JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
PROGRAM PELATIHAN KERJA BAGI PARA PENCARI KERJA OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA MANADO
Get PDFABSTRAKPermasalahan pencari kerja di Indonesia adalah ketidaksiapan mereka untuk memasuki dunia kerja itu sendiri. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kemampuan yang dimiliki terkadang tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh dunia kerja yang membutuhkan. Untuk mengatasi hal ini perlu ada campur tangan pemerintah, terkait bagaimana menyiapkan para pencari kerja agar mempunyai kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Penelitian ini akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja yang ada di Kota Manado. Dinas ini mempunyai program pelatihan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dari pencari kerja, namun perlu dilihat apakah pelatihan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau tidak. Untuk itu dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengkaji program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2006), yang mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah program pelatihan dapat dilihat dari siapa yang melatih, metode yang digunakan, tujuan dari pelatihan, serta siapa yang menjadi peserta pelatihan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa program pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado bagi para pencari kerja di Kota Manado, sangat baik sebagai upaya meningkatkan kompetensi dari para pencari kerja yang ada di Kota Manado. Kata Kunci: Program Pelatihan; Pencari Kerja; Dinas Tenaga Kerja   ABSTRACTThe problem of job seekers in Indonesia is their unpreparedness to enter the world of work itself. This is caused by many factors. One of them is the abilities that are owned sometimes cannot meet the standards set by the world of work in need. To overcome this, there needs to be government intervention, related to how to prepare job seekers to have the appropriate competences required by the world of work. This research will look at how the efforts made by the Manpower Office of Manado City to improve the competence of job seekers in Manado City. This agency has a training program whose aim is to increase the competence of job seekers, but it needs to be seen whether the training provided is in accordance with the needs of the world of work or not. For this reason, by using qualitative methods, this study will examine the programs carried out by the Manado City Manpower Office, using the approach proposed by Anwar Prabu Mangkunegara (2006), which states that the factors that influence the success of a training program can be seen from who is involved. training, the methods used, the objectives of the training, and who was the training participant. The research findings illustrate that the training program conducted by the Manado City Manpower Office for job seekers in Manado City is very good as an effort to improve the competence of job seekers in Manado City. Keywords: Training Program; Job seekers; labor office
KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Get PDFKonflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota. Hal ini merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan. Konflik yang terjadi lebih di sebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum tuntas di karenakan masalah penyelesaian garis batas akibat persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda. Konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat baik. Konflik tapal batas daerah yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana dua daerah kabupaten tersebut saling mengklaim wilayahnya yang berada di wilayah tambang emas PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow, dimana Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapat wilayahnya digeser kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2012), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian diperoleh secara interest yang dimana kalau dihubungkan dengen PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) sejak beroperasi dan mulai beroperasi segala pengurusan menyangkut administrasi baik itu perijinan sampai berlangsungnya eksplorasi terhadap kandungan yang ada didalamnya, pertambangan tersebut diurus melalui pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pada saat pembagian royalty daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi dirugikan. Dari konflik realistis dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Dilihat dari konflik bidang kehidupan, hasil penelitian dan observasi dilapangan menggambarkan bahwa konflik persoalan konflik perebutan wilayah ada kaitannya dengan ekonomi. Kata kunci: Konflik; Tapal Batas. ABSTRACTTerritorial border conflicts are common in several districts and cities. This is one of the important issues that has escaped the attention of the government, so that various disputes arise between the community and political elites on the border. The conflicts that occur are caused more by the triggering factor for boundary