Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT DALAM PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) TAHUN 2015 – 2019 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Tahun 2015 – 2019 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2015 – 2019 berdasarkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Menkumham menginstruksikan kepada seluruh Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan dan menerapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di wilayah kerjanya masing-masing. Menkumham menilai, Kantor Wilayah (Kanwil) memiliki peran yang sangat penting di dalam mengimplementasikan RANHAM di daerah. Menkumham menambahkan, Kakanwil diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) beserta jajaran untuk dapat menjelaskan bagaimana pentingnya melaksanakan RANHAM. “Saudara perlu mengingatkan institusi di daerah untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam mengimplementasikan dan mensukseskan RANHAM. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 Perpres Nomor 75 Tahun 2015 ini menyebutkan bahwa dalam melaksanakan RANHAM, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyusun Aksi HAM yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun. Dalam menyusun Aksi HAM tersebut, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM.Kata Kunci : Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ABSTRACTThis thesis discusses the Role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Kalimantan in the Implementation of the National Action Plan on Human Rights (Ranham) for 2015 - 2019 Based on Presidential Regulation Number 75 of 2015 concerning the National Action Plan for Human Rights. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research it can be concluded that the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Kalimantan in the implementation of the National Action Plan for Human Rights (RANHAM) in 2015-2019 based on Presidential Regulation No. 75 of 2015 concerning the National Action Plan for Human Rights, Menkumham instructed all Kakanwil of the Ministry of Law and Human Rights to implement and implement the National Action Plan for Human Rights (RANHAM) in their respective working areas. Menkumham assessed that the Regional Offices (Kanwil) have a very important role in implementing RANHAM in the regions. Menkumham added that the Regional Office was expected to be able to assist the Regional Government, Regional Secretary, and Regional Planning and Development Agency (Bappeda) along with ranks to be able to explain how important it is to implement RANHAM. "You need to remind institutions in the region to work together and coordinate in implementing and succeeding RANHAM. As stated in article 6 of the Presidential Regulation Number 75 of 2015, it states that in implementing RANHAM, ministries, institutions, and regional governments are obliged to develop human rights actions that are stipulated every 1 (one) year. In preparing the Human Rights Action, ministries, institutions and local governments must coordinate with the Joint RANHAM Secretariat.Keywords: National Action Plan for Human Rights
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI KOTA PONTIANAK
No full textABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Kota Pontianak” bahwa dengan diselesaikannya persoalan tindak pidana ringan berdasarkan surat edaran tersebut menyebabkan munculnya persoalan yaitu dilakukannya perbuatan berulang oleh para pelaku, karena itu tujuan penulisan ini : Untuk mengetahui dampak dari penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan sehingga terjadinya kejahatan pencurian ringan secara berulang di Kota Pontianak. Untuk mengetahui formulasi kebijakan terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan (restorative Justisce) agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh pelaku.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (Sosio Legal Approach). Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang keberlakuan hukum di dalam masyarakat, termasuk keberlakuan restorative justisce dalam proses penyelesaian tindak pidana.. Pendekatan hukum yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan sosial (sosiological approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaannya mengatur tentang proses penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa dampak dari penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan di Kota Pontianak tidak membuat pelaku menjadi jera atau menyesal telah melakukan perbuatannya, tetapi penyelesaian perkara di luar pengadilan ternyata membuat pelaku mengulangi kembali perbuatan yang sama dan selama kurun waktu tahun 2018 terjadi pengulangan kasus sebanyak 3 kasus di wilayah Kepolisian Resort Kota Pontianak. Bahwa formulasi kebijakan terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan (restorative Justisce) lebih ditinjau lebih jauh lagi untuk melihat secara lugas agar pemanfatannya benar-benar untuk pelaku yang berniat untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Oleh karena itu formulasi kebijakan yang mungkin bisa dijadikan pedoman adalah dalam pembuatan kebijakan harus benar-benar dilihat sisi dari tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh pelaku.Kata Kunci : Surat Edaran, Kapolri, Penyidikan, Tindak Pidana Ringan2ABSTRACTThesis research with the title: "Juridical Analysis of the Circular of Police Chief Number 8 of 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Mild Theft Crime Cases in the City of Pontianak" that by resolving the problem of minor criminal offenses based on the circular letter causes the issue of repeated acts by the perpetrators, therefore the purpose of this writing: To determine the impact of the application of the Chief of Police Circular Letter Number 8 of 2018 on the settlement of minor theft cases outside the court so that there are recurring minor theft crimes in Pontianak City. To find out the policy formulation for the completion of a restorative Just so that there is no repetition of minor theft committed by the perpetrator.This research was conducted using the Sociological Legal Approach method. The sociology approach is used to understand the concepts of legal enforceability in society, including the implementation of restorative justisce in the process of criminal offenses. The legal approach taken is a statute approach, and a sociological approach. The legislative approach is carried out to examine the rules that stipulate the process of law enforcement of minor theft. Based on the research, the following results were obtained: That the impact of the application of the Chief of Police Circular Letter Number 8 of 2018 on the settlement of minor theft cases outside the court in Pontianak City did not make the perpetrator deterrent or regret doing his actions, but the settlement of cases outside the court turned the perpetrator back the same act and during the period of 2018 there were repeated cases of 3 cases in the Pontianak City Police Resort area. Whereas the policy formulation towards the settlement of a theft case outside the court (restorative Justisce) is further reviewed to see in a straightforward manner so that its utilization is truly for the perpetrators who intend to improve themselves and not repeat the same actions again. Therefore the policy formulation that might be used as a guideline is that policy making must really be seen from the side of the legal objective, namely for justice, benefit and legal certainty so that there is no repetition of minor theft committed by perpetrators.Keywords: Circular, Chief of Police, Investigation, Mild Crim
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KAITAN PENETAPAN KAWASAN PLASMA OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
No full textABSTRACTStatute Number 39 of 2014 on Plantations in Article 58 section (1) stipulates that plantation companies with plantation business licenses (IUP) or plantation cultivation permits (IUP-B) are obliged to facilitate the development of the community's lowest gardens covering an area of 20 % (twenty percent) of the total area of plantation grown by the plantation company. Supervision needs to be done for community's lowest gardens and in accordance with the provisions of legislation. The research related to monitoring problem of community's lowest gardens (plasma) area determination is done by research method of sociological law. Uses a qualitative approach to focus on the general principles underlying materialization symptoms of the existing units in life human. The research proves that the regional government has not conducted a measurable supervision. Problems that require government supervision not resolved. Researchers suggest that local governments make measurable efforts. Application of supervision by establishing of local regulation, strengthening of resources, and aiming for farmer welfare.Keyword: Supervision, Community gardens ABSTRAKUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Pasal 58 ayat (1) menetapkan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP )atau izin usaha perkebunan untuk budi daya (IUP-B) wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penetapan kebun plasma mendatangkan keuntungan bagi petani serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian berkaitan dengan masalah pengawasan penetapan kawasan kebun plasma dilakukan dengan metode penelitian hukum sosiologis. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Penelitian membuktikan bahwa pemerintah daerah belum melakukan pengawasan yang terukur. Karena itu peneliti menyarankan supaya pemerintah daerah melakukan upaya yang terukur. Penerapan pengawasan dengan membentuk peraturan daerah, penguatan sumber daya, dan bertujuan menyejahterakan petani.Kata Kunci: Pengawasan, kebun plasm
