JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL (Studi di Pasar Langowan)
Get PDFABSTRAKKeberadaan pasar tradisional sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Namun pada kenyataannya masih banyak keberadaan pasar tradisional masih sangat memprihatinkan. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional di Kabupsten Minahasa khususnya di Pasar Langowan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran pemerintah akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:18), tentang pemerintahan yang baik (good governance) yang dilihat dari bagaimana Participaton, Transparency, Responsiveness, dan Consensus of orientation. Temuan penelitian menggambarkan dari semua indicator peran pemerintah kabupaten Minahasa masih perlu berbagai perbaikan agar pengembangan pasar tradisional Langowan berjalan seperti yang diharapkan. Kata Kunci: Peran; Pasar Tradisional  ABSTRACTThe existence of traditional markets is very important for the economic empowerment of the community at the village level. However, in reality there are many traditional markets that are still very poor. This research will look at the role of the government in the development of traditional markets in Minahasa Regency, especially in Langowan Market. By using qualitative methods, the role of government will be studied using the approach proposed by Mardiasmo (2004: 18), regarding good governance as seen from how Participation, Transparency, Responsiveness, and Consensus of orientation. The research findings illustrate that all indicators of the role of the Minahasa district government still need various improvements so that the development of the Langowan traditional market runs as expected. Keywords: Role; Traditional MarketABSTRAKKeberadaan pasar tradisional sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Namun pada kenyataannya masih banyak keberadaan pasar tradisional masih sangat memprihatinkan. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional di Kabupsten Minahasa khususnya di Pasar Langowan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran pemerintah akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:18), tentang pemerintahan yang baik (good governance) yang dilihat dari bagaimana Participaton, Transparency, Responsiveness, dan Consensus of orientation. Temuan penelitian menggambarkan dari semua indicator peran pemerintah kabupaten Minahasa masih perlu berbagai perbaikan agar pengembangan pasar tradisional Langowan berjalan seperti yang diharapkan. Kata Kunci: Peran; Pasar Tradisional  ABSTRACTThe existence of traditional markets is very important for the economic empowerment of the community at the village level. However, in reality there are many traditional markets that are still very poor. This research will look at the role of the government in the development of traditional markets in Minahasa Regency, especially in Langowan Market. By using qualitative methods, the role of government will be studied using the approach proposed by Mardiasmo (2004: 18), regarding good governance as seen from how Participation, Transparency, Responsiveness, and Consensus of orientation. The research findings illustrate that all indicators of the role of the Minahasa district government still need various improvements so that the development of the Langowan traditional market runs as expected. Keywords: Role; Traditional marke
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara)
Get PDFABSTRAKPembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Partisipasi bukan sekedar salah satu tujuan dari pembangunan nasional, tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini akan mengkaji bentuk partisipasi masyarakat Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dalam perencanaan pembangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian ditemukan bentuk partisipasi masyarakat Desa Wori dalam perencanaan pembangunan adalah dalam keterlibatan dalam mengikuti rapat rencana pembangunan di desa masih kurang aktif. Hal itu masih perlu di tingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan di laksanakan setiap tahunnya. Hal yang menjadi kendala sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dan kurang aktif dalam mengikuti rapat perencanaan pembangunan adalah kurangnya dilibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan rencana pembangunan di desa sehingga menyebabkan kurang terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa. Selain itu yang menjadi permasalahan yang mendasar adalah komunikasi yang tidak baik, yang dibuktikan banyak yang tidak tahu tentang pelaksanaan musrembang karena mereka tidak mendapat undangan/ pangilan dari pemerintah desa. Kata Kunci : Partisipasi; Perencanaan; Pembangunan  ABSTRACTDevelopment by involving