disputes which are generally not yet resolved due to the problem of borderline resolution due to different perceptions of the community and political elites. Boundary conflicts are usually very vulnerable to occur when the contested area has excellent natural and economic resource potential. Conflict over regional boundaries that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely Bolaang Mongondow Regency and Bolaang Mongondow Selatan Regency where the two districts claimed each other's territory in the gold mining area of PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow, where the Kabupeten Bolaang Mongondow argues that its area has been moved approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative methods (Sugiyono, 2012), this study aims to identify and determine the causes of conflict over the boundaries of the territory between Bolaang Mongondow and Bolaang Mongondow Selatan districts. The results of the research were obtained with an interest which, when connected with PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) since its operation and commencement of operations, all management related to administration, from licensing to exploration of the contents in it, the mining is managed through the Bolaang Mongondow Regency government, then at the time of the distribution of regional royalty, Bolaang Mongondow Regency is disadvantaged . From realistic conflicts triggered by hatred or prejudice against conflict opponents that encourage aggression to defeat or destroy the opponents of the conflict. Judging from the conflict in the field of life, the results of research and observations in the field illustrate that the conflict over territorial conflicts has something to do with the economy. Keywords: Conflict; Boundar
EFEKTIFITAS APLIKASI QLUE MANADO DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MANADO
Get PDFABSTRAKQlue (PT Qlue Performa Indonesia) adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan ekosistem smart city di Indonesia. Qlue Manado adalah aplikasi yang dapat digunakan warga untuk melaporkan peristiwa yang terjadi seperti banjir, tindak kriminal, kebakaran, dan lain-lain. Laporan warga akan direspon untuk ditindaklanjuti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dari aplikasi Qlue di Kota Manado. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang didapat berupa: Pertama pemberian layanan kepada masyarakat oleh dinas komunikasi dan informatika kota Manado lewat jarak jauh dengan bekerja sama dengan PT. Qlue Indonesia agar pelayanan publik lebih maksimal kepada masyarakat Indonesia terlebih khusus masyarakat Kota Manado provinsi Sulawesi Utara. Kedua Tata cara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado melayani masyarakat mengikuti sesuai dengan Standar Operasional Procedur (SOP) dalam melayani masyarakat kota Manado lewat layanan informasi aplikasi Qlue serta bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas Perhubungan kota Manado, Dinas PUPR kota Manado, dan dinas-dinas lainnya yang ada di kota Manado, dan beserta tugas dari struktur organisasi dari dinas komunikasi dan informatika kota Manado.[i]Kata Kunci : Efektivitas, Aplikasi Qlue dan Pelayanan Publik[ii][iii] ABSTRACTQlue (PT Qlue Performa Indonesia) is a technology company that develops smart city ecosystem in Indonesia. Qlue Manado is an application that can be used by residents to report events such as floods, crimes, fires, and others. Citizen reports will be responded to for follow up. The purpose of this study was to determine and explain the effectiveness of the Qlue application in Manado City. This research uses qualitative research methods. The results obtained are in the form of: First, the provision of services to the community by the communication and informatics office of the city of Manado via long distance in collaboration with PT. Qlue Indonesia so that public services can be maximized to the Indonesian people, especially the people of Manado City, North Sulawesi province. Second, the procedures for the Manado City Communication and Informatics Service to serve the public follow the Standard Operating Procedure (SOP) in serving the people of the city of Manado through the Qlue application information service and in collaboration with related agencies such as the Manado City Transportation Service, Manado City PUPR Service and the -Other services in the city of Manado, and along with the duties of the organizational structure of the Manado city information and communication office. Keywords: Effectiveness, Qlue Application and Public Service  Â
STRATEGI PEMERINTAH SULAWESI UTARA DALAM MENGOPTIMALISASI JALUR PERDAGANGAN BITUNG-DAVAO
