JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS-19 TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DI PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 2020
Get PDFArtikel ini mengkaji dampak dari Pendemi Corona Virus – 19 (Covid-19) terhadap partisipasi politik pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan menggunakan metode kualitatif partisipasi politik masyarakat dalam pilkada ini dilihat dari pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Manado pada tahun 2020, khususnya yang terjadi di kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. Partisipasi politik akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mas’oed dan Andrews, (1997) tentang bentuk partisipasi politik. Hasil penelitian menggambarkan partisipasi politik pemilih pada pilkada masih kurang karena adanya pandemi Covid-19 sehingga hampir 30 persen masyarakat tidak menggunakan hak pilih mereka di akibatkan kekhawatiran masyarakat akan menggundang kerumunan yang terjadi di TPS yang berpotensi penyebaran covid-19. Pengaruh Pademi terhadap partisipasi menimbulkan efek yang sangat besar terhadap jalannya proses pemilihan. Akibatnya pihak KPU harus membuat berbagai perencanaan agar pemilihan bisa berjalan dengan sesuai dan tidak menyebabkan penyebaran covid-19 sehingga hal ini bisa di atasi. Namun sebagian masyarakat kurang merespon dan tidak menggunakan hak suara mereka. Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Partisipasi Politik; Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACTThis article examines the impact of the Corona Virus – 19 (Covid-19) Pandemic on the political participation of voters in the Regional Head Election (Pilkada). By using a qualitative method of public political participation in the local elections, it can be seen from the election of the mayor and deputy mayor of the City of Manado in 2020, especially what happened in the Pandu sub-district, Bunaken District, Manado City. Political participation will be studied using the approach proposed by Mas'oed and Andrews, (1997) regarding the form of political participation. The results of the study illustrate that the political participation of voters in the regional elections is still lacking due to the Covid-19 pandemic so that almost 30 percent of the people do not exercise their right to vote due to concerns that the public will invite crowds that occur at polling stations that have the potential to spread COVID-19. The influence of the epidemic on participation had a very large effect on the course of the election process. As a result, the KPU must make various plans so that the election can run properly and not cause the spread of COVID-19 so that this can be overcome. However, some people did not respond and did not use their voting rights. Keywords: Covid-19 Pandemic; Political Participation; Regional Head Electio
EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 DI KOTA MANADO (Analisis Strategi Yang Dilakukan KPU Kota Manado Dalam Sosialisasi Pilwako Kota Manado)
No full textPelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado pada tahun 2020, merupakan pelaksanaan Pilwako yang unik karena belum pernah terjadi pada pelaksanaan Pilwako-Pilwako sebelumnya. Hal itu terjadi karena pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 ketika itu, sama dengan terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia yaitu dilaksanakan di tengah wabah pandemi Covid 19. Keadaan tersebut pada kenyataannya menyebabkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh para penyelenggaran khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mengkaji pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Kota Manado pada tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 di saat masa Pandemi Covid 19. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada pelaksanaan sosialisasi Pilwako yang dilakukan oleh KPU Kota Manado dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya adalah strategi rasionalisasi khusus yang diperuntukan bagi pemilih muda, dan strategi bujukan bagi pemilih umum. Kata Kunci: Evaluasi; Pilwako; Strategi; Sosialisasi  ABSTRACTThe election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of Manado in 2020 is a unique election for Wako because it has never happened before in the previous Pilwako-Pilwako. This happened because the implementation of the 2020 Manado City Election at that time, was the same as in several other regions in Indonesia, namely in the midst of the Covid 19 pandemic. This situation actually caused many obstacles faced by the organizers, especially the General Election Commission (KPU). . Using a qualitative method, this article examines the implementation of the election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of the City of Manado in 2020. This study focuses on how the strategy is carried out by the General Election Commission (KPU) of the City of Manado in disseminating the implementation of the Election of Mayor of Manado City in 2020 in during the Covid 19 Pandemic. The research findings illustrate that the implementation of the socialization of the Election for Mayoral Election carried out by the Manado City KPU was carried out through several strategies, including a special rationalization strategy intended for young voters, and a persuasion strategy for general voters. Keywords: Evaluation; Election; Strategy; Socializatio
STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
