Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MODEL PENETAPAN STATUS HUKUM RUMAH PELANGI DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang model penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis dampak dari ketidakjelasan penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan model yang sesuai untuk penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dampak dari ketidakjelasan penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya mengakibatkan: ketidakpastian hukum bagi Ordo Kapusin Propinsi Pontianak dalam mengelola Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, timbulnya klaim dari Pemerintah Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya bahwa kawasan Rumah Pelangi merupakan Hutan Desa. Padahal selama ini, Pemerintah Desa Teluk Bakung tidak pernah mengelola kawasan Rumah Pelangi. Selain itu, dalam pengelolaan Rumah Pelangi yang dilakukan oleh Ordo Kapusin Propinsi Pontianak tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah, termasuk Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, serta terjadinya kerusakan ekologi dan ekosistem di kawasan Rumah Pelangi karena masuknya warga masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Rumah Pelangi yang menganggap bahwa kawasan Rumah Pelangi adalah hutan negara sehingga bisa bebas mengambil hasil hutan dan berburu satwa di dalam kawasan tersebut. Model yang sesuai untuk penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah model Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), hal ini dengan pertimbangan bahwa: (1) Pada awalnya kawasan Rumah Pelangi adalah suatu kawasan hutan, namun akibat aktivitas pembalakan kayu secara liar (illegal logging) dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, kawasan tersebut mengalami degradasi; (2) Semenjak Ordo Fransiskan Kapusin Provinsi Pontianak yang dipimpin oleh Pastor Samuel Oton Sidin masuk ke kawasan tersebut hingga sekarang melakukan rehabilitasi di kawasan tersebut menjadi suatu kawasan hutan. Bahkan, pembiayaan untuk melakukan rehabilitasi kawasan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Ordo Fransiskan Kapusin Provinsi Pontianak tanpa adanya bantuan dari Pemerintah Desa Teluk Bakung, Pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; (3) Rumah Pelangi digunakan untuk kegiatan kepentingan religi dan budaya setempat dan penerapan teknologi tradisional (indigenous technology), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem; (4) Rumah Pelangi bukan termasuk kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional, kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan, dan kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan; (5) Pengelolaan Rumah Pelangi selama ini tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan, tidak mengubah bentang lahan pada hutan konservasi atau hutan lindung, dan penutupan hutannya bukan berupa hutan primer; (6) Ordo Fransiskan Kapusin Provinsi Pontianak selaku pihak yang mengelola kawasan Rumah Pelangi bukan berstatus lembaga asing, tetapi merupakan lembaga keagamaan; dan (7) Pengelolaan Rumah Pelangi selama ini memang mengutamakan perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lingkungan, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, dan rehabilitasi hutan. Kata Kunci: Model, Penetapan, Status Hukum, Rumah Pelangi, Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan. ABSTRACT This thesis discusses about the model of legal status setting of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency from the forestry laws of regulations. The purpose of this research is to reveal and analyze the impact of unclear determination of legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency and suitable model for the legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency in terms of legislation in the field of Forestry. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the impact of unclear determination of legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency resulted in: legal uncertainty for the Order of Capuchin of Pontianak Province in managing Rainbow House in Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency, claims from the Teluk Bakung Village Government, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency that the Rainbow House area is a Village Forest. Whereas all this time, the Village Government of Teluk Bakung never manage the area of Rainbow House. In addition, the management of Rainbow House by the Capuchin Order of Pontianak Province has never received any assistance from the Government, including the Village Government, Sub-District Government, District Government and Provincial Government, and ecological and ecosystem damage in the Rainbow House area due to the influx of residents who live around the area of Rainbow House which considers that the area of Rainbow House is state forest so it can freely take the forest products and hunt the animals in the area. Appropriate model for the legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency is model of Forest with Special Purpose (KHDTK), it is with consideration that: (1) In the beginning the area of Rainbow House is a forest area, but due to