community participation is an effort to empower the community in planning development related to local resources based on deliberation studies. Participation is not just one of the goals of national development, but is an integral part of the development process. By using a qualitative descriptive research method, this study will examine the form of community participation in Wori village, Wori sub-district, North Minahasa district in development planning, as well as the factors that influence it. From the results of the research, it was found that the form of participation of the Wori village community in development planning was that their involvement in participating in development planning meetings in the village was still less active. This still needs to be improved because there are still many people who have not participated and are directly involved in the planning process of development programs that will be carried out every year. The thing that becomes an obstacle so that the community does not participate and is less active in participating in development planning meetings is the lack of active involvement of the community in the making of development plans in the village, resulting in less good cooperation between the government and the community in implementing village development. In addition, the fundamental problem is poor communication, which is proven by many who do not know about the implementation of musrembang because they do not receive invitations / calls from the village government. Keywords: Participation; Planning; Developmen
KERJASAMA TRILATERAL INDONESIA MALAYSIA DAN FILIPINA DALAM MENANGGULAGI MASALAH KEAMANAN MARITIM DI PERAIRAN SULU
Get PDFPerairan Sulu merupakan salah satu kawasan yang saat ini mengandung tingkat kerawanan yang cukup tinggi di Asia Tenggara. Perairan ini terletak di antara Indonesia, Malaysia dan Filipina ini terbentang seluas 900.000 km². Peraiaran Sulu merupakan jalur pelayaran paling ramai dan juga paling berbahaya kedua setelah selat malaka. Rata-rata sekitar 3900 kapal pertahun melintas jalur laut ini. Wilayah perairan Sulawesi-Sulu memiliki nilai strategis dan digunakan untuk kepentingan banyak negara. Ribuan armada tanker minyak dan armada dagang melintasi jalur tersebut. Karena potensi, letak, dan intensitas aktivitas lautnya yang ramai, jalur ini memiliki potensi ancaman, seperti masalah pelanggaran wilayah karena posisi tepat di perbatasan tiga negara, masalah penangkapan ikan secara ilegal, masalah penyelundupan senjata dan perdagangan manusia serta masalah perompakan kapal yang disertai dengan penculikan awak kapal, dan terorisme. Tentunya hal tersebut menjadi beban dan tugas bagi pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina. Belum lagi ketiga negara, memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda-beda pada perairan ini. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017), penelitian ini akan mengkaji kerjasama antara Indonesia, Filipina dan Malaysia khususnya dalam menangani permasalahan terorisme di sekitar Perairan Sulu. Di mana ketiga negara yang berbatasan langsung dengan laut tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keamanan di sekitar kawasannya. Ketiga negara mengakui diperlukannya kerjasama trilateral antara mereka, karena ancaman keamanan di perairan Sulu bukan hanya menjadi ancaman ketiga negara, namun juga menjadi ancaman bagi banyak negara yang berkepentingan pada lalu lintas internasional diwilayah perairan tersebut. Temuan penelitian menunjukan kerjasama ketiga negara ditandai dengan melakukan deklarasi bersama yang menyepakati, pertama sepakat akan mengadakan patroli bersama. Kedua, memberikan bantuan kepada korban penyerangan di perairan Sulu. Ketiga, menentukan titik fokus di setiap negara untuk memfasilitasi sebuah jaringan information sharing juga sebagai pusat koordinasi keadaan darurat. Keempat, membentuk sebuah jaringan telekomunikasi sebagai pendukung situasi darurat. Kata Kunci: Kerjasama Trilateral; Perairan Sulu   ABSTRACTSulu waters are one of the areas that currently contain a fairly high level of vulnerability in Southeast Asia. These waters are located between Indonesia, Malaysia and the Philippines and span an area of 900,000 km². The waters of Sulu are the most crowded shipping lanes and also the second most dangerous after the Malacca Strait. On average, about 3900 ships per year pass this sea route. The Sulawesi-Sulu water area has strategic value and is used for the benefit of many countries. Thousands of oil tankers and trading fleets crossed the route. Due to the potential, location, and intensity of its bustling marine activities, this route has potential threats, such as the problem of territorial violations due to its exact