JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
Peran Elit Politik Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antar Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
No full textKonflik tapal batas yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu antara Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) disebabkan karena dua daerah kabupaten tersebut saling mengklaim wilayah yang berada di lokasi tambang emas PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow. Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapat wilayahnya telah digeser kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi khususnya peran dari para elite politik. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi ke lokasi penelitian dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa dalam penyelesaian konflik tersebut kedua pihak masih menunggu hasil keputusan dari menteri dalam negeri. Dalam upaya penyelesaian masalah tapal batas yang dilakukan Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan tetap berpedoman pada kemendagri tentang penetapan batas daerah yaitu peraturan kemendagri nomor 76 tahun 2012, dan kemudian diubah melalui permendagri nomor 141 tahun 2017, yang mana kewenangan memfasilitasi batas daerah dalam provinsi adalah Gubernur dan kemudian apabila tidak bersepakat perselisihan ini diambil ahli oleh Presiden dalam hal ini menteri dalam negeri.
Kata Kunci: Peran; Elit Politik; Konflik Tapal Batas
ABSTRACT
The boundary conflict that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely between Bolaang Mongondow (Bolmong) Regency and South Bolaang Mongondow (Bolsel) Regency, was caused by the two districts claiming each other for the area located at the PT gold mine location. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow. Bolaang Mongondow Regency believes that its area has been shifted approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative research methods with a descriptive qualitative approach, this research will examine how efforts are made to resolve conflicts that occur, especially the role of political elites. Data collection techniques in this research were carried out through interviews with informants, observations at the research location and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that in resolving the conflict both parties are still waiting for the results of the decision from the Minister of Home Affairs. In an effort to resolve the boundary problem carried out by the South Bolaang Mongondow Government, it continues to be guided by the Ministry of Home Affairs regarding the determination of regional boundaries, namely Ministry of Home Affairs regulation number 76 of 2012, and then amended through Minister of Home Affairs Regulation number 141 of 2017, where the authority to facilitate regional boundaries within the province is the Governor and then If there is no agreement on this dispute, an expert will be taken by the President, in this case the Minister of Home Affairs.
Keywords: Role; Political Elite; Boundary Conflic
Peran Camat Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta strategi yang dilakukan oleh camat Bolangitang Timur dalam meningkatkan mutu kinerja para perangkat desa yang ada di Desa Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Induk, dan Binuanga . penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan juga dokumentasi. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Camat Bolangitang Timur, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di Desa Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Induk, dan Binuanga. Hasil penelitian menunjukan bahwa camat Bolangitang Timur mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun strategi yang dilakukan Camat untuk meningkatkan kualitas kinerja para perangkat desa diantaranya adalah terus melakukan pembinaan, kordinasi, serta terus melakukan evaluasi. Namun walau berbagai hal tersebut sudah dilakukan namun kualitas kinerja aparat masih belum seperti yang diharapkan.
Kata Kunci: Peran; Camat; Kinerja; Perangkat Desa
ABSTRACT
This study aims to find out how the strategy participation carried out by the East Bolangitang Sub -District Head in improving the quality of the performance of village officials in the villages of Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Parent, and Binuanga. This study uses qualitative methods with data collection methods through interviews and documentation. The informants in this study were the East Bolangitang Sub -District Head, the Village Head and Village Officials in the villages of Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Parent, and Binuanga. The results showed that the East Bolangitang Sub -District Head had a very important role in the context of the development and supervision of the Village Government in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency. The strategies carried out by the camat to improve the quality of the performance of village officials include continuing to provide guidance, coordination, and continue to conduct evaluations. But even though these various things have been done, the quality of the performance of the authorities is still not as expected.
Keywords: Role; Camat; Performance; Village apparatu
Implikasi Film Sexy Killers Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Tentang Pemerintahan Presiden Joko Widodo
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Film Sexy Killers terhadap persepsi mahasiswa program studi ilmu politik tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk terknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui teknik wawancara dengan informan, observasi ke lokasi lapangan dan dokumentasi. Informan diminta mengisi kuisener survey kualitatif melalui aplikasi typeform.com versi trial dari https://typeform.com. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, Sebelum dan sesudah menonton film Sexy Killers, semua mahasiswa meyakini bahwa penambangan batubara di Kalimantan bermasalah terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan dampak sosial ekonomi dengan derajat yang berbeda-beda. Temuan lainnya adalah mahasiswa yang sejak awal melihat citra Pemerintahan Presiden Joko Widodo TIDAK BAIK, tidak berubah persepsinya. Namun film Sexy Killers cukup berpengaruh mengubah persepsi terhadap citra Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semula BAIK dimata sebagian besar mahasiswa, berkurang menjadi separuhnya. Dan sebagian besar lainnya menjadi ragu-ragu dengan menjawab tidak tahu.
