Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 JO FORUM MAHKAMAH AGUNG, KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM, JAKSA AGUNG DAN KEPOLISIAN (MAHKUMJAKPOL) DALAM HUBUNGAN DENGAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI TINGKAT PENYIDIKAN
No full textABSTRAKTesis berjudul: “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Jo Forum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepolisian (Mahkumjakpol) Dalam Hubungan Dengan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan di Tingkat Penyidikan”. Adapun yang menjadi latar belakang adalah bahwa tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dengan nilai kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- seharusnya diadili dengan pemeriksaan acara cepat namun yang terjadi adalah diselesaikan melalui proses peradilan umum.Dalam tesis ini akan dibahas beberapa permasalahan yaitu mengapa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang sudah ada kesepakatan bersama Mahkumjakpol belum diimplementasikan secara maksimal dan bagaimana seharusnya formulasi forum Mahkumjakpol terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan yang akan datang agar lebih sempurna untuk menyelesaikan perkara pencurian ringan ditingkat penyidikan.Berdasarkan analisa data penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Jo Forum Mahkumjakpol berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di tingkat penyidikan belum sepenuhnya dilaksanakan pada tataran penegakan hukum karena masih terdapat penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui proses peradilan umum sebagaimana dapat dilihat pada putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Nomor : 940/Pid.B/2018/PN.Ptk dengan tersangka Fahri Amrullah melakukan tindak pidana pencurian helm di teras rumah seseorang dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 815//Pid.B/2018/PN.Ptk dengan tersangka Agus Triyansyah melakukan tindak pidana pencurian helm dengan nilai kerugian sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pelaku dikenakan dengan Peradilan Umum. Ada beberapa pertimbangan kepolisian melanjutkan perkara ke peradilan umum diantaranya yaitu pelaku tindak pidana melakukan perbuatan berulang, pelaku berdomisili di luar kota, perbuatan pelaku meresahkan masyarakat, pelaku diserahkan masyarakat dalam keadaan babak belur akibat amukan massa.Bahwa formulasi Forum Mahkumjakpol terkait dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang akan datang agar lebih sempurna untuk menyelesaikan perkara pencurian ringan ditingkat penyidikan adalah agar dalam penerapan hukum tersebut tidak multi tafsir, motif pelaku tindak pidana melakukan pidana pencurian ringan harus diperhatikan, keadilan bagi korban juga harus diperhatikan. Jika korban tindak pidana itu berpenghasilan pas-pasan sedang pelaku tindak pidana dikenakan tipiring tentu korban tidak akan mendapat rasa keadilan.Sosialisasi harus dilaksanakan secara intens kepada seluruh aparat penegak hukum di lingkup Mahkumjakpol dan masyarakat umum agar satu persepsi dalam penegakan hukum. Selain itu perlu didukung sarana dan prasarana adanya suatu database terintegrasi dengan E-KTP, jadi data pelaku kejahatan dapat diakses di seluruh wilayah republik Indonesia.Kata kunci : Implementasi, PERMA 02/2012,Tindak Pidana Ringan ABSTRACTThis thesis is entitled: "Implementation of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 Jo Forum of the Supreme Court, Ministry of Law and Human Rights, Attorney General and Police (or Mahkumjakpol) in Relation to the Settlement of Criminal Acts of Petty-Theft at the Investigation Level". As for the background of this study was that the petty theft crime which is regulated in Perma Number 2 of 2012 with a value of loss below 2,500,000. - should be supposedly tried by an examination of a quick event, however it was in fact resolved through general justice.In this thesis, several issues were discussed, such as why Supreme Court regulation No. 2 of 2019 which regulates the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code that have been mutually agreed upon between Mahkumjakpol has not been fully implemented, and how should the formulation of the Mahkumjakpol forum be related to Supreme Court regulations Number 2 of 2012 in the future so that it can better address the petty theft at the investigation level.Based on the analysis of research data the results of the acquisition are as follows: That the Implementation of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 Jo Forum Mahkumjakpol relating to the resolution of minor theft crimes at the level of investigation has not been fully implemented at the level of law enforcement because there are still minor criminal case settlements that are resolved through the process of general court. It can be seen in the verdict handed down by the District court Number: 940/Pid.B/ 2018 /PN.Ptk with the suspect named FahriAmrullah who committed acts of theft of helmets on someone's porch. As well as the Pontianak District court ruling Number: 815 / Pid.B / 2018 / PN.Ptk with the suspect named AgusTriansyah who also committed the crime of helmet theft with a loss of Rp. 250,040, - (Two Hundred Thousand Rupiah). In these cases, the