JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Kader Partai Untuk Menghadapi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pimpinan Cabang Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Manado dalam pelaksanaan rekrutmen kader partai untuk menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik purposive sampling. Jimly Asshiddiqie(2006:176) mengemukakan suatu kewajaran apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Rush dan Althoff (2007:247) dalam negara demokrasi ada beberapa mekanisme rekrutmen politik untuk melakukan pergantian pejabat pemerintah, yaitu: rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Menurut Lumolos, (2013: 112), proses rekrutmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertujuan untuk menjalankan tujuan organisasi sesuai dengan mekanisme dan program yang telah ada. Hal mutlak yang harus di penuhi sebagai prasyarat untuk menjadi anggota dewan adalah tingkat pendidikan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa peran DPC PDIP Kota Manado dalam pelaksanaan rekrutmen kader partai untuk menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024 yaitu salah satunya dengan melakukan pendidikan kader dengan mengsosialisasikan berbagai hal yang berkaitan dengan kepartaian untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas sumber daya kader partai. Selain itu, melakukanan pengumumam secara terbuka kepada masyarakat untuk penjaringan bakal calon anggota DPRD dengan memperhatikan kualitas, ketokohan, popularitas dan elektabilitas, juga sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum.
Kata kunci: Rekrutmen; PDIP; Pemilihan Umum
ABSTRACT
This study aims to determine the role of the Leadership Council of the Indonesian Democratic Party of Struggle (DPC PDIP) Branch in Manado City in recruiting party cadres to face the 2024 elections in Manado City. This study uses a type of qualitative research, with a purposive sampling technique. Jimly Asshiddiqie (2006: 176) suggests a fairness if there is always a change of officials both in the executive and legislative circles according to the provisions of the legislation. According to Rush and Althoff (2007: 247) in a democracy there are several mechanisms of political recruitment to replace government officials, namely: open recruitment and closed recruitment. According to Lumolos, (2013: 112), the recruitment process for members of the Regional People's Representative Council (DPRD) aims to carry out organizational goals in accordance with existing mechanisms and programs. The absolute thing that must be met as a prerequisite for becoming a board member is the level of education. The research findings illustrate that the role of the Manado City PDIP DPC in recruiting party cadres to face the 2024 election, one of which is by conducting cadre education by socializing various matters related to parties to increase understanding and quality of party cadre resources. Apart from that, making open announcements to the public for the selection of candidates for DPRD members by taking into account quality, personality, popularity and electability, is also in accordance with the General Election Commission regulations.
Keywords: Recruitment; PDIP; General electio
Strategi Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah : (Analisis Strategi Pemenangan Pasangan Frans Manery Dan Muchlis Tapi-Tapi Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Halmahera Utara)
No full textArtikel ini mengkaji strategi pemenangan yang dilakukan oleh pasangan Frans Manery dan Muchlis Tapi-Tapi (Fm-Mantap) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini fokus mengkaji bagaimana strategi dari pasangan Frans Manery dan Muchlis Tapi-Tapi untuk memenangkan pilkada tahun 2020 di kabupaten Halmahera Utara pada era pandemi covid-19. Temuan penelitian menggambrakan bahwa strategi keberhasilan atau pencapaian dari Tim sukses Frans Maneri dan Muchlis Tapi-Tapi bukan hanya tentang penyusunan strategi kampanye kepada masyarakat tetapi lebih karena kedua orang tersebut adalah bupati d an wakil bupati petahana yang menjabat pada periode sebelumnya. sehingga sudah membangun personal branding terlebih dahulu lewat hasil kinerja periode sebelumnya. Selain itu juga kepemilikan tuim sukses yang kuat juga menjadi faktor penentu kemenangan bagi pasangan ini, disamping metode kampanye yang dilakukan. Faktor lain adalah keadaan pandemi yang terjadi pada saat pilkada 2020 juga dapat secara maksimal dimanfaatkan oleh pasangan ini dalam melakukan kampanye.