No full textKeberadaan anggota legislatif perempuan secara kuantitatif baik di pusat maupun didaerah hingga kini masih dianggap minim. Berbagai upaya sudah dilakukan dari penetapan peraturan dan persyarakat bagi partai politik yang ditujukan untuk mendorong kuantitas keterwakilan perempuan dalam parlemen masih belum mampu mewujudkan harapan tersebut. Namun walaupun dari sisi kuantitas masih kurang pada kenyataannya ada juga anggota legislatif perempuan yang pada saat pencalonan mampu membuktikan kemampuan mereka dalam merebut simpati dari masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana strategi pemenangan Calon Anggota Legislatif perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukan para Calon Legislatif Perempuan pada pemilu 2019 sebagian besar menggunakan beberapa strategi, diantaranya adalah strategi defensif yaitu strategi yang dilakukan untuk mempertahankan basis pemilih mereka, ada juga strategi ofensif yaitu strategi yang dilakukan untuk mengatasi ancaman dari lawan. Selain itu juga ada strategi pencitraan yakni dengan menawarkan berbagai program yang akan dilakukan jika mereka terpilih. Kata Kunci: Strategi Pemenangan; Calon Anggota Legislatif; Pemilihan Umum 2019  ABSTRACTThe existence of women legislative members quantitatively both at the center and in the regions is still considered minimal. Various efforts have been made from the establishment of regulations and requirements for political parties aimed at increasing the quantity of women's representation in parliament, but have not been able to realize these expectations. However, although the quantity is still lacking, in reality there are also female legislators who at the time of nomination were able to prove their ability to win sympathy from the community. By using qualitative methods, this study aims to find out what and how the winning strategy for female Legislative Members Candidates in the 2019 Election in South Minahasa Regency. The results of the study show that the female legislative candidates in the 2019 election mostly used several strategies, including a defensive strategy, namely a strategy carried out to maintain their voter base, there was also an offensive strategy, namely a strategy carried out to overcome threats from opponents. In addition, there is an imaging strategy, namely by offering various programs that will be carried out if they are selected. Keywords: Winning Strategy; Candidates for Legislative Members; 2019 General Electio
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
Get PDFAdanya Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi â€Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi lainnya, maka pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban dari pemerintah baik daerah. Namun pada kenyataannya hal ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memberdayakan masyarakat pesisir, khususnya yang berada di Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2006), tentang unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sudah sejalan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dan peran nyata pemerintah dapat terlihat dari upaya pengembangan potensi pada sektor perikanan, pelatihan-pelatihan yang dilakukan, bantuan modal usaha, dan peningkatan sarana dan prasarana. Memang masih terdapat beberapa kendala yang salah satunya adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ada. Kata Kunci: Peran; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud; Pemberdayaan  ABSTRACTThe existence of Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas, where in article 63 which reads "Local governments are obliged to empower coastal communities in improving their welfare and Regional Governments are obliged to encourage coastal community business activities through increasing community business through capacity building in providing access to technology and information, capital, infrastructure, market guarantees and other economic assets, community empowerment is an obligation of both local governments. However, in reality, this is still not working as expected. This study aims to evaluate the role of the local government of the Talaud Islands Regency in empowering coastal communities, especially those in Kakorotan Village, Nanusa District. This study uses a qualitative method using the approach proposed by Edi Suharto (2006), regarding the elements of community empowerment. The results of the study conclude that the empowerment of coastal communities carried out by local governments is in line with Law Number 23 of 2014, and the government's real role can be seen from efforts to develop potential in the fisheries sector, trainings carried out, business capital assistance, and improvement of facilities and infrastructure. . Indeed, there are still some obstacles, one of which is the low quality of existing human resources. Keywords: Role; Talaud Islands Regency Government; Empowermen
STRATEGI PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENGHADAPI PANDEMI COVID-19
Get PDFDi saat pandemi Covid 19 berlangsung di Kota Manado telah memicu kepanikan ditengah masyarakat. Selain itu disaat awal pandemi terjadi juga telah membuat seolah-oleh masyarakat menjadi tidak berdaya unutk menghadapinya. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Manado mempunyai peran penting dalam memberdayakan masyarakatnya di tengah covid-19. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam penanganan penyebaran Covid 19. Artikel ini akan mengidentifikasi berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam memberdayakan masyarakat Kota Manado di saat menghadapi Pandemi Covid-19.