perpetrators were subject to general justice due to several considerations so that the police continue the cases to the general court, such as the crimes committed by the perpetrators were repetitive acts, the perpetrators domiciled outside the city, the perpetrators' actions disturbed the community, and the perpetrators were surrendered by the community after being battered.That the formula of the Mahkumjakpol forum is related to the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 so that it is more perfect to settle petty theft cases at the investigation level. Thus, the application of the law is not multi-interpreted. The motives of the perpetrators of crimes of committing petty theft must be also considered. If the victims of the crime earn a mediocre income, while the perpetrators of the crime are subject to ripiring of course the victim will not get a sense of justice.Dissemination must be carried out intensely to all law enforcement officials in the scope of Mahkumjakpol and the general public, so that there is a common perception in law enforcement. In addition. facilities and infrastructure need to be supported by the existence of an inter ;Ited database with E-KTP, so that the data of perpetrators of crime can be accessed in all regions of the Republic of Indonesia.Keywords: Implementation, PERMA 02/2012, Light Crimes (Infractions
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN /KOTA
No full textABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi karena implementasi Standar Nasional Perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang penting dioptomalkan, agar Perpustakaan bermutu prima guna memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian sehingga bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Perpustakaan ini unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang Perpustakaan, dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang Tipe B. Seiring perkembangan masyarakat, Perpustakaan bermutu prima (berstandar) sangat dibutuhkan. Masalahannya bagaimana implementasi Standar Nasional Perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota, tujuannya mengetahui implementasi pedoman, kendala-kendala, upaya pengoptimalannya. Metode penelitiannya normatif, empiris, bersandarkan pada teori Implementasi, efektivitas hukum, dan Standar Nasional Perpustakaan. Hasilnya belum terlaksana sepenuhnya, disebabkan kurangnya faktor Petugas yang menegakkannya, fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. Upaya Pemerintah mengoptimalkannya yakni mengirim tenaga perpustakaan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, memasukkan formasi Tenaga Pustakawan dalam penerimaan CPNS, mengalokasikan penganggaran tahun 2019 untuk renovasi gedung dan fasilitas perpustakaan. Hendaknya secara kontinyu melengkapi Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku, agar penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan selalu terukur, terjaminnya mutu sesuai pedoman yang berlaku. Kata Kunci: Implementasi, Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang.ABSTRACTThis research is motivated because the implementation of the National Library Standards in the Regional Library of Ketapang District is important for optimization, so that excellent quality libraries to meet the needs of information, education, research so that the society progresses, educates the nation's life as mandated by the 1945 Constitution. Regional Government in the Library area, managed by the Regional Archives and Library Office of Ketapang Regency Type B. Along with the development of the community, excellent quality (standardized) libraries are needed. The problem is how the implementation of the National Library Standards in the Regional Library of Ketapang Regency Based on Article 2 of the Regulation of the Head of the National Library Number 8 of 2017 Concerning the National Standards of the Regency /City Library, the purpose of knowing the implementation of guidelines, constraints, optimization efforts. The research method is normative, empirical, based on the theory of implementation, legal effectiveness, and National Library Standards. The results have not been fully implemented, due to the lack of factors of the officers who enforce them, facilities that are expected to support the implementation of the law, community legal awareness and legal culture. The government's efforts to optimize it include sending library staff to attend training, technical guidance, including the formation of Librarians in the reception of CPNS, allocating budgeting in 2019 for renovation of buildings and library facilities. It should continuously complement the applicable National Library Standards, so that library management is always measured, guaranteeing quality in accordance with applicable guidelines.Keywords: Implementation, District Library National Standards, Regional Library of Ketapang Regenc