Kata Kunci: Strategi Pemenangan; Pemilihan Kepala Daerah
ABSTRACT
This article examines the winning strategy carried out by the Frans Manery and Muchlis Tapi-Tapi (Fm-Mantap) pair in the Regional Head Elections (Pilkada) in North Halmahera Regency in 2020. Using a qualitative method this research focuses on examining how the strategy of the Frans Manery couple and Muchlis Tapi-Tapi for winning the 2020 local elections in North Halmahera district during the Covid-19 pandemic era. The research findings illustrate that the success or achievement strategy of the Frans Maneri and Muchlis Tapi-Tapi Success Team was not only about preparing a campaign strategy for the community but more because the two people were the incumbent regent and deputy regent who served in the previous period. so that you have built personal branding first through the results of the previous period's performance. In addition, the ownership of a strong successful team is also a determining factor for this pair's victory, in addition to the campaign methods carried out. Another factor is that the pandemic situation that occurred during the 2020 local elections can also be optimally utilized by this pair in carrying out the campaign.
Keywords: Winning Strategy; Regional Head Electio
Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Perlindungan Masyarakat Keturunan Indonesia Di Mindanao Filipina Selatan
No full textProblematika perbatasan Indonesia - Filipina, yang mengacu pada aktivitas lintas batas, menciptakan permasalahan status kewarganegaraan. Terkhusus kepada Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, Filipina Selatan yang berjumlah 8.745 orang (warga Sangihe - Talaud). Bagaimana kemudian strategi pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan perlindungan terhadap Warga Keturunan Indonesia di Mindanao?. Penelitian ini menggunakan welfare state theory sebagai acuan analisis sikap pemerintah Indonesia untuk pengambilan langkah terhadap perlindungan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, penelitian ini juga menggunakan konsep kewarganegaraan dari hukum atau konstitusi negara Indonesia maupun Filipina untuk memudahkan alur pikir dalam melihat permasalahan status kewarganegaraan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan historiografis antara warga Sangihe - Talaud, dengan warga Mindanao, sebagai dasar pemahaman sumber permasalahan lintas batas dan status kewarganegaraan. Selain itu menjelaskan Joint Commision for Bilateral Cooperation Indonesia-Filipina 2014 yang menjadi momen terciptanya Mandatory Consular Notification dan program Pendaftaran dan Konfirmasi WNI, yang mana kedua instrumen tersebut adalah jalur pemerintah Indonesia untuk menciptakan perlindungan yang sustainable dan masif terhadap Warga Keturunan Indonesia di Filipina. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, pemerintah Indonesia dengan segala kompetensinya, menciptakan akses terhadap perlindungan Warga Keturunan Indonesia di Mindanao, melalui hasil JCBC Indonesia - Filipina 2014, dan untuk memaksimalkan tugas perlindungan pemerintah Indonesia, maka Warga Keturunan Indonesia perlu mendapatkan status WNI sehingga dapat terhubung dengan segala akses jaminan kesejahteraan sebagai perlindungan.
Kata Kunci : Strategi; Perlindungan; Warga Keturunan Indonesia; Perbatasan Indonesia-Filipina
ABSTRACT
The Indonesia - Philippines border problem, which refers to cross-border activities, creates problems of citizenship status. Especially for Persons of Indonesian Descent in Mindanao, Southern Philippines, included 8,745 people (Sangihe - Talaud). What is the Indonesian government's strategy in dealing with the problem of protecting Persons of Indonesian Descent in Mindanao?. This study uses welfare state theory as a reference for analyzing the strategy of the Indonesian government to take steps towards the protection of Indonesian Descent in Mindanao, this research also uses the citizenship concept, taken from Indonesian and Philippines constitutions, to facilitate understanding in looking at issues of citizenship status of PIDs. This study then explains the historiographical relationship between the Sangihe - Talaud residents, and the Mindanao people, as basis to understanding the sources of cross-border problems and citizenship status. This research also explains the 2014 Joint Commission for Bilateral Cooperation between Indonesia and the Philippines, which became the moment for the creation of the Mandatory Consular Notification and the Pendaftaran dan Konfirmasi WNI Program, both agreement are the Indonesian government's path to create sustainable and massive protection for PID in Philippines. Results of this study reveal that, the Indonesian government with all its power, creates access to the protection of PIDs in Mindanao, through JCBC Indonesia - Philippines 2014, and for maximum protection duties, Indonesian Citizens need to obtain citizenship status as WNI, so they can connected with all access to welfare insurance as protection.
