JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
Kinerja Tenaga Ahli Fraksi Dalam Menunjang Tugas Anggota DPRD Kota Manado
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja tenaga ahli fraksi dalam menunjang tugas anggota DPRD Kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai November 2022. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 4 orang informan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu DPRD Kota Manado. Data sekunder juga diperoleh melalui buku yang diperoleh dari toko buku lokal serta internet melalui google scholar berupa buku, artikel jurnal dan tesis yang berkaitan dengan topik penelitian ini yakni kinerja tenaga ahli fraksi dalam menunjang tugas anggota DPRD. Hasil penelitian menunjukan, para tenaga ahli fraksi dalam proses menunjang tugas anggota DPRD Kota Mando belum semua fraksi memanfaatkan dan melihat hal tersebut, karena dapat dilihat dari kinerja tenaga ahli fraksi sampai saat ini dipertanyakan bagaimana, mulai dari proses rekrutmen di masing-masing fraksi, hingga kapasitas dari tenaga ahli fraksi tersebut. Selain itu didapati sejumlah anggota DPRD tidak mengenal tenaga ahli di fraksi sendiri, serta didapati tenaga ahli jarang ke kantor untuk membantu anggota DPRD dalam menunjang kinerja dari anggota DPRD sendiri. Namun dalam menjalankan tugas serta tupoksi tenaga ahli fraksi di DPRD Manado telah melakukan sesuai prosedur yang berlaku, karena tenaga ahli harus mempunyai kemampuan untuk dapat memberikan masukan pemikiran pada anggota DPRD dan juga harus membantu secara fisik terhadap kerja-kerja anggota DPRD, misalnya saat anggota DPRD turun ke lapangan saat kunjungan kerja dilakukan.
Kata Kunci : Kinerja, Tenaga Ahli Fraksi, DPRD
ABSTRACT
This study aims to analyze the performance of faction experts in supporting the tasks of the Manado City DPRD. This research was conducted from March to November 2022. The research used a qualitative approach by conducting in-depth interviews with 4 informants. Secondary data were obtained from related agencies, namely the Manado City Council. Secondary data was also obtained through books obtained from local bookstores and the internet via Google Scholar in the form of books, journal articles and theses related to the topic of this research, namely the performance of faction experts in supporting the duties of DPRD members. The results of the study show that not all fraction experts in the process of supporting the duties of members of the DPRD Kota Mando take advantage of and see this, because it can be seen from the performance of the faction experts that until now it has been questioned how, starting from the recruitment process in each faction, to capacity of the faction's experts. In addition, it was found that a number of DPRD members did not know the experts in their own faction, and experts found that they rarely went to the office to assist DPRD members in supporting the performance of the DPRD members themselves. However, in carrying out their duties and responsibilities, the faction expert staff at the Manado DPRD have carried out according to the applicable procedures, because the expert must have the ability to be able to provide input to DPRD members and also have to help physically with the work of DPRD members, for example when DPRD members out in the field during work visits.
Keywords: Performance, Fraction Experts, DPR
Politik Identitas Pada Kesetaraan Gender Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
No full textABSTRAK
Artikel ini akan mengkaji keberadaan politik identitas khususnya terkait dengan kesetaraan gender yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif artikel ini akan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta sejauh mana politik identitas khususnya yang terkait dengan kesetaran gender berkembang dan terjadi pada Pilkada tahun 2020. Temuan penelitian menggambarkan bahwa politik identitas yang terjadi di Kabupaten Gorontalo banyak di sebabkan oleh faktor agama dan budaya. Faktor agama sangat mempengaruhi karena mayoritas masyarakat Kabupaten Gorontalo memeluk agama Islam, dimana berkembang stigma bahwa pemimpin itu seharusnya laki-laki. Selain itu budaya yang berkembang di masyarakat Gorontalo dimana sangat minim perempuan yang mau bertarung untuk menjadi pemimpin, karena itu dipahami sebagai haknya kaum pria. Walaupun sebenarnya sudah ada perundangan yang mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen namun minimnya kaum perempuan yang bersedia menjadi kendala untuk mewujudkan hal tersebut.