KOORDINASI POLRES DAN SATPOL PP DALAM PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN P ENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Di Kabupaten Bengkayang)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Koordinasi Polres Dan Satpol PP Dalam Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengedaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kabupaten Bengkayang). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan sosilogis., dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Koordinasi antara Polres dan Satpol PP Kabupaten Bengkayang dalam Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol sudah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlunya dilakukan Koordinasi Polres Kabupaten Bengkayang Dan Satpol PP Dalam Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengedaran Minuman Beralkohol. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diatur tentang tugas dan peran POLRI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial, Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengedaran Minuman Beralkohol berupa Pengawasan secara intern dan ekstern. Pengawasan Intern dilakukan dengan mengadakan razia keliling yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Bengkayang dan Kepolisian Resort Bengkayang secara terjadwal dan tidak terjadwal. Pengawasan ekstern yaitu apabila SATPOL PP Kabupaten Bengkayang dan Kepolisian Resort Bengkayang mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian akan ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. Kata Kunci : Koordinasi, Pengawasan, Minuman Beralkohol, Polres, Satpol PP ABSTRACT This thesis discusses the Coordination of Polres and Satpol PP in Supervising the Sales of Alcoholic Beverages Based on Article 14 Paragraph (2) of Bengkayang Regency Regional Regulation Number 20 of 2003 concerning Supervision, Control and Distribution of Alcoholic Beverages (Study in Bengkayang Regency). This study uses a normative approach with a sosilogis approach. From the results of the study there is a conclusion that the Coordination between the Polres and Satpol PP Bengkayang Regency in Supervision of Alcoholic Beverage Sales is in accordance with the prevailing laws and regulations, it is necessary to coordinate Bengkayang Regency Police and PP Satpol in Sales Supervision Alcoholic Beverages Based on Article 14 Paragraph (2) Bengkayang Regency Regional Regulation Number 20 Year 2003 Concerning Supervision, Control and Distribution of Alcoholic Beverages. Law Number 2 of 2002 has regulated the duties and roles of the Indonesian National Police as security guards and social order, Forms of Supervision and Control of Alcoholic Beverage Distribution Based on Bengkayang District Regulation Number 20 of 2003 concerning Supervision, Control and Distribution of Alcoholic Beverages in the form of Internal and Internal Oversight external. Internal Supervision is carried out by holding a mobile raid conducted by SATPOL PP Bengkayang Regency and Bengkayang Police Department on a scheduled and unscheduled basis. External supervision, that is, if SATPOL PP Bengkayang Regency and Bengkayang District Police get reports from the general public about places for selling alcoholic drinks that violate and disrupt public order, and then will be followed up to internal supervision such as conducting direct raids on the sale of alcoholic beverages that have been reported by the community.Keywords: Coordination, Supervision, Alcoholic Beverages, Polres, Satpol P
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMPERBAIKI JALAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Analisis Terhadap Pasal 273 (2) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Dengan Sengaja Tidak Memperbaiki Jalan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Terhadap Pasal 273 (2) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh Bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bentuk pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan atas kecelakaan yang terjadi berakibat timbulnya korban berupa sanksi pidana. Penyelenggara jalan terdiri atas dinas-dinas yang terdiri dari para ahli di bidangnya dalam hal ini bidang kualifikasi jalan. Sebagai suatu organisasi kedinasan, maka merupakan suatu korporasi, dan pada perkembangan berikutnya korporasi diakui sebagai subyek hukum, sehingga apabila melakukan tindak pidana maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, apabila kecelakaan karena rusaknya jalan.Kata Kunci :Penyelenggara Jalan, Pertanggungjawaban Pidana, Luka Berat. ABSTRACT This thesis discusses the Criminal Liability of Road Operators Who Deliberately Didn't Repair Roads That Caused Severe Injuries (Analysis of Article 273 (2) of Law 22 of 2009 concerning Road Traffic). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it is obtained that the form of criminal liability towards road operators based on Article 273 of Law 22 of 2009 concerning Road Traffic, the form of criminal liability of road operators for accidents that occur results in the emergence of victims in the form of criminal sanctions. The road operator consists of offices consisting of experts in their fields, in this case the field of road qualifications. As an official organization, it is a corporation, and in subsequent developments the corporation is recognized as a subject of law, so that if it commits a crime the corporation can be held liable in terms of criminal law, if an accident is due to road damage.Keywords: Road Operator, Criminal Liability, Severe Injuries.
