JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
Dampak Pemekaran Daerah Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Banggai Laut
No full textArtikel ini mengkaji dampak dari pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik khususnya yang terjadi di kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan kependudukan dan catatan sipil. Temuan penelitian menggambarkan pada aspek kapabilitas baik dari sisi kepemimpinan, sumber daya manusia (sdm), struktur organisasi, sarana dan prasarana, keuangan, dan kapabilitas lokasi, belum secara integral dioptimalkan. pergantian kepemimpinan yang diterapkan masih menimbulkan dampak negatif yang luas. Selain itu keberadaan sdm dengan kualifikasi yang masih rendah, distribusi yang belum merata, pegawai kurang pemahaman terhadap makna pelayanan, dan masih kurang pengetahuan dan kemampuannya menjadi penyebab lain. Memang dampak positif pemekaran daerah salah satunya adalah mempengaruhi terhadap rentang kendali jalannya pemerintahan daerah baik pada aspek pelayanan publik secara umum maupun dalam bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil pada khususnya.
Kata Kunci: Dampak; Pemekaran Daerah; Pelayanan Publik
ABSTRACT
This article examines the impact of regional expansion on public services, especially what happened in the Banggai Laut district. This study uses qualitative methods with a research focus on public services in the fields of education, health, and population and civil registration. The research findings describe the capability aspect both in terms of leadership, human resources (HR), organizational structure, facilities and infrastructure, finance, and location capability, which have not been integrally optimized. the change of leadership implemented still has a broad negative impact. In addition, the existence of human resources with low qualifications, uneven distribution, employees lacking understanding of the meaning of service, and still lacking knowledge and abilities are other causes. Indeed, one of the positive impacts of regional division is that it affects the span of control of the running of regional government both in the aspects of public services in general and in the fields of education, health, population and civil registration in particular.
Keywords: Impact; Regional Expansion; Public servic
Efektififitas Strategi Imagologi Politik Kepala Daerah Dalam Memaksimalkan Kepemimpinannya: (Analisis Strategi Imagologi Politik Walikota Manado Andrei Angouw Melalui Media Sosial Dalam Mensosialisasikan Kepemimpinannya)
No full textArtikel ini merupakan hasil kajian tentang efektifitas strategi yang dilakukan oleh Walikota Kota Manado Andrei Angow melalui media sosial dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan fokus melihat strategi imagologi yang dilakukan Andrei Angow dalam upaya memaksimalkan kepemimpinannya. Temuan penelitian menggambarkan strategi imagology politik yang muncul dari unggahan konten media social Andrei Angouw merupakan bagian dari upaya mengembangkan citra politik dirinya sebagai seorang pejabat public melalui cara-cara antara lain: membangun citra melalui perannya sebagai seorang pejabat public yang menjalankan fungsi pemerintahan, membangun citra diri dengan menjalankan fungsi sebagai seorang kader partai, membangun citra diri dengan pendekatan etnisitas. Pada pelaksanaanya ditemui hambatan-hambatan yang berdampak buruk terhadap citra walikota Manado, seperti penyebaran hoaks dan mis-informasi yang diunggah melalui media social dan terlanjur menyebar ke khalayak umum. Strategi-strategi tersebut utamanya dilakukan oleh Andrei Angouw dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas politiknya melalui membangun citra positif dalam Masyarakat untuk mempertahankan bahkan mengembangkan karir politik yang ada.
Kata Kunci: Strategi; Imagologi; Media Sosial
ABSTRACT
This article is the result of a study on the effectiveness of the strategy carried out by the Mayor of Manado City, Andrei Angow, through social media in influencing public perceptions of his leadership. This research uses qualitative methods which will focus on looking at the imagological strategies used by Andrei Angow in an effort to maximize his leadership. The research findings illustrate that the political imagology strategy that emerged from Andrei Angouw's social media content uploads is part of an effort to develop his political image as a public official through methods including: building an image through his role as a public official carrying out government functions, building his self-image by carrying out functions as a party cadre, building a self-image with an ethnic approach. In its implementation, obstacles were encountered that had a negative impact on the image of the mayor of Manado, such as the spread of hoaxes and misinformation that were uploaded via social media and had already spread to the general public. These strategies were mainly carried out by Andrei Angouw as a strategy to increase his political electability by building a positive image in society to maintain and even develop his existing political career.