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado akan dikaji dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kotten  tentang Styrategi. Menurutnya ada 4 strategi yang di gunakan yaitu  Strategi Organisasi, Strategi program, Strategi Pendukung Sumber Daya dan Strategi kelembagaan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa terdapat beberap[a strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado diantaranya dengan pemberian bantuan dalam bentuk sembako, menerapkan protokol kesehatan berupa 3M, 3T dan vaksinasi 1, 2 dan 3, melakukan program vaksinasi secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat, serta terus melakukan proses edukasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam hal vaksinasi dan protokol kesehatan, Semuanya itu dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam pandemi yang terjadi. Kata kunci: Strategi; Pemberdayaan Masyarakat  ABSTRACTWhen the Covid 19 pandemic took place in the city of Manado, it had triggered panic in the community. In addition, at the beginning of the pandemic, it has also made it seem as if the community has become powerless to deal with it. Therefore, the Manado City Government has an important role in empowering its people in the midst of COVID-19. Various efforts have been made by the Manado City government in handling the spread of Covid 19. This article will identify various strategies carried out by the Manado City government in empowering the people of Manado City in the face of the Covid-19 Pandemic. By using a qualitative approach, the strategy adopted by the Manado City government will be studied using the theory proposed by Kotten on Strategy. According to him, there are 4 strategies used, namely organizational strategy, program strategy, resource support strategy and institutional strategy. The research findings illustrate that there are several strategies carried out by the Manado City government including providing assistance in the form of basic necessities, implementing health protocols in the form of 3M, 3T and vaccinations 1, 2 and 3, conducting a comprehensive vaccination program to all levels of society, and continuing to carry out a process of education and communication to the public in terms of vaccinations and health protocols. All of this is done by the government to empower the community during the pandemic. Keywords: Strategy; Community empowermen
PERAN ANGGOTA DPRD FRAKSI PDI PERJUANGAN DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA
No full textSalah satu peran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun faktanya peran ini masih sering tidak dijalankan oleh anggota DPRD, atau kalaupun dijalankan itu tidak maksimal. Penelitian ini akan mengkaji peran anggota DPRD Kabupaten Minahasa, khususnya anggota fraksi PDI Perjuangan dalam menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran tersebut akan dikaji dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Archon Fung yang dikutip Salman (2009:25), yang secara umum mengemukakan tentang metode untuk memahami aspirasi rakyat. Menurutnya untuk memahami aspirasi masyarakat dapat dilihat dari luas lingkup partisipasi. Kemudian yang berikutnya dapat dilihat dari bagaimana jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas. Temuan penelitian menggambarkan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan terlihat sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa. Terkait bentuk komunikasi yang dilakukan anggota DPRD terhadap konstituennya dalam waktu reses dilakukan dengan cara komunikasi personal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menyerap aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan, diantaranya adalah masalah waktu reses yang singkat, jadwal kegiatan reses yang sering berbenturan dengan undangan agenda yang dibuat oleh instansi atau lembaga lainnya secara mendadak yang harus di hadiri oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan sehingga menganggu jadwal reses, selain itu partisipasi masyarakat yang masih rendah, ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran msyarakat dalam memenuhi undangan reses yang dilakukan angota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, kemudian faktor ketersediaan anggaran reses juga cukup mempengaruhi kwantitas dari peserta reses karena berkaitan dengan konsumsi dan akomudasi dari peserta reses. Kata Kunci: Peran; Anggota DPRD; Aspirasi Masyarakat   ABSTRACTOne of the roles of the members of the Regional People's Representative Council (DPRD), is to channel the aspirations of the community. However, the fact is that this role is often not carried out by DPRD members, or even if it is carried out it is not optimal. This research will examine the role of members of the Minahasa Regency DPRD, especially members of the PDI Perjuangan fraction in carrying out the function of absorbing and channeling the aspirations of the people of Minahasa Regency. By using qualitative methods, this role will be studied with the approach proposed by Archon Fung, quoted by Salman (2009: 25), which generally suggests methods for understanding people's aspirations. According to him, understanding the aspirations of the community can be seen from the broad scope of participation. Then, it can be seen from the type of communication that occurs between the government and its citizens, whether one-way or reciprocal. The reciprocal communication model provides a wider space for the process of absorbing higher quality aspirations. The research findings describe DPRD members from the PDI Perjuangan fraction that appear to have a very important role as communicators in conveying the aspirations of the people of Minahasa Regency. Regarding the form of communication made by DPRD members to their constituents during recess, it is carried out by means of personal communication, group communication and mass communication. There are several factors that can influence DPRD members from the PDI Perjuangan faction in absorbing the aspirations of constituents in each electoral district, including the short recess time issue, the schedule of recess activities that often collide with agenda invitations made by other agencies or institutions suddenly that must attended by members of the PDI Perjuangan faction DPRD that disturbed the recess schedule, besides that public participation was still low, this could be seen from the level of community attendance in fulfilling the recess invitation made by members of the PDI Perjuangan Faction DPRD, then the recess budget availability factor also quite affected the quantity recess participants because it is related to the consumption and accommodation of recess participants. Keywords: Role;Legislative Members; Community Aspiration