Kata Kunci : Film Sexy Killers, Persepsi, Mahasiswa, Presiden Joko Widodo
ABSRTACT
The aims of this study is to find out how the implications of the Sexy Killers Film on the perception of political science study program students about the presidental reign of Joko Widodo. This research uses qualitative methods with a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used in this study are through interview techniques with informants, observation to field locations and documentation. Informants are asked to fill out a qualitative survey questionnaire through the trial version of the typeform.com application from https://typeform.com. Based on the results of research that the author has done, Before and after watching the film Sexy Killers, all students believe that coal mining in Kalimantan is problematic for the environment and causes socio-economic impacts to varying degrees. Another finding was students who from the beginning saw the image of President Joko Widodo's Government as NOT GOOD, did not change their perception. However, the film Sexy Killers was influential enough to change the perception of the image of President Joko Widodo's Government, which was originally GOOD in the eyes of most students, reduced to half. And most others become hesitant by answering not knowing.
Key words : Sexy Killers Film, Perception, Student, President Joko Widod
Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Politik: (Analisis Efektifitas Penggunaan Media Sosial Para Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon periode 2019-2024)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas penggunaan media sosial sebagai alat untuk melakukan sosialisasi politik dalam proses pencalonan anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian melihat efektifitas penggunaan media sosial yang dilakukan oleh calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon periode 2019 -2024 dalam memaksimalkan dukungan dari masyarakat pemilih. Temuan penelitian menggambarkan bahwa penggunaan media sosial dalam rangka meningkatkan elektabilitas seorang calon legislative nyatanya memiliki peran yang besar. kemudahan berinteraksi melalui media sosial memungkinkan seorang calon legislative melakukan transfer informasi secara luas dengan waktu yang singkat. Dari sisi pemasaran politik, penggunaan media sosial dapat menjadi solusi kampanye dengan biaya yang lebih murah, dibandingkan dengan metode konvensional lainnya. Namun kemudahan berinteraksi melalui media sosial nyatanya memunculkan indikasi terjadinya hal-hal negative yang bisa saja memengaruhi elektabilitas calon legislative seperti halnya penyebaran berita bohong, kampanye hitam, pembunuhan karakter akibat perundungan di media sosial.
Kata Kunci: Efektifitas; Media Sosial; Sosialisasi Politik
ABSTRACT
This research aims to see the effectiveness of using social media as a tool for conducting political outreach in the process of nominating legislative members. This research uses qualitative methods with the research focus looking at the effectiveness of the use of social media by legislative candidates for the Tomohon City Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2019-2024 period in maximizing support from the voting public. Research findings illustrate that the use of social media in order to increase the electability of a legislative candidate actually has a big role. The ease of interacting via social media allows a legislative candidate to transfer information widely in a short time. From a political marketing perspective, the use of social media can be a cheaper campaign solution, compared to other conventional methods. However, the ease of interacting via social media actually gives rise to indications of negative things occurring that could affect the electability of legislative candidates, such as the spread of fake news, black campaigns, character assassination due to bullying on social media.