Keywords: Strategy; Imagology; Social medi
Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan
No full textArtikel ini akan mengevaluasi kinerja dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Langowan Utara, pada saat pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus kajian tentang kinerja PPK Kecamatan Langowan Utara. Kinerja PPK akan dievaluasi dengan menggunakan 3 indikator yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008), yaitu: produktifitas, daya tanggap (responsifitas) dan akuntabilitas publik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa kinerja dari PPK Langowan Utara Kabupaten Minahasan dari segi produktivitas sudah cukup baik dan telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas pokok dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Produktivitas kerja yang ditunjukkan oleh PPK Kecamatan Langowan Utara dapat terlihat dengan berjalannya semua tahapan Pilkada tahun 2020 tanpa adanya perselisihan dan permasalahan yang berarti yang datang dari masyarakat. Masyarakat merasa puas dengan kinerja PPK Kecamatan dalam menjalankan tugasnya. Tingkat produktivitas PPK Kecamatan tidak terlepas dari bantuan pihak kecamatan dalam membantu dan menyiapkan keperluan yang diperlukan. Dari sisi responsivitas atau daya tanggap yang ditunjukkan oleh pada anggota PPK dalam menjalankan tugasnya sudah dipandang baik oleh masyarakat dan juga anggota KPPS, dimana mereka dapat menjawab pertanyaan yang diberikan terkait permasalahan pilkada tahun 2020 yang lalu. Dari sisi akuntabilitas public. PPK Langowan Utara pada Pilkada tahun 2020 di sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Memang agar kinerja PPK bisa lebih baik masih perlu perbaikan dari sisi perekrutan SDM dan pendanaan.
Kata Kunci: Evaluasi; Kinerja; Panitia Pemilihan Kecamatan
ABSTRACT
This article will evaluate the performance of the District Election Committee (PPK) in North Langowan District, during the 2020 election for the Governor and Deputy Governor (Pilgub) of North Sulawesi Province. This research uses qualitative methods with a focus on studying the performance of PPK in North Langowan District. KDP performance will be evaluated using 3 indicators proposed by Agus Dwiyanto (2008), namely: productivity, responsiveness (responsiveness) and public accountability. The research findings illustrate that the performance of PPK Langowan Utara, Minahasan Regency, in terms of productivity, is quite good and has carried out their duties in accordance with their main tasks and in accordance with laws and regulations. The work productivity shown by the PPK in Langowan Utara District can be seen by the passage of all stages of the 2020 Pilkada without any significant disputes and problems coming from the community. The community was satisfied with the performance of the Kecamatan PPK in carrying out their duties. The productivity level of the sub-district KDP cannot be separated from the assistance of the sub-district in assisting and preparing the necessary needs. In terms of responsiveness or responsiveness shown by PPK members in carrying out their duties, the community and also KPPS members saw them well, where they were able to answer questions related to the 2020 regional election issues. In terms of public accountability. North Langowan PPK in the 2020 local elections is in accordance with the established procedures. Indeed, in order for KDP performance to be better, it still needs improvement in terms of human resource recruitment and funding.
Keywords: Evaluation; Performance; District Selection Committe
Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Peningkatan Pembangunan Perkampungan Dan Wilayah Pesisir
No full textArtikel ini mengkaji kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan metode kualitatif kinerja DPRD akan dilihat dari bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pembangunan perkampungan dan pesisir di Desa Borgo Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kinerja DPRD akan diukur dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Dwianto, 2006, tentang indikator mengukur kinerja, yaitu: produktifitas, kualitas layanan, akuntabilitas, dan responsifitas. Hasil penelitian menunjukkan kinerja DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dilihat dari 4 (empat) indikator tersebut belum dapat menunjukan kinerja yang baik.
Kata Kunci: Kinerja; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Minahasa Tenggara
ABSTRACT
This article examines the performance of the Regional House of Representatives (DPRD) of Southeast Minahasa Regency. With the qualitative method, the performance of the DPRD will be seen from the efforts made in improving the development of villages and coastal areas in Borgo Village, Belang District, Southeast Minahasa Regency. DPRD performance will be measured using the approach proposed by Dwianto, 2006, regarding indicators for measuring performance, namely: productivity, service quality, accountability, and responsiveness. The results of the study show that the performance of the DPRD of Southeast Minahasa Regency seen from the 4 (four) indicators has not been able to show good performance.