logging activity illegal logging and expansion of oil palm plantations, the area is degraded; (2) Since the Franciscan Order of the Capuchin Province of Pontianak led by Pastor Samuel Oton Sidin entered the area until now rehabilitate the area into a forest area. In fact, the financing for the rehabilitation of the area is done independently by the Franciscan Order of the Capuchin of Pontianak Province without any assistance from the Teluk Bakung Village Government, the Sungai Ambawang District Government, the Government of Kubu Raya Regency and the West Kalimantan Provincial Government; (3) Rainbow House is used for local religious and cultural interest activities and the application of indigenous technology, as well as the preservation and maintenance of ecosystems; (4) The Rainbow House does not include natural reserve areas and core zones of national parks, forest areas that have been entitled to management rights by state-owned forestry enterprises, and forest areas that have been granted forest utilization permits; (5) Rainbow House Management has not changed the function of forest area, does not change landscape in conservation forest or protection forest, and forest cover is not primary forest; (6) The Franciscan Order of the Capuchins of Pontianak Province as the party managing the Rainbow House area is not a foreign institution, but a religious institution; and (7) Rainbow House Management has always prioritized forest protection to prevent and limit forest and environmental damage, forest conservation and biodiversity, and forest rehabilitation. Keywords: Model, Determination, Legal Status, Rainbow House, Forestry Laws and Regulations
OPTIMALISASI TUPOKSI BADAN ANGGARAN DPRD DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN APBD (Studi Pada Banggar DPRD Kabupaten Kubu Raya)
No full textABSTRAK Tesis ini berjudul “Optimalisasi Tupoksi dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya Dalam Pembahasan Rancangan APBD”. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam penentuan kegiatan dan program pada rancangan APBD tidak maksimal. Adapun sebab-sebab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam penentuan kegiatan dan program pada rancangan APBD tidak maksimal, dikarenakan: (1) Dalam membahas penentuan kegiatan dan program pada rancangan APBD Kabupaten Kubu Raya, para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya sering tidak hadir sehingga menghambat rencana kegiatan dan program yang akan dibahas; (2) Masih ada para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Badan Anggaran (Banggar); dan (3) Dalam penentuan kegiatan dan program pada rancangan APBD Kabupaten Kubu Raya, pihak eksekutif atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya sering tidak komitmen terhadap rencana kegiatan dan program yang sudah disepakati, sehingga banyak rencana kegiatan dan program yang sudah disepakati tidak terakomodir dalam APBD. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu Raya terhadap rencana kegiatan dan program yang sudah disepakati tetapi tidak terakomodir dalam APBD, adalah: (1) Memasukkan kembali kegiatan dan program yang sudah disepakati tetapi tidak terakomodir dalam APBD Perubahan pada akhir tahun; dan (2) Membina hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif agar dalam pembahasan rancangan APBD seluruh kegiatan dan program yang telah disepakati bersama dapat terakomodir dengan baik. Kata Kunci : Optimalisasi, Badan Anggaran, Rancangan APBD. ABSTRACT This thesis is entitled "Optimization of Autonomy from the Parliament Budget Agency of the Kubu Raya Regency in the Draft APBD Discussion". Through literature study using the empirical legal approach method, it can be concluded that in reality, the implementation of the Parliament Budget Agency main tasks and functions of the Kubu Raya District in determining the activities and programs in the APBD draft is not optimal. The reasons for the implementation of the Parliament Budget Agency main tasks and functions of the Kubu Raya District in determining the activities and programs in the APBD draft are not optimal, because: (1) In discussing the determination of activities and programs in the Kubu Raya District APBD draft, the members of the Parliament Budget Agency of the Kubu Raya Regency often do not attend, which hampers plans for activities and programs to be discussed; (2) There are still members of the Parliament Budget Agency of the Kubu Raya District who do not understand the main tasks and functions (duties and functions) of the Budget Agency; and (3) In determining the activities and programs in the Kubu Raya District APBD draft, the executives or the Kubu Raya District Regional Work Unit (SKPD) often do not commit to the agreed plans for activities and programs, so that many planned activities and programs have been agreed. not accommodated in the APBD. The efforts made by the Parliament Budget Agency of the Kubu Raya District against the planned activities and programs that have not been accommodated in the APBD, are: (1) Reinserting agreed activities and programs but not accommodated in the Amendment APBD at the end of the year; and (2) Fostering a harmonious relationship between the legislature and the executive so that in the discussion of the APBD draft all activities and programs that have been agreed upon can be accommodated properly. Keywords: Optimization, Budget Agency, APBD Draft