Get PDFABSTRAK Dalam meningkatkan hubungan ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Davao Filipina, mewujudkan salah satu kerjasama yaitu dengan meresmikan pelayaran laut Roll-on Roll-off (RO-RO) Davao-General Santos-Bitung. Peresmian kapal ini diharapkan dapat memajukan perdagangan sub kawasan, pariwisata dan meningkatkan konektivitas, baik antara Indonesia-Filipina maupun konektivitas ASEAN. Selain akan menciptakan rute pelayaran dan perdagangan baru, konektivitas ini juga mendukung program prioritas pemerintah yaitu menjadikan pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan internasional (International Hub Port). Rute baru ini juga akan menjadi sangat kompetitif, dilihat dari jarak dan waktu tempuh yang lebih singkat sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan logistic. Namun sampai saat ini Kapal yang sudah di jadwalkan setiap minggu 2 kali beroperasi namun hingga kini tidak berjalan dengan semestinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimanaa strategi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengoptimalisasi jalur perdagangan Bitung-Davao. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya kapal Roll–On Roll–Off ini, karena tidak ada pengusaha–pengusaha yang mau melakukan pengiriman barang dengan kapal tersebut karena biaya pengiriman kapal yang mahal. Selain itu kesiapan dari semua pihak sebelum di resmikan kapal Ro-Ro adalah akar dari tidak berjalannya pelayaran laut kapal RO–RO. Perencanaan sebelum diresmikannya kapal Ro–Ro ini tidak matang sehingga hubungan pengiriman barang atau perdagangan antar negara ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. Kata Kunci :  Strategi; Jalur Perdagangan  ABSTRACT                In improving the economic relationship between the North Sulawesi Provincial Government and the Davao City Government of the Philippines, realizing one of the collaborations is to inaugurate the Davao-General Santos-Bitung Sea Roll-on Roll-off (RO-RO) shipping The inauguration of this ship is expected to advance sub-regional trade, tourism and increase connectivity, both between Indonesia and the Philippines and ASEAN connectivity. In addition to creating new shipping and trade routes, this connectivity also supports the government's priority program, namely making the port of Bitung an international port (International Hub Port). This new route will also be very competitive, judging by the shorter distance and travel time so as to reduce transportation and logistics costs. However, until now the ship which has been scheduled to operate twice a week, but until now has not run properly. Using a qualitative approach, this study examines the strategy of the North Sulawesi Provincial government in optimizing the Bitung-Davao trade route. The research findings show that this Roll-On Roll-Off ship is not running, because there are no businessmen who want to deliver goods by ship because the shipping costs of the ship are expensive. In addition, the readiness of all parties before the inauguration of the Ro-Ro ship was the root of the failure of the RO-RO ship's sea voyage. The planning before the inauguration of the Ro-Ro ship was not mature so that the shipping or trade relations between the countries did not go as expected. Keywords: Strategy; Trade Rout
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KOTA KOTAMOBAGU
Get PDFFungsi Legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat. Terkait hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu periode 2019-2024, belum memperlihatkan menjalankan fungsi legislasi sesuai dengan tugas pokoknya. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2009), penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kota Kotamobagu. Pelaksanaan fungsi legislasi akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Syukur (2007), yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi diperlukannya sebuah persiapan yang telah merumuskan segala kebutuhan, alat-alat yang di butuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, di mulai dan bagaimana cara yang harus di laksanakan. Temuan penelitian menggambarkan Kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat dikatakan belum mencapai tujuan dan target, atau dapat dikatakan belum efektif. Hal itu terlihat dari fungsi legislasi pembuatan produk hukum belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, karena pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang selalu mengalami keterlambatan pembahasan. Selain itu pembahasan Perda bersama pihak eksekutif untuk mengesahkan suatu produk hukum tidak pernah dilakukan pembahasan pada jam kerja melainkan pembahasan setiap produk hukum sering dilakukan pada malam hari diluar jam kerja efektif. Kata Kunci: Fungsi Legislasi; DPRD Kota Kotamobagu  ABSTRACTThe function of legislation is a function to form laws. This function is the main function of the people's representative institutions. In this regard, the Kotamobagu City Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2019-2024 period has not shown that it is carrying out its legislative function in accordance with its main duties. Using qualitative methods (Sugiyono, 2009), this study examines how the implementation of the legislative function in the DPRD Kota Kotamobagu Regency. The implementation of the legislative function will be studied using the approach proposed by Syukur (2007), which states that in the implementation of the function, a