PIDANA ALTERNATIF KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI DENDA YANG TIDAK DAPAT DIPENUHUI OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DALAM PUTUSAN PENGADILAN
No full textABSTRAKTesis Ini Membahas Tentang Pidana Alternatif Kurungan Sebagai Pengganti Denda Yang Tidak Dapat Dipenuhui Oleh Terpidana Tindak Pidana Illegal Fishing. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh Bahwa Implementasi eksekusi sanksi pidana denda yang tidak dapat dipenuhui oleh Terpidana Illegal Fishing, Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-rogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Namun Pasal 102 Undang-Undang Perikanan memberi celah kepada pelaku pelanggaran illegal fishing untuk terhindar dari sanksi denda. Saat ini para pelaku kejahatan di ZEEI tidak bersedia membayar denda karena denda yang dijatuhkan sangatlah besar, sementara kapalnya sudah dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Padahal penjatuhan pidana denda tersebut tidak dapat disertai dengan pidana pengganti berupa kurungan. Kondisi demikian mendorong pelaku tidak memenuhi kewajibannya membayar denda dimaksud dan dapat meinggalkan tanggungjawabnya begitu saja terlebih lagi sejak awal penanganan perkara hingga berkekuatan hukum tetap, terhadap pelaku tidak dapat dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Peraturan Hukum Positif Kedepan Agar Dapat Memberikan Solusi Hukum Terkait Eksekusi Sanksi Pidana Denda sebagai berikut : Gagasan Pembaharuan Ketentuan Pidana Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Gagasan Pembaharuan Ketentuan Pidana Pasal 102 Undang-Undang Perikanan Kecendrungan untuk menggunakan hukum pidana dalam pembentukan perundang-undangan, adalah semata-mata untuk memberi bentuk dan menjaga agar Undang-Undang yang dibentuk, dapat berwibawa untuk menjaga muatan Undang-Undang, dalam proses penegakan hukumya. Dan ancaman sanksi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah illegal fishing sesuai dengan prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut dapat ditinjau dari fakta yang terjadi, pelaku illegal fishing yang tertangkap di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dapat bebas dari jeratan hukum pidana meskipun Undang-Undang perikanan menetapkan sanksi bersifat gabungan (penjara dan denda dengan penjara.Kata Kunci : Pidana Alternatif Kurungan, Illegal Fishing ABSTRACTThis Thesis Discusses the Alternative Crime of Confinement as a Substitute for Fines That Cannot Be Fulfilled by Illegal Fishing Criminal Convicts. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis study, it was obtained that the implementation of criminal penalties that cannot be fulfilled by Illegal Fishing convicts. Implementation of policies in principle is a way for a policy to achieve its objectives, no more or less. To implement public policy, there are two choices of steps available, namely directly implementing it in the form of programs or through the formulation of derivate policies or derivatives of the policy. However, Article 102 of the Fisheries Act provides an opportunity for perpetrators of illegal fishing violations to avoid fines. At present the perpetrators of crimes on ZEEI are not willing to pay a fine because the fine imposed is very large, while the ship has been destroyed or seized for the country. Even though the imposition of criminal penalties cannot be accompanied by a substitute criminal form of imprisonment. This condition encourages the perpetrator not to fulfill his obligation to pay the said fine and can leave his responsibility just like that even more so since the beginning of handling the case until it has permanent legal force, the perpetrator cannot do any form of detention. Future Positive Legal Regulations In Order To Provide Legal Solutions Regarding Execution of Penal Penalty Sanctions as follows: Ideas for Renewal of Criminal Provisions Article 102 of the Fisheries Law. The Idea of Renewal of Criminal Provisions Article 102 of the Fisheries Act The tendency to use criminal law in the formation of legislation, is solely to give shape and maintain so that the Law that is formed, can be authoritative to safeguard the contents of the Act, in the law enforcement process . And the threat of fisheries criminal sanctions that occur in the territory of the Indonesian Exclusive Economic Zone have not been able to solve the problem of illegal fishing in accordance with the principles of criminal law as the last means in tackling crime. This can be seen from the fact that the perpetrators of illegal fishing caught in the Indonesian Exclusive Economic Zone can be free from the bondage of criminal law even though the fisheries law stipulates joint sanctions (imprisonment and fines with imprisonment).Keywords: Criminal Alternative Confinement, Illegal Fishing
UPAYA HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PONTIANAK DALAM MENGATASI TUNGGAKAN REKENING AIR PELANGGAN KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENGHASILAN USAHA