Keywords: Performance; Regional House of Representatives: Southeast Minahas
Efektivitas Penggunaan Aplikasi M-Paspor: (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Tahun 2022)
No full textArtikel ini mengkaji tentang efektivitas penggunaan Aplikasi M-Paspor sebagai salah satu cara alternatif dalam pembuatan paspor baru atau penggantian paspor lama, dengan studi kasus pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Tahun 2022. Perkembangan teknologi informasi melalui e-government juga dimanfaatkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi untuk melakukan perubahan pelayanan yang lebih baik. Pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan seiring dengan tuntutan perkembangan globalisasi menjadi keharusan pemerintah melakukan perbaikan dalam pelayanan publik tersebut. Salah satunya ialah peluncuran aplikasi M-Paspor. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang Efektivitas penggunaan aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dilihat dari apa yang mendasari aplikasi ini dibuat sudah dapat dikatakan berjalan cukup baik. Hal itu terlihat dari beberapa faktor diantaranya adalah walaupun jumlah pemohon banyak, namun terjadinya kerumunan dapat diminimalisir. Selain itu terjadi penghematan waktu dalam prosedur pembuatan M-Paspor. Namun terkait efektifitas aplikasi M-Paspor ini juga masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan fasilitas online yang disediakan, sering terjadinya kesalahan dalam penginputan scan data yang tidak seharusnya dimasukkan ke dalam persyaratan pembuatan paspor atau pergantian paspor.
Kata Kunci: Efektivitas, Aplikasi M-Paspor
ABSTRACT
This article examines the effectiveness of using the M-Passport Application as an alternative way of making a new passport or replacing an old passport, with a case study at the Immigration Office Class I Non TPI Pati in 2022. The development of information technology through e-government is also utilized by the Directorate General Immigration to make changes to better services. The government which has a function as a public service provider and in line with the demands of the development of globalization is the government's obligation to make improvements in these public services. One of them is the launch of the M-Passport application. By using a descriptive research method with a qualitative approach to produce an in-depth description of the effectiveness of using the M-Passport application at the Immigration Office Class 1 Non TPI Pati. The results of the study found that the effectiveness of using the M-Passport application at the Class I Immigration Office of Non TPI Pati, judging from what was the basis for this application, could be said to be running quite well. This can be seen from several factors, including even though the number of applicants is large, the occurrence of crowds can be minimized. In addition, there is a time saving in the procedure for making M-Passports. However, regarding the effectiveness of the M-Passport application, there are also several obstacles such as the lack of public understanding in using the online facilities provided, frequent errors in inputting scanned data that should not be included in the requirements for making passports or changing passports.
Keywords: Effectiveness, M-Passport Applicatio
Evaluasi Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pilkada Tahun 2018
No full textPada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Siau Tagulandang dan Biaro (Sitaro) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat memenangkan calon yang diusungnya menjadi Bupati Sitaro untuk periode 2018-2023. Artikel ini akan mengevaluasi strategi yang dilakukan oleh PDIP dalam memenangkan kompetisi politik tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan mengidentifikasi apa saja strategi yang dimainkan oleh PDIP untuk memenangkan pertarungan tersebut serta mengevaluasinya. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kemenangan pasangan Evangelian Sasingen-John Palandung (YES-JO) yang diusung oleh Partai PDI-P disebabkan oleh keunggulan Visi dan Misi yang ditawarkan pasangan ini kepada masyarakat, sekaligus cara menawarkannya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan. Selain itu kemenangan diraih oleh pasangan ini juga disebabkan oleh ketepatan sasaran dalam mengimplementasikan strategi, disamping kerja keras dari tik sukses.
Kata Kunci: Strategi : PDIP: Pemilihan Kepala Daerah
ABSTRACT
In the 2018 Regional Head Election (Pilkada) in Siau Tagulandang Regency and Biaro (Sitaro), the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) was able to win the candidate it promoted as Sitaro Regent for the 2018-2023 period. This article will evaluate the strategy adopted by PDIP in winning the political competition. By using a qualitative method, this article will identify the strategies used by PDIP to win the battle and evaluate them. The results of the study illustrate that the victory of the Evangelian Sasingen-John Palandung (YES-JO) pair promoted by the PDI-P Party is due to the superiority of the Vision and Mission offered by this pair to the community, as well as the way they offer it which is carried out with a family approach. In addition, the victory achieved by this pair was also due to the accuracy of the target in implementing the strategy, in addition to the hard work of successful ticks.
