JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
â€Efektivitas Sosialisasi Pemberian dan Penghitungan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (PILEG) Tahun 2009 di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohonâ€. 1
Get PDFABSTRAKPemilihan umum adalah merupakan sarana politik untuk mewujudkan suatu lembaga negara yang representatif, akuntabel dan berlegitimasi. Penyelenggaraan pemilu secara reguler merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung, dan sekaligus sebagai sarana kontrol dan evalusi politik rakyat secara langsung terhadap penyelenggaraan Negara pada masa lalu dan masa mendatang. Namun penyelengaraan pemilu 2009 dan Pilkada di berbagai daerah memiliki berbagai kekurangan. Kekurangan ini terjadi karena terdapat minimnya sosialisasi pada pemilu dan pilkada yang telah berlangsung. Lemahnya sosialisasi ini mengakibatkan berbagai permasalahan pelaksanaan pemilihan seperti besarnya kertas suara sehingga pihak pemilih banyak yang bingung menentukan pilihannya serta minimnya jatah waktu sosialisasi kepada pemilih Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2009 salah satunya sangat ditentukan oleh sosialisasi pemberian suara yang baru yaitu mencontreng kepada para masyarakat pemilih. Terjadinya golput dari data KPU Kota Tomohon, sekitar kurang lebih 16,5 % di Kecamatan Tomohon Utara merupakan indikasi kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan Pemilu Legislatif (PILEG) 2009, bagaimana sosialisasi pemberian dan penghitungan suara yang dilakukan KPU dan PPK Kepada masyarakat pemilih, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi Pemberian dan Penghitungan Suara di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Pemberian dan Penghitungan suara di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon belum efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa warga yang masih bingung cara memberikan suaranya pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif pada TPS-TPS yang ada di Kecamatan Tomohon Utara.Kata kunci : Sosialisasi, Pemberian dan Penghitungan Suara, Pemilu Legislatif
PENYELESAIAN BATAS WILAYAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA (SUATU STUDY TENTANG KEHADIRAN DESA ROK-ROK DALAM WILAYAH KELURAHAN TENDEKI KECAMATAN MATUARI)
Get PDFABSTRAKSIPasca pemekaran persoalan yang sering muncul di sebagian besar wilayah yang dimekarkan adalah masalah penetapan batas wilayah. Penelitian ini menarik di angkat karena berbicara tentang sengketa wilayah daerah otonom yang satu dengan lainnya yakni antara kota Bitung dengan Kabupaten Minahasa Utara yakni antara kelurahan tendeki kecematan matuari dengan desa rok-rok tontalele.rumusan penelitian ini adalah bagaimana kedua daerah tersebut menyelesaikan masalah di kedua daerah otonom tersebut yang bersengketa karna Pasca penerapan otonomi daerah.metode penelitian ini mengunakanmetode penelitian kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Pada dasarnya desain deskriptif kualitatif disebut pula dengan kuasi kualitatif (Bungin, 2009). Maksudnya, desain ini belumlah benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, kharakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.berdasarkan tesis penelitian ini di dapatkan banyaknya terjadi persepsi kesalahan daerah dalam mengartikan penerapan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan nyatayang terjadi antara kedua kabupaten/kota tersebut.Kata Kunci : Batas Wilaya
PENTINGNYA FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MENYANGKUT PEMBAGIAN DANA PEMBERDAYAAN KAMPUNG di DISTRIK ANGKAISERA KAMPUNG MENAWI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Get PDFABSTRACTTidak dapat disangkal bahwa penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. Seperti diketahui fungsi dan peran DPRD adalah melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling sudah merupakan kebutuhan internal bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Sebagai ganti dari demokrasi langsung maka lahirlah demokrasi perwakilan, yang diwujudkan dengan adanya pembentukan lembaga tempat untuk menyuarakan berbagai kepentingan dan kehendak masyarakat. Secara umum lembaga ini dikenal dengan nama “parlemenâ€. Dengan demikian dalam penelitian skripsi ini akan dititik beratkan pada kajian tentang salah satu fungsi pokok DPR yaitu fungsi pengawasan, bahwa fungsi pengawasan terutama fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini menyangkut pembagian dana pemberdayaan kampung di distrik angkaesera kampung Menawi Kabupaten Yapen. Dari gambaran ini akan di peroleh gambaran sejauh mana DPRD Kabupaten telah menjalankan fungsinya kontrolnya atau pengawasannya.Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaa
