Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016
No full textAbstrakTesis ini membahas tentang Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimana konsekuensi hukum dihapusnya kata “dapat” dalam PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 terhadap kerugian negara sebagai unsur tindak pidana. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Konsekuensi Hukum Dihapusnya Kata “Dapat” Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25.25/PUU-XIV/2016 Terhadap Kerugian Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana. Konsekuensinya titik berat pemahaman (penafsiran) tindak pidana korupsi sekarang ini hanya diletakkan semata-mata pada pemahaman delik formal, yang atas dasar delik ini meskipun dalam suatu tindak pidana korupsi belum/tidak menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekoniomian negara, namun cukup apabila suatu perbuatan telah "dapat" dikategorikan “akan menimbulkan kerugian negara”, maka pelakunya sudah dapat dihukum. Terjadi perkembangan baru di dunia hukum yakni keluarnya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konsitusi menyatakan menganulir kata “dapat” yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berada pada kalimat “dapat” merugikan Keungan Negara, Mahkamah Konsitusi menganggap kata “dapat” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu penanganan Tindak Pidana Korupsi menurut dua Pasal tersebut harus benar-benar memenuhui adanya Kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang nyata.Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016AbstractThis thesis discusses Juridical-Normative Analysis of the Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XIV / 2016. The approach method used in this research is normative legal research through library studies and field studies. As for the problem in this thesis research is how the legal consequences of the removal of the word "can" in the CONSITUTION COURT DECREE NUMBER 25 / PUU-XIV / 2016 against state losses as an element of criminal acts. From the results of this thesis study, it was found that the Legal Consequences of Removing the Word "Get" in the Decision of the Constitutional Court Number 25.25 / PUU-XIV / 2016 Against State Losses as an Element of Criminal Acts. As a consequence, the center of understanding (interpretation) of corruption is currently only placed solely on the understanding of formal offenses, which on the basis of this offense, although in a criminal act of corruption has not / does not cause state financial losses, but it is sufficient "can" be categorized as "will cause state losses", then the culprit can be punished. New developments occur in the world of law, namely the issuance of the decision of the Constitutional Court Number: 25 / PUU-XIV / 2016 concerning the testing of Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption, the Constitutional Court declares the word "can" annulled in Article 2 and Article 3 The Law on the Eradication of Corruption Crime which is in the sentence "can" harm the State Financial, the Constitutional Court considers the word "can" do not have binding legal force, therefore the handling of Corruption Crimes according to the two Articles must fully comply with the Loss State or real State Economy.Keywords: Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XIV /201
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEMBANTU PROSES PEMBENTUKAN RAPERDA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
No full textABSTRAKTesis ini berjudul “Optimalisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu”. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak pernahnya Pegawai di Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengkajian yuridis terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) selama periode tahun 2014 – 2019. Di samping itu, pelaksana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tidak memahami tugas dan fungsinya karena hingga saat ini tidak ada Standard Operasional Prosedur (SOP) bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pelaksana ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah belum berjalan optimal dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan pemahaman dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, masih ada anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Bapemperda, dan kurangnya koordinasi antara Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar tugas dan fungsinya dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang2Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan melakukan uji kompetensi terhadap pelaksana ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan mereka, sehingga sesuai dengan bidang dan tugasnya, meningkatkan koordinasi dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik, dan merekrut tenaga ahli di bidang hukum yang berkompeten untuk membantu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.Kata Kunci: Optimalisasi, Tugas dan Fungsi, Sekretariat DPRD, Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.ABSTRAKThis