JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
Peran Diplomasi Anime Dalam Menyebarkan Budaya Jepang Di Indonesia
No full textPenyebaran budaya Jepang di Indonesia yang kian hari makin meluas merupakan salah satu dampak dari anime Jepang yang masuk ke Indonesia membawa nilai-nilai budaya yang dianut Jepang. Penyebaran budaya Jepang tersebut dapat dilihat dari maraknya event, festival maupun komunitas-komunitas Jejepangan di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari peran pemerintah Jepang sendiri yang sangat mendukung produksi dan peningkatan anime. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari diplomasi yang dijalankan pemerintah dalam menyebarkan budaya Jepang melalui anime khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggukanan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data pustaka berbasis dokumen dan internet yang kemudian ditelaah dan ditarik kesimpulan. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa anime menjadi salah satu soft power Jepang yang disalurkan melalui diplomasi kebudayaan yang dilakukan di Indonesia, anime yang diproduksi tidak hanya diperuntukkan kepada kalangan anak-anak tetapi juga dikalangan orang dewasa, pemerintah Jepang menggunakan anime sebagai alat untuk melakukan diplomasi dengan memanfaatkan kepopuleran anime menjadi duta pariwisata.
Kata Kunci: Anime; Diplomasi; Budaya; Jepang; Indonesia.
ABSTRACT
The spread of Japanese culture in Indonesia, which is increasingly widespread, is one of the impacts of Japanese anime entering Indonesia bringing the cultural values adopted by Japan. The spread of Japanese culture can be seen from the rampant events, festivals and the Japan communities in Indonesia. This is inseparable from the role of the Japanese government itself which strongly supports the production and improvement of anime. Based on this, this study aims to determine the role of government-run diplomacy in spreading Japanese culture through anime, especially in Indonesia. This research uses a descriptive type of research. The data used uses document-based and internet-based library data which is then reviewed and conclusions drawn. Data analysis uses qualitative data analysis techniques. The results of the study show that anime is one of Japan's soft powers channeled through cultural diplomacy carried out in Indonesia, anime produced are not only intended for children but also among adults, the Japanese government uses anime as a tool to conduct diplomacy by utilizing the popularity of anime to become tourism ambassadors.
Keywords: Anime; Culture; Diplomacy; Indonesian; Japanes
PENANGANAN ILLEGAL FISHING OLEH STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA
No full textABSTRAK
Sebagai upaya untuk mengawasi dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dari illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia, maka pemerintah membentuk satu instansi yang bernama stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan illegal fishing yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kabupaten Tahuna. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan illegal fishing yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Tahuna berupa pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan serta pencegahan terhadap praktek illegal fishing baik yang dilakukan oleh kapal lokal maupun kapal asing. Akan tetapi penanganan yang dilakukan tersebut relatif belum dapat mengatasi persoalan tersebut dibuktikan dengan data dimana setiap tahunnya kasus illegal fishing ini masih terus terjadi bahkan cenderung mengalami peningkatan khususnya di wilayah Sulawesi utara. Hal tersebut terjadi karena Stasiun PSDKP Tahuna mengalami hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana yang dimiliki, anggaran, serta koordinasi antar penegak hukum. Oleh karena itu pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan dari segi personil, sarana prasarana, koordinasi dengan negara-negara tetangga dan instansi yang terkait serta penegakan hukum yang selama ini hanya sebatas penangkapan. Hal itu terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan aksi Illegal fishing.