preparation is needed that has formulated all the needs, the tools needed, who implements it, where the implementation is started, and how. the way that must be implemented. The research findings illustrate that the performance of the Kotamobagu City DPRD in the implementation of the legislative function can be said to have not achieved the goals and targets, or it can be said that it has not been effective. This can be seen from the legislative function of making legal products not achieving the objectives as expected by the community, because the formation of Regional Regulations (Perda) which always experiences delays in discussion. In addition, discussions on regional regulations with the executive to ratify a legal product have never been discussed during working hours, but discussions on each legal product are often carried out at night outside of effective working hours. Keywords: Legislation Function; Municipal Council of KotamobaguÂ
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA AMONGENA 3 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA
Get PDFMenghadapi masalah penyebaran covid 19 yang terjadi sekarang ini masyarakat memerlukan peran kepemimpinan yang mumpuni dalam mengatasi kebebalan sebagian masyarakat terhadap penerapan protocol kesehatan. Hal ini juga yang dihadapi oleh desa Amongena 3, dimana masih adanya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Juliansyah Noor, 2012) penelitian ini akan mengkaji kepemimpinan Kepala Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Peran kepemimpinan akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Toha, 2007) tentang kepemimpinan. Temuan penelitian menggambarkan terkait dengan, dalam mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan, Hukum Tua mengalami hambatan akan kurangnnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya virus covid-19. Pemerintah desa berupaya agar masyarakat desa mentaati protokol kesehatan yang ada agar virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Jika dilihat kepemimpinan Hukum Tua dirasa cukup baik, dalam hal memotivasi perilaku masyarakat desa Amongena 3 kepala desa menerapkan langkah-langkah yang harus ditaati oleh masyarakat desa Amongena 3 agar masyarakat terhindar dari paparan virun Covid-19 dan virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Selain itu Hukum Tua mengupayakan untuk selalu memberikan pengumuman baik di pengeras suara dan acara suka ataupun duka yang ada di desa Amongena 3 guna mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 di desa Amongena 3. Kata kunci : Kepemimpinan, Pandemi Covid-19  ABSTRACTFacing the problem of the spread of covid 19 that is happening now, the community needs a capable leadership role in overcoming the ignorance of some people towards the application of health protocols. This is also the case with Amongena 3 village, where there are still people who do not implement health protocols in accordance with the recommendations of the central government. Using a qualitative method (Juliansyah Noor, 2012) this study will examine the leadership of the Village Head in dealing with the Covid-19 pandemic in Amongena 3 Village, East Langowan District, Minahasa Regency. The role of leadership will be studied using the approach proposed by George R. Terry (in Toha, 2007) about leadership. The research findings illustrate that in influencing the community to implement health protocols in accordance with government recommendations that have been set, the Old Law is experiencing obstacles to the lack of public awareness about the dangers of the covid-19 virus. The village government is trying to make the village community obey the existing health protocols so that the Covid-19 virus does not spread in the Amongena village 3. If you look at the leadership of the Old Law, it seems quite good, in terms of motivating the behavior of the Amongena village community, the village head applies steps that must be obeyed by the village community. Amongena 3 village community so that the community is protected from exposure to the Covid-19 virus and the Covid-19 virus does not spread in Amongena 3 village. In addition, the Old Law strives to always give announcements both on loudspeakers and happy and sad events in Amongena 3 village in order to influencing the community to apply health protocols in all activities that will be carried out in order to prevent the spread of the Covid-19 virus in the village of Amongena 3. Keywords: Leadership, Covid-19 Pandemi
PERAN INDONESIA SEBAGAI PRESIDEN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TAHUN 2019