REKRUTMEN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERHADAP KANDIDAT CALON WALIKOTA TERNATE PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA TERNATE
Get PDFRekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Rekrutmen politik menjadi salah satu penentu bagi kemenangan parpol dalam sebuah kontestasi politik. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh sebuah parpol dalam menentukan siapa calon yang akan diusungnya. Artikel ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kota Ternate. Saat itu PDIP Kota Ternate mengusung kandidat perempuan dalam Pilkada tersebut. Karena selama ini yang terjadi di Kota Ternate belum pernah ada parpol yang mengusung kandidat perempuan dalam kontestasi pilkada. Temuan penelitian menggambarkan bahwa PDIP Kota Ternate mengusung kandidat perempuan saat itu karena, kandidat merupakan kader terbaik dari partai dan mengikuti kaderisasi partai dari tingkat yang paling rendah, menjadi ketua DPC PDIP Kota Ternate, hingga menjadi anggota DPRD Kota Ternate. Rekam jejak tersebut menjadi dasar pertimbangan utama PDIP Kota Ternate hingga mengusung kandidat perempuan pada Pilkada tahun 2020 di Kota Ternate. Kata Kunci: Rekrutmen; PDIP; Pemilihan Kepala Daerah  ABSTRACTPolitical recruitment is a very important function for political parties. Political recruitment is one of the determinants for the victory of political parties in a political contestation. There are many considerations that must be made by a political party in determining who its candidate will be. This article will examine the factors that influence the considerations of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in Ternate City. At that time the PDIP of Ternate City carried a female candidate in the Pilkada. Because so far what has happened in Ternate City has never had a political party that carries a female candidate in the election contestation. The research findings illustrate that the PDIP of Ternate City carried female candidates at that time because the candidate was the best cadre of the party and followed the party's regeneration from the lowest level, became the chairman of the DPC PDIP of Ternate City, to become a member of the Ternate City DPRD. This track record became the main consideration for the Ternate City PDIP to carry female candidates in the 2020 Regional Head Elections in Ternate City. Keywords: Recruitment; PDIP; Regional Head Electio
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2019 -2024
Get PDFFungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD, dimana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD, begitu pula pengawasan yang harus dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2019-2024 pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa Selatan dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) terus menurun meskipun berada di urutan ke 7 tingkat kabupaten/kota. Sementara angka kemiskinan yang menunjukan angka rata-rata di atas 9% selama 3 tahun (2018–2020) juga menunjukan belum terjadinya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang signifikan. Hal ini juga merepresentasikan pembangunan di kabupaten ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Terkait dengan persoalan tugas, fungsi dan tanggung jawab DPRD, maka keadaan ini tidaklah lepas dari tanggungjawab DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana yang dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2019–2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian penunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Minsel sudah dilakukan secara objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum. Dalam melakukan pengawasan, Komisi II DPRD Minsel tidak memandang bulu. Pengawasan pembangunan dilakulan secara terbuka kepada masyarakat dengan menginformasikan lewat media-media alternative (media sosial) yang ada, agar supaya masyarakat dapat mengetahui kerja-kerja mereka. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi lemahnya fungsi pengawasan pembangunan dari komisi II DPRD Minsel, diantaranya: faktor organisasi, faktor latar belakang politik anggota, dan faktor pengetahuan tentang teknik pengawasan dari anggota. Kata Kunci : Fungsi Pengawasan; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pembangunan  ABSTRACTThe supervisory function is a function of the DPRD, where the DPRD has the main function as a supervisor and also monitors the implementation of every regional regulation that has been agreed with regional leaders, as well as supervising the use of the budget that has been previously approved in the APBD, as well as supervision that must be carried out by members of the Regency DPRD. South Minahasa for the 2019-2024 period, South Minahasa district's economic growth in the last 3 years (2018-2020) continued to decline even though it was in 7th place at the district/city level. Meanwhile, the poverty rate which shows an average rate of above 9% for 3 years (2018–2020) also shows that there has not been a significant improvement in the quality of people's lives. This also represents that development in this district has not experienced significant progress. Regarding the issue of the duties, functions and responsibilities of the DPRD, this situation cannot be separated from the responsibility of the DPRD of South Minahasa Regency as described in the legislation. The purpose of the study was to determine the implementation of the development implementation function carried out by Commission II of the South Minahasa Regency DPRD for the 2019-2024 period. This study used qualitative research methods. This research is located in the DPRD of South Minahasa Regency. The results of the research indicate that the supervision carried out by Commission II of the Minsel DPRD has been carried out objectively, honestly and puts the public interest first. In carrying out supervision, Commission II of the Minsel DPRD does not give a damn. Supervision of development is carried out openly to the public by informing them through alternative media (social media) that exist, so that people can find out about their work. There are several factors that influence the weakness of the development oversight function of Commission II of the Minsel DPRD, including: organizational factors, members' political background factors, and members' knowledge of supervisory techniques. Keywords: Supervision Function; DPRD; Developmen