Kata Kunci: Illegal Fishing, Stasiun PSDKP Tahuna
ABSTRACT
In an effort to monitor and protect marine and fishery resources from illegal fishing that occurs in Indonesian waters, the government has established an agency called the Marine and Fishery Resources Monitoring Station (PSDKP). This study aims to find out how to handle illegal fishing carried out by the Tahuna District PSDKP Station. This research is a field research. Data was collected by interview and documentation methods. The analysis was carried out qualitatively, then the data was described descriptively. The results of the study indicate that the implementation of the handling of illegal fishing carried out by the Tahuna PSDKP Station is in the form of supervision, inspection, investigation and prevention of illegal fishing practices, both carried out by local vessels and foreign vessels. However, the handling carried out is relatively unable to overcome this problem as evidenced by the data where every year cases of illegal fishing continue to occur and even tend to increase, especially in the North Sulawesi region. This happened because the Tahuna PSDKP Station experienced obstacles in the implementation of supervision, namely Human Resources (HR), owned infrastructure, budget, and coordination between law enforcers. Therefore, the implementation of supervision needs to be improved in terms of personnel, infrastructure, coordination with neighboring countries and related agencies as well as law enforcement which so far has only been limited to arrests. It proved unable to effectively stop illegal fishing.
Keywords: Illegal Fishing, PSDKP Tahuna Statio
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik : (Studi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado)
No full textABSTRAK
Artikel ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, kajian ini akan memfokuskan pada apa saja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Infoprmatika Kota Manado dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Manado. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards George (2003), tentang Implementasi Kebijakan Publik. Menurut Edward III, syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, ada empat variabel yang harus diperhatikan: Komunikasi (communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Ke empat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari variabel informasi, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dapat dikatakan belum memadai, variabel sumber daya yang masih kurang, demikian juga jika dilihat dari variabel disposisi yang belum memadai. Sedangkan dari variabel struktur birokrasi sudah dapat dikatakan sudah cukup baik. Dan untuk saran perbaikan memang masih banyak yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan diantaranya bagaimana meningkatkan kualitas petugas, maupun keterbukaan yang dilakukan oleh dinas sendiri.
Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan; Keterbukaan Informasi Publik; Kota Manado
ABSTRACT
This article examines how the implementation of the Public Information Disclosure policy was carried out by the Manado City Communication and Information Service to improve the quality of service to the public. By using qualitative methods, this study will focus on what the Office of Communication and Information Technology of Manado City does in implementing public information disclosure policies in Manado City. The study was conducted using the approach put forward by Edwards George (2003), regarding the Implementation of Public Policy. According to Edward III, the conditions for successful policy implementation are four variables that must be considered: communications, resources, attitudes and bureaucratic structures. These four factors must be implemented simultaneously because they have a close relationship with each other. The research findings illustrate that from the information variable, the implementation of the public information disclosure policy carried out by the Office of Communication and Informatics of the City of Manado can be said to be inadequate, the resource variable is still lacking, as well as when viewed from the disposition variable which is inadequate. Meanwhile, from the bureaucratic structure variable, it can be said that it is quite good. And as for suggestions for improvement, there is still much that needs to be improved or improved, including how to improve the quality of officers, as well as the transparency that is carried out by the agency itself.
Keywords: Implementation; Policy; Public Information Disclosure; Manado Cit
Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020: (Identifikasi Penyebab Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilihnya)
Get PDFABSTRAK
Artikel ini merupakan hasil identifikasi penyebab mengapa masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Dimembe banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pemilih mengapa mereka tidak menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020. Temuan penelitian menggambarkan bahwa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mereka terkategori sebagai masyarakat yang golput awam. Hal itu disebabkan karena mereka masih apatis yang artinya tidak ada ketertarikan di bidang politik, ditambah dengan anggapan bahwa suara mereka tidak terlalu berpengaruh. Selain faktor apatisme, yang juga mempengaruhi para pemilih yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakannya adalah pertimbangan dari kebutuhan ekonomi, disamping kurangnya pendekatan politik dari para calon.
Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah; Hak Pilih
ABSTRACT
This article is the result of identifying the causes why many people, especially people in Dimembe District, do not use their voting rights (Golput) in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in North Minahasa Regency. Using qualitative methods, this study will identify various factors that influence voters why they do not exercise their voting rights in the regional elections in North Minahasa Regency in 2020. The research findings illustrate that people who do not exercise their voting rights are categorized as ordinary people who abstain. This is because they are still apathetic, which means they have no interest in politics, coupled with the assumption that their voices are not very influential. In addition to the apathy factor, which also affects voters who have the right to vote but do not use it, is the consideration of economic needs, in addition to the lack of political approach from the candidates.