Keywords: Strategy : PDIP: Regional Head Electio
Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif : (Suatu studi di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020)
No full textArtikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara dalam mendorong terjadinya pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif artikel ini akan mendeskripsikan berbagai strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatan pengawasan partisipatif dan berbagai hambatan yang ditemui. Temuan penelitian menggambarkan strategi-strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara diantaranya adalah melakukan perekrutan, pendidikan politik, dan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Bawaslu juga melibatkan seluruh stakeholder untuk melakukan pengawasan partisipatif. Namun temuan penelitian juga menggambarkan pengawasan partisipastif yang diharapkan belum berjalan baik dikerenakan masih banyaknya masyarakat yang masih bersifat pasif dan pragmatis akan pilkada. Sifat pasif dan pragamatis terjadi tidak lepas daripada faktor ekonomi masyarakat sehingga politik transasiksional (finansial, logistic dll) dianggap masyarakat sebagai hal yang biasa bahkan dinanti-nanti ketika pilkada itu digelar.
Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif; Pemilihan Kepala Daerah
ABSTRACT
This article examines the strategies implemented by the General Election Supervisory Board (Bawaslu) of North Halmahera Regency in encouraging participatory supervision of the 2020 election of the Regent and Deputy Regent of North Halmahera. Using qualitative methods and a descriptive approach this article will describe the various strategies carried out by Bawaslu North Halmahera Regency in increasing participatory supervision and various obstacles encountered. The research findings illustrate the strategies carried out by the North Halmahera Regency Bawaslu including recruiting, political education, and outreach about the importance of participatory supervision. Bawaslu also involves all stakeholders to carry out participatory supervision. However, the research findings also illustrate that the expected participatory supervision has not gone well because there are still many people who are still passive and pragmatic about regional elections. Passivity and pragmatic nature cannot be separated from the community's economic factors so that transactional politics (financial, logistical, etc.) are considered by the community as normal and even looked forward to when the regional elections are held.
Keywords: Participatory Supervision; Regional Head Electio
Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Legislatif
No full textPenegakkan hukum pada penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Namun, fakta menunjukkan hal tersebut masih banyak bermasalah. Pihak yang diberi kewenangan terkait hal ini adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Artikel ini akan mengkaji peran dari Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian akan dilakukan dengan menggunakan peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 09 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Peran Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pileg tahun 2019 di Provinsi Sulut masih belum optimal karena masih terdapat perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Ini bisa dilihat dari 103 laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 yang masuk ke Bawaslu hanya 5 perkara yang bisa diproses. Namun demikian keberadaan Sentra Gakkumdu masih sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif, karena dapat dibayangkan apabila Sentra Gakkumdu dihapuskan, maka penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tentu akan terhambat. Masing-masing aparat penegak hukum akan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi sehingga tentunya dikhawatirkan laporan-laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal atau dengan kata lain akan banyak perkara tindak pidana Pemilu yang tidak bisa diproses sampai ke tingkat pengadilan. Bahkan mungkin tidak ada lagi perkara tindak pidana Pemilu Legislatif yang dilimpahkan ke pengadilan.
Kata Kunci: Gakkumdu; Penanganan Pelanggaran: Pileg
ABSTRACT
Law enforcement in the implementation of elections is a necessity. However, the facts show that there are still many problems. The party authorized in this regard is the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). This article will examine the role of Gakkumdu in handling criminal offenses in the 2019 Legislative General Election (Pileg) in North Sulawesi Province. By using a qualitative method, the study will be carried out using the Election Supervisory Body regulation Number 09 of 2018 concerning the Integrated Law Enforcement Center. The role of Gakkumdu in handling violations of the 2019 legislative elections in North Sulawesi Province is still not optimal because there are still differences in interpretation between law enforcement officers who are members of the Gakkumdu Center. This can be seen from the 103 case reports of criminal acts in the 2019 Legislative Election that were submitted to Bawaslu, only 5 cases that could be processed. However, the existence of the Gakkumdu Center is still very much needed in order to enforce the law on criminal acts of the Legislative Election, because it can be imagined that if the Gakkumdu Center is abolished, the handling of criminal cases of the Legislative Election will certainly be hampered. Each law enforcement officer will run independently without any coordination so of course it is feared that the reports of criminal acts in the Legislative Election cannot be followed up to the maximum or in other words there will be many cases of election crimes that cannot be processed to the court level. There may even be no more cases of criminal acts in the Legislative Election that are delegated to the courts.