PERAN KPU KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DALAM MASA PANDEMI COVID-19
Get PDFTahun 2020 beberapa wilayah di Indonesia melakukan Pemilihan Kepala daerah secara serentak. Untuk Kota Tomohon pada tahun tersebut melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako). Pada proses pelaksanaannya Komis Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon sebagai penyelenggara mengakui mengalami berbagai permasalahan. Karena seperti yang diketahui pelaksanaan Pilwako tersebut merupakan penyelenggaraan Pilwako yang unik karena dilakukan pada saat pandemi Covid 19 yang sedang tinggi-tingginya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kota Tomohon adalah keberadaan dari tenaga ad hoc sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut, seperti Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pandemi covid 19 telah menyebabkan KPU Kota Tomohon kesulitan untuk melakukan rekruitmen tenaga adhoc hingga memaksimalkan peran mereka. Artikel ini akan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon dalam memaksimalkan peran tenaga ad hoc yang dalam hal ini KPPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon. Hasil penelitian menggambarkan KPU Kota Tomohon melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan keberadaan dari tenaga ad hoc ini, diantaranya dengan melakukan fasilitasi bagipanitia ad hoc khususnya KPPS, mulai dari sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek yang dilakukan terkait tugas panitia dalam debat pilkada, persiapan pilkada, hingga pada saat pilkada. Selain itu, di setiap TPS, KPPS disediakan sarana dan prasarana yang mendukung guna memudahkan tugas KPPS dalam memfasilitasi pemilih dalam memberikan hak suaranya.  Kata Kunci: Tenaga Ad hoc; Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  ABSTRACTIn 2020, several regions in Indonesia will conduct regional head elections simultaneously. For the City of Tomohon in that year, the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) were elected. In the implementation process, the General Election Commission (KPU) of Tomohon City as the organizer admits that it has experienced various problems. Because as is known, the implementation of the Wako Pilwako is a unique Pilwako implementation because it was carried out during the Covid-19 pandemic, which was at its peak. One of the problems faced by the Tomohon City Election Commission is the presence of ad hoc staff as the spearhead in organizing the election, such as the Voting Organizing Group (KPPS). The COVID-19 pandemic has made it difficult for the Tomohon City KPU to recruit ad hoc staff to maximize their role. This article will examine how the efforts made by the Tomohon City KPU in maximizing the role of ad hoc personnel, in this case the KPPS in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Tomohon City. The results of the study illustrate that the Tomohon City Election Commission has made various efforts to maximize the presence of these ad hoc staff, including by facilitating ad hoc committees, especially KPPS, starting from socialization and technical guidance (bimtek). The technical guidance carried out is related to the committee's duties in the pilkada debate, preparation for the election, to the time of the election. In addition, at each polling station, KPPS is provided with supporting facilities and infrastructure to facilitate the task of KPPS in facilitating voters in giving their voting rights. Keywords: Ad hoc staff; Election of Mayor and Deputy MayorTahun 2020 beberapa wilayah di Indonesia melakukan Pemilihan Kepala daerah secara serentak. Untuk Kota Tomohon pada tahun tersebut melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako). Pada proses pelaksanaannya Komis Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon sebagai penyelenggara mengakui mengalami berbagai permasalahan. Karena seperti yang diketahui pelaksanaan Pilwako tersebut merupakan penyelenggaraan Pilwako yang unik karena dilakukan pada saat pandemi Covid 19 yang sedang tinggi-tingginya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kota Tomohon adalah keberadaan dari tenaga ad hoc sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut, seperti Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pandemi covid 19 telah menyebabkan KPU Kota Tomohon kesulitan untuk melakukan rekruitmen tenaga adhoc hingga memaksimalkan peran mereka. Artikel ini akan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon dalam memaksimalkan peran tenaga ad hoc yang dalam hal ini KPPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon. Hasil penelitian menggambarkan KPU Kota Tomohon melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan keberadaan dari tenaga ad hoc ini, diantaranya dengan melakukan fasilitasi bagipanitia ad hoc khususnya KPPS, mulai dari sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek yang dilakukan terkait tugas panitia dalam debat pilkada, persiapan pilkada, hingga pada saat pilkada. Selain itu, di setiap TPS, KPPS disediakan sarana dan prasarana yang mendukung guna memudahkan tugas KPPS dalam memfasilitasi pemilih dalam memberikan hak suaranya.  