position on the border of the three countries, problems with illegal fishing, problems with weapons smuggling and human trafficking and problems with ship piracy accompanied by kidnapping. crew, and terrorism. Of course, this is a burden and a task for the governments of Indonesia, Malaysia and the Philippines. Not to mention the three countries, have different economic interests in these waters. By using a qualitative method (Moleong, 2017), this study will examine the cooperation between Indonesia, the Philippines and Malaysia, especially in dealing with the problem of terrorism around the Sulu Waters. Where the three countries directly bordering the sea have responsibility for security around their area. The three countries recognized the need for trilateral cooperation between them, because the security threat in Sulu waters is not only a threat to the three countries, but also a threat to many countries with an interest in international traffic in these waters. The research findings show that the cooperation between the three countries is marked by making a joint declaration that agrees, first agreeing to hold a joint patrol. Second, providing assistance to victims of attacks in Sulu waters. Third, determine the focal point in each country to facilitate an information sharing network as well as an emergency coordination center. Fourth, establish a telecommunications network to support emergency situations. Keywords: Trilateral Cooperation; Sulu Water
POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ASIA TENGGARA SELAMA PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP
Get PDFPerkembangan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, teknologi dan militer yang pesat bukan satu-satunya faktor yang menguatkan Amerika Serikat untuk menjadikan kawasan ini sebagai prioritasnya. Asia Tenggara tidak hanya memiliki arti penting dalam ekonomi, jalur laut yang strategis semata bagi Amerika Serikat Hal ini dapat diukur dari nilai investasi AS ke negara-negara ASEAN yang sangat besar karena Asia Tenggara merupakan pasar yang potensial bagi produk dan industri jasa, dan juga merupakan kawasan dengan sumber energi, dan kekayaan alam yang besar seperti timah, tembaga, emas, dan sumber-sumber yang dapat diperbaharui seperti karet, kopi, kayu-kayuan serta minyak dan gas alam. Kawasan ini adalah tempat dimana Amerika Serikat harus tetap menjaga eksistensi power-nya untuk mengimbangi pengaruh Cina sebagai new actor yang perlu diperhitungkan kekuatannya. Karena gaya pemerintahan presiden Donald Trump yang kontroversial Langkah Donald Trump tentu akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan Luar Negeri, salah satunya adalah pengaruhnya terhadap kerjasama Amerika dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. jadi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Pada rezim Donald Trump, arah kebijakan Luar Negeri sedikit menyiratkan hubungan “tidak harmonis‟ antara Amerika Serikat dan negara di kawasan Asia Tenggara, namun karena pengaruh hegemoni Cina di kawasan ini semakin besar sehingga Amerika Serikat perlu memperbaiki hubunggannya. Jadi, karena adanya persaingan eksistensi antara AS dan Cina di kawasan ini, secara tidak langsung membawa Asia Tenggara kedalam politik luar negeri dan strategi AS dalam menghadapi maslah tersebut. Pada akhirnya ada keharusan bagi AS untuk menghadirkan militernya di kawasan ini dalam konteks pengamanan terhadap kepentingan tersebut. Kata kunci : politik luar negeri, pemerintahan presiden Donald Trump               ABSTRACTSoutheast Asia's rapid economic, technological and military development is not the only factor that has strengthened the United States to make the region its priority. Southeast Asia not only has great importance in the economy, strategic sea lanes for the United States It can be measured from the value of U.S. investment to ASEAN countries which is very large because Southeast Asia is a potential market for products and service industries, and is also a region with large sources of energy, and natural wealth such as tin, copper, gold, and renewable sources such as rubber, coffee, wood and oil and natural gas. This region is a place where the United States must maintain the existence of its power to offset China's influence as a new actor that needs to be taken into account. Because of President Donald Trump's controversial style of government, Donald Trump's move will certainly affect various foreign policy, one of which is its effect on American cooperation with countries in the region. So research uses qualitative research methods that are library research that use books and other literature as the main object. In the Trump regime, the direction of foreign policy slightly implies a "disharmonious" relationship between the United States and countries in the region, but as china's hegemony influence in the region grows, it needs to improve its relationships. Thus, because of the competition between the U.S. and China in the region, it indirectly brings Southeast Asia into foreign policy and U.S. strategy in dealing with the problem. Ultimately there is a need for the U.S. to present its military in the region in the context of safeguarding those interests. Keywords: Foreign policy, Gofernment of president Donald Trum