Keywords: Regional Head Electio
Perilaku Masyarakat Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018
No full textABSTRAK
Artikel ini mengkaji tentang perilaku pemilih masyarakat Desa Kiama Barat Kecamatan Melonguane pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada)Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, kajian dilakukan dengan memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Desa Kiama Barat dalam menentukan preferensi pilihan mereka pada Pilkada tahun 2018. Temuan penelitian menggambarkan bahwa perilaku pemilih Desa Kiama Barat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor rasionalitas. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka mendasarkan preferensi memilih mereka pada faktor prestasi dan juga popularitas dari pasangan terpilih, tanpa melihat latar belakang atau faktor historis. Alasan masyarakat ketika memilih pasangan calon dari prestasi yang ada, karena masyarakat ingin melihat pembangunan dan juga kerja nyata dari pasangan calon yang mereka pilih.
Kata Kunci: Perilaku Pemilih
ABSTRACT
This article examines the voting behavior of the people of West Kiama Village, Melonguane District in the Election of Regent and Deputy Regent (Pilkada) of Talaud Islands Regency in 2018. Using descriptive qualitative methods, the study was conducted by focusing on the factors that influence voter behavior of the people of West Kiama Village in determine their choice preferences in the 2018 Pilkada. The research findings illustrate that the behavior of West Kiama Village voters is more influenced by rationality factors. This can be seen from how they base their voting preferences on the achievement factor and also the popularity of the chosen couple, regardless of background or historical factors. The reason for the community when choosing a candidate pair is because the community wants to see the development and also the real work of the candidate pair they choose.
Keywords: Voter Behavio
Minat Mahasiswa Untuk Masuk Ke Dunia Politik: Studi Perbandingan Antara Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Dan Mahasiswa Lainnya Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado
No full textABSTRAK
Penelitian ini mengidentifikasi dan mengkaji minat mahasiswa untuk masuk ke dunia politik. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi minat antara mahasiswa program studi ilmu politik dan mahasiswa lainnya diluar program studi ilmu politik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado untuk masuk ke dunia politik. Kajian menggunakan empat indiktator dalam melihat preferensi minat mahasiswa, yaitu (1) Minat Mahasiswa untuk menjadi Akademisi, (2) Minat Mahasiswa untuk menjadi praktisi, (3) Minat mahasiswa untuk menjadi politisi, dan (4) Minat terbesar mahasiswa untuk kedepannya. Temuan penelitian menggambarkan minat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebagian besar adalah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, diplomat, Komisi Pemilihan Umum, Non Governmental Organization, Dewan Perwakilan Rakyat, kepala daerah, dan pengajar dikarenakan pekerjaan yang diminati dianggap cocok dengan studi pendidikan mereka sekarang ini. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk masuk ke dunia politik yaitu adanya perasaan senang saat mengetahui pendidikan yang ditempuh bisa membawa kesempatan lapangan kerja sesuai yang diminati. Ada juga faktor motivasi atau dorongan keluarga, faktor kemampuan, faktor material, dan juga faktor lingkungan kerja. Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa mahasiswa program studi ilmu politik yang paling meminati dunia politik daripada mahasiswa jurusan lainnya. Kebanyakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado berminat untuk bekerja sebagai praktisi untuk kedepannya, terutama Pegawai Negeri Sipil.