No full textAbstrakpeneltian ini bertujuan untuk meneliti dan menggambarkan upaya hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak dalam mengatasi tunggakan pembayaran rekening air pelanggan kaitannya dengan peningkatan penghasilan usaha. mengingat perlunya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan tujuan membangun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak lebih baik. Memberikan jalan keluar dan mengungkapkan upaya hukum yang dilakukan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak dalam permasalahan menunggak pelanggan sehingga meningkatkan pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak.penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif , dengan Metode Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berhubung dengan penelitian yang diteliti jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara bertanya langsung atau wawancara kepada Kepala Wilayah Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak Upaya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak dalam menyelesaikan masalah tunggakan rekening pelanggan yang lalai ialah dengan memberikan denda kepada pelanggan, memberikan surat pemberitahuan melalui surat tagihan tunggakan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak, yang kemudian akan dilanjutkan dengan surat perintah pemutusan jaringan air minum pada pelanggan yang bersangkutan. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus menambah aturan melakukan Gugatan Perdata terhadap setiap perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh setiap orang, pelanggan dan subyek hukum lainnya yang menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak dan tata cara melakukan gugatan menurut ketentuan dan aturan hukum yang berlaku dan Penyelesaian melalui Pengadilan dan di luar pengadilan, penyelesaian di luar pengadilan yaitu penyelesaian sengketa kerjasama melalui negoisasi ataupun mediasi yang disetujui oleh kedua belah pihak di Lembaga penyedia jasa sementara penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu penyelesaian sengketa bilamana jalur pengadilan ditempuh setelah jalur luar pengadilan tidak menemukan kesepakatan penyelesaian dan mendasarkan hukum yang berlaku2Kata kunci: Tunggakan Pelanggan, Sifat normatif, Pelanggaran Kontrak, Extrajudicial, PenyelesaianAbstractThe aimed of this studies is to do a research about legal effort from PDAM Tirta Khatulisitwa Pontianak to overcome customer unpaid water bill that related to company income improvement. The company itself has a obligation to increase income with a perpose to make the compay much better. Give solutions and do legal effort to PDAM Tirta Khatulistiwa to overcome customer arrears problems, so that it could increase company income.This studies conducted with problem approach method that is normative innature, with this method we could find the truth under the principles, legal norms and doctrine that connected with the studies. Type of approach is to do a interviews to head of PDAM Tirta Khatulistiwa west and center pontianak customer office. PDAM Tirta Khatulistwa Pontianak already do some effrots to overcome customer arrears which is a fine to a customer, letter of arrears notice from PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak, then continued with order letter to cut off customer water distribution pipe. PDAM Tirta Khatulistiwa needs to add regulations about civil suit to every customers that strike back or do a breach of contract, customer and other legal subjects that cause a loss to PDAM Tirta Khatulistiwa. customers can conduct lawsuit to PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak based on provisions and applicable rules through in court and extrajudical. extrajudical settlement which is through negotiation or mediation from both side by service providers meanwhile in court settlement can be do if there is no settlement deals and based on applicable law.Keywords: Customers Arrears, Normative innature, Breach of Contract, Extrajudical, Settlemen
UPAYA DITRESNARKOBA POLDA KALBAR DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DARI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di LAPAS Klas IIA Pontianak)
No full textABSTRAKTesis ini membahas upaya Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalbar dalam penanggulangan peredaran narkotika dari dalam LAPAS Klas IIA Pontianak. Secara aktual, peredaran narkotika telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Upaya pemberantasan narkotika pun sampai saat ini masih gencar dilakukan, berbagai cara dilakukan seperti penangkapan bandar, pengedar, bahkan pemakai setiap harinya pun semakin bertambah, hampir setiap hari di media baik cetak maupun online memberitakan tentang tertangkapnya bandar maupun pengedar narkotika. Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa setiap harinya juga terdapat para narapidana narkotika yang masuk ke dalam LAPAS untuk dilakukan pembinaan. Akan tetapi, masuknya para narapidana narkotika ini tidak serta merta menyelesaikan urusan memberantas narkotika menjadi selesai atau tuntas, nyatanya para narapidana narkotika di dalam LAPAS masih bisa mengembangkan dan mengendalikan usahanya dalam mengedarkan barang haram tersebut tidak hanya di lingkungan LAPAS, namun hingga di luar LAPAS. Peredaran narkotika dari dalam LAPAS juga terjadi di LAPAS Klas IIA Pontianak. Sebab-sebab peredaran narkotika masih dapat dilakukan oleh narapidana dari dalam LAPAS Klas IIA Pontianak, antara lain kelebihan kapasitas (over capacity) di LAPAS, kurangnya petugas LAPAS, masuknya alat komunikasi (HP dan Android) di dalam LAPAS, dan adanya kekuatan finansial (uang) para bandar narkotika di dalam LAPAS. Faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran narkotika yang masih dapat dilakukan oleh narapidana dari dalam LAPAS Klas IIA Pontianak, antara lain adanya kebocoran informasi yaitu tidak terjaganya kerahasiaan informasi akan dilakukannya pelaksanaan razia dan pengungkapan peredaran narkotika di LAPAS. Kemudian adanya keterlibatan oknum petugas LAPAS dengan narapidana yang bertindak sebagai bandar narkotika di dalam LAPAS dan adanya Prosedur Tetap (Protap) LAPAS yang menyatakan bahwa penyidik, dalam hal ini penyidik Kepolisian maupun BNN dapat melakukan penyidikan terhadap narapidana di dalam maupun di luar LAPAS dengan terlebih dahulu mengikuti Protap sebagaimana berlaku di LAPAS. Hal ini antara lain dengan menunjukkan surat