PROSES INTEGRASI IRIAN BARAT KE DALAM NKRI
Get PDFABSTRAKSalah satu esensi kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah terbebas dari ketertindasan (penjajahan), karena kemerdekaan memiliki nilai positif bagi keberlangsungan kehidupan suatu negara bangsa. Sebagai bangsa yang merdeka,berdaulat dan dilatarbelakangi oleh keanekaragaman suku,ras,budaya dan lain-lain adalah suatu kenyataan logis yang membentuk identitas keindonesiaan. Oleh sebabnya menggalang nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam merajut keindonesiaan adalah hal yang mutlak dan sangat penting mendapatkan perhatian serius dari setiap komponen anak bangsa , sebab bila tidak, hasrat persatuan dan kesatuan yang digaungkan dalam “Bhineka Tunggal Ika†yang sebagai andagium pemersatu bangsa sekaligus sebagai tiang penyangga eksistensi kedaulatan NKRI “mungkin†akan tinggal kenangan apabila peristiwa-peristiwa sejarah yang melatarbelakanginya tidak dipahami dengan baik, karena keberadaan suatu Negara-bangsa yang dilatari oleh peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu akan memberikan corak tersendiri bagi dinamika keberlangsungan kehidupan bangsa itu. Adapun maksud dilakukannya penelitian tentang “Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI†dilatarbelakangi lebih kepada fakta empiris di Papua bahwa walaupun wilayah Irian Barat atau yang sekarang kita kenal dengan nama Papua adalah bagian dari wilayah kedaulatan RI semenjak berintegrasi pada waktu silam, namun tuntutan akan pemisahan diri dari sebagian atau sekelompok orang Papua untuk terpisah dari NKRI dan membentuk sebuah Negara baru masih terdengar jelas ditelinga kita hingga sekarang Atas urgensi pemikiran ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu kajian terkait “Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI, dimana tema ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa yang melatarbelakangi terbentuknya identitas keindonesiaan.Kata Kunci : Integrasi, Papua Barat, NKR
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI LEMBAGA LEGISLATIF (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014) 1
Get PDFABSTRAKKemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan terhadap perempuan. Apabila sebelumnya ada pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki harus berada di luar rumah, ternyata dengan adanya perkembangan zaman dan munculnya tuntutan emansipasi, maka perempuan dan laki-laki kini mempunyai kedudukan yang sama. Realitas minimnya kaum perempuan di panggung politik kini membuat banyak pihak telah membangun komitmen penting sebagai rekonstruksi sosial guna meningkatkan peluang kaum perempuan agar bisa dapat lebih aktif di panggung politik. Untuk merealisasikan maksud tersebut berbagai peraturan perundangan telah dibuat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk ikut aktif berperan dalam politik. UU yang dimaksud antara lain UUD 1945 Pasal 27, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Tampilnya kaum perempuan dalam panggung politik diberbagai daerah menunjukkan ada perubahan paradigma politik yang menginginkan kesetaraan gender dimana ada tuntutan agar kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam bidang politik.Kata kunci : Perempuan, Politik , Legislatif
KINERJA DPRD DIBIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
Get PDFABSTRAKDPRD sebagai badan legislatif daerah yang anggota-anggotanya dipilih oleh raykat di daerah, merupakan tumpuan masyarakat agar aspirasinya diakomodasikan. Oleh karena itu, DPRD dalam menjalankan perannya hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.Selanjutnya lembaga legislatif atau DPRD kabupaten merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila, artinya bahwa keberadaan mereka harus dapat mendahulukan kepentingan masyarakat, karena demokrasi yang sesungguhnya adalah di tangan rakyat, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan hendaknya dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, DPRD yang adalah wakil rakyat dalam pembuatan kebijakan hendaknya memperjuangkan dan ikut mempertimbangkan aspirasi rakyat yang memilih mereka, dan yang dapat mengikat seluruh masyarakat serta dapat menciptakan kondisi aman dan tenteram dalam kehidupan sosial“suatu Pembangunan yang dimaksud tidak jalan atau terbengkalai itu terjadi karna kurangnya pengawasan dari anggota DPRD karna seperti alasan yang telah disampaikan oleh salah satu anggota Dewan tentang letak lokasinya tidak strategis disini timbul pertanyaan bahwa apabila lokasinya tidak strategis kenapa itu dibuat jalan Raya.â€Kata Kunci : Kinerja DPRD, Pengawasan Pembangunan