thesis is entitled "Optimizing the Duties and Functions of the Secretariat of the Regional House of Representatives in Assisting the Formation of Drafting of Local Regulations Based on Kapuas Hulu District Regulations Number 46 Year 2016 Regarding Position, Organizational Structure, Duties and Functions, And Work Procedures of the Kapuas Hulu District Representative Council ". Through a literature study using the empirical legal approach method, it was concluded that in reality, the implementation of the duties and functions of the Regional Representative Council (DPRD) of the Kapuas Hulu Regency in assisting the process of forming the Regional Regulation Draft based on the Kapuas Hulu Regent Regulation Number 46 of 2016 concerning Position, The Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Secretariat of the Regional Representative Council of Kapuas Hulu Regency are not optimal. This can be seen from the fact that Employees in the Legislation Sub-Section of the Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat conducted a judicial review of the Regional Regulation Formation Program (Propemperda) during the period 2014 - 2019. In addition, the implementing State Civil Apparatus (ASN) in the environment Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat does not understand its duties and functions because until now there is no Standard Operating Procedure (SOP) for the implementation of duties and functions for ASN implementers within the Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat. The factors that cause the task and function of the Kapuas Hulu Regency People's Representative Council Secretariat in assisting the formation of the Regional Regulation Draft have not been running optimally due to the lack of3knowledge and understanding of Human Resources (HR) in the DPRD KapuasHulu Secretariat, still there are members of the Bapemperda DPRD Kapuas HuluRegency who do not understand the main tasks and functions (tupoksi) ofBapemperda, and the lack of coordination between the Legal Section and the DPRDSecretariat Trials with the Kapuas Hulu District DPRD Members. Efforts should bemade by the Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat so that their duties andfunctions in assisting in the formation of the Regional Regulation Draft are runningoptimally in accordance with the Kapuas Hulu Regent's Regulation Number 46 of2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions andWork Procedures of the Representative Secretariat Kapuas Hulu District People'sRegion by conducting a competency test on the ASN implementers in the KapuasHulu Regency DPRD Secretariat that aims to find out their abilities, so that inaccordance with their fields and duties, improve coordination with the Bapemperdaof the Kapuas Hulu Regency DPRD so that the process of forming the LocalRegulation Draft can run in accordance with good, and recruiting experts in thefield of law who are competent to assist the formation of the Draft RegionalRegulation.Keywords: Optimization, Duties and Functions, DPRD Secretariat,Establishment of Local Regulation Draft
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT-ALAT BERAT/BESAR PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 1/PUU-X/2012
No full textAbstrakTesis ini membahas tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/Puu-X/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-X/2012 Sudah Berjalan Optimal. Optimalisasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-X/2012, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Pemohon mengenai Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) No. 1/PUU-X/2012. Pajak Alat Alat Berat dan Alat-Alat Besar merupakan pajak yang dipungut oleh oleh Provinsi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah “Kendaraan Bermotor alat - alat berat atau alat - alat besar adalah alat - alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen”.Kata Kunci : Pemungutan Pajak, Alat-Alat Berat. AbstractThis thesis discusses the Optimization of Heavy Equipment Tax Collection at the Financial Management Agency and Regional Revenue of West Kalimantan Province after the Decision of the Constitutional Court Number: 1 / Puu-X / 2012. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis study, it was found that the collection of tax on heavy equipment at the Financial Management Agency and Regional Revenue of West Kalimantan Province after the decision of the Constitutional Court Number: 1 / PUU-X / 2012 was running optimally. Optimizing Tax Collection of Heavy Equipment at the Financial Management Agency and Regional Revenue of West Kalimantan Province After the Decision of the Constitutional Court Number: 1 / PUU-X / 2012, which the Constitutional Court (MK) Decision rejected all Petitioners' petitions regarding Testing the Law (PUU) No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies (PDRD Law) No. 1 / PUU-X / 2012. The tax on heavy equipment and large equipment is a tax collected by the province. Since the enactment of Law No. 28 of 2009 concerning Regional taxes and Regional Retributions, and the Regional Regulation of West Kalimantan Province Number 8 of 2010 concerning Regional Taxes "Motorized Vehicles - heavy equipment or large equipment - are tools that can move / move place and not permanently attached ".Keywords: Tax Collection, Heavy Equipment