Get PDFTahun 2019, Indonesia pernah mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Kesempatan tersebut seharusnya bisa membuat Indonesia dapat memainkan perannya lebih baik, khususnya dalam merealisasikan seluruh agenda Indonesia ketika menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Sejak menjadi anggota DKK PBB Indonesia telah menetapkan 4 Isu Prioritas dan 1 Isu Perhatian Khusus.Dengan menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2014), artikel ini akan mengidentifikasi mengapa Indonesia tidak dapat maksimal memanfaatkan posisinya ketika menjadi presidensi DK PBB, untuk merealisasikan isu-isu prioritas yang sudah ditetapkan. Temuan penelitian menggambarkan beberapa penyebab mengapa Indonesia tidak dapat maksimal dalam memanfaatkan posisinya sebagai presidensi DK PBB yaitu: isu yang diangkat, adanya hak veto yang dimiliki oleh negara-negara super power, dan masa jabatan yang terlalu singkat. Kata Kunci: Peran; Presidensi DK PBB  ABSTRACTIn 2019, Indonesia had the opportunity to serve as President of the United Nations Security Council (UNSC). This opportunity should have enabled Indonesia to play a better role, especially in realizing Indonesia's entire agenda when it was a non-permanent member of the UN Security Council. Since becoming a member of the UN Security Council, Indonesia has determined 4 Priority Issues and 1 Issue of Special Attention. Using qualitative methods (Creswell, 2014), this article will identify why Indonesia was unable to make the most of its position when it was the UNSC presidency, to realize the priority issues that have been determined. The research findings illustrate several reasons why Indonesia is unable to maximize its position as the UNSC presidency, namely: the issues raised, the existence of veto rights held by super power countries, and too short terms of office. Keywords: Role; United Nation Security Council Presidenc
PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DIKELURAHAN RAP-RAP PADA PEMILU 2019
Get PDFPartisipasi pemilih merupakan salah satu indicator untuk menilai sebuah demokrasi. Terdapat banyak factor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu salah satunya adalah peran dari tokoh agama. Artikel ini akan mengkaji peran tokoh agama yang ada di Kelurahan Rap-Rap Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilu tahun 2019. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2008), peran tokoh agama akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1990) tentang Partisipasi Politik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada pemilu tahun 2019 di kelurahan Rap-Rap tokoh agama mampu mendorong sebagian besar masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilu. Hal terlihat bagaimana para tokoh agama selalu melakukan himbauan untuk kepada masyarakat disana untuk menggunakan hak pilih mereka. Himbauan  dan saran tersebut selalu disampaikan pada saat proses ibadah berlangsung, setelah ibadah dan pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Hal itu berdampak pada masyarakat yang beranggapan bahwa jika berpartisipasi pada setiap pemilu yang ada, adalah bentuk sebagai warga Negara yang baik, dan itu selalu di tekankan oleh para pemuka agama yang ada. Pada kesempatan ini para tokoh utama tentunya menekankan para masyarakat yang ada untuk menggunakan hak pilih mereka dengan baik, dan jangan sampai terpengaruhi oleh money politik, karena money politik merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran setiap agama, karena dianggap menjual hak suara mereka dengan sejumlah uang. Meskipun peran para tokoh agama yang ada sudah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilih mereka, tetap saja masih ada kendala-kendala yang dialami para tokoh agama antara lain masih ada masyarakat yang belum aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga tokoh agama sulit untuk menjangkau para masyarakat yang demikian. Kata Kunci: Tokoh Agama; Partisipasi Politik Masyarakat ABSTRACTVoter participation is one indicator to assess a democracy. There are many factors that can affect the level of voter participation in elections, one of which is the role of religious leaders. This article will examine the role of religious leaders in the Rap-Rap Village, Airmadidi District, North Minahasa Regency in the 2019 Election. Using a qualitative method (Moleong, 2008), the role of religious leaders will be studied using the approach proposed by Almond and Verba (1990). ) on Political Participation. The research findings illustrate that in the 2019 elections in the Rap-Rap sub-district, religious leaders were able to encourage most people to participate in the elections. It can be seen how religious leaders always appeal to the people there to exercise their right to vote. Such appeals and suggestions are always conveyed during the worship process, after worship and at other religious activities. This has an impact on people who think that participating in every election is a form of being a good citizen, and that is always emphasized by existing religious leaders. On this occasion the main characters of course emphasized the existing people to use their voting rights properly, and not to be influenced by money politics, because money politics is something that is contrary to the teachings of every religion, because it is considered to sell their voting rights for a certain amount of money. . Although the role of existing religious leaders has been able to increase community participation in giving their right to vote, there are still obstacles experienced by religious leaders, among others, there are still people who are not yet active in religious activities so that religious leaders find it difficult to reach out to religious leaders. such a society. Keywords: Religious Figures; Community Political Participatio