Keywords: Effectiveness; Social media; Political Socializatio
Prospek Hubungan Bilateral Indonesia-Australia
No full textHubungan kerjasama Indonesia dengan Australia di bidang perdagangan telah dilakukan sejak dulu. Dengan menggunakan metode deskripitif kualitatif, penelitian ini akan fokus untuk mengetahui prospek hubungan bilateral Indonesia-Australia khususnya di bidang perdagangan daging sapi. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana kebijakan Indonesia dengan Australia, serta bentuk kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang impor daging sapi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa daging sapi merupakan produk yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Permintaan daging sapi Indonesia terus meningkat tetapi tidak sejalan dengan kemampuan penyediaan daging sapi nasional. Pemerintah Indonesia harus melakukan Impor guna memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi nasional. Indonesia memilih Australia sebagai negara pengimport daging sapi terbesar, dengan alasan karena jarak kedua negara sangat dekat. Faktor lain yang di perhitungkan seperti lamanya perjalanan, jumlah pasokan sapi, dan aspek kehalalan khusus untuk daging sapi beku. Impor daging sapi beku selama ini tidak ekonomis jika dilakukan dari negara-negara lain, karena biaya transportasi yang mahal dan lama perjalanan. Di samping itu kapasitas pasokan sapi negara selain Australia terbatas. Memang, impor sapi Australia ke Indonesia mengalami kondisi yang fluktuatif dari masa ke masa, karena ketersediaan masih kurang dibandingkan tingginya permintaan daging sapi. Namun data hasil penelitian menunjukan, volume dan nilai impor daging sapi di Indonesia cenderung meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa prospektif import daging sapi dari Australia ke Indonesia untuk jangka pendek dan panjang akan terus dilakukan.
Kata Kunci: Prospek; Hubungan Bilateral; Perdagangan; Daging Sapi; Indonesia; Australia
ABSTRACT
The cooperation between Indonesia and Australia in the trade sector has been carried out for a long time. By using a qualitative descriptive method, this research will focus on knowing the prospects of Indonesia-Australia bilateral relations, especially in the beef trade. This study will describe how Indonesia's policy with Australia, as well as the form of cooperation between Indonesia and Australia in the field of beef imports. Research findings illustrate that beef is a product that is very much needed in Indonesia. The demand for Indonesian beef continues to increase but is not in line with the national beef supply capability. The Indonesian government must carry out imports to meet the needs of national beef consumption. Indonesia chose Australia as the largest beef importer country, with the reason that the two countries are very close. Other factors that are taken into account include the length of the trip, the number of beef supplies, and the special halal aspect for frozen beef. Imports of frozen beef have so far been uneconomical if done from other countries, due to high transportation costs and long travel times. In addition, the cattle supply capacity of countries other than Australia is limited. Indeed, imports of Australian cattle to Indonesia experience fluctuating conditions from time to time, because the availability is still lacking compared to the high demand for beef. However, the research data shows that the volume and value of beef imports in Indonesia tend to increase, so it can be concluded that the prospective import of beef from Australia to Indonesia for the short and long term will continue to be carried out.
Keywords: Prospect; Bilateral relations; Trading; Beef; Indonesia; Australi
Strategi Politik Pasangan Tatong Bara - Nayodo Kurniawan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2018
No full textABSTRAK
Artikel ini mendeskripsikan strategi yang dimainkan oleh pasangan Tatong Bara dan Nayodo pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang fokus mengidentifikasi strategi pasangan ini dalam memenangkan Pilwako Kota Kotamobagu pada tahun 2018. Temuan penelitian menggambarkan terdapat beberapa strategi yang mainkan oleh pasangan calon ini saat bertarung pada pilwako tersebut. Ada yang berbentuk strategi defensif dan ada yang berbentuk strategi ofensif. Adapun strategi yang dimainkan diantaranya adalah dengan mempertahankan dan merawat wilayah-wilayah yang menjadi basis pendukung pasangan ini agar tidak bisa direbut pasangan calon lain, membentuk tim pemenangan yang profesional, solid, berintegritas, dan meminimalisir potensi untuk menjadi lawan dengan cara memborong semua dukungan partai politik. Strategi lainnya yang membuat pasangan ini berhasil adalah memanfaatkan keunggulan sebagai calon patahana dengan memanfaatkan dukungan birokrasi yang kuat.
Kata Kunci: Strategi Politik: Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota: Kota Kotamobagu
ABSTRACT
This article describes the strategy played by the couple Tatong Bara and Nayodo in the election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of Kotamobagu City in 2018. This study uses a qualitative method, which focuses on identifying the strategy of this pair in winning the Pilwako Kotamobagu City in 2018. The research findings describe there are several strategies played by this pair of candidates when fighting in the pilwako. Some are in the form of a defensive strategy and some are in the form of an offensive strategy. The strategies played include maintaining and caring for the areas that are the basis for supporting this pair so they cannot be taken over by other candidate pairs, forming a professional, solid, integrity winning team, and minimizing the potential to become opponents by buying up all political party support. . Another strategy that has made this pair successful is to take advantage of their superiority as a candidate for fracture by taking advantage of strong bureaucratic support.