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI UPTD BPTK KELAS A PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFABSTRAKProblematika terkait ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara salah satunya adalah kurang tersedianya tenaga kerja yang kompeten untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia. Oleh sebab itu program pelatihan bagi  para pencari kerja menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi para pencari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A Provinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan teori efektivitas Duncan (dalam Steers, 1985) yang terdiri dari indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, temuan penelitian menggambarkan bahwa efektifitas pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi yang dilihat dari indikator pencapaian tujuan sudah berjalan secara efektif. Hal itu terlihat dari sasaran yang sudah tercapai. Sedangkan dari indikator integrasi, hal masih kurang efektif sehingga menyebabkan kurang dikenalnya pelatihan yang diadakan oleh balai tersebut. Sedangkan dari indikator adaptasi, penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 Tahap 2 terdiri dari kejuruan yakni : Bisnis dan manajemen, Teknik listrik, Teknologi informasi dan komunikasi,Teknik otomotif, Teknik manufatur, Refrigeration (pendingin), Bangunan, dan Teknik las, selain itu balai sudah menyediakan sarana prasarana untuk melatih angkatan kerja yang mendaftar sebagai peserta pelatihan. Namun keadaan dari pada sarana dan prasarana yang ada sudah tidak lagi memadai dengan perkembangan peralatan yang ada saat ini, karena alat yang ada pada balai pelatihan systemnya masih manual, sementara sekarang pada era yang lebih modern. Contoh pengembangan mesin mobil sudah tidak lagi dengan system karburator tetapi dengan system injection sehingga tidak mengherankan para pekerja lulusan dari pada Balai Pelatihan Tenaga Kerja tidak lagi kredibel dengan pasaran kerja yang ada karena dealer kendaraan di bidang perbengkelen sudah mengunakan alat-alat yang modern yang disesuaikan dengan perkembangan peralatan otomotif yang ada. Untuk itu BPTK perlu meningkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan persiapan menuju Era industry 4.0 di Provinsi Sulawesi Utara. Kata kunci : Efektivitas; Pelatihan; Tenaga Kerja  ABSTRACTOne of the problems related to employment in North Sulawesi Province is the lack of competent workers to fill available job vacancies. Therefore a training program for job seekers is an absolute necessity for job seekers. This study aims to determine and examine how the effectiveness of the implementation of training at the UPTD Class A Workforce Training Center, North Sulawesi Province, using Duncan's theory of effectiveness (in Steers, 1985) which consists of indicators of goal achievement, integration and adaptation. By using a qualitative descriptive method, the research findings illustrate that the effectiveness of the implementation of competency-based training programs as seen from the indicators of goal achievement has been running effectively. This can be seen from the targets that have been achieved. Meanwhile, from the integration indicator, it is still ineffective, resulting in the lack of recognition of the training held by the center. Whereas from the adaptation indicator, the implementation of training carried out in the 2019 Phase 2 fiscal year consists of vocational skills, namely: Business and management, electrical engineering, information and communication technology, automotive engineering, manufacturing engineering, refrigeration (cooling), building and welding engineering, in addition to The center has provided infrastructure to train the workforce who registered as training participants. However, the condition of the existing facilities and infrastructure is no longer adequate with the development of existing equipment, because the tools in the training center are still manual systems, while now in a more modern era. For example, the development of a car engine is no longer with a carburetor system but with an injection system so it is not surprising that graduate workers from the Labor Training Center are no longer credible with the existing job market because vehicle dealers in the repair sector have used modern tools that are adapted to the workforce. development of existing automotive equipment. For this reason, BPTK needs to improve in order to improve the quality and competence of the workforce and prepare for the Industrial Era 4.0 in North Sulawesi Province. Key words: Effectiveness; Training; Labo