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PERSOALAN DI WILAYAH PERBATASAN ANTARA PULAU MARORE DAN PHILIPINA SELATAN
Get PDFABSTRAKIndonesia hingga kini masih memilikki banyak persoalan terkait dengan wilayah perbatasan. Salah satunya adalah persoalan perbatasan antara Indonesia dengan Filipina, yang terletak di antara Pulau Marore dengan Filipina Selatan. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai problematika yang ada di wilayah tersebut serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk mengatasinya. Temuan penelitian menggambarkan beberapa masalah yang sering terjadi di perbatasan antara kedua negara khususnya di antara pulau Marore dengan Filipina Selatan yaitu terkait dengan pelintas batas tanpa dokumen/imigran gelap, pencurian ikan (illegal fishing), dan penyeludupan barang-barang tanpa melalui beacukai. Dan untuk mengatasi hal tersebut kedua negara telah membuat beberapa perjanjian serta kerjasama. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk mengatasi persoalah di wilayah perbatasan tersebut diantaranya: membuat berbagai kebijakan terkait pengelolaan wilayah perbatasan. Selain itu juga pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya lain seperti melakukan penguatan yuridiksi wilayah, memperkuat peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan, memaksimalkan peran kementerian dan lembaga terkait, memperkuat peran TNI, serta memperkuat peran pemerintah daerah. Kata Kunci : Wilayah Perbatasan  ABSTRACTIndonesia until now still has many problems related to border areas. One of them is the border issue between Indonesia and the Philippines, which is located between Marore Island and the Southern Philippines. This research tries to identify and describe the various problems that exist in the region and how the efforts are being made by the two countries to overcome them. The research findings illustrate some of the problems that often occur at the border between the two countries, especially between the islands of Marore and the Southern Philippines, which are related to border crossers without documents / illegal immigrants, illegal fishing, and smuggling of goods without going through customs. And to overcome this, the two countries have made several agreements and cooperation. Efforts made by the Indonesian government itself to overcome problems in the border area include: making various policies related to the management of border areas. In addition, the Indonesian government has also made several other efforts, such as strengthening regional jurisdiction, strengthening the role of the National Border Management Agency, maximizing the role of related ministries and institutions, strengthening the role of the TNI, and strengthening the role of local governments. Keywords: Border Are
STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Get PDFABSTRAKPengembangan potensi kepariwisataan di kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih banyak persoalan. Diantaranya adalah menyangkut persoalan masih kurang optimalnya keterpaduan konektivitas antara pulau, kurangnya sumber daya manusia, serta masih lemahnya koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian menggambarkan, bahwa strategi dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum sesuai dengan standar penerapan strategi pengembangan pariwisata, atau bisa dikatakan strategi yang digunakan belum maksimal dalam menyukseskan program-program dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena masih kurangnya tenaga kerja profesional dalam bidang pariwisata atau masih minimnya sumber daya manusia pariwisata yang ada di dinas pariwisata Kabupaten Bolaang Mongodow Timur. Kata Kunci : Strategi; Pengembangan; Pariwisata.   ABSTRACTThe development of tourism potential in East Bolaang Mongondow district still has many problems. Among them are related to the problem of not optimal connectivity integration between islands, lack of human resources, and still weak coordination between the government, private sector and society. The purpose of this study was to determine the strategy of the Tourism Office in developing tourism in East Bolaang Mongondow Regency. By using qualitative methods, the research findings illustrate that the strategy of the tourism office in tourism development in East Bolaang Mongondow Regency is not in accordance with the standards for implementing tourism development strategies, or it can be said that the strategies used have not been maximized in the success of tourism service programs in tourism development. This is due to several factors, including the lack of professional manpower in the tourism sector or the lack of tourism human resources in the East Bolaang Mongodow Regency tourism office. Keywords: Strategy; Development; Touris