Keywords : Strategy; Protection; Citizens of Indonesian Descent; Indonesia-Philippines Borde
Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020
No full textABSTRAK
Artikel ini mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih dalam berpartisipasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif artikel ini akan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat pemilih khususnya yang ada di Kecamatan Malalayang Kota Manado, dalam menentukan pilihan mereka pada Pilwako Kota Manado tahun 2020. Temuan penelitian menunjukan faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya cukup beragam. Terjadi percampuran antara pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pilihan yang rasional. Namun jika diprosentasikan, preferensi mereka lebih didasarkan pada pendekatan psikologis, dimana mereka lebih melihat latar belakang pasangan calon dari siapa partai yang mendukungnya.
Kata Kunci: Partisipasi Politik; Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado
ABSTRACT
This article identifies the factors that influence voter preferences in participating in the 2020 Manado Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) election. Using a qualitative method, this article will identify and examine various factors that influence voters' preferences, especially in Malalayang District, Manado City. , in determining their choice in the 2020 Mayoral Election of Manado City. The research findings show that the factors that influence the preferences of the voting community in determining their choice are quite diverse. There is a mixture of sociological approach, psychological approach, and rational choice. However, if they are presented as a percentage, their preferences are based more on a psychological approach, where they look more closely at the background of the candidate pair from which party supports it.
Keywords: Political Participation; Election of Mayor and Deputy Mayor of Manad
Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT Cargill Dalam Pembangunan Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan
No full textArtikel ini mengkaji bagaimana implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Cargill dalam membantu pembangunan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang akan mendeskripsikan implementasi program CSR PT. Cargil tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward tentang beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: dilihat dari proses komunikasi, sumber daya yang dimiliki, disposisi, dan bagaimana struktur birokrasinya. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari segi sumber daya yang dimiliki oleh PT. Cargill sudah cukup baik, dari sisi komunikasi pihak PT. Cargill selalu menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Dari sisi disposisi yang dilakukan dalam peningkatan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan gaji dan tunjangan yang sesuai UMP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan untuk sumber daya alam, dilakukannya beberapa peningkatan pohon dan tanaman yang pastinya untuk menunjang kepentingan masyarakat dan pihak perusahaan. Sedangkan daeri struktur birokrasi sejauh ini sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa pihak manajer CSR sudah melaksanakan tugasnya dengan SOP perusahaan, hal ini dibuktikan dengan respon baik dari pihak pemerintah Kecamatan dan juga masyarakat yang tentunya merasakan dengan baik dampak dari program CSR yang dilakukan. Namun memang program CSR yang dilakukan oleh PT. Cargill masih belum merata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.
Kata Kunci: Implementasi; Corporate Social Responsibility; PT. Cargill
ABSTRACT
This article examines how the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program carried out by PT. Cargill in assisting development in the West Amurang District, South Minahasa Regency. This study uses a qualitative method, which will describe the implementation of PT. the cargil. The study was carried out using the approach put forward by George C. Edward on several things that can influence the success of an implementation, namely: seen from the communication process, the resources owned, the disposition, and how the bureaucratic structure is. The research findings illustrate that in terms of the resources owned by PT. Cargill has been quite good, in terms of communication from PT. Cargill always maintains good relations with all parties. In terms of the disposition to improve the economy, such as creating jobs for the surrounding community with salaries and benefits according to the UMP of the Provincial Government of North Sulawesi and for natural resources, several improvements to trees and plants are certainly carried out to support the interests of the community and the company. Meanwhile, from the bureaucratic structure so far, according to the research results obtained, it shows that the CSR managers have carried out their duties according to the company's SOPs. However, the CSR program carried out by PT. Cargill is still not evenly distributed for all people in South Minahasa Regency.