perintah penyidikan dan untuk selanjutnya dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui izin Kepala LAPAS, bahkan izin tertulis Dirjen Pemasyarakatan dalam hal narapidana dibawa ke luar LAPAS, di luar kepentingan penyerahan berkas perkara, rekontruksi, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Di samping itu, karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, seperti dalam pengungkapan tindak pidana narkotika termasuk di LAPAS, ketiadaan alat penyadapan untuk mengungkap tindak pidana narkotika di dalam LAPAS dan ketiadaan alat pendeteksi narkotika yang dapat digunakan bagi pengunjung maupun narapidana di LAPAS Klas IIA Pontianak. Upaya Ditresnarkoba Polda Kalbar dalam penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dapat dilakukan dengan penggunaan sarana non penal dan sarana penal. Adapun upaya non penal yang dapat dilakukan meliputi: memberikan penyuluhan kepada narapidana, melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung LAPAS, melakukan tes narkoba terhadap narapidana, dan melakukan pembinaan terhadap petugas LAPAS (sipir) agar mereka tidak ikut terlibat dalam peredaran narkotika di dalam LAPAS.Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Peredaran, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan. ABSTRACTThis thesis discusses the efforts of the Drug Investigation Directorate Police Regional West Kalimantan in the prevention of narcotics circulation from the Penitentiary Class IIA Pontianak. Actually, the circulation of narcotics has reached a very alarming level. Efforts to eradicate narcotics are still intensively carried out, various methods have been carried out such as the capture of dealers, dealers, and even more users every day, almost every day in both print and online media reporting on the capture of drug dealers and dealers. This of course indicates that every day there are also narcotics prisoners who enter the Penitentiary for guidance. However, the inclusion of narcotics prisoners does not necessarily solve the problem of eradicating narcotics to completion or solution, in fact the narcotics circulation in Penitentiary can still develop and control their business in distributing illicit goods not only in the Penitentiary environment, but also outside the Penitentiary. Circulation of narcotics from within Penitentiary also occurs in Penitentiary Class IIA Pontianak. The reasons for narcotics circulation can still be carried out by prisoners from Penitentiary Class IIA Pontianak, including over capacity in Penitentiary, lack of Penitentiary officers, entry of communication devices (HP and Android) in Penitentiary, and financial strength (money) narcotics dealers in Penitentiary. The inhibiting factors in dealing with drug trafficking that can still be carried out by inmates from Penitentiary Class IIA Pontianak include information leakage, namely the lack of confidentiality of information that will carry out raids and disclosure of narcotics circulation in Penitentiary. Then there was the involvement of Penitentiary officers with inmates acting as narcotics dealers in Penitentiary and the existence of Penitentiary Standard Procedures which stated that investigators, in this case the Police investigators and BNN could conduct investigations on prisoners inside and outside the Penitentiary with first follow Standard Procedures as applicable in Penitentiary. This includes showing the investigation warrant and subsequently being carried out in advance through the Head of Penitentiary permit, even the written permission of the Director General of Penitentiary in the case of prisoners being taken outside the Penitentiary, outside the interests of submitting case files, reconstruction, and hearing court hearings. In addition, due to budget constraints and facilities, such as disclosure of narcotics crimes including in Penitentiary, the absence of tapping tools to uncover narcotics crimes in Penitentiary and the absence of narcotics detection devices that can be used for visitors and prisoners in Penitentiary Class IIA Pontianak. The Drug Investigation Directorate Police Regional West Kalimantan efforts in overcoming narcotics circulation carried out by prisoners from the Penitentiary Class IIA Pontianak can be done by using non-reasoning facilities and means of reasoning. The non-reasoning efforts that can be carried out include: providing counseling to prisoners, conducting inspection of Penitentiary visitors, conducting drug tests against prisoners, and providing guidance to Penitentiary officers (guards) so that they do not get involved in narcotics circulation in Penitentiary.Keywords: Prevention Efforts, Circulation, Narcotics, Penitentiary
ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Analisis Kedudukan Jaksa Sebagai Aparatur Sipil Negara Dan Penuntut Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan dan metode penelitian sosiologis.. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh analisa sementara Bahwa Karakteristik Jaksa Sebagai Aparatur Sipil Negara Dapat Dipersamakan Dengan Karakteristik Jaksa Sebagai Penuntut Umum. Kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tergantung pada kesempurnaan dan kemampuan aparatur Negara, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri. Kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sesungguhnya belum mengakomodasi kekhususan karakteristik kelembagaan maupun profesi di Kejaksaan RI seperti model birokrasi kelembagaan, model pembinaan kepegawaian, model akuntabilitas kinerja kelembagaan dan model pengawasan baik kelembagaan maupun profesi. Peran Jaksa Penuntut Umum. Dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.Konsekuensi Hukum Jaksa Sebagai Aparatur Sipil Negara Dan Penuntut Umum Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya. Profesi jaksa minta dikecualikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Alasannya, keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dinilai punya konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi Korps Adhyaksa itu. Bahkan, sebagai profesi penegak hukum, jaksa akan banyak ‘diamputasi’ jika tetap dimasukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Kedudukan Jaksa Sebagai Aparatur Sipil Negara dan Penuntut Umum. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah. Untuk diangkat menjadi seorang Jaksa, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah ia merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).Kata Kunci : Kedudukan Jaksa, Sebagai Aparatur Sipil Negara, Penuntut Umum ABSTRACT This thesis discusses the Analysis of the Position of Prosecutors as State Civil Apparatus and Public Prosecutors. This study uses normative legal research methods, through literature studies and sociological research methods. From the results of this thesis research, a temporary analysis is obtained that the characteristics of prosecutors as state civil apparatuses can be compared to the characteristics of prosecutors as public prosecutors. The smooth implementation of development and governance depends on the perfection and capability of the State apparatus, in this case the Civil Servants. The position and role of employees in every government organization is crucial, because Civil Servants are the backbone of the government in implementing national development, the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses, does not actually accommodate the specificity of institutional or professional characteristics in the Indonesian Attorney General's Office such as the bureaucratic model institutional, staff development models, institutional performance accountability models and institutional and professional supervision models. The role of the Public Prosecutor. In the Investigation Power, there are several institutions that can carry out investigations, in carrying out the prosecution power, only one institution has the authority to carry out, namely the Republic of Indonesia Prosecutor's Office based on Law Number 16 of 2014 concerning the Republic of Indonesia Prosecutor's Office. In carrying out its duties and functions. Professional prosecutors ask to be excluded in the provisions of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN Law). The reason, the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (ASN Law) is considered to have unfavorable consequences for the Adhyaksa Corps. In fact, as a law enforcement profession, prosecutors will have many 'amputations' if they are still included in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN Law). Position of the Prosecutor as the State Civil Apparatus and the Public Prosecutor. Functional position is a position that shows the duties, responsibilities, authority and rights of a civil servant in an organizational unit whose tasks are based on certain expertise / and or skills and are independent. Functional positions are essentially technical positions that are not listed in the organizational structure, but are very necessary in the main tasks in government organizations. To be appointed as a Prosecutor, one of the conditions that must be fulfilled is that he is a Civil Servant (PNS).Keywords: Prosecutor's Position, As a State Civil Apparatus, Public Prosecuto
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :021/XI/KIP-PS-A/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (Studi Kasus Putusan Nomor : 021/XI/KI-PS-A/2016 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan hukum putusan Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi dan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab badan publik tidak tunduk pada putusan informasi yang telah mempunyai hukum yang mengikat (Inkracht). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum dari putusan ajudikasi Komisi Informasi yaitu kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, kedudukan hukum (legal standing) termohon dan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Dan apabila para pihak menerima putusan atau jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima, para pihak yang berkeberatan tidak menempuh upaya hukum, hal tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 tahun 2008 (UU KIP) juncto Pasal 60 Perki No. 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) juncto Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2011. Dengan demikian, para pihak wajib mentaati putusan ajudikasi. Badan Publik selaku Termohon tidak melakukan upaya hukum yaitu mengajukan Gugatan dan Kasasi. Dengan demikian putusan Komisi Informasi telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap ini tidak dilaksanakan oleh Badan Publik. Adapun alasan dari Badan Publik tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah belum menerima putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.Kata kunci : Komisi Informasi, sengketa informasi publik, putusan komisi informasiABSTRAC2This thesis discusses Juridical Review of Information Commission Decisions in Information Dispute Resolution (Case Study of Decision Number: 021 / XI / KI-PS-A / 2016 West Kalimantan Provincial Information Commission). The purpose of this study is to determine and examine the legal strength of the Information Commission's decision in handling information disputes and to find out and examine the factors that cause public agencies not to submit to information decisions that already have binding laws (Inkracht). The approach in this study uses empirical normative methods with