STRATEGI KEPOLISIAN DAN POS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (P4TKI) DALAM PENCEGAHAN PENYELUDUKAN TKI ILEGAL (Studi Kasus Di Perbatasan Entikong-Serawak Malaysia)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang Strategi Kepolisian Dan Pos Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Dalam Pencegahan Penyeludukan Tki Ilegal (Studi Kasus Di Perbatasan Entikong-Serawak Malaysia). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh yaitu Hambatan-hambatan yang dihadapi Polres dan POS Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kabupaten Sanggau Pencegahan Penyeludukan TKI Illegal. Dalam menjalankan strateginya P4TKI terdapat Hambatan-hambatan yang dihadapi Polres dan POS Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kabupaten Sanggau Pencegahan Penyeludukan TKI Illegal yang ditemui selama menjalankan aktivitasnya, oleh sebab itu penulis ingin membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh POS Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kabupaten Sanggau menggunakan Analisis SWOT. Analisis Swot untuk mengidentifikasi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths), peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats), jadi analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Polres dan POS Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kabupaten Sanggau Pencegahan Penyeludukan TKI Illegal dengan upaya Tindakan Preventif. Sementara itu Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Sanggau menyatakan pihaknya terus melakukan pemberantasan TKI Ilegal di daerah Kabupaten Sanggau melalui pencegahan dan penindakan kepada pelaku penempatan TKI. Dan yang seharusnya dilakukan oleh Polres dan POS Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kabupaten Sanggau Pencegahan Penyeludukan TKI Illegal adalah faktor komunikasi, sumberdaya manusia, dan struktur.Kata Kunci : Strategi, Kepolisian, P4TKI, Penyelundupan ABSTRACTThis thesis discusses the Police Strategy and the Indonesian Workers Placement and Protection Service Post (P4TKI) in the Prevention of Illegal Tki Occupation (Case Study at the Malaysian Entikong-Serawak Border). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it is obtained that the Obstacles faced by the Polres and the Indonesian Workers Placement and Protection Service (P4TKI) District of Sanggau Prevention of Illegal TKI Occupation Prevention. In carrying out P4TKI's strategy there are obstacles faced by the Polres and the Indonesian Workers Placement and Protection Service (P4TKI) Sanggau District Prevention of Illegal Occupation Prevention that are encountered during carrying out their activities, therefore the author wants to discuss what factors are faced by Sanggau District Sanggau Regency Placement and Protection Workforce POS Service (P4TKI) uses SWOT Analysis. Swot analysis to systematically identify factors to formulate strategies based on logic that can maximize strengths, opportunities, but simultaneously minimize weaknesses and threats, so a SWOT analysis compares the external factors of opportunity and threat with internal factors of strength and weakness. The efforts that should have been made by the Polres and the Indonesian Workers Placement and Protection Service (P4TKI) District of Sanggau Preventing the Occupation of Illegal Migrant Workers by Preventive Action. Meanwhile, the Chief of the Sanggau District Resort Police said that they would continue to eradicate Illegal TKIs in the Sanggau Regency area through prevention and repression of the perpetrators of the placement of migrant workers. And what should have been done by the Polres and the Indonesian Workers Placement and Protection Service (P4TKI) Sanggau District Prevention of Illegal TKI Occupation is a factor of communication, human resources, and structure.Keywords: Strategy, Police, P4TKI, Smugglin
TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA (OVERLAPPING) (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang tanggung jawab perdata Badan Pertanahan Nasional terhadap penerbitan sertipikat hak milik ganda dengan studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis tanggung jawab secara perdata Kantor Pertanahan Kota Pontianak atas terjadinya penerbitan sertipikat hak milik ganda dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak terkait kerugian para pihak sehubungan dengan penerbitan sertipikat hak milik ganda. Melalui metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Pontianak secara perdata atas terjadinya penerbitan sertipikat hak milik ganda adalah hanya sebatas membatalkan sertipikat yang dianggap cacat administrasi maupun berdasarkan putusan pengadilan dan memberikan ganti rugi. Namun ganti