmaterial losses such as restoration of the original state and a ban to repeat it. The amount of compensation depends on the losses suffered by the legal aid recipient. Keywords: Legal Aid, Funds for the Poor and AdvocatesABSTRAK Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan acces to justice (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state). Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin ini lebih dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.Pada tahun 2013-2014 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan dana dalam perkara prodeo yang diajukan advokat/penasehat hukum dikarenakan adanya Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk dan Prosedur tetap pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang mampu di Kalimantan Barat.Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah kedudukan pemberi Bantuan Hukum atas perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ? Dan Bagaimanakah tanggung jawab pemberi Bantuan Hukum atas kerugian penerima Bantuan Hukum sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum Atas Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sudah jelas bahwa haruslah sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan Wujud realisasi tanggung jawab lembaga bantuan hukum adalah bersedia menanggung seluruh biaya-biaya/kerugian yang dialami oleh penerima bantuan hukum. Bentuk kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil seperti uang maupun kerugian inmateriil seperti pemulihan keadaan semula dan larangan untuk mengulanginya. Besarnya ganti rugi tersebut tergantung kerugian yang dialami oleh penerima bantuan hukum. Kata Kunci : Bantuan Hukum, Dana untuk Masyarakat miskin dan Advokat