descriptive analytical research specifications. The type of data used in this study is secondary data. The results showed that the procedure for resolving public information disputes by the Information Commission was in accordance with statutory regulations. This can be seen in the legal considerations of the decision of the Information Commission adjudication namely the authority of the Information Commission, the applicant's legal standing, legal standing of the respondent and the deadline for filing a dispute resolution request. And if the parties accept the decision or a period of 14 (fourteen) days after the decision is received, the parties who object do not take legal action, that is as regulated in Article 48 paragraph (1) of Law no. 14 of 2008 (UU KIP) juncto Article 60 Perki No. 1 of 2013 (Perki PPSIP) juncto Article 3 Perma No. 2 of 2011. Therefore, the parties must obey the adjudication decision. The Public Agency as the Respondent did not make legal remedies, namely filing a Lawsuit and Cassation. Thus the decision of the Information Commission has permanent legal force (Inkracht). The decision of the Information Commission which has permanent legal force is not implemented by the Public Agency. The reason for the Public Agency not implementing the decision of the Information Commission which has permanent legal force is that it has not yet received the decision of the West Kalimantan Province Information Commission.Keywords: Information Commission, public information dispute, information commission decisio
ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
No full textABSTRAKMurabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis akad pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri, masalah penelitian ini adalah bagaimana akid,mahqud ’alaih dan sighat dalam akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif,data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data skunder dan data tertier serta wawancara dengan marketing Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini memilih lokasi di Kantor Bank Syariah Mandiri cabang Ahmad Yani Pontianak. Objek penelitian ini meliputi pegawai marketing bank Sayariah Mandiri yang membidangi akad murabahah dan marketing penawaran pembiayaan murabahah.Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa: 1) akid dalam akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri menurut syariah Islam yaitu akid dari pihak bank tidak konsisten terhadap pelaku akad yakni pada saat menentukan akad biasa ditanda tangani marketing dan diparaf oleh pimpinan bank, bahkan dalam akadnya bank mewakilkan (mewakalahkan) kepada pihak nasabah untuk mencari sendiri kepada pihak ketiga. Ketentuan ini dilakukan setelah Bank dan nasabah menyepakati barang yang diminta nasabah. Artinya nasabah harus menjelaskan spesifikasinya terlebih dahulu. 2) mahqud ‘alaih dalam akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri yaitu, tidak ada atau dimiliki bank, kemudian mahqud ‘alaih tidak dikuasai sepenuhnya oleh pihak bank melaikan bank mewakilkan kepada nasabah dengan cara mewakalahkan untuk mencari sendiri kepada pihak ketiga. Dengan demikian bank hanya menyetujui permintaan mahqud ‘alaih oleh nasabah kepada bank dan bank menyetujui permintaan nasabah tersebut. 3) sighat dalam akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri yaitu dilakukan melalui surat menyurat yang mana pihak bank memberikan format berisi ketentuan pembayaran, terkait keuntungan, harga, dan jaminan yang ditetapkan yang disetujui oleh nasabah.Kata kunci: akad, pembiayaan, murabahah, syariah.ANALYSIS OF MURABAHAH FINANCING CONTRACTAT BANK SYARIAH MANDIRIABSTRACTMurabahah is a contract of sales and purchase of goods with a selling price of acquisition cost plus an agreed profit in which the seller must disclose the cost of acquiring the goods to the buyer. This research aims to analyze financing contracts at Bank Syariah Mandiri. The problema of this research are the akid, mahqud 'alaih and sighat in the murabahah financing contract at Bank Syariah Mandiri.This research uses the normative legal approach method. The data used in this study were primary, secondary and tertiary data, as well as interviews with the Bank Syariah Mandiri marketing division. This study chose a location at the Bank Syariah Mandiri Office in the Ahmad Yani branch of Pontianak. The object of this research includes the Sayariah Mandiri bank marketing employees in charge of murabahah contracts and murabuhah financing offers.This research concluded that: 1) akid in the murabahah financing contract in Bank Syariah Mandiri according to Islamic sharia, namely akid from the bank, is inconsistent with those who make the contract, namely when determining the ordinary contract signed by the marketing people and verified by the bank executive; even in the contract, the bank delegates to the customers to look for the third party by themselves. This requirement is done after the Bank and the customer agree on the goods requested by the customer. This means that the customer must explain the specifications first. 2) there is no mahqud ‘alaih in the murabahah financing contract at Bank Syariah Mandiri, then mahqud 'alaih is not fully controlled by the bank but it is delegated to the customer to look for the third parties by themselves. Thus, the bank only agreed to mahqud ‘alaih request by the customer to the bank and agreed to the customer's request. 3) sighat in murabahab financing contract in Bank Syariah Mandiri, is carried out through correspondence in which the bank provides a format containing the terms of payment, profit, price, and collateral determined by the state.Keywords: contract, financing, murabahah, shari