PENYALAH GUNAAN KARTU IDENTITAS LINTAS BATAS DALAM RANGKA PERDAGANGAN BEBAS DI ENTIKONG SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN SOSEK-MALINDO
No full textABSTRAKKartu Identitas Lintas Batas (KILB) adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai diberikan kepada para Pelintas Batas setelah dipenuhi persyaratan tertentu berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/2010, Setiap masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan berhak untuk memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) sebagai intrument untuk mendapatkan fasilitas dan pembebasan bea dan cukai atas barang yang dibawanya dari masing-masing negara, bentuk perdagangan lintas batas seperti ini telah disepakati antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan Border Trade Agreement (BTA) dan biasa disebut juga dengan Kesepakatan Sosek-Malindo yang disepakati pada tahun 1970. Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Sarawak) oleh karena itu setiap warga yang memiliki Kartu Identitas Lintas batas (KILB) dapat dengan bebas keluar masuk perbatasan dan memenuhi kebutuhannya, dengan dipermudahnya perdagangan lintas batas tersebut membuka sebuah peluang bagi oknum pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengkolektifkan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang dimiliki oleh masyarakat, Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) tersebut digunakan oknum pelaku usaha tersebut untuk membeli barang dari negara Malaysia yang kemudian diperjual belikan di Indonesia, dengan bekerja sama dengan oknum Pos Penjagaan Lintas Batas (PPLB) agar barang yang dibawa dari malasyia dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, hal ini tentu saja merugikan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, mengingat barang yang dibeli dari malaysia dilarang untuk diperjual-belikan kembali, dan telah melanggar ketentuan didalam Kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek –Malindo). Kata Kunci: Kesepakatan Sosek-Malindo, Perdagangan Lintas Batas. Penyalah Gunaan KILB AbstractID cards were given has been no cross border ( KILB ) is a card on which are are to be issued by the office of the customs and excise office provided for all the limit after this he passer always filled with lots of a particular requirement based on the minister of finance regulation Number : 188 / PMK.04 / 2010 , the device available in every live in of border areas is entitled to have the new card has been no cross border identity ( KILB ) as intrument to get of business facilities and for the release of the customs and excise office on goods brought it from masing-masing the state of , the course of trade has been no cross border like this have been agreed upon between Indonesia and Malaysia based on Border Trade Agreement (smear) and ordinary called also an agreement was reached between Sosek-Malindo agreed on by years 1970 . Entikong as a sub-district in sanggau district is one of areas which is directly adjacent to Malaysia ( of Sarawak ) hence any on the citizens that have id cards were given has been no cross border ( KILB ) a can with free dropping in and out of the frontier and of meet their needs for, With high in cross-border trade the opened a an opportunity for the business doers that take advantage of such facility to profit by means of gather identity card cross-border ( KILB ) owned by the community, identity card cross-border ( KILB was used the business players the to purchase goods from malaysia which then resale in indonesia, working with the checkpoints cross-border ( PPLB ) order for goods brought from Malasyia can be easily entered Indonesia, this of course injurious indonesia especially in the economy sector, remember goods bought from Malaysia forbidden to resale, and in agreement Socio-economic Malaysia-Indonesia ( Sosek-Malindo ).Key Word: Sosek-Malindo Agreement , Cross Border Trade . Misusing the KILB
RATIFIKASI KERANGKA KERJA PENGENDALIAN TEMBAKAU (FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL) DALAM HUBUNGANNYA INDUSTRI KRETEK DI INDONESIA
No full textABSTRAKTesis ini menitik beratkan pada ratifikasi kerangka kerja pengendalian tembakau (framework convention on tobacco control) dalam hubungannya dengan industri kretek di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di peroleh kesimpulan. 1. Kerangka kerja pengendalian tembakau (Framework Convention On Tobacco Control) merupakan suatu perjanjian internasional yang mewadahi negara-negara untuk membatasi penggunaan tembakau untuk tujuan kesehatan. Indonesia belum meratifikasi FCTC hingga sekarang terkait berbagai alasan, antara lain alasan ekonomi, tenaga kerja dan lapangan pekerjaan serta alasan budaya dan sejarah. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 yang merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia, dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar menjelaskan bagaimana setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Kebijakan yang harus ditempuh Indonesia adalah kebijakan untuk menanggulangi Dampak negatif produk tembakau bagi kesehatan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi kesehatan yang merupakan turunan dari UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang mengakomodir dampak negatif belum diratifikasi FCTC yakni rendahnya perlindungan terhadap hak atas kesehatan, dengan tetap mengakomodasi kepentingan industri kretek. Penulis memberikan solusi agar pemerintah Indonesia tetap tidak meratifikasi FCTC dan memaksimalkan aturan nasional yang telah ada untuk pengendalian tembak.Kata Kunci : Ratifikasi, FCTC, Industri Kretek ABSTRACT This thesis focuses on the ratification of the framework convention on tobacco control in relation with kretek industry in Indonesia. Authors use normative juridical research methods, in obtaining conclusions. 1. The Framework Convention on Tobacco Control is an international treaty that places countries to restrict tobacco use for health purposes. Indonesia has not ratified the FCTC until now related to various reasons, including economic reasons, manpower and employment and, cultural and historical reasons. The Preamble and Articles of the 1945 Constitution which are the source of the whole Indonesian national legal politics, in Article 28A of the Constitution explains how every citizen has the right to live and sustain his life. 2. The policy that must be taken by Indonesia is the policy to overcome the negative impact of tobacco products for health by issuing Government Regulation No. 109 of 2012 on the Security of Addictive Substance Ingredients in the form of Tobacco Products for health which is derived from Health Act No. 36 of 2009 that accommodate the negative impact of not ratified FCTC; the low protection of the right to health, while still accommodating the interests of the kretek industry. The authors provide a solution for the Indonesian government to not to ratify the FCTC and to maximize existing national rules for tobacco control.Keynote : Ratification, FCTC, Kretek Industry
PERSETUJUAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN EKSPLORASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG)
No full textAbstrakPenelitian skripsi yang berjudul: "Persetujuan Pemegang Hak dalam Pelaksanaan Eksplorasi Pertambangan Mineral dan Batubara Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Di Kabupaten Ketapang)" bertujuan untuk mengetahui proses persetujuan kegiatan eksplorasi penambangan mineral yang harus dilakukan oleh perusahaan yang akan melakukan eksplorasi minerba pertambangan. Untuk mengetahui penyelesaian hukum dalam kasus konflik antara pemegang hak atas tanah dan pemegang izin eksplorasi mineral pertambangan. Untuk mengetahui tindakan pemerintah daerah dalam kasus konflik antara pemegang hak atas tanah dan pemegang izin eksplorasi mineral pertambangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Sosiologis Yuridis (Sosio Legal Approach). Pendekatan sosiologis digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang fenomena eksplorasi penambangan mineral yang harus mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang hak tanahnya terpapar dengan kegiatan penambangan mineral. Pendekatan yuridis normatif adalah dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan hukum (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa proses persetujuan kegiatan eksplorasi penambangan Minerba harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemerintah melalui prosedur yang ditetapkan oleh UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Pertambangan Mineral dan Batubara, dan tidak akan dilupakan sesuai dengan Pasal 136 UU Minerba yang menyatakan bahwa pemegang Penambangan Izin Usaha Eksplorasi atau Penambangan Izin Usaha Eksplorasi sebelum melakukan operasi produksi waj i melunasi hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah. Bahwa penyelesaian hukum dalam hal terjadi konflik antara pemegang hak atas tanah dan pemegang izin eksplorasi pertambangan mineral diprioritaskan dengan cara musyawarah dan mufakat di antara para pihak sehingga konflik tidak berkembang lebih lanjut dan kegiatan penambangan dapat dilakukan dengan benar, tetapi jika musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan maka diambil jalur hukum dalam menyelesaikan konflik antara para pihak. Bahwa tindakan pemerintah daerah dalam kasus konflik antara pemegang hak atas tanah dan pemegang izin eksplorasi pertambangan mineral seharusnya bertindak sebagai mediator untuk menjadi mediator bagi kedua belah pihak sehingga konflik tidak berkembang lebih lanjut dan masalah dapat diselesaikan. segera, dalam kasus konflik antara pelaku usaha dalam hal ini pengusaha pertambangan dengan masyarakat yang melakukan intervensi adalah polisi. Kata kunci: Persetujuan, Eksplorasi, Pertambangan Abstract The thesis research entitled: "Approval of Rightsholders in the Implementation of Mineral and Coal Mining Exploration Judging from Law Number 4 Year 2009 Concerning Mineral and Coal Mining (Study In Ketapang District)" aims to find out the approval process of mineral mining exploration activities which must be done by a company that