Keywords: Political Strategy: Election of Mayor and Deputy Mayor: Kotamobag
Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
No full textArtikel ini mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian ini akan mengidentifikasi penyebab mengapa fungsi pengawasan Badan Permusyaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 di Desa Rnanoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tidak berjalan baik. Temuan penelitian menggambarkan penyebab utama tidak jalannya fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan APBDes di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang adalah terkait dengan pedoman teknis, fasilitas dan sosialisasi tentang fungsi pengawasan sebagai tugas BPD yang kurang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Selain itu adanya permasalahan tunjangan bagi anggota BPD yang dianggap minim, serta Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD yang kurang memiliki kapabilitas. Hal ini di perparah dengan adanya sikap pemerintah desa yang jarang melibatkan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Desa (Musrembangdes).
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan; Badan Permusyawaratan Desa; APBDes
ABSTRACT
This article examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in Ranoketang Tua Village, Amurang District, South Minahasa Regency, related to the implementation of the supervisory function carried out. Using qualitative methods, this study will identify the reasons why the supervisory function of the Village Consultative Body (BPD) on the management of the 2021 Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Rnanoketang Tua Village, Amurang District, South Minahasa Regency is not working well. The research findings describe the main cause of the failure of the BPD's supervisory function on the management of the APBDes in Ranoketang Tua Village, Amurang District, which is related to technical guidelines, facilities and socialization of the supervisory function as a BPD task that is not given by the South Minahasa Regency Government. In addition, there are problems with allowances for BPD members who are considered minimal, as well as Human Resources (HR) for BPD members who lack the capability. This is exacerbated by the attitude of the village government that rarely involves the community in Village Development Planning Deliberations (Musrembangdes).
Keywords: Supervision Function; Village Consultative Body; APBDe
Kendala Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan serta menguji berbagai kendala partisipasi politik yang dihadapi oleh kaum perempuan di dapil Kao-Malifut kabupaten Halmahera Utara pada pemilihan legislatif tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian pada kendala partisipasi politik perempuan khususnya dalam aspek kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam perhelatan pesta demokrasi baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun di lembaga legislatif (Pileg) masih menjadi diskursus yang tak berujung. Dikarenakan, kehadiran perempuan dalam pentas politik tidak sama dengan partisipasi politik kaum laki-laki. Padahal, peran perempuan dalam urusan politik sangatlah dibutuhkan guna mengejawantahkan pikiran-pikiran yang berbaur dengan kepentingan kaum perempuan yang sering terabaikan di ruang lembaga legislatif. Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota legislatif, Pasal 11 menyatakan, dalam mengajukan daftar bakal calon partai politik wajib menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari setiap daerah pemilihan. Negara telah membuka ruang kepada perempuan untuk ikut andil dalam memformulasikan kebijakan publik. Namun demikian, kuota perempuan di lembaga legislatif pada semua tingkatan: pusat dan daerah, kuota perempuan yang paling sedikit. Untuk Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 25 anggota DPRD yang menjadi representasi masyarakat di tiga Dapil.
Kata Kunci : Partisipasi Politik; Perempuan; Pemilihan Anggota Legislatif
ABSTRACT
This study aims to identify and describe and examine the various obstacles to political participation faced by women in the Kao-Malifu electoral district of North Halmahera district in the 2019 legislative elections. This research uses qualitative research methods, with a research focus on constraints to women's political participation, especially in cultural. The results of the study show that women's political participation in democratic party events, both regional head elections (Pilkada) and in legislative institutions (Pileg) is still an endless discourse. This is because the presence of women in the political arena is not the same as the political participation of men. In fact, the role of women in political affairs is urgently needed in order to embody thoughts that mingle with the interests of women which are often neglected in the legislative body. KPU Regulation No. 7 of 2013 concerning the nomination of legislative members, Article 11 states, in submitting a list of nominees for candidates for political parties it is obligatory to include women at least 30% from each electoral district. The state has opened space for women to take part in formulating public policies. However, the women's quota in the legislature at all levels: central and regional, the women's quota is the least. For North Halmahera Regency, it consists of 25 DPRD members who represent the community in three electoral districts.