Keywords: Gakkumdu; Handling of Violations: Legislative Election
Perbandingan Strategi Kampanye Partai PDI-P Dan Partai Golkar Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019
No full textDalam sebuah kompetisi politik strategi kampanye sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari kontestan. Dalam kompetisi politik terkait Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) strategi kampanye dilakukan selain oleh calon yang bersangkutan, juga dilakukan oleh partai politik pengusung. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan membandingkan strategi partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Politik Golongan Karya (Golkar) dalam memperjuangan calon-calon yang diusung mereka pada Pileg tahun 2019 di Kota Manado. Temuan penelitian menggambarkan dari strategi yang dilakukan kedua partai hampir dapat dikatakan hampir sama. Secara umum kedua partai masing-masing memaksimalkan peran struktur partai di tingkat daerah, menggunakan media sosial sebagai media kampanye, dan pemasangan baliho. Adapun perbedaan hanya terdapat pada isu yang diusung saat berkampanye. Untuk PDIP isu kampanye yang diusung yaitu dengan mengangkat 3 isu utama, yaitu isu infrastruktur seperti pembangunan jalan, drainase, juga air bersih. Untuk isu sosial PDIP mengangkat isu bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, dan isu ekonomi dimana adanya penurunan harga pasar contohnya penurunan bahan pokok. Selain itu juga dikarenakan PDIP merupakan partai yang mempunyai calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, make mereka juga mengangkat isu-isu mengenai kader mereka yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk partai Golkar mengangkat isu-isu berdasarkan isu masyarakat di setiap daerah pemilihan (Dapil), seperti Dapil Wenang-Wanea dengan mengangkat isu kemacetan. Dan dilihat dari keberhasilan strategi yang dilakukan oleh kedua partai, terbukti PDIP lebih unggul dalam mearih dukungan masyarakat Kota Manado.
Kata Kunci: Strategi Kampanye
ABSTRACT
In a political competition, the campaign strategy is very influential on the success of the contestants. In the political competition related to the Legislative General Election (Pileg), the campaign strategy is carried out not only by the candidate concerned, but also by the supporting political party. Using a qualitative method, this article will compare the strategies of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) political party with the Golkar political party in fighting for the candidates they promoted in the 2019 Pilleg in Manado City. The research findings illustrate that the strategies carried out by the two parties are almost the same. In general, the two parties each maximized the role of the party structure at the regional level, using social media as a campaign medium, and installing billboards. The difference is only in the issues that are brought up during the campaign. For PDIP the campaign issues raised are by raising 3 main issues, namely infrastructure issues such as road construction, drainage, and clean water. For social issues, PDIP raised the issue of social assistance from the government, and economic issues where there was a decline in market prices, for example a decrease in basic commodities. In addition, because PDIP is a party that has candidates in the presidential and vice presidential elections, they also raise issues regarding their cadres who become presidential and vice presidential candidates. Meanwhile, the Golkar party raises issues based on community issues in each electoral district (Dapil), such as the Wenang-Wanea Dapil by raising the issue of congestion. And judging from the success of the strategies carried out by the two parties, it is proven that PDIP is superior in gaining the support of the people of Manado City.
Keywords: Campaign Strateg
Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Program Desa Wisata: (Studi Di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dalam mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pariswisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor:KM/107/KD.03/2021, tentang panduan pengembangan Desa Kreatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan fokus mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tumaluntung dalam pengembangan Desa Wisata. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tumaluntung, yang salah satunya adalah dengan melakukan penyusunan peraturan desa (Perdes) tentang desa wisata. Rencana penyusunan perdes telah masuk dalam agenda yang akan dibahas di musyawarah desa di tahun 2023. Penyusunan perdes dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta Lembaga Adat. Selain itu pemerintah Desa Tumaluntung juga secara masif terus mensosialisasikan program Desa Wisata kepada masyarakat.
Kata Kunci: Upaya; Desa Wisata; Pemerintah Desa; Peraturan Desa
ABSTRACT
This study aims to find out how the efforts made by the village government of Tumaluntung, Kauditan District, North Minahasa Regency in supporting government programs contained in the Decree of the Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia Number: KM/107/KD.03/2021, concerning guidelines for the development of Creative Villages . This study uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach, which will focus on identifying the various efforts made by the Tumaluntung Village government in developing a Tourism Village. Based on the results of the study it was found that various efforts had been made by the Tumaluntung Village government, one of which was to draft village regulations (Perdes) regarding tourism villages. Plans for drafting village regulations have been included on the agenda to be discussed at village meetings in 2023. The preparation of village regulations is carried out by involving all relevant parties such as the Village Consultative Body (BPD), the Community, Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), and Customary Institutions. In addition, the Tumaluntung Village government also continues to socialize the Tourism Village program massively to the community.
Keywords: Effort; Tourism Village; Village government; Village Regulation