Kata Kunci: Tenaga Ad hoc; Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  ABSTRACTIn 2020, several regions in Indonesia will conduct regional head elections simultaneously. For the City of Tomohon in that year, the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) were elected. In the implementation process, the General Election Commission (KPU) of Tomohon City as the organizer admits that it has experienced various problems. Because as is known, the implementation of the Wako Pilwako is a unique Pilwako implementation because it was carried out during the Covid-19 pandemic, which was at its peak. One of the problems faced by the Tomohon City Election Commission is the presence of ad hoc staff as the spearhead in organizing the election, such as the Voting Organizing Group (KPPS). The COVID-19 pandemic has made it difficult for the Tomohon City KPU to recruit ad hoc staff to maximize their role. This article will examine how the efforts made by the Tomohon City KPU in maximizing the role of ad hoc personnel, in this case the KPPS in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Tomohon City. The results of the study illustrate that the Tomohon City Election Commission has made various efforts to maximize the presence of these ad hoc staff, including by facilitating ad hoc committees, especially KPPS, starting from socialization and technical guidance (bimtek). The technical guidance carried out is related to the committee's duties in the pilkada debate, preparation for the election, to the time of the election. In addition, at each polling station, KPPS is provided with supporting facilities and infrastructure to facilitate the task of KPPS in facilitating voters in giving their voting rights. Keywords: Ad hoc staff; Election of Mayor and Deputy Mayo
STRATEGI PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro)
Get PDFPartisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil dari pembangunan yang dilakukan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga tergantung dari peran pemerintah desa. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Talawid, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Dalam mengkaji strategi pemerintah desa, digunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Fred R. David (2011), tentang proses manejemen strategi. Menurutnya manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yaitu: Perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari sisi perumusan strategi pemerintah Desa Talawid sudah cukup baik, sedangkan saat implementasi strategi masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya koordinasi antar unit yang sudah dibentuk.Kata Kunci: Strategi; Pemerintah Desa; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa ABSTRACTCommunity participation in the village development process is very important to foster a sense of belonging to the results of the development carried out. Increasing community participation also depends on the role of the village government. Using a qualitative method, this article examines the strategy carried out by the government of Talawid Village, South West Siau District, Siau Tagulandang Biaro Regency. In reviewing village government strategies, the approach proposed by Fred R. David (2011), regarding the strategic management process is used. According to him, strategic management consists of three stages, namely: Strategy formulation, strategy implementation, and strategy assessment. The research findings illustrate that in terms of strategy formulation the Talawid Village government is quite good, while during the implementation of the strategy there are still several obstacles, namely the lack of coordination between the units that have been formed. Keywords: Strategy; Village government; Society participation; Village DevelopmentPartisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil dari pembangunan yang dilakukan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga tergantung dari peran pemerintah desa. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Talawid, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Dalam mengkaji strategi pemerintah desa, digunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Fred R. David (2011), tentang proses manejemen strategi. Menurutnya manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yaitu: Perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari sisi perumusan strategi pemerintah Desa Talawid sudah cukup baik, sedangkan saat implementasi strategi masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya koordinasi antar unit yang sudah dibentuk.Kata Kunci: Strategi; Pemerintah Desa; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa ABSTRACTCommunity participation in the village development process is very important to foster a sense of belonging to the results of the development carried out. Increasing community participation also depends on the role of the village government. Using a qualitative method, this article examines the strategy carried out by the government of Talawid Village, South West Siau District, Siau Tagulandang Biaro Regency. In reviewing village government strategies, the approach proposed by Fred R. David (2011), regarding the strategic management process is used. According to him, strategic management consists of three stages, namely: Strategy formulation, strategy implementation, and strategy assessment. The research findings illustrate that in terms of strategy formulation the Talawid Village government is quite good, while during the implementation of the strategy there are still several obstacles, namely the lack of coordination between the units that have been formed. Keywords: Strategy; Village government; Society participation; Village Developmen