Kata Kunci: Politik Identitas; Kesetaraan Gender; Pemilihan Kepala Daerah
ABSTRACT
This article will examine the existence of identity politics in particular related to gender equality that occurred in the Regional Head Election (Pilkada) in Gorontalo Regency in 2020. Using qualitative methods this article will describe the factors that influence, and the extent to which identity politics, especially those related to Gender equality develops and occurs in the 2020 Pilkada. The research findings illustrate that identity politics that occurs in Gorontalo Regency is mostly caused by religious and cultural factors. The religious factor is very influential because the majority of the people of Gorontalo Regency embrace Islam, where there is a growing stigma that the leader should be a man. In addition, the culture that developed in the Gorontalo community where there are very few women who want to fight to become leaders, because it is understood as the right of men. Even though there is actually a law that requires women's representation of 30 percent, the lack of women who are willing to be an obstacle to make this happen.
Keywords: Identity Politics; Gender equality; Regional Head Electio
CALON TUNGGAL DAN PILKADA
Get PDFPasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 (tentang pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota), dimana  berdasarkan putusan MK tersebut memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, telah memunculkan fenomena baru dalam pilkada. Dampak dari putusan tersebut fenomena calon tunggal dalam pilkada mulai bermunculan. Artikel ini akan mengkaji fenomena calon tunggal dalam Pilkada yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan bagaimana dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam Pilkada di Minahasa Tenggara tersebut. Temuan penelitian menggambarkan bahwa faktor ketokohan calon (figure) merupakan faktor dominan yang menyebabkan partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara kesulitan mendukung pasangan lain dalam pilkada tersebut. Kata Kunci: Calon Tunggal; Pilkada  ABSTRACTAfter the decision of the Constitutional Court (MK) which granted a judicial review of a single candidate in law number 8 of 2015 (regarding the general election of governors, regents and mayors), which based on the Constitutional Court's decision allowed regions with a single candidate to carry out regional head elections ( Pilkada) simultaneously, has given rise to a new phenomenon in the pilkada. As a result of this decision, the phenomenon of a single candidate in the regional head election began to emerge. This article will examine the phenomenon of a single candidate in the Pilkada that occurred in Southeast Minahasa Regency in 2018. This study uses a qualitative descriptive method that will describe how and identify the factors that lead to the emergence of a single candidate in the Pilkada in Southeast Minahasa. The research findings illustrate that the candidate's character is the dominant factor that causes political parties in the Southeast Minahasa Regency to have difficulty supporting other pairs in the election. Keywords: Single Candidate; Pilkad
KUALITAS CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA MANADO (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Manado)
Get PDFAturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu pencapaian penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU diantaranya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini di dasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang di ambil dalam lembaga public. Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Namun pengarusutamaan gender pada proses pencalonan sebagai anggota legislative tentunya harus diiringi dengan kualitas perempuan yang dicalonkan. Dengan menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2016), penelitian ini akan melihat kualitas calon anggota legislative yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Manado pada Pemilihan Legislatif Kota Manado tahun 2019. Kualitas akan dilihat dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Matutina, (2001) tentang menilai kualitas sumber daya manusia dapat mengacu pada: Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) dan Abilities. Temuan penelitian menggambarkan dari factor pengetahuan (knowledge) calon yang diusung oleh PDIP sudah cukup baik. Dari sisi keterampilan (skill) para calon yang diusung PDIP memiliki kemampuan berkomunikasi (lobi), bersosialisasi, dan memiliki kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi lewat gagasan dalam pembuatan regulasi. Sedangkan factor abilities (kemampuan) rata-rata kader fraksi PDI-P Manado khususnya anggota legislatif perempuan sudah menerapkan loyalitas, kedisiplinan, tanggung jawab, pada partai maupun masyarakat. Kata Kunci: Kualitas; Calon Anggota Legislatif  ABSTRACTThe regulation regarding the mandatory 30 percent quota for female candidates is one of the important achievements in the journey of democracy in post-reform Indonesia. This rule is contained in a number of laws including Law no. 7 of 2017 concerning General Elections, and Law No. 2 of 2008 mandates political parties to include at least 30 percent women's representation in their establishment and management at the central level. This 30 percent figure is based