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 21 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis yuridis ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis sifat mengikat atau tidaknya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan dari pejabat pemerintahan dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan implikasi hukum yang ditimbulkan apabila terjadi disparitas putusan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach) diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kaitannya dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan dari pejabat pemerintahan dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara yuridis tetap memiliki sifat mengikat dalam ranah Hukum Administrasi Negara. Akan tetapi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan dari pejabat pemerintahan tidak bersifat mengikat dalam proses peradilan pidana. Maksudnya, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan dari pejabat pemerintahan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana dari tindakan menyalahgunakan wewenang menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Implikasi hukum yang ditimbulkan apabila terjadi disparitas putusan antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan dualisme hukum dan ketidakpastian hukum.Kata Kunci: Tindakan Pejabat Pemerintahan, Unsur Penyalahgunaan Wewenang, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana. ABSTRACTThis thesis discusses the juridical analysis of the provisions of Article 21 Paragraph (2) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration related to the provisions of Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001.The purpose of this research is to reveal and analyze the binding nature of the decision of the State Administrative Court to assess whether there is an element of abuse of authority in the actions of government officials in relation to the provisions of Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Action Corruption Crime as amended by Law Number 20 of 2001 and legal implications arising in the event of a disparity in the decision between the State Administrative Court and the Corruption Court concerning the presence or absence of elements of abuse of authority.Through library research using normative juridical research methods with a statute approach approach, the conclusion is obtained, that in relation to the decision of the State Administrative Court to assess whether there is an element of abuse of authority in the actions of government officials in relation to the provisions of Article 3 Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 legally has a binding nature in the realm of State Administrative Law. However, the decision of the State Administrative Court to assess whether there is an element of abuse of authority in the actions of government officials is not binding in the criminal justice process. That is, the decision of the State Administrative Court to assess whether or not the element of abuse of authority in the actions of government officials cannot be used as a basis for abolishing criminal acts of misuse according to Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended. with Law Number 20 of 2001. The legal implications that arise if there is a disparity in decisions between the State Administrative Court (PTUN) and the Corruption Court related to whether or not there is an element of abuse of authority can lead to legal dualism and legal uncertainty.Keywords: Actions of Government Officials, Elements of Abuse of Authority, State Administrative Law, Criminal Law
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA PT. BCA FINANCE NOMOR KONTRAK 1061014026-PK-001)
No full textABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance , bagaimana kedudukan hukum dan tanggung jawab debitur atas musnah/hilangnya barang jaminan akibat kelalaian debitur, dan juga untuk menganalisis bagaimana putusan pengadilan terkait perjanjian pembiayaan konsumen yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta di lapangan mengenai bagaimana bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance , bagaimana tanggung jawab debitur atas hilangnya barang jaminan akibat kelalaian debitur, serta menganalisis hasil putusan pengadilan negeri terkait perjanjian pembiayaan konsumen yang dibahas.Data penelitian dianalisis dengan analisis kualitatif yang sesuai dengan deskripsi. Pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas dan norma-norma hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tertier ke substansi masalah penelitian iniDari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen PT. BCA Finance merupakan bentuk perjanjian yang baku/standar dan merupakan perjanjian dengan penyerahan hak milik secara fidusia di bawah tangan. Dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, debitur tidak diijinkan untuk mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak kreditur, dan atas hilangnya objek jaminan atas kesengajaan/kelalaian oleh debitur dimana mobil yang dijadikan sebagai objek jaminan dipindahtangankan oleh debitur ke pihak lain dalam bentuk sewa dan mobil tersebut hilang,serta hasil putusan Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa debitur tetap harus membayar angsuran dan seluruh tunggakan yang ada akibat perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.Kata Kunci: perjanjian pembiayaan konsumen, putusan pengadilan negeri ABSTRACThis study discusses how the consumer financing agreement forms at PT. BCA Finance , how the legal position and responsibility of the debtor for the destruction / loss of collateral due to the debtor's negligence, and also to analyze how court decisions related to consumer financing