STRATEGI POLITIK PARTAI GERINDRA DALAM MEMENANGKAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Get PDFArtikel ini mengkaji strategi politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislative (Pileg) tahun 2019, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014), strategi politik partai Gerindra akan dikaji dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh (Schroder, 2010) tentang strategi politik. Temuan penelitian menggambarkan strategi yang dimainkan oleh Gerindra dalam memaksimalkan perolehan suara pada pemilu legislative tahun 2019, diantaranya adalah: melakukan konsolidasi, penjaringan bakal calon, perekrutan calon legislative tahun 2019 hingga pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dengan melakukan turun langsung ke lapangan seperti memberikan sumbangan atau sembako untuk masyarakat kurang mampu lainnya dalam hal ini kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok buruh, anak yatim, duda bahkan janda dan lain sebagainya. Selain itu, strategi yang juga dilakukan adalah pemasangan baliho, spanduk, Kampanye, Sosialisasi dan pendidikan politik kepada simpatisan dan masyarakat umum secara terus menerus dengan tujuan membentuk citra politik yang positif, baik bagi partai maupun bagi calon-calon legislatif itu sendiri. Kata Kunci: Strategi Politik  ABSTRACTThis article examines the political strategy of the Greater Indonesia Movement Party (Gerindra) in the 2019 General Election (Election) for legislative members (Pileg) especially in West Halmahera Regency. By using a qualitative method (Sugiyono, 2014), the political strategy of the Gerindra party will be studied using the concept proposed by (Schroder, 2010) regarding political strategy. The research findings describe the strategies played by Gerindra in maximizing vote acquisition in the 2019 legislative elections, including: consolidating, screening prospective candidates, recruiting legislative candidates in 2019 to community social activities by going directly to the field such as making donations or donations. basic needs for other underprivileged communities in this case farmers groups, fishermen groups, labor groups, orphans, widowers and even widows and so on. In addition, the strategy that is also carried out is the installation of billboards, banners, campaigns, socialization and political education to sympathizers and the general public continuously with the aim of forming a positive political image, both for parties and for the legislative candidates themselves. Keywords: Political Strateg
POTENSI ANCAMAN KEAMANAN DI PERAIRAN INDONESIA YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA FILIPINA
Get PDFABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji tentang potensi ancaman keamanan di perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara Filipina. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian menggambarkanbahwa terdapat 4 potensi ancaman yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara Philipina. Keempat potensi ancaman itu ialah Illegal Fishing, Human Trafficking, penyelundupan, narkoba, dan imigran gelap. Dan dari  keempat potensi ancaman tersebut, yang belum terjadi di perairan tersebut, yaitu human trafficking dan penyelundupan narkoba. Namun, dua lainnya sudah sering terjadi di perairan tersebut, yaitu illegal fishing dan imigran gelap. Sebenarnya permasalahan illegal fishing sempat berkurang pada saat ibu Susi Pudjiastuti menjadi menteri Kelautan Dan Perikanan, sementara kalau tentang imigran gelap sering terjadi dikarenakan kebanyakan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau dekat negara Filipina mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka yang tinggal di Philipina. Kata Kunci: Potensi; Ancaman Keamanan; Perbatasan; Indonesia; Filipina ABSTRACTThis study will examine the potential security threats in Indonesian waters bordering the Philippines. By using qualitative methods, the research findings illustrate that there are 4 potential threats that must be faced by the government and the Indonesian people in the border area with the Philippines. The four potential threats are Illegal Fishing, Human Trafficking, smuggling, drugs, and illegal immigrants. And of the four potential threats, which have not occurred in these waters, namely human trafficking and drug smuggling. However, the other two have frequently occurred in these waters, namely illegal fishing and illegal immigrants. Actually, the problem of illegal fishing was reduced when Mrs. Susi Pudjiastuti became Minister of Maritime Affairs and Fisheries, meanwhile, illegal immigrants often occur because most people living on islands near the Philippines have kinship with those who live in the Philippines. Keywords: Potential; Security Threats; Border; Indonesia; PhilippinesÂ