will conduct mining minerba exploration. To find out the legal settlement in case of conflict between the holder of the land rights and the holder of mining mineral exploration permit. To know the actions of local government in case of conflict between the holder of land rights and the holder of mining mineral exploration permit. This research is done by using approach method of Sociological Juridical (Sosio Legal Approach). The sociological approach is used to describe the data found in the field about the phenomenon of mineral mining exploration that must obtain the consent of the people whose land rights are exposed to mineral mining activities. Normative Juridical Approach is by examining library materials or secondary data with statutory approach (statute approach). Based on the research, the following results are obtained: That the approval process of Minerba mining exploration activities must first obtain government approval through the procedures established by Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and Government Regulation Number 23 Year 2010 on the Implementation of Mining Business Activities Minerals and Coal as well as Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 34 Year 2017 on Licensing in Mineral and Coal Mining, and shall not be forgotten according to Article 136 of the Minerba Law stating that the holder of Mining Business License Exploration or Mining Business License of Exploration prior to conduct production operations waj ib settle the right to land with the holder of the right to land. Whereas the legal settlement in the event of conflict between the holder of the land rights and the holder of mineral mining exploration permit is prioritized by way of deliberation and consensus among the parties so that the conflict does not develop further and the mining activities can be carried out properly, but if the deliberation can not reach agreement then taken legal path in resolving conflict between the parties. That local government action in case of conflict between the holder of land rights and the holder of mineral mining exploration permit is supposed to act as a mediator to be a mediator for both parties so that the conflict does not develop further and the problem can be solved immediately, in case of conflict between the perpetrator business in this case mining entrepreneurs with the community who intervene intervene is the police.Keywords: Approval, Exploration, Mining Minin
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING SEKTOR BONGKAR MUAT DI KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH
No full textABSTRAKOutsourcing merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan dan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Dalam hubungan hukum ini ada tiga pihak yang saling berkaitan yaitu perusahaan pemberi pekerjaan atau pengguna jasa , perusahaan penerima pekerjaan dan pekerja/buruh . Outsourcing menjadi sorotan banyak pihak karena seringkali terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan-hak-hak pekerja sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Permenakertrans RI Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat di Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah sekaligus menganalisa faktor-faktor penyebab belum efektifnya pemenuhan hak-hak pekerja tersebut serta upaya yang dilakukan agar hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Untuk menganalisa permasalahan tersebut diatas, penulis menggunakan metode normatif sosiologis yaitu menganalisa secara normatif melalui study kepustakaan dan melakukan penelitian langsung dilapangan pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa pekerja/buruh bongkar muat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab belum efektifnya pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat disebabkan belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan hak-hak pekerja sektor bongkar muat sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak terhadap pekerja Kata Kunci: Hak-Hak Pekerja,Outsourcing, Perlindungan Hukum ABSTRACTOutsourcing is a legal relationship based on an agreement to contract work and / or provide services for workers / laborers. In this legal relationship there are three interrelated parties, namely the employer or service user, the employer and the worker / laborer. Outsourcing is in the spotlight of many parties because of the frequent violation of the fulfillment of workers' rights as mandated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower of Republic of Indonesia Minister of Manpower and Transmigration Number 19 of 2012 concerning Partial Submission of the implementation of work to other companies. This study aims to analyze the legal protection of the rights of outsourcing workers in the loading and unloading sector in the District of Mempantan while analyzing the factors that have not been effective in fulfilling the rights of workers and the efforts made so that the rights of workers to the loading and unloading sector can fulfilled as it should. To analyze the problems mentioned above, the author uses the sociological normative method, which is to analyze normatively through literature studies and conduct research directly in the field of companies that use the services of loading and unloading workers. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that have not been effective in fulfilling the rights of workers in the loading and unloading sector are caused by the lack of maximum guidance and labor supervision on the implementation of the loading and unloading sector workers' rights resulting in low awareness of employers to fulfill their obligations to the worker Keywords: Worker Rights, Outsourcing, Legal Protectio