agreements are discussed.The research method used in this study is normative juridical research. The purpose of this study is to find facts in the field about how the form and content of consumer financing agreements at PT. BCA Finance , how the debtor's responsibility for the loss of collateral due to the debtor's negligence, and analyze the results District court decisions related to consumer financing agreements are discussed. Research data are analyzed with qualitative analysis in accordance with the description. Data collection is obtained through library research, carried out by inventorying, studying and applying the concepts, principles and legal norms obtained from primary, secondary, and tertiary data to the substance of the problem of this research. From this research, it can be concluded that the form and The contents of the PT. BCA Finance consumer financing agreement are standard / standard forms of agreements and are agreements with the transfer of fiduciary ownership rights under the hand. With the existence of the consumer financing agreement, the debtor is not permitted to transfer the object of collateral to another party without the consent of the creditor, and for the loss of the collateral object for intentional / negligence by the debtor where the car used as collateral is transferred by the debtor to another party in the form of a lease and the car was lost, as well as the decision of the Pontianak District Court, which stated that the debtor still had to pay installments and all arrears that were due to the consumer financing agreement.Keywords: consumer financing agreements, district court decision
ANALISIS KEWENANGAN BALAI KARANTINA PERTANIAN DENGAN DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERKAIT LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN (Studi di Kalimantan Barat)
No full textABSTRAKTesis ini berjudul “Analisis Kewenangan Balai Karantina Pertanian dengan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Terkait Lalu Lintas Hewan Dan Produk Hewan (Studi di Kalimantan Barat)”. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa secara yuridis normatif, wewenang mengenai lalu lintas hewan dan produk hewan yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak bersifat atribusi (wewenang asli) yang merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Sedangkan wewenang mengenai lalu lintas hewan dan produk hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan bersifat delegasi karena adanya penyerahan wewenang dari Gubernur Kalimantan Barat melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak dan Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak. Adapun sebab-sebab wewenang mengenai lalu lintas hewan dan produk hewan dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak dan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan adanya sikap ego sektoral dari masing-masing lembaga pemerintah tersebut, dimana menurut Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengawasan dalam hal lalu lintas hewan dan produk hewan di luar wilayah kerja karantina, terlalu memaksakan kehendak dengan alasan adanya perintah dari Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak dan Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak, dan salah dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dimilikinya. Sedangkan menurut Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak tidak secara tegas mempersyaratkan rekomendasi dalam lalu lintas hewan dan produk hewan karena tidak memiliki payung hukum, dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak tidak memiliki kewenangan tentang penerapan rekomendasi dalam lalu lintas hewan dan produk hewan. Mekanisme penyelesaian secara hukum apabila terjadi benturan wewenang antara Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak dan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dalam lalu lintas hewan dan produk hewan yang berhubungan dengan kesehatan hewan dapat dilakukan dengan cara penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Lex Generalis dan asas Lex Posteriori Derogat Legi Lex Priori, serta mengenyampingkan sikap ego sektoral dari masing-masing lembaga pemerintah tersebut.Kata Kunci : Wewenang, Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan. ABSTRACTThis thesis is entitled "Analysis of the Authority of Agricultural Quarantine Center with the Department of Food, Animal Husbandry and Animal Health Related to Traffic of Animals and Animal Products (Study in West Kalimantan)". Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the juridical normative, authority on animal and animal product traffic carried out by the First Class Pontianak Agricultural Quarantine Center is attributed (the original authority) which is the authority to make a decision (besluit) which directly sourced to Law No. 16 of 1992 on Animal Quarantine, Fish and Plants. While the authority concerning animal and animal product traffic carried out by the Department of Food, Animal Husbandry and Animal Health is delegation due to the transfer of authority from the Governor of West Kalimantan through the Regulation of the Governor of West Kalimantan Province Number 26 Year 2008 concerning the Importation and Expenditure of Animals/Livestock, Animal Origin/Livestock and Animal Products/ Livestock. The causes of authority on animal and animal product traffic are carried out by the First Class Pontianak Agricultural Quarantine Office and the Animal Husbandry and Animal Health Service of West Kalimantan Province due to the sectoral ego attitudes of each government agency, which according to the Agricultural Quarantine Class I Pontianak, Department of Food, Animal Husbandry and Animal Health of West Kalimantan Province supervise in animal and animal product traffic outside quarantine work area, overly impose the will by reason of existence of command from West Kalimantan Provincial Governor Regulation Number 26 Year 2008 regarding Import and Expenditure Animals/Livestock, Animal Origin/Livestock and Animal Products/Livestock, and misinterpret the laws and regulations it possesses. Meanwhile, according to the Department of Food, Animal Husbandry and Animal Health of West Kalimantan Province, the First Class Agricultural Quarantine Center Pontianak does not expressly require recommendations in animal and animal product traffic because it does not have a legal umbrella, and Class I Pontianak Agricultural Quarantine Office has no authority on the application recommendations in cross-animal and animal products. A legal settlement mechanism in the event of a conflict of authority between the First Class Pontianak Agricultural Quarantine Office and the Animal Husbandry and Animal Health Service of West Kalimantan Province in animal and animal product traffic related to animal health can be done by applying Lex Specialis Derogat Legi Lex Generalis and Lex Posteriori Derogat Legi Lex Priori's principle, as well as putting aside the sectoral ego attitudes of each of these government agencies.Keywords: Authority, Traffic Animals and Animal Products
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN JENIS PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis ada atau tidaknya pertentangan sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan tujuan pemidanaan dan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kebijakan pidana yang dilakukan agar sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan sanksi pidana kebiri kimia hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual dan sanksi pidana kebiri kimia tidak termasuk di dalam pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai pidana pokok, tambahan maupun pemberatan, namun termasuk dalam pidana tindakan (treatment). Kebijakan pidana yang dilakukan agar sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan maupun membuat keputusan harus berlandaskan pada asas-asas hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Selain itu, Pemerintah perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti kalangan akademisi, pihak kedokteran dan kalangan pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak menimbulkan pro dan kontra setelah diundangkan. Kata Kunci: Kebiri Kimia, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tujuan Pemidanaan, Jenis Pidana. ABSTRACTThis thesis discusses chemical hazard criminal sanctions for perpetrators of crimes of sexual violence against children in terms of criminal prosecution and criminal sanction in the Criminal Code. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the presence or absence of contradictions of chemical hazard criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children with the purpose of criminal punishment and criminal type in the Criminal Code and criminal policies conducted in order for sanctions chemical hazard criminal penalty for perpetrators of sexual violence against children does not conflict with the purpose of criminal punishment and criminal type in the Criminal Code (Penal Code). Through the literature study using normative legal approach approach, it is concluded that the chemical hazard penalty sanction for perpetrators of sexual violence against children is against the purpose of criminal punishment and the criminal type in the Criminal Code (Penal Code). This is because the chemical hazard criminal sanction is merely an act of retaliation from the government without the attempt to improve the person of the perpetrator of sexual violence and chemical hazard criminal sanction is not included in the main criminal and additional criminal sanctions as contained in Article 10 of the Criminal Code. The position of chemical hazard criminal penalty sanction in the punishment system in Indonesia is not as the main punishment, addition or weighting, but is included in the criminal action (treatment). The criminal policy that sanction of chemical hazard criminal sanction for perpetrators of sexual violence against children is not contrary to the purpose of criminal punishment and the criminal type in the Criminal Code is by making laws and making decisions must be based on the principles of criminal law, the principle of criminal law and the purpose of crime. In addition, the Government needs to involve related parties, such as academics, medical parties and human rights groups to avoid pro and contra after being enacted. Key Words: Chemical Hazard, Crime of Sexual Violence, Purpose of Penalty, Criminal Type.