Keywords: Implementation; Corporate Social Responsibility; PT. Cargil
Alat Musik Kolintang Sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy Indonesia
No full textKolintang dikenal sebagai alat musik perkusi bernada dari kayu yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Alat musik Kolintang yang dimainkan bersama-sama dan menghasilkan nada harmonis memiliki nilai filosofis budaya kehidupan berkelompok suku Minahasa yang diperkuat oleh gotong-royong, kekeluargaan, dan keselarasan untuk hidup bersama. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini mengkaji bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menjadikan alat musik kolintang agar bisa menjadi alat soft diplomacy. Temuan penelitian mengambarkan bahwa telah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia unutk menjadikan Kolintang sebagai alat diplomasi diantaranya adalah dengan melakukan festival, pagelaran musik Kolintang, dan pengiriman tim kesenian ke luar daerah dan ke luar negeri. Selain itu pemerintah juga gencar melakukan promosi melalui kedutaan besar Republik Indonesia di beberapa negara seperti; Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Australia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Austria, Suriah, Lebanon, dan Jordania. Selain itu juga sebagai bentuk sosialisasi Kolintang di luar negeri dilakukan dengan mendatangkan grup Kolintang dari tanah air untuk tampil dalam acara tertentu, misalnya festival seni budaya internasional sebagai media sosialiasi dan pertukaran seni budaya antar negara, dan ada pula yang mendatangkan pelatih untuk pengembangan kolintang di negara tersebut, atau hanya instrumen kolintang yang dikirim karena sudah ada pemain terlatih di negara tersebut sebagai bagian dari upaya pelestarian kolintang. Khusus di Kantor KBRI atau Konsulat Jenderal dijadikan sebagai etalase seni budaya Indonesia di negara-negara yang memiliki instrumen Kolintang. Dalam perkembangnanya alat musik Kolintang dapat menjadi instrumen soft power diplomacy karena dapat memperkenalkan jenis kebudayaan, dan budaya yang meliputi cara hidup, pola pikir, kebiasaan sehari-hari, serta cara berinteraksi. Tujuannya agar masyarakat internasional mengetahui tentang nilai-nilai Indonesia dan memiliki keinginan untuk datang ke Indonesia. Terlebih lagi, salah satu pemasukan utama Indonesia adalah dari sektor pariwisata.
Kata Kunci: Alat Musik Kolintang; Soft Power Diplomacy
ABSTRACT
Kolintang is known as a wooden percussion instrument originating from the Minahasa area, North Sulawesi. The Kolintang musical instrument, which is played together and produces a harmonious tone, has a philosophical value to the culture of life in Minahasa ethnic groups which is strengthened by mutual cooperation, kinship, and harmony to live together. Using a qualitative method, this research examines how the Indonesian government's efforts to make the kolintang musical instrument a soft diplomacy tool. The research findings illustrate that the Indonesian government has made many efforts to make Kolintang a diplomatic tool, including holding festivals, performing Kolintang music, and sending art teams to outside regions and abroad. In addition, the government is also actively promoting through the embassies of the Republic of Indonesia in several countries such as; United States, Canada, Germany, Australia, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Austria, Syria, Lebanon and Jordan. Apart from that, as a form of socialization of Kolintang abroad, it is carried out by inviting Kolintang groups from Indonesia to appear in certain events, for example international art and culture festivals as a medium for socializing and exchanging cultural arts between countries, and some are bringing in trainers for the development of kolintang in other countries. or only the kolintang instruments were sent because there are already trained players in the country as part of efforts to preserve the kolintang. Especially at the Indonesian Embassy or Consulate General Office, it is used as a showcase for Indonesian cultural arts in countries that have the Kolintang instrument. In its development, the Kolintang musical instrument can become an instrument of soft power diplomacy because it can introduce types of culture, and culture which includes ways of life, mindsets, daily habits, and ways of interacting. The goal is for the international community to know about Indonesian values and have the desire to come to Indonesia. What's more, one of Indonesia's main income is from the tourism sector.