KEBIJAKAN KEMENAG TERHADAP PENDAFTARAN CALON JEMA’AH HAJI (Studi Kasus di Kemenag Kab. Kapuas Hulu)
No full textABSTRAKSalah satu persyaratan pendaftaran jema’ah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ialah melampirkan KTP sesuai domisili calon jema’ah haji. Ini tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jema’ah Haji. Pada dataran implementasinya, terdapat pasangan suami isteri yang menunaikan haji pada tahun 2012 tetapi berdomisili di Kota Pontianak. Inilah yang dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Ada dua hasil dalam penelitian ini. Pertama, kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu terhadap calon jamaah haji yang memiliki KTP Kabupaten Kapuas Hulu dan tidak berdomisili di Kabupaten Kapuas Hulu ialah bagi jamaah haji yang bersangkutan diberikan kelonggaran untuk tetap memilih keberangkatan dari Kabupaten Kapuas Hulu atau memilih pindah/mutasi keberangkatan dari daerah berdomisili saat ini. Kedua, Sampai saat ini, belum ada sanksi yang diberikan kepada para calon jamaah haji tersebut dan hanya ada sanksi sosial atau secara moral, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik, karena mengambil jatah dari kouta di setiap kabupaten atau kota yang seharusnya bukan miliknya. Kata Kunci: Kebijakan, Kemenag Kab. Kapuas Hulu, Pendaftaran, Jema’ah Haji ABSTRACTOne of the requirements for registration of pilgrims in the Office of the Ministry of Religious Affairs of the Regency/City is to attach the identity card according to the domicile of the candidate for Hajj pilgrimage. This is stated in Article 2 paragraph (1) Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 6 of 2010 on Procedures and Requirements for the Registration of Jema'ah Haji. At the level of implementation, there are married couples who perform Hajj in 2012 but domiciled in the city of Pontianak. This is what is discussed in this research by using the type of field research. There are two results in this study. First, policies undertaken by Kemenag Kab. Kapuas Hulu to prospective pilgrims who have identity cards Kab. Kapuas Hulu and not domiciled in Kab. Kapuas Hulu is for the pilgrims concerned given the allowance to keep choosing the departure from Kab. Kapuas Hulu or choose to move/transfer the departure from the current domiciled area. Secondly, no sanctions have been given to the pilgrims and there is only social or morally sanctioned, because the act is deemed a bad deed, since it takes a share of kouta in every district or city that should not belong to it. Keyword: Policy, Kemenag Kab. Kapuas Hulu, Registration, Hajj Pilgrims
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis dapat atau tidaknya korporasi yang melakukan tindak pidana dimintakan pertanggungjawaban menurut ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam tindak pidana perikanan. Melalui metode penelitian hukum normatif sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kasus tindak pidana perikanan, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana menurut ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, dapat diterapkan pula Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Namun dalam prakteknya di persidangan, penerapan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi masih mengalami berbagai kendala, antara lain yang disebabkan oleh: Adanya ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana Pasal 101 hanya memfokuskan pada pengurus korporasi sebagai subjek hukum dan bukan pada korporasinya; Dalam kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia, umumnya nakhoda yang ditangkap adalah warga negara Thailand dan Vietnam. Dengan demikian, kedudukan korporasinya berada di luar negeri; dan Indonesia tidak memiliki perjanjian dengan negara-negara yang menjadi tempat kedudukan korporasi tersebut. Dalam kasus tindak pidana perikanan di Indonesia, kejadian perkara berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), di mana hukum yang diberlakukan adalah United Nations Convention on the Law Of The Sea (UNCLOS). Dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS, menentukan bahwa: ”Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk pidana badan lainnya”. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam tindak pidana perikanan adalah pengurus dan korporasi sama-sama sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Perikanan. ABSTRACT This thesis discusses the corporate criminal liability in the criminal act of fisheries. In addition it also has the purpose of expressing and analyzing whether or not a corporation committed a crime is held liable under the provisions of Article 101 of Law Number 45 Year 2009 concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries, and the form of criminal liability may be liable to corporations in a fishery crime. Through research method of sociological normative law, it can be concluded that in the case of the criminal act of fishery, corporation may be sought criminal responsibility in accordance with the provision of Article 101 of Law Number 45 Year 2009 concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries. In addition, applicable Supreme Court Regulation (PERMA) No. 13 of 2016 on Crime Handling by Corporations. However, in practice at the hearing, the application of Article 101 of Law Number 45 Year 2009 concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 13 Year 2016 on How to Handling Criminal Cases by Corporations is still experiencing various constraints, among others caused by: The existence of the provisions of Article 101 of Law Number 45 Year 2009 concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries, where Article 101 only focuses on corporate management as a legal subject and not on the corporation; In the case of fishery crime that occurred in Indonesia, generally captured captains are citizens of Thailand and Vietnam. Thus, his corporate position is overseas; and Indonesia does not have an agreement with the countries to which the corporation is based. In the case of fishery crime in Indonesia, the incident of the case is in the territory of Exclusive Economic Zone (ZEE), where the law enacted is the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). In Article 73 paragraph (3) of UNCLOS, provides that: "The punishment of a coastal state imposed on violation of the fisheries legislation in the Exclusive Economic Zone shall not include confinement, if there is no contrary agreement between the respective country or any form of penal other ". The form of criminal liability which may be imposed on the corporation in a fishery crime shall be the management and the corporation both as perpetrators of criminal acts of fisheries and both of which shall bear criminal responsibility as regulated in the provisions of Article 101 of Law Number 45 Year 2009 concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries and Supreme Court Regulations Number 13 Year 2016 on Crime Handling by Corporations. Keywords: Criminal Liability, Corporate, Criminal Acts of Fisheries
DISPARITAS PUTUSAN PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK BAKATI’ DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, apakah penjatuhan putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas sudah memberikan rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat adat Dayak Bakati’, dan upaya mencegah terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada masyarakat adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Melalui metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dikarenakan pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua Adat (Singe) Desa atau Tokoh Adat, sehingga sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelakunya lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua Adat (Singe) Desa atau Tokoh Adat. Di samping itu, pelaku merupakan salah satu keluarga terpandang di wilayah dusun atau desa, sehingga Ketua Adat (Singe) Desa dan Tokoh Adat merasa tidak enak untuk menjatuhkan sanksi adat yang lebih berat. Selain itu, pelaku sudah sering melakukan pencurian (nangko) atau dalam bahasa hukum disebut residivis, sehingga Ketua Adat (Singe) Desa dan Tokoh Adat sengaja menjatuhkan sanksi adat yang lebih berat dengan maksud agar pelakunya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehubungan dengan terjadinya disparitas putusan pidana adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, maka pemenuhan rasa keadilan bagi pelaku, korban maupun masyarakat adat Dayak Bakati’ belum dapat diwujudkan secara parsial. Hal ini disebabkan karena putusan pidana adat dapat dikatakan adil oleh pelaku pencurian, tetapi tidak adil bagi korban atau masyarakat adat. Begitu pula sebaliknya, putusan pidana adat bisa dikatakan adil oleh korban atau masyarakat adat, tetapi dianggap tidak adil bagi si pelaku. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya disparitas Putusan Pidana Adat dalam penyelesaian perkara pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Bakati’ di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, antara lain dengan cara-cara: Ketua Adat (Singe) maupun tokoh-tokoh adat (Pamande) harus bersikap objektif dalam menyelesaikan perkara pencurian tersebut tanpa harus memikirkan hubungan kekerabatan atau status sosial dari pelakunya karena dapat menimbulkan gejolak di dalam masyarakat adat itu sendiri, dan Ketua Adat (Singe) maupun tokoh-tokoh adat (Pamande) merupakan panutan bagi warga masyarakat adat sehingga setiap putusan pidana adat harus bisa memberikan rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat adat itu sendiri.Kata Kunci: Disparitas, Putusan Pidana Adat, Perkara Pencurian, Masyarakat Adat Dayak Bakati’. ABSTRACT This thesis discusses the disparity of traditional criminal verdict in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the causes of the disparity