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (Studi Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak dan upaya mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam prakteknya, sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak kepada warga masyarakatnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan, tetapi paling tidak sudah ada upaya dari lembaga Kecamatan Sompak untuk merealisasikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga masyarakatnya melalui PATEN. Adapun kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak, antara lain: peralatan komputerisasi yang masih sering bermasalah, kurangnya personil yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan, kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dan sebagainya, serta luasnya wilayah dan lokasi yang jauh. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak adalah dengan cara: memperbaiki peralatan komputerisasi yang sering bermasalah dan mengajukan penambahan unit komputer guna memperlancar pelayanan administrasi kependudukan, menambah personil di Kantor Camat Sompak untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan agar implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bisa berjalan maksimal, dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan karena dengan memiliki Kartu Keluarga, e-KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, maka warga masyarakat mendapat perlindungan secara hukum dari negara dan sekaligus mensukseskan program Pemerintah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Administrasi Kependudukan. ABSTRACT This thesis discusses the implementation of Integrated Administration Service Policy of the Sub District based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 Year 2010 on the service of population administration in Sompak Sub-district of Landak District. In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the constraints in implementing the policy of the Integrated Service Administration Sub-district on population administration services in Sompak Sub-district Landak Regency and efforts to overcome the obstacles in implementing the policy of the Integrated Service Administration Sub-District on the service of population administration in Kecamatan Sompak Landak District. Through literature study using empirical law research method, it is concluded that in practice, the Integrated District Administration Service system on population administration service in Sompak Sub-district of Landak Regency to the community as mandated by the Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2010 on General Guidelines of Integrated Administration Service The sub-district has not yet been implemented as a whole, but at least there have been efforts from Sompak Sub-district to realize population administration service to the people through PATEN. The obstacles in implementing the policy of Integrated Administration Service of Sub-district on the service of population administration in Sompak Sub-district of Landak District, among others: computerized equipment that is still often problematic, lack of personnel providing population administration service, lack of awareness of citizens in administering documents of population administration and so on , as well as the vastness of distant areas and locations. The effort to overcome the obstacles in implementing the policy of Sub-district Administration Service on the population administration service in Sompak Sub-district of Landak Regency is by: repairing computerized equipment which often problematic and proposing the addition of computer unit to expedite the service of population administration, to increase personnel in Sompak District Office to give the administrative services of the population so that the implementation of the policy of the Integrated Administration Service of the Kecamatan can run maximally, and increase the awareness of the citizens to administer the population administration documents because by having the Family Card, e-ID card and/or other residence certificate, the citizens get legal protection from the state and at the same time succeed the Government program. Keywords: Policy Implementation, District Integrated Administration Service, Population Administration
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI TANPA AGUNAN PADA BANK PASAR KOTA PONTIANAK