Keywords: Kolintang Musical Instruments; Soft Power Diplomac
Pengaruh Usia Terhadap Kinerja Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
No full textABSTRAK
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja seseorang yaitu kompetensi, budaya, motivasi, lingkungan kerja, jenis kelamin, usia dan latar belakang keluarga. Artikel ini mengkaji kinerja dari anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan fokus penelitian pada apakah usia para anggota LPM di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpengaruh pada kinerja mereka. Hasil penelitian melalui pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0.002 yang dimana lebih kecil dari 0.05 hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, artinya bahwa usia berpengaruh terhadap kinerja anggota LPM di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dari output pengujian hipotesis tersebut diperoleh nilai R square sebesar 0,108 yang artinya bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 10,8%. Maka hasil penelitian menunjukan bahwa: Ha : Usia berpengaruh terhadap kinerja anggota LPM di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (diterima) sedangkan, Ho: Usia tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (ditolak).
Kata Kunci: Pengaruh; Usia; Kinerja; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRACT
Performance is the result of quality work achieved by someone in carrying out their duties in accordance with the responsibilities given to them. There are several things that affect a person's performance, namely competence, culture, motivation, work environment, gender, age and family background. This article examines the performance of members of the Community Empowerment Institution (LPM) in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency. This study used a quantitative method with a research focus on whether the age of LPM members in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency had an effect on their performance. The results of the study through hypothesis testing show that the significance value is 0.002 which is less than 0.05. This indicates that the independent variable has an influence on the dependent variable, meaning that age affects the performance of LPM members in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency. From the output of testing the hypothesis, an R square value of 0.108 is obtained, which means that the influence of the independent variables on the dependent variable is 10.8%. So the results of the study show that: Ha: Age has an effect on the performance of LPM members in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency (accepted) whereas, Ho: Age has no effect on the performance of members of the Community Empowerment Institution, East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency (rejected).
Keywords: Influence; Age; Performance; Community Empowerment Institut
Implementasi Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengarusutamaan Gender Di Sulawesi Utara
No full textABSTRAK
Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, terkait dengan pengarusutamaan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan fokus mengkaji terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) tentang indikator dalam mengevalusi sebuah kebijakan. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi komunikasi dan struktur birokrasi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara sudah dapat dikatakan baik dan memadai. Namun dari sisi sumber daya manusia yang masih kurang. Hal ini diperparah dengan minimnya dana yang tersedia. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum berjalan sebagaimana dengan yang diharapkan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pengarusutamaan Gender
ABSTRACT
This article examines the implementation of policies carried out by the Office of Women's Empowerment and Child Protection of North Sulawesi Province, related to gender mainstreaming. By using qualitative methods, this research will focus on examining the various obstacles faced in the process of implementing the policy. The study was conducted using the approach proposed by George C. Edwards III (1980) regarding indicators in evaluating a policy. The findings of the study illustrate that in terms of communication and bureaucratic structure owned by the Office of Women's Empowerment and Child Protection of North Sulawesi Province, it can be said to be good and adequate. However, in terms of human resources are still lacking. This is exacerbated by the lack of available funds. With these data it can be concluded that the process of implementing the policy has not gone as expected.