rugi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dibebankan kepada negara dan nilai ganti ruginya tidak sesuai dengan harapan bagi pihak yang sertipikatnya dibatalkan. Dalam prakteknya, Kantor Pertanahan Kota Pontianak belum bertanggung jawab secara perdata atas terjadinya penerbitan sertipikat hak milik ganda karena apabila pihak yang dibatalkan sertipikatnya ingin menuntut tanggung jawab Kantor Pertanahan secara perdata dalam hal ganti rugi, maka harus mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan nilai ganti rugi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan (yang dibebankan kepada negara) tidak sesuai dengan harapan pihak yang sertipikatnya dibatalkan. Dalam kasus terjadinya sertipikat hak milik ganda di Kota Pontianak, maka upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak terkait kerugian para pihak sehubungan dengan penerbitan sertipikat hak milik ganda dilakukan dengan cara mediasi terlebih dahulu, walaupun pada akhirnya para pihak menempuh jalur pengadilan. Proses mediasi yang dilangsungkan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Hak Milik Ganda. ABSTRACTThis thesis discusses the National Land Agency civil responsibility for the issuance of multiple land ownership certificates with case studies at the Pontianak City Land Office. The purpose of this research is to reveal and analyze the civil responsibility of Pontianak City Land Office for the issuance of multiple land ownership certificates and settlement efforts made by the Pontianak City Land Office regarding the loss of the parties with regard to the issuance of multiple land ownership certificates. Through empirical legal research method, it can be concluded that Pontianak City Land Office regarding to the issuance of multiple land ownership certificates is limited to canceling certificates which were considered administrative defect or based on court decisions and provided compensation. But the compensation provided by the Pontianak City Land Office is charged to the state and the compensation is not in accordance with the expectations of the party whose certificate was canceled. In practice, Pontianak City Land Office has not been civilly responsible for the issuance of multiple land ownership certificates because if the parties whose certificate was canceled wanted to sue the Land Office in a civil case regarding the compensation, then they must file a civil suit in the District Court and the compensation value provided by the Land Office (which is charged to the state) is not in accordance with the expectations of the party whose certificate was canceled. In the case of multiple land ownership certificates in Pontianak City, the settlement efforts made by the Pontianak City Land Office related to the loss of the parties in connection with the issuance of multiple land certificates is done in the form of mediation first, even though in the end, the parties take the case to the court. The mediation process held at the Pontianak City Land Office is based on the Regulation of the Minister of Agrarian, Spatial Planning and the National Land of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Case.Keywords: Civil Responsibility, National Land Agency, Multiple Ownership Certificate
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM TERKAIT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Asasi Manusia Telah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selaku sekretariat Panitia RANHAM Provinsi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program utama RANHAM, salah satunya adalah Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). YANKOMAS merupakan jawaban atas banyaknya pengaduan atau komunikasi dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM yang mereka alami kepada pemerintah/non pemerintah atau lembaga mandiri, yang bergerak dalam penanganan HAM.Kata Kunci : Penyelesaian, Tugas Dan Fungsi, HAM ABSTRACThis thesis discusses the implementation of the Duties and Tasks of the Regional Office of the Ministry of Law and Ham related to the Application of Human Rights Issues Based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 23 of 2013 concerning Guidelines for Community Communication Services. . The research method used in this test uses normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research obtained from the investigation of the Duties and Functions of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Related to Community Communication Services in Settling Human Rights Issues In Accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 23 of 2013 and Human Rights as the secretariat of the Provincial RANHAM Committee has an important role in the implementation of the main RANHAM program, one of which is the Community Communication Service (YANKOMAS). YANKOMAS is an answer to complaints or communications from the public about allegations that deny or deny human rights relating to government / non-government or independent institutions, which are engaged in handling human rights.Keywords: Settlement, Tasks and Functions, HA