No full textABSTRAK Seiring Dengan Perkembangan Waktu Dan Tuntutan Kebutuhan Dari Masyarakat Munculnya Bank Pasar Memberikan Suatu Produk Pelayanan Yaitu Kredit Pegawai Tanpa Agunan (Kpta) Untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pontianak. Sasaran Kredit Tanpa Agunan Ini Diberikan Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pontianak, Pegawai Negeri Sipil Kota Pontianak, Pegawai Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Pegawai Bumn Kota Pontianak. Terkait Kredit Tanpa Agunan Penulis Tertarik Untuk Menganalisis Apakah Bank Pasar Sudah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian, Bagaimana Tentang Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Serta Penyelesaian Masalah Apabila Terjadi Kredit Macet.Metode Penelitian Ini Masuk Dalam Ranah Penelitian Yuridis Normatif. Data Penelitian Diperoleh Dengan Cara Mempelajari Bahan Pustaka, Yang Kemudian Disistematisasi Dan Selanjutnya Dianalisis, Hingga Dihasilkan Kesimpulan.Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa 1) Bank Pasar Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Berlandaskan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Melalui Pedoman Formula 5c Dan Slik Dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Kredit Tanpa Agunan Merupakan Perjanjian Kredit Bersifat Baku Yang Telah Disediakan Langsung Oleh Pihak Bank Pasar.3) Adapun Permasalahan Jika Ada Debitur Membayar Angsuran Tidak Tepat Waktu Yang Telah Ditetapkan Maka Dikenakan Sanksi Berupa Denda, Dan Apabila Angsurannya Macet, Maka Bendahara Melakukan Konfirmasi Lisan Kepada Debitur Serta Melakukan Penagihan. Serta Apabila Debitur Dalam Keadaan Lalai Sesuai Dengan Ketentuan Perjanjian Maka Pihak Bank Melakukan Upaya Hukum Ke Pengadilan Dan Secara Arbitrase.Kata Kunci : Bank Pasar Kredit Pegawai Tanpa Agunan ABSTRACTAlong with the Development of Time and Demands for the Needs of the Community The emergence of a Market Bank Provides a Product of Service That is Employee Loans Without Collateral (Kpta) For the Civil Servants of the Pontianak City Government. The Target of Unsecured Loans Is Given To Candidates of Pontianak City Civil Servants, Pontianak City Civil Servants, Contract Employees in Pontianak City Government Environment, Pontianak City Government Employees. Related to Personal Loans The writer is interested in analyzing whether the market bank has applied the precautionary principle, how about the principle of freedom of contract in the agreement and the resolution of the problem if bad credit occurs. This research method is included in the normative juridical research field. Research Data Obtained By Studying Library Materials, Which Are Then Systematized And Further Analyzed, Until A Conclusion Is Generated. The Research Results Shows That 1) Market Banks Distribution Of Unsecured Loans Applying The Precautionary Principle Based On The Provisions Of Law Number 10 of 1998 Through Formula 5c Guidelines And Slik from the Financial Services Authority. 2) Unsecured Loans Are Standard Credit Agreements That Have Been Provided Directly By The Bank Market Party. 3) The Issues If There Is A Debtor Paying Installments Not Timely That Has Been Determined Then A Sanction In The Form Of Fine, And If The Installment Stops, The Treasurer Confirms Oral To Debtors and Billing. As well as if the debtor is in a state of negligence in accordance with the provisions of the agreement, then the Bank will conduct legal remedies to the court and arbitrarily. Keywords: Bank Market Employee Loans Without Collatera
PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVER) HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERADA DILUAR NEGERI OLEH KEJAKSAAN BIDANG INTELIJEN
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Pengembalian Aset (Asset Recover) Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Berada Diluar Negeri Oleh Kejaksaan Bidang Intelijen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Proses Pelayanan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri Yang Dilakukan Kejaksaan Bidang Intelijen Pada Saat Ini yaitu Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah tahap pelacakan aset. Tahap ini merupakan tahap di mana dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti. Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset. Kesuksesan investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya, yaitu pembekuan atau perampasan aset. Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset. Penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau negara korban.Kata Kunci : Pengembalian Aset, Pidana Korupsi, Diluar Negeri AbstractThis thesis discusses Asset Recover Results from Corruption Crimes that Are Abroad by the Intelligence Prosecutor's Office. The approach method used in this research is the normative-sociological approach. From the results of this thesis research, it was found that the Asset Recovery Service Process Outcome of Abroad Corruption Crimes Conducted by the Attorney General's Office of Intelligence at this time is the First Stage of a series of asset seizure processes resulting from corruption. This stage is the stage where information is collected about assets that are corrupted and evidence. The second stage is the stage of freezing or appropriation of assets. The success of investigations in tracking assets that are acquired illegally allows the next stage of asset recovery, namely freezing or seizing assets. The third stage is the phase of confiscation of assets. Foreclosure is an order of a court or an authorized body to revoke the rights of the perpetrator of a corruption act against the assets resulting from a criminal act of corruption. The fourth stage of a series of asset returns resulting from a criminal act of corruption is the surrender of assets resulting from corruption to the victim or victim country.Keywords: Asset Returns, Corruption Crimes, Abroa