of customary criminal decision in the settlement of theft case in Indigenous Dayak Bakati 'community in Kecamatan Subah Sambas regency, whether the indictment of adat criminal punishment in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati' in Kecamatan Subah Sambas District has provided a sense of justice for the perpetrators, victims and indigenous people of Dayak Bakati ', and the effort to prevent the disparity of customary criminal decision in the settlement of theft case on Indigenous Dayak Bakati' in Kecamatan Subah Sambas District. Through empirical law research method, it can be concluded that the causes of disparity of customary criminal decision in the settlement of the theft of Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District because the perpetrator has a kinship relationship with the Chairman of Adat (Singe) Village or Customary People, so the sanction customs that were handed down to the perpetrators were lighter than those who did not have a kinship relationship with the Village (Singe) Chairman or Adat Customary. In addition, the perpetrator is one of the most respected families in the hamlet or village area, so the Adat (Singe) Chairman and the Customary Leaders feel uncomfortable to impose heavier customary sanctions. In addition, the perpetrators have often committed theft (nangko) or in legal language called residivis, so the Chairman of Indigenous (Singe) Village and Customary Figures deliberately impose heavier custom sanctions with the intention that the perpetrators do not repeat his actions. In relation to the occurrence of disparities of customary criminal verdict in the settlement of the theft of Indigenous Dayak Bakati 'in Kecamatan Subah Sambas District, the fulfillment of justice for the perpetrators, victims and indigenous people of Dayak Bakati' can not be realized partially. This is because customary criminal sanction can be said to be fair by the perpetrators of theft, but unfair to victims or indigenous peoples. Similarly on the contrary, customary criminal verdict can be said to be fair by victims or indigenous peoples, but is considered unfair to the perpetrator. The efforts to prevent the disparity of the Customary Criminal Decision in the settlement of the theft case on Dayak Bakati Indigenous Peoples in Kecamatan Subah Sambas District, among others by means of: Adat Chairman (Singe) and traditional figures (Pamande) must be objective in resolving and the Chairman of Indigenous (Singe) and traditional figures (Pamande) are role models for indigenous peoples so that any customary criminal verdict should can provide a sense of justice for the perpetrators, victims and indigenous peoples themselves.Keywords: Disparity, Customary Criminal Ruling, Theft Case, Indigenous Dayak Bakati '
PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Studi Di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis.. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu melakukan Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya di bidang keuangan maupun bidang teknis/operasional. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Inspektorat melakukan audit keuangan dan audit investigasi. Survey dilakukan bersamaan dengan audit. Dan Review : laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan diserahkan kepada Inspektorat untuk diperiksa kembali dan kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengawasan secara Represif dan Prefentif. Pengawasan secara preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Sedangkan pengawasan secara represif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan dan operasional.Kata Kunci : Pengawasan, Bantuan Operasional Sekolah AbstractThis thesis discusses the Implementation of Supervision of the Inspectorate of School Operational Assistance Funds (Bos) Based on Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System, the Financial and Development Supervisory Agency (Study in the Inspectorate of Kapuas Hulu District). This study uses normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it can be concluded that the implementation of supervision carried out by the Kapuas Hulu District Inspectorate on School Operational Assistance Funds (BOS) in Kapuas Hulu District is to conduct audits or inspections. how to compare the actual situation with the situation that should be in the financial and technical / operational fields. In carrying out supervision of the School Operational Assistance (BOS) Fund the Inspectorate conducts financial audits and investigative audits. The survey was conducted simultaneously with the audit. And Review: financial statements made by the Education Office and submitted to the Inspectorate for review and then submitted to the Supreme Audit Agency (BPK). Kapuas Hulu District Inspectorate conducts Repressive and Prevention incentives. Preventive supervision is supervision carried out before the commencement of an activity or before the occurrence of financial expenditure. While repressive supervision is a form of supervision carried out by researching and evaluating financial and operational accountability report documents.Keywords: Supervision, School Operational Assistanc