KOORDINASI PENGAMANAN PERBATASAN BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi terhadap Koordinasi Polri dengan Instansi Terkait dalam Penegakan Hukum Perbatasan Badau Kabupaten Kapuas Hulu-Malaysia)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Koordinasi Pengamanan Perbatasan Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Terhadap Koordinasi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Penegakan Hukum Perbatasan Badau Kabupaten Kapuas Hulu-Malaysia). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan sosilogis., dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Koordinasi Polri Dengan Intansi Terkait Dalam Melakukan Pengamanan Perbatasan Agar Tidak Terjadi Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum, koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan, seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi dan Departemen Kehakiman, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertam-bangan dan Energi, Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah dalam Pengamanan Perbatasan Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Koordinasi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Penegakan Hukum di Perbatasan Badau Kabupaten Kapuas Hulu-Malaysia.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri dalam melakukan koordinasi terhadap pengamanan perbatasan Badau- Malaysia, ada lima permasalahan yang menjadi kendala yakni : Pertama, semangat otonomi daerah yang pada kondisi penguatan demokrasi lokal relative baik, namun pada pengembangan wilayah kedaulatan, pemerintah setempat melihat bahwa masalah pengamanan perbatasan adalah kewenangan pemerintah pusat. Situasi ini memosisikan masalah pengamanan perbatasan menjadi kurang baik dan cenderung terbengkalai. Kedua, strategi dan postur pertahanan Indonesia masih pada visi territorial, sehingga masalah perbatasan non-teritorial tidak terintegrasi dengan baik, karena minimnya Alutsista pendukung. Ketiga, infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan terbilang minim. Minimnya infrastruktur jalan dan pendukung lainnya secara luas. Konteks ini pada akhirnya membuat pengamanan wilayah perbatasan dilakukan terbatas dan cenderung seadanya. Keempat, minimnya dukungan anggaran bagi pengamanan perbatasan secara efektif menyebabkan kinerja dan profesionalitas petugas dilapangan menjadi rendah. Kurangnya dukungan dan perhatian dari Pemda setempat juga menjadi masalah yang melemahkan pengamanan perbatasan. Kelima, visi pengamanan yang berorientasi pada pendekatan militer semata menjadi permasalahan tersendiri mengingat ancaman keamanan dan kedaulatan tidak lagi semata-mata berbentuk ancaman agresi militer, tapi lebih banyak pada ancaman nontradisional yang justru merupakan bagan dari domain penegakan hukum. Upaya-upaya yang dilakukan oleh polri dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut yaitu dengan Meningkatkan Pengawasan. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait. Mengupayakan Peningkatan Kualitas Pengawasan Di Pos-Pos Lintas Batas. Meningkatkan dan membangun jaringan intelijen. Mengupayakan dan meningkatkan pembinaan wilayah, pembinaan territorial serta pembinaan masyarakat di wilayah perbatasan. Membangun jalan inspeksi di sepanjang perbatasan darat dan menambah frekwensi patroli perbatasan di darat maupun laut. Menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan. Mengalokasikan anggaran pengamanan daerah perbatasan secara terpadu. Membangun sarana jalan dan prasarana transportasi, telekomunikasi sepanjang perbatasan untuk membuka keterisolasian wilayah perbatasan. Mengintegrasikan Dan Atau Merevisi Peraturan dan Perundangan yang terkait dengan Pengamanan Daerah Perbatasan.Kata Kunci : Koordinasi, Pengamanan Perbatasan, Penegakan Hukum Perbatasan ABSTRACTThis thesis discusses the Border Security Coordination Based on Article 14 Paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia (Study of National Police Coordination with Related Agencies in Badau Border Enforcement of the Kapuas Hulu Regency, Malaysia). This study uses a normative approach with a sosilogis approach. From the results of the study there is a conclusion that the Polri Coordination with Related Intenses in Conducting Border Safeguards to Avoid Overlapping of Authority in Relation to Law Enforcement, coordination between government agencies involved in securing border areas, such as the TNI , Police, Immigration Office and Department of Justice, Ministry of Forestry, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Ministry of Mining and Energy, Ministry of Agriculture and Regional Government in Border Security Based on Article 14 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia Against the Coordination of the National Police with Related Agencies in Law Enforcement at the Badau Border in the Kapuas Hulu Regency, Malaysia. Constraints faced by the National Police in coordinating the security of the Bada-Malaysia border, there are five problems which become obstacles. : First, the spirit of regional autonomy which is in a