Keywords: Political Participation; Woman; Election of Legislative Member
Pengaruh Faktor Eksternal Pada Pemilihan Kepala Desa: (Suatu Studi Pemenangan Calon Hukum Tua Pada Pemilihan Hukum Tua Tahun 2022 Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)
No full textABSTRAK
Artikel ini mengkaji proses demokrasi di desa terkait dengan pemilihan Hukum Tua di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemilihan Hukum Tua di Desa Maumbi khususnya terkait dengan keberadaan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pemenangan dari salah seorang calon hukum tua yang berkompetisi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dibalik keberhasilan calon Hukum Tua yang akhirnya terpilih adalah selain adanya modalitas sosial politik yang terdiri dari modal politik, modal sosial maupun modal ekonomi yang dimiliki, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang turut mempengaruhi kemenangan yang diperoleh. Faktor eksternal dimaksud diantaranya adalah adanya dukungan dari partai politik tertentu yang dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain itu adanya dukungan dari salah seorang elit partai ini yang kebetulan mempunyai pengaruh di tengah masyarakat Desa Maumbi karena merupakan salah seorang pejabat di Kabupaten Minahasa Utara. Memang dukungkan dimaksud tidak diberikan secara formal namun terlihat jelas bagi masyarakat bentuk dukungan yang diberikan.
Kata Kunci: Pengaruh; Faktor Ekternal; Pemilihan Kepala Desa
ABSTRACT
This article examines the democratic process in the village related to the election of the Old Law in Maumbi Village, Kalawat District, North Minahasa Regency. This study used a qualitative method with a research focus on how the factors influencing the process of selecting an old law in Maumbi Village were particularly related to the existence of external factors that influenced the winning of one of the competing old law candidates. The research findings illustrate that behind the success of the Old Law candidates who were finally elected, apart from the existence of socio-political modalities consisting of political capital, social capital and economic capital owned, it was also influenced by several external factors which also influenced the victory obtained. The external factors referred to include the existence of support from certain political parties, in this case the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). In addition, there is support from one of the party's elite who happens to have influence among the people of Maumbi Village because he is an official in North Minahasa Regency. Indeed, the intended support is not given formally, but it is clear to the community the form of support provided.
Keywords: Influence; External Factors; Village Head Electio
STRATEGI KAMPANYE PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Get PDFStrategi politik sangatlah penting bagi partai politik dalam menghadapi kompetisi politik dalam sebuah pemilihan umum. Keberhasilan suatu strategi politik oleh partai politik dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. Demikian juga bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Artikel ini akan mengkaji strategi yang dilakukan oleh PDI-P Kabupaten Halmahera Barat saat Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dalam menghadapi Pileg tahun 2019 terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh PDIP Kabupaten Halmahera Barat baik yang berbentuk push marketing, pass marketing, dan pull marketing. Dalam hal ini PDI-Perjuangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan pendidikan politik yang membuat masyarakat memahami akan pentingnya mengikuti pemilu. Selain itu, Partai PDI-Perjuangan dikabupaten Halmahera Barat juga berkampanye melalui media cetak, baliho, spanduk yang terpasang di pinggiran jalan, dengan begitu visi dan misi Partai PDI-Perjuangan bisa lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya.Kata Kunci: Strategi Politik; Pileg  ABSTRACTPolitical strategy is very important for political parties in facing political competition in a general election. The success of a political strategy by a political party in planning and implementing it will play a role in the results of the political party's vote acquisition in the election. Likewise for the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). This article will examine the strategies carried out by the PDI-P of West Halmahera Regency during the 2019 Legislative General Election (Pileg). marketing, and pull marketing. In this case, PDI-Perjuangan conducts socialization to the community, and carries out political education that makes people understand the importance of participating in elections. In addition, the PDI-Struggle Party in West Halmahera Regency also campaigns through print media, billboards, and banners posted on the roadside, so that the PDI-Struggle Party's vision and mission can be better known by the general public. Keywords: Political Strategy; Pile