Kata kunci : Minat; Mahasiswa; Politik
ABSTRACT
This research identifies and examines students' interest in entering the world of politics. This study uses a qualitative method. This research focuses on identifying interests between political science study program students and other students outside the political science study program within the Faculty of Social and Political Sciences, University of Sam Ratulangi Manado to enter the world of politics. The study uses four indicators to see student interest preferences, namely (1) Student interest in becoming academics, (2) Student interest in becoming practitioners, (3) Student interest in becoming politicians, and (4) Student interest in the future. The research findings illustrate that most of the students' interest in the Faculty of Social and Political Sciences is to become Civil Servants, diplomats, the General Election Commission, Non-Governmental Organizations, the People's Legislative Assembly, regional heads, and teachers because the jobs they are interested in are considered suitable for their current educational studies. . While the factors that affect students' interest in entering the world of politics are the feeling of pleasure when they know that the education pursued can bring job opportunities according to their interests. There are also motivational factors or family encouragement, ability factors, material factors, and also work environment factors. The research findings also illustrate that political science study program students are most interested in the world of politics than students of other majors. Most students of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Sam Ratulangi Manado are interested in working as practitioners in the future, especially civil servants.
Keywords: Interest; Student; Political
 
Peranan Media Massa Dalam Meningkatkan Pengetahuan Politik Mahasiswa
No full textABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana peranan media masa dalam meningkatkan pengetahuan politik mahasiswa. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2019) penelitian ini akan fokus untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan informasi melalui media massa terhadap pemahaman dan pengetahuan politik mahasiswa khususnya di FMIPA, Universitas Sam Ratulangi Manado, terkait dengan pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Manado tahun 2020. Temuan penelitian mengambarkan bahwa mahasiswa FMIPA Universitas Sam Ratulangi banyak yang menggunakan media online/internet dan TV sebagai sumber informasi terkait dengan Pilwako Kota Manado tahun 2020. Media massa surat kabar cetak dan radio kurang dimanfaatkan, disebabkan karena keberadaan surat kabar online kini telah tersedia dan lebih mudah untuk diakses. Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa peranan media massa sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Tahun 2020.
Kata kunci: Media Massa; Mahasiswa; Pilwako
ABSTRACTThis research will examine how the role of the mass media in increasing students' political knowledge. By using a qualitative method (Sugiyono, 2019) this research will focus on finding out how the influence of the use of information through the mass media has on students' understanding and political knowledge, especially at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sam Ratulangi University, Manado, related to the election of the mayor and deputy mayor ( Pilwako) in Manado city in 2020. Research findings illustrate that many students of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Sam Ratulangi use online/internet media and TV as a source of information related to the 2020 Manado City. The mass media of print newspapers and radio are underutilized , due to the existence of online newspapers now available and easier to access. The research findings also illustrate that the role of the mass media greatly influences the level of understanding and knowledge of students about the Mayor and Deputy Mayor Elections in Manado City in 2020.
Keywords: Mass Media; Student; Pilwako
 
Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula khususnya di Kecamatan Beo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk partisipasi yang dilakukan oleh para pemilih pemula di Kecamatan Beo ialah ikut dalam pemungutan suara (votting), dan kampanye. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula adalah adanya keterbukaan informasi adanya perangsang politik, serta karakteristik calon. Adapun faktor yang menjadi penghambat bagi pemilih pemula dalam berpartisipasi adalah kurangnya pendidikan politik yang mereka dapatkan
Tata Kelola Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
No full textABSTRAK
Sesuai data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tomohon pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 terdapat sebanyak 680 penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih. Namun, sebagian diantaranya tidak ikut memilih dengan berbagai macam alasan. Problematika tata kelola pemilu, tidak hanya persoalan administrasi semata akan tatapi mencakup 3 (tiga) aspek yang sangat menentukan yaitu peraturan, pengaplikasian aturan, dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan. Artikel ini mengkaji bagaimana tata kelola pemilihan umum yang dilakukan oleh KPUD Kota Tomohon pada Pilkada tahun 2020 terkait dengan penjaminan hak bagi para penyandang disabilitas di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menggambarkan berbagai strategi yang telah dilakukan oleh KPUD Kota Tomohon yang diawali dari proses pendataan, sosialisasi hingga pada pelaksanaan pencoblosan, telah berjalan baik, dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur. Memang diakui masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya misalnya bagi penyadang disabilitas tuna netra, dimana belum tersedianya kertas suara yang bertulisan huruf braile, selain masih terdapat beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum ramah bagi para penyandang disabilitas yang disebabkan dari ketersediaan personil dan dana yang terbatas.