relatively good condition of strengthening local democracy, but in developing sovereignty areas, the local government sees that the issue of border security is the authority of the central government. This situation has positioned the border security problem to be unfavorable and tends to be neglected. Second, Indonesia's defense strategy and posture is still in the territorial vision, so that the problem of non-territorial borders is not well integrated, due to the lack of supporting defense equipment. Third, the existing infrastructure in the border region is fairly minimal. Lack of broad road infrastructure and other supporters. This context ultimately makes security in border areas limited and tends to be limited. Fourth, the lack of budget support for border security effectively causes the performance and professionalism of field officers to be low. The lack of support and attention from the local government is also a problem that weakens border security. Fifth, the vision of security which is oriented towards the military approach becomes its own problem considering the threat of security and sovereignty is no longer solely in the form of a threat of military aggression, but more on non-traditional threats which are actually a chart of the domain of law enforcement. The efforts made by the National Police in overcoming these obstacles are by Increasing Supervision. Improve coordination between relevant government agencies. Seek to Improve the Quality of Supervision at Cross Border Posts. Improve and build intelligence networks. Promote and enhance regional development, territorial development and community development in the border region. Build inspection roads along land borders and increase the frequency of border patrols on land and sea. Increase and increase the quantity and quality of security equipment in border areas. Allocate budget for securing border areas in an integrated manner. Build road facilities and transportation infrastructure, telecommunications along the border to open up isolated border areas. Integrate and or revise regulations and legislation related to Border Area Security.Keywords: Coordination, Border Security, Border Law Enforcement
ANALISIS HAK KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS PERSEROANTERBATAS (PT) SEBESAR 50% DALAM KAITAN ADANYA PEMINJAMAN UANG PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) UNTUK KEPERLUAN PRIBADI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PONTIANAK
No full textABSTRAKPenelitian ini mencakup masalah peminjaman uang milik Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Komisaris PT yang memiliki hak saham 50% untuk keperluan pribadi dan tanggung jawab atas peminjaman uang milik Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Komisaris sebagai pemilik saham PT dibolehkan atau dilarang melakukan peminjaman uang milik perusahaan PT untuk keperluan pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui pertanggungjawaban atas peminjaman uang milik PT. Dari hasil penelitian bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang Komisaris PT yang memiliki saham 50% (lima puluh persen) dibolehkan meminjam uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Peminjaman uang milik PT oleh Komisaris PT harus melalui RUPS dan harus mendapat persetujuan dari Direktur yang juga memiliki saham pada PT. Apabila pinjaman uang belum dikembalikan atau dilunasi, maka hal itu merupakan hutang Komisaris yang dapat ditagih oleh PT, dan terdapat kewajiban mengembalikan yang disebut hutang. Pemegang saham, Direktur maupun Komisaris tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan untuk mempergunakan modal atau harta kekayaan PT untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut maka perbuatan tersebut adalah salah, tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku. Harta kekayaan PT atau modal PT hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan atau keperluan perseroan sebagai subjek hukum, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar itu.Rekomendasi yang dapat diberikan agar nantinya didalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimasukkan Pasal yang memuat ketentuan tentang peminjaman uang milik PT oleh Direktur maupun Komisaris untuk kepentingan atau keperluan pribadi. Pemakaian atau peminjaman uang milik PT yang dilakukan oleh Komisaris Pemilik Saham PT yang digunakan untuk keperluan pribadi hendaklah dilakukan dengan melalui persetujuan RUPS dan dilengkapi dengan Surat Perjanjian Peminjaman Uang.Kata Kunci: Peminjaman Uang, Perseroan Terbatas, Keperluan PribadiABSTRACTThis research incorporates the obstacle in borrowing Limited Liability Company's funds for personal needs conducted by the Commissioner who owns a 50% shareholding rights and responsibility for borrowing money owned by a Limited Liability Company under Law Number 40 of 2007. This research utilizes the normative juridical method. The purpose of this study is to find out and analyze the acquisition and prohibition of lending money for personal needs conducted by