on the results of UN research which states that a minimum amount of 30 percent allows a change to occur and has an impact on the quality of decisions taken in public institutions. Another regulation is to implement a zipper system which stipulates that every 3 prospective candidates there is at least one woman. However, gender mainstreaming in the nomination process as members of the legislature must of course be accompanied by the quality of women being nominated. By using qualitative methods (Creswell, 2015), this study will look at the quality of legislative candidates carried by the Manado City Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the Manado City Legislative Election 2019. Quality will be seen using the concept proposed by Matutina, 2001) regarding assessing the quality of human resources can refer to: Knowledge, Skills and Abilities. The research findings illustrate that the candidate's knowledge (knowledge) of the candidates proposed by PDIP is quite good. In terms of skills, PDIP-nominated candidates have the ability to communicate (lobby), socialize, and have the ability to fight for aspirations through ideas in making regulations. While the factor abilities (abilities), on average, cadres from the PDI-P Manado faction, especially women legislators, have implemented loyalty, discipline, responsibility, to parties and society. Keywords: Quality; Legislative Candidate
PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA MANADO 2020
Get PDFKeberadaan pemilih pemula sangat penting pada proses pemilihan umum. Jumlah mereka cukup signifikan, sekaligus merupakan generasi penerus dari bangsa Indonesia. Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan kebanykan cenderung apatis, akibat dari pemahaman politiknya yang masih kurang. Mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum, ruang-ruang tempat dimana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka. adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut yaitu, ruang keluarga. Artikel ini akan mengkaji perilaku politik pemilih pemula di Kecamatan Sario pada pemilihan walikota dan wakil walikota Manado tahun 2020. Temuan penelitian menggambarkan sebagian besar pemilih pemula di Kecamatan Sario menunjukkan perilaku pemilih yang sosiologis. Artinya perilaku pemilih pemula kecamatan Sario dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat pada pemilukada Manado 2020 yakni mereka memilih kandidat dan menjatuhkan pilihannya dipengaruhi latar belakang dari lingkungan sosial mereka. Dimana keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap pilihan pemilih pemula terhadap seorang kandidat. Kata Kunci: Perilaku Pemilih  ABSTRACTThe presence of novice voters is very important in the general election process. Their number is quite significant, as well as being the next generation of the Indonesian nation. The behavior of novice voters has characteristics that are usually still unstable and most tend to be apathetic, as a result of their lack of political understanding. They have just studied politics, especially in general elections, the spaces where they study politics are usually not far from the space that is considered to give them a sense of comfort. as for the spaces where politics is studied, namely, the family room. This article will examine the political behavior of novice voters in Sario District in the 2020 mayoral and deputy mayoral elections. The research findings describe that most of the novice voters in Sario District exhibit sociological voting behavior. This means that the behavior of the novice voters in the Sario sub-district in making their choice for a candidate in the 2020 Manado regional election, namely that they choose a candidate and make their choice influenced by their social background. Where the family has a big influence on the choice of novice voters to a candidate. Keywords: Voter Behavio
EFEKTIFITAS KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DI KELURAHAN KAWANGKOAN BAWAH
Get PDFPenelitian ini mengkaji apakah kampanye dapat mempengaruhi pilihan masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kelurahan Kawangkoan Bawah. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2015), dan pendekatan yang dikemukakan oleh Nimmo (2011) tentang media kampanye. Temuan penelitian menggambarkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, khususnya di Kelurahan Kawangkoan Bawah, yaitu adanya politik uang, sehingga para oknum tim sukses masih mengandalkan politik uang atau suap ke masyarakat jelang hari pencoblosan untuk menarik simpati masyarakat. Selain itu kampanye melalui social media atau menggunakan sosial media facebook, cukup efektif memberikan informasi ke masyrakat tentang pemilu dan juga cukup cepat menarik simpati masyarakat. Kata Kunci: Efektifitas; Kampanye  ABSTRACTThis study examines whether the campaign can influence people's choices in the 2019 presidential and vice presidential elections in Kawangkoan Bawah Village. By using qualitative methods (Sugiyono, 2015), and the approach proposed by Nimmo (2011) about campaign media. The research findings illustrate that the factors that influence people's choices during the 2019 Presidential and Vice Presidential elections, especially in the Kawangkoan Bawah Village, namely the existence of money politics, so that the elements of the successful team still rely on money politics or bribes to the public ahead of voting day to attract public sympathy. In addition, campaigns through social media or using social media Facebook, are quite effective in providing information to the public about elections and also quickly attracting public sympathy. Keywords: Effectiveness; Campaig
STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH PEMILIHAN III DI TOMOHON SELATAN TAHUN 2019
Get PDFArtikel ini akan mengkaji strategi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenangkan para calon anggota legislatif khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 di Tomohon Selatan Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara pada pemilihan anggota legislatif tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menggambarkan bahwa ada banyak strategi yang digunakan oleh PDI-Perjuangan dan calon dalam memenangkan pemilu 2019. Strategi yang digunakan mulai melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, pemasangan baliho, spanduk, dan kampanye, sosialisasi dan pendidikan politik kepada simpatisan dan masyarakat umum secara terus menerus dengan tujuan membentuk citra politik yang positif baik bagi partai maupun bagi calon-calon legislatif itu sendiri. Sedangkan strategi politik yang dilakukan oleh masing-masing calon legislatif mulai dari tahapan konsolidasi degan kader partai, ranting partai, serta anak ranting dan para pemilih dikalangan masyarakat umum secara intens dinilai sangat efektif dalam meningkatan perolehan suara caleg. Komunikasi langsung yang dilakukanan oleh masing-masing caleg dengan masyarakat memberi pengaruh sangat singnifikan.Walaupun hanya memperoleh 4 kursi legislatif namun strategi PDI-perjuangan sudah sangat baik terbukti dari suara pemilihan yang lebih banyak dibandingkan di periode sebelumnya. Disisi lain kualitas rectrutmen calon legislatif yang semakin ketat merupakan fondasi yang kokoh untuk PDI-Perjuangan melahirkan caleg yang mempunyai elektabilitas dan kualitas dalam memperjuangkan hak-hak msayarakat serta aspirasi masyarakat. Kata Kunci : Strategi Politik; PDIP; Pemilihan Anggota Legislatif  ABSTRACTThis article will examine the strategy adopted by the Indonesian Democratic Party of Struggle in winning legislative candidates, especially in the Electoral District (Dapil) 3 in South Tomohon, Tomohon City, North Sulawesi Province in the 2019 legislative elections. This research was conducted using a qualitative method. The research findings illustrate that there are many strategies used by PDI-Perjuangan and candidates in winning the 2019 election. The strategies used include carrying out social activities, installing billboards, banners, and campaigns, socialization and political education to sympathizers and the general public continuously with the goal is to form a positive political image for both the party and the legislative candidates themselves. Meanwhile, the political strategy carried out by each legislative candidate starting from the consolidation stage with party cadres, party branches, as well as branches and voters among the general public was intensely considered very effective in increasing the vote acquisition of candidates. The direct communication carried out by each legislative candidate with the community has a very significant impact. Even though it only won 4 legislative seats, the PDI-struggle strategy has been very good, as evidenced by the election votes that were more than in the previous period. On the other hand, the increasingly stringent quality of recruitment of legislative candidates is a solid foundation for the PDI-Struggle to produce legislative candidates who have electability and quality in fighting for people's rights and aspirations. Keywords: Political Strategy; PDIP; Legislative Member Electio
FAKTOR-FAKTOR PELANGGARAN POLITIK UANG BAGI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Get PDFPolitik uang merupakan penghambat utama bagi perkembangan demokrasi. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017: 29), penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mendorong para pemilih pemula di Kabupaten Minahasa Selatan kini terlihat semakin permisif terhadap pelanggaran politik uang. Kajian akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Teten Masduki (2008), yang mengatakan bahwa bahwa politik uang berbeda dengan ongkos politik. Dan kenapa sasaran yang paling sering dituju adalah pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih, dan pemilih pemula dianggap cenderung labil. Hasil penelitian menunjukan faktor yang melatarbelakangi pemilih pemula semakin permisif dengan politik uang di Kabupaten Minahasa Selatan, disebabkan oleh selain masalah keluarga, ekonomi, pendidikan politik yang rendah, dan juga faktor pertemanan. Kata Kunci : Politik Uang; Pemilih Pemula  ABSTRACTMoney politics is a major obstacle to democratic development. By using qualitative methods (Moleong, 2017: 29), this study identifies what factors encourage first-time voters in South Minahasa Regency to become increasingly permissive of money politics violations. The study will be carried out using the approach proposed by Teten Masduki (2008), which states that money politics is different from political costs. And why is the target that is most often targeted is novice voters because novice voters are young people who will use their right to vote for the first time in general elections (elections). In addition, novice voters do not have voting experience, and novice voters are considered to be unstable. The results showed the factors behind the increasingly permissive background voters with money politics in South Minahasa Regency, caused by other than family problems, economy, low political education, and friendship factors. Keywords: Money Politics; Beginner Voter