Keywords: Policy Implementation; Gender Mainstreamin
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
No full textPenelitian ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat Desa Malola Kecamatan Kemelembuai Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan fokus penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam perencanaan pembangunan di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai. Temuan penelitian menggambarkan partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Malola terbukti masih sangat kurang yang di sebabkan oleh beberapa hal di antaranya kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang bersikap apatis atau tidak peduli sehingga sulit meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena waktu mereka digunakan untuk menafkahi keluarga. Penyebab lain adalah faktor ekonomi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik. Perencanaan dari atas kebawah (top down planning) masih mendominasi perencanaan pembangunan di tingkat paling bawah atau tingkat desa, sehingga menyebabkan timbul rasa kejenuhan dari masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu apirasi dari masyarakat desa hanya sedikit yang terakomodir dan sedikit pula yang terealisasi.
Kata Kunci: Partisipasi; Perencanaan; Pembangunan
ABSTRACT
This study examines the participation of the people of Malola Village, Kemelembuai District, South Minahasa Regency in the development planning process. This study uses a qualitative method with a research focus on matters related to people's political participation and the factors that influence political participation in development planning in Malola Village, Kumelembaai District. The research findings illustrate that community political participation in development planning in Malola village is evidently still lacking which is caused by several things including the lack of outreach from the village government to provide an understanding to the community that it is important to be involved in making development planning decisions. In addition, there are still people who are apathetic or indifferent, making it difficult for them to take the time to participate in decision-making because their time is used to provide for their family. Another cause is the economic factors of society which also greatly influence the level of political participation. Planning from the top down (top down planning) still dominates development planning at the lowest level or the village level, causing a feeling of boredom from the community to participate in village development planning. In addition, only a few aspirations from the village community were accommodated and few were realized.
Keywords: Participation; Planning; Developmen
Implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
No full textArtikel ini akan mengkaji tentang bagaimana Desa Hilaitetor Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur dalam mengimplementasikan Peraturan Desa (Perdes), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tertuang dalam Perdes Nomor 01 Tahun 2021. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian ini akan fokus pada bagaimana perdes tersebut di implementasikan serta berbagai permasalahan yang ada. Kajian akan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward III tentang beberapa faktor yang mempengaruhi suatu Implementasi kebijakan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Hilaitetor belum berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang secara transisi tidak tersampaikan dengan baik antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa dengan masyarakat. Dalam hal Sumber Daya Pemerintah Desa Hilaitetor tidak memperhatikan perencanaan terhadap anggaran yang mau dipagukan sehingga dalam penerapan kebijakan Peraturan Desa Anggarannya mengalami deficit. Hal itu juga diperparah dengan sikap atau komitmen dari pelaksana kebijakan Peraturan Desa ternyata masih terlihat tidak konsisten. Sedangkan dari struktur birokrasi memang sudah cukup baik dilihat dari adanya struktur yang jelas terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Desa; APBDes
ABSTRACT
This article will examine how Hilaitetor Village, North Wasile District, East Halmahera Regency implements Village Regulation (Perdes) Number 01 of 2021, concerning the Village Revenue and Expenditure Budget. Using a qualitative method, this study will focus on how the Perdes is implemented and the various problems that exist. The study will use the approach put forward by George C. Edward III regarding several factors that influence a policy implementation. The findings of the study illustrate that the implementation of Village Regulations concerning the Village Revenue and Expenditure Budget in Hilaitetor Village has not gone well due to the transitional lack of communication between the Village Head and Village Officials and the community. In terms of the Hilaitetor Village Government Resources, they do not pay attention to planning the budget that they want to make a ceiling so that in implementing the Village Regulation policy, the budget experiences a deficit. This is also exacerbated by the attitude or commitment of implementing the Village Regulation policy that still seems inconsistent. Meanwhile, the structure of the bureaucracy is indeed quite good, seen from the existence of a clear structure related to the duties and functions of each.
Keywords: Implementation; Village Regulations; APBDe