the Commissioner as a shareholder of a Limited Liability Company under Law Number 40 of 2007 and to find out the responsibility for borrowing money owned by PT. From the results of the study, it was found that based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, no provisions were governing the acquisition of Commissioners to borrow company money for personal use. The borrowing of money owned by a Limited Liability Company by the Commissioner must go through a General Meeting of Shareholder and must obstain approval from the Director who also owns shares in the company. If the loan money has not been returned or paid, then it is a Commissioner's debt that can be collected by a limited company, so that there arises the obligation to return the debt. Shareholders, Directors, and Commissioners are not permitted or permitted to use the capital or assets of a Limited Liability Company for their interests. If there is a violation of these provisions, the act is wrong and is not justified according to applicable law. The assets or capital of a Limited Liability Company may only be used for the benefit of the company. Recommendations that can be given by researchers so that later in the renewal of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, an article which contains provisions concerning borrowing money by the Director or Commissioner for personal interests or purposes. The use or lending of money owned by a Limited Liability Company which is carried out by the commissioner of the Shareholder for personal needs should be done with the approval of the General Meeting of Shareholders and completed with a Money Lending Agreement.Keywords: Funds Loan, Limited Liability Companies, Personal Requisite
KEBIJAKAN NON PENAL OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI MELALUI PENYULUHAN P2TP2A DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK
No full textABSTRAK“Kebijakan Non Penal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Melalui Penyuluhan P2TP2A Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak.” Permasalahan anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh manusia yang kemampuan fisik, mental dan sosialnya masih terbatas untuk merespon berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Lebih tragis lagi jika dicermati bahwa dalam berbagai kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang tua atau keluarga.Bagaimanapun kita tidak pernah boleh melupakan puluhan ribu anak lain yang tidak mampu bertahan mengalami perlakuan buruk, dan jutaan anak lainnya yang sampai saat ini masih menderita. Satu-satunya obat bagi wabah kekerasan terhadap anak ini adalah mencegahnya agar tidak terjadi. Salah satu kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut adalah dengan dibentuknya P2TP2A. Child Protective Services merupakan program preventive penyuluhan dari P2TP2A yang mana model penyuluhan dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok mikro dan kelompok makro. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan P2TP2A dalam menyelenggarakan upaya perlindungan anak dari kekerasan. Jika dilihat dari tujuan diadakannya penelitian ini, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mencoba menggambarkan P2TP2A dalam menyelenggarakan program-program perlindungan anak kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan, apakah program-program P2TP2A tersebut memang benar dapat menanggulangi kekerasan terhadap anak atau tidak.Hasil dari penyuluhan dengan model Child Protective Services ini dapat diketahui bahwa P2TP2A memang benar menyelenggarakan penyuluhan pada kelompok mikro dan kelompok makro. Namun pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut memiliki kendala. Kendala yang dimaksud adalah minimnya anggaran penyuluhan dan kurangnya tenaga penyuluh. Diperlukan suatu konsep agar dapat mensiasati kendala-kendala tersebut, salah satunya adalah penyuluhan melalui mass media.Kata kunci: model penyuluhan, P2TP2A, penanggulangan kekerasan terhadap anak ABSTRACT“Non Penal Policy Made by Regional Government of Melawi through P2TP2A Counselling to Overcome Violence on Children.”Problem of child abuse are highly dramatic and heart-breaking because they are experienced by human being who are physically, mentally and socially limited to respond risk and dangers that they are facing. When we observe, it is even more tragic because in many cases the problem are performed by people who basically should take care of and protect them such as parent and relatives. Whatever the reason, we may not ignore thousand of other children who fail to survive, having treated badly and other millions of children who are currently still suffering. The only curer for these violence problems is to prevent them happening. NOne of the policies to prevent such problems occurring again is by the establishment of P2TP2A. Child Protective Services constitutes as a preventive action, in the form of counselling, provided by P2TP2A where the participants are divided into two groups, micro and macro. The research aims at