Kata Kunci: Tata Kelola; Disabilitas; Komisi Pemilihan Umum
ABSTRACT
According to data held by the Tomohon City Regional General Election Commission (KPUD), during the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) there were 680 persons with disabilities who had the right to vote. However, some of them did not vote for various reasons. Election governance problems, not only administrative matters, but also include 3 (three) very decisive aspects, namely regulations, application of rules, and resolution of problems that occur in elections. This article examines how the governance of the general election conducted by the KPUD of Tomohon City in the 2020 Pilkada is related to guaranteeing the rights of persons with disabilities in Tomohon City. This study uses a qualitative method. The research findings illustrate the various strategies that have been carried out by the KPUD of Tomohon City, starting from the data collection process, socialization to the implementation of the voting, which have gone well, and are in accordance with the governing legislation. It is acknowledged that there are still a number of things that need attention, including for example for persons with visual impairments, where ballot papers written in Braille are not yet available, besides that there are still several polling stations (TPS) that are not yet friendly for persons with disabilities due to the availability limited personnel and funds.
Keywords: Governance; Disability; General Election Commission
Akuntabilitas Kaderisasi Partai Politik Dalam Menjaga Kualitas Anggota Legislatif: (Studi di Partai Golkar Kota Tomohon)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas kaderisasi yang dilakukan partai politik untuk menjaga kualitas dari anggota legislatif yang diusungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada akuntabilitas kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar Kota Tomohon untuk menjaga kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon yang berasal dari partai Golkar. Temuan penelitian menggambarkan untuk menjaga kualitas dari anggota legislatif asal Partai Golkar yang duduk di DPRD Kota Tomohon Partai melakukan beberapa pola kaderisasi. Beberapa pola kaderisasi yang dilakukan diantaranya melakukan pelatihan atau bimbingan teknis untuk para anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka terlebih khusus untuk menjaga kualitas kerja mereka dengan baik. Selain itu partai Golkar juga terus melakukan pengukuran kinerja terhadap setiap anggota DPRD, hal ini tentunya dilakukan oleh internal partai Golkar dengan melakukan evaluasi dari semua anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Upaya yang juga dilakukan adalah komunikasi antara anggota DPRD Kota Tomohon fraksi partai Golkar harus terbuka dan memberikan informasi kepada internal partai dengan tujuan agar supaya internal partai bisa mengetahui apa saja yang dikerjakan anggota DPRD tersebut dalam mengambil keputusan. Para anggota juga diwajibkan untuk membuat laporan secara rutin, maksimal 1 bulan sekali.
Kata Kunci: Akuntabilitas; Kaderisasi; Kualitas: Legislator
ABSTRACT
This research aims to look at the accountability of cadre formation carried out by political parties to maintain the quality of the legislative members they promote. This research uses qualitative methods with a research focus on the accountability of cadre formation carried out by the Tomohon City Golkar Party to maintain the quality of members of the Tomohon City Regional People's Representative Council (DPRD) who come from the Golkar party. The research findings illustrate that to maintain the quality of legislative members from the Golkar Party who sit in the Tomohon City DPRD, the Party has carried out several cadre formation patterns. Some of the cadre formation patterns carried out include providing training or technical guidance for DPRD members in carrying out their duties, especially to maintain the good quality of their work. Apart from that, the Golkar party also continues to measure the performance of each DPRD member, this is of course carried out internally by the Golkar party by evaluating all DPRD members in carrying out their duties as representatives of the people. Efforts that are also being made are that communication between Tomohon City DPRD members from the Golkar party faction must be open and provide information to the party internally with the aim that the party internally can know what the DPRD members are doing in making decisions. Members are also required to make regular reports, a maximum of once a month.
Keywords: Accountability; Cadre formation; Qualities: Legislato