EFEKTIVITAS PEGAWAI DALAM MENDUKUNG KEGIATAN DIVISI HUKUM, PENINDAKAN, PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
Get PDFABSTRAKBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Manado mempunyai peran penting dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Salah satunya adalah peran dari Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Artikel ini akan mendeskripsikan kinerja pegawai dan staf yang ada di Divisi ini. Kinerja akan di kaji dengan Richard Steers (2011) yang mengatakan untuk mengukur kinerja dapat dilakukan melalui kemampuan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian manggambarkan dari indicator kemampuan, kinerja pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Manado dapat dikatakan buruk karena kemampuan yang minim yang dimiliki setiap pegawai. Dari indikator kepuasan kerja dapat dikatakan kinerja pegawai di divisi ini sudah baik. Sedangkan dilihat dari indikator prestasi kerja, kinerja pegawai di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dapat dikatakan belum cukup baik, dibuktikan dengan minimnya penghargaan yang diperoleh oleh pegawai dan staf yang ada.  Kata Kunci: Efektifitas; Pegawai Bawaslu   ABSTRACTThe General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Manado City has an important role in the successful implementation of the 2019 General Elections (Pemilu). One of them is the role of the Legal, Enforcement, Abuse and Dispute Resolution Division. This article will describe the performance of employees and staff in this division. Performance will be reviewed by Richard Steers (2011) who says that measuring performance can be done through ability, job satisfaction, and job performance. By using a qualitative method, the research findings illustrate the ability indicators, performance of employees and staff in the Legal, Enforcement, Violation and Dispute Resolution Division of Bawaslu in Manado City to be said to be bad because of the minimal abilities possessed by each employee. From the job satisfaction indicator, it can be said that the performance of employees in this division is good. Meanwhile, seen from the indicators of work performance, the performance of employees in the Legal, Enforcement, Violation and Dispute Resolution Division, it can be said that it is not good enough, as evidenced by the lack of awards received by existing employees and staff. Keywords: Effectiveness; Bawaslu employee
PENGARUH KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon )
Get PDFABSTRAK Aset Daerah merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah telah menertibkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun tugas dan fungsi bidang pengelolaan aset daerah melakukan perencanaan, penyusunan program, penetapan kebijakan penatausahaan barang milik daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah. Namun mengkaji kualitas aparatur pemerintahnya, masih terdapat permasalahan yang kemudian menghambat efektivitas pengelolaan aset daerah antara lain ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang daerah atau aset itu sendiri. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai atau dikelolanya dan di sisi lain pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset dimasa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan aset secara teratur dan identifikasi aset dalam hal pengadaan, penggunaan, penilaian, dan pemanfaatan sehingga efektivitas pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah. Sehingga landasan teori yang digunakan adalah Teori Spencer dan Wibowo (dalam Sudaryo 2018 : 325) untuk variabel Kompetensi dan Teori Tangkilisan (dalam Steers Richard 2013 : 140-141) untuk variabel Efektivitas. Metode penelitian ini menggunakkan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 50 orang. Persamaan regresi antara Kompetensi (X) dan Efektivitas (Y) dirumuskan sebagai Y=a+bX yang dianalisis menggunakkan program SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi kedua variabel adalah Y=21,280 + 0,399X, dan hasil analisis data serta pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh dari kompetensi terhadap efektivitas dengan besar pengaruh sebesar 53,7% dan tingkat pengaruh sebesar 0,733. Kompetensi Aparatur Sipil Negara dinilai cukup penting dan sangat berpengaruh untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah secara