identifying how far the role of P2TP2A in providing protective services to children from violence. This research was descriptive in nature, attempting to provide a picture of how P2TP2A carried out their programs on children protection. Then, it was linked to fact in the field to seek whether or not such programs could really overcome violence cases on children. Result of the counselling with child protective services model indicated that P2TP2A indeed carried out programs to micro and macro groups. However, the implementation of the counselling had several challenges, for example the lack of budget and human resources to conduct the counselling program. Therefore, there is a need for a concept to deal with these challenges. One of them is by conducting a counselling through mass media.Keywords : counselling model, P2TP2A, overcoming violence on Childre
IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (WOMAN TRAFFICKING) SEBAGAI INSTRUMEN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKEADILAN
No full textABSTRAKPenerapan konsep hak Restitusi korban tindak pidana perdagangan orang khususnyaperempuan dalam sistem peradilan di indonesia masih belum dapat terwujud sebagaimanamestinya; Meskipun telah memliliki landasan hukum yang kuat bahwa restitusi wajibdiberikan oleh pelaku terhadap korban ataupun ahli warisnya. Permasalahan restitusimerupakan permasalahan yang kompleks hal ini dikarenakan permasalahannya bukanhanya meliputi aspek penegakan hukum saja namun juga meliputi sistematika hukumserta kelemahan secara yuridis didalam Undang - Undang nomor 21 tahun 2007 tentangpemberantasan tindak pidana orang. Proses Restitusi lebih diarahkan kepada tanggungjawab pelaku terhadap Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidananya.Restitusi di berikan dengan tujuan meringankan penderitaan korban; sebagai salah satucara merehabilitasi korban; dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakatdalam bentuk tindakan balas dendam. Perumusan masalah yang di tuangkan dalam Tesisini meliputi bagaimana kondisi kejahatan perdagangan terhadap perempuan sertaimplementasi pemberian hak restitusi terhadap perempuan korban perdagangan orang diindonesia wilayah kalimantan barat kota pontianak. Jenis penelitian yang digunakandalam penulisan Tesis ini adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitudimana pengumpulan data baik pengambaran tentang penulisan ini tidak hanyaberdasarakan penulisan dari buku – buku, literatur, peraturan perundang – undangan,namun juga dilakukan penelitian lapangan demi mendapatkan data, informasi yang aktualdan relevan. perdagangan orang khsususnya perdagangan terhadap perempuanmerupakan salah satu masalah yang serius karena menyangkut hak asasi seseorangsebagai manusia. Oleh sebab itu diperlukan keterbukaan informasi pelayanan publikterhadap penerapan hak restitusi; kompensansi; pelayanan korban secara terpadu olehsetiap badan/lembaga khusus maupun umum agar dapat mampu melindungi danmendampingi para korban perdagangan orang terutama perempuan dalammemperjuangkan keadilannya.Kata Kunci : Perdagangan Orang, Perempuan, Restitusi, Viktimologi.ABSTRACThe application of the concept of Restitution rights for victims of trafficking in persons,especially women, in the justice system in Indonesia has not yet been realized as it should;Although it has a strong legal basis that restitution must be given by the perpetrator to thevictim or his heir. The issue of restitution is a complex problem because it does not onlycover law enforcement aspects but also covers legal systematics and legal weaknesses in2Law number 21 of 2007 concerning the eradication of criminal acts of people. The process of restitution is directed more towards the responsibility of the offender for the consequences of the criminal act. Restitution is given with the aim of alleviating the suffering of victims; as one way to rehabilitate victims; and can reduce threats or people's reaction in the form of revenge. The formulation of the problem outlined in this Thesis covers how the conditions of trafficking crimes against women and the implementation of the granting of restitution rights to women victims of trafficking in Indonesia in the West Kalimantan region of Pontianak City. This type of research used in writing this thesis is to use empirical research methods in which data collection both depiction of writing is not only based on writing from books, literature, legislation, but also carried out field research in order to obtain data, information actual and relevant. trafficking in persons specifically trafficking in women is a serious problem because it involves a person's human rights. Therefore, disclosure of information on public services is needed for the application of restitution rights; compensation; integrated victim services by each specialized / public body / institution in order to be able to protect and assist victims of trafficking in persons especially women in fighting for justice.Keywords: Trafficking in Persons, Women, Restitution, Victimolog