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KOTA MANADO
Get PDFKeberhasilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Manado, membuat sejarah baru Di Kota Manado. karena kemenangan ini adalah pencapaian pertamakali dalam memenangkan pemilihan Walikota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang akan mengkaji apa strategi pemenangan partai PDIP pada pemilihan Walikota Manado. Fokus penelitiaan ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Schorder (2010), tentang strategi politik. Temuan dari penelitian menggambarkan bahwa strategi pemenangan PDIP dalam mendukung kandidat yang diusungnya menggunakan beberapa strategi yaitu mengkonsolidasikan anggota partai yang tersebar di semua wilayah Manado, menonjolkan pengaruh yang dimiliki kandidat, story sukses anggota partai, dan Metode perencanaan yang matang. Itulah strategi yang digunakan hingga PDIP mampu Memenangkan Pilkada Kota Manado Tahun 2020. Kata Kunci : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Strategi Politik  ABSTRACTThe success of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the 2020 Regional Head Election in Manado City, made a new history in Manado City. because this victory is the first achievement in winning the election of Mayor of Manado. This study uses a qualitative research method, which will examine what the PDIP party's winning strategy is in the election of the Mayor of Manado. The focus of this research will be examined using the approach proposed by Peter Schorder (2010), regarding political strategy. The findings of the study illustrate that the PDIP winning strategy in supporting the candidate it carries uses several strategies, namely consolidating party members spread across all areas of Manado, highlighting the influence of the candidate, success stories of party members, and careful planning methods. That is the strategy used until PDIP is able to win the 2020 Manado City Election. Keywords: Indonesian Democratic Party of Struggle, Political Strateg
PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI KABUPATEN MINAHASA TONDANO SELATAN
Get PDFPartisipasi politik masyarakat dalam sebuah pemilihan umum merupakan hak dan sesuatu yang penting. Penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat juga memiliki hak yang sama. Namun peraturan terkadang belum mengakomodir problematika terkait dengan partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas. Artikel ini mengkaji partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kabupaten Minahasa, khususnya para penyandang disabilitas di kecamatan Tondano Selatan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi para penyandang disabilitas di kecamatan Tondano Selatan pada Pilkada tahun 2020 cukup baik. Pihak penyelenggara yakni KPUD Kabupaten Minahasa juga melakukan kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan sosialisasi dan penyediaan akses pada Tempat Pemungutan Suara yang ramah bagi kaum disabilitas, serta menyediakan pendampingan bagi kaum disabilitas. Namun, masih terdapat kendala yaitu sulitnya mengumpulkan penyandang disabilitas, yang berakibat pada kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, yang mengakibatkan banyak penyandang disabilitas yang bingung pada saat hari pemberian suara. Selain itu tenaga pendamping yang disediakan juga kurang maksimal dalam melakukan pendampingan.Kata Kunci: Partisipasi Politik; Penyandang Disabilitas: Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACTPolitical participation of the people in a general election is a right and something important. Persons with disabilities who have met the requirements also have the same rights. However, regulations sometimes do not accommodate problems related to political participation for persons with disabilities. This article examines the political participation of persons with disabilities in the election of governor and deputy governor of Minahasa Regency, especially persons with disabilities in South Tondano sub-district. The results of the study illustrate that the participation of persons with disabilities in the South Tondano sub-district in the 2020 Pilkada is quite good. The organizers, namely the Minahasa Regency KPUD, also collaborated with organizations of persons with disabilities to conduct socialization and provide access to friendly polling stations for people with disabilities, as well as provide assistance for people with disabilities. However, there are still obstacles, namely the difficulty of gathering people with disabilities, which results in less than optimal socialization being carried out, which results in many people with disabilities being confused on voting day. In addition, the accompanying staff provided are also less than optimal in providing assistance.Keywords: Political Participation; Persons with Disabilities: Regional Head Electio