signifikan. Kata Kunci : Pengaruh, Kompetensi, Efektivitas   ABSTRACTRegional Assets are Regional Property (BMD) which has an important role in improving the performance of local governments, especially in providing services to the community. For this reason, the government has curbed Government Regulation (PP) No. 27 of 2014 concerning Management of State / Regional Government Property states that management of State / Regional Government Property must be carried out based on functional principles, legal certainty, transparency, efficiency, accountability, and value certainty. The tasks and functions in the area of regional asset management carry out planning, program preparation, setting policies on the administration of regional assets, carrying out evaluations and reporting on the management of regional assets. However, examining the quality of the government apparatus, there are still problems that then hamper the effectiveness of the management of regional assets, including disorder in managing data on regional goods or the assets themselves. This makes it difficult for the Regional Government to know for certain the assets that are controlled or managed and on the other hand the local government is having difficulty developing the utilization of assets in the future. Therefore, it is necessary to have regular asset management and asset identification in terms of procurement, use, valuation, and utilization so that the effectiveness of asset management can be accounted for. This study aims to determine the effect of the competence of the State Civil Apparatus on the effectiveness of the management of regional assets. So the theoretical basis used is the Theory of Spencer and Wibowo (in Sudaryo 2018: 325) for the Competency variable and Tangkilisan Theory (in Steers Richard 2013: 140-141) for the Effectiveness variable. This research method uses a quantitative approach with a population of 50 people. The regression equation between Competency (X) and Effectiveness (Y) is formulated as Y = a + bX analyzed using the SPSS version 22.0 program. The results showed that the regression equation for the two variables was Y = 21,280 + 0,399X, and the results of data analysis and hypothesis testing showed the effect of competence on effectiveness with a large effect of 53.7% and the level of influence of 0.733. The competence of the State Civil Apparatus is considered quite important and very influential to significantly increase the effectiveness of regional asset management. Keywords: Influence, Competence, Effectivenes
PERSPEKTIF PERILAKU SOSIOLOGIS BIROKRASI DALAM PEMILU (Studi Perilaku Politik ASN Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo)
Get PDFSalah satu permasalahan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi di Indonesia adalah netralitas ASN dalam setiap perhelatan demokrasi. Merujuk pada permasalahan dimaksud, studi tentang perilaku birokrasi sudah selayaknya menggunakan berbagai perspektif untuk menelaah mengapa fenomena ini tetap terjadi di setiap perhelatan Pemilu maupun Pilkada. Salah satu perspektif yang bisa digunakan sebagai pisau analisis adalah menggunakan pendekatan perilaku politik. atas hak tersebut, salah satu aspek yang dapat dibaca lewat perilaku birokrasi pada saat Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo adalah menggunakan perspektif perilaku sosiologis. Adapun yang menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sebagian besar ASN di jajaran struktural dan fungsional khususnya guru menentukan pilihan politiknya berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, Diantara pertimbangan yang dimaksud antara lain, pekerjaan sebagai ASN, Kepatuhan terhadap kepala daerah, kekeluargaan dan afiliasi ASN dengan organisasi kemasyarakatan. Kata Kunci : Perilaku Sosiologis, Perilaku Birokrasi, Pemilu  ABSTRACTOne of the problems faced in bureaucratic reform in Indonesia is the neutrality of ASN in every democratic event. Referring to the problem in question, a study of bureaucratic behavior should use various perspectives to examine why this phenomenon continues to occur in every election and regional election event. One perspective that can be used as an analytical knife is to use a political behavior approach. For this right, one aspect that can be read through the behavior of the bureaucracy during the 2019 General Election in Boalemo Regency is using the perspective of sociological behavior. The method used in this research is a qualitative method with a phenomenological approach. The results showed that most of the ASN in the structural and functional ranks, especially teachers, made their political choices based on sociological considerations. Keywords: Sociological Behavior, Bureaucratic Behavior, Electio