JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019
Get PDFABSTRAKDana desa merupakan instrument yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Namun pada faktanya banyak sekali pengelolaan dan penggunaan dana desa yang justru menjadi permasalahan di desa. Misalnya saja prioritas program yang di tetapkan oleh pemerintah desa yang menggunakan dana desa oleh masyarakat di rasa kurang tepat dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Belum lagi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai program yang  menggunakan dana desa terkesan berorientasi bisnis dan hasilnya berkualitas buruk. Hal itu terjadi karena lemahnya mekanisme evaluasi yang dilakukan terkait berbagai kebijakan dan program yang menggunakan dana desa. Penelitian ini dilakukan di desa Sea kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa, dimana terdapat banyak sekali kebijakan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Penelitian ini menfokuskan pada mekanisme evaluasi kebijakan yang ada terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa Sea, dengan menggunakan indicator yang dikemukan oleh William Dunn (2007), yaitu bagaimana sebuah kebijakan itu dapat dievaluasi adalah dengan melihat bagaimana Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, dan Appropriatenes dari kebijakan yang dievaluasi. Temuan penelitian menggambarkan, pengelolaan dan desa di Desa Sea masih banyak yang tidak sesuai dengan persyaratan bagaimana sebuah kebijakan yang baik. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Dana Desa; Desa Sea  ABSTRACTThe village fund is an instrument established by the central government as an effort to improve the welfare of the community in the village. However, in fact there are a lot of management and use of village funds which are actually a problem in the village. For example, the program priorities set by the village government that use village funds by the community are deemed inaccurate and of no benefit to the community. Not to mention that the village government in implementing various programs that use village funds seems business-oriented and the results are of poor quality. This happened because of the weak evaluation mechanism carried out in relation to the various policies and programs that use village funds. This reSearch was conducted in Sea village, Pineleng sub-district, Minahasa district, where there are many policies on the use of village funds that do not match what is expected. This reSearch focuses on the existing policy evaluation mechanism related to the management and use of village funds in the village of Sea, using indicators proposed by William Dunn (2007), namely how a policy can be evaluated is by looking at how Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and appropriatenes of the evaluated policies. The reSearch findings illustrate that many of the management and villages in Desa Sea are not in accordance with the requirements of a good policy. Keywords: Policy Evaluation; Village Fund; Sea Villag
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA KARATUNG KECAMATAN NANUSA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Get PDFABSTRAKPada era pemerintahan saat ini, Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam rangkaian proses pembangunan nasional, sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya terdapat sumber pendapatan Desa yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber pendapatan lain yang sah. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan, ruang pengawasan penggunaan Dana Desa oleh masyarakat dimulai pada tahapan perencanaan atau yang lebih dikenal dengan kata Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa, sangat diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat baik dari sisi perencanaan, implementasi, hingga ke tahapan evaluasi. Namun, banyak fakta menunjukkan partipasi masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa, masih sangat minim. Hal itu disebabkan oleh banyak factor, diantaranya adalah tingkat pendidikan dari masyarakat. Akibatnya setelah program di implementasi banyak terjadi complain dari masyarakat sendiri. Demikian juga yang terjadi di Desa Karatung, dimana ruang partisipasi masyarakat dalam Musrembang sudah diberikan oleh pemerintah Desa, namun tingkat partisipasi masyarakat ternyata masih rendah. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Dana Desa; Pengawasan   ABSTRACTIn the current era of government, villages have a very strategic position in a series of national development processes, in line with efforts to improve village development and improve community welfare, the village has a Village Income and Expenditure Budget (APBDes) in which there is a source of village income consisting of funds Village (DD), Village Fund Allocation (ADD) and other legal sources of income. Village funds are APBN funds allocated to villages that are transferred through the Regency / City APBD and prioritized for the implementation of development and empowerment of village communities. Village funds also aim to improve public services in the village, alleviate poverty, advance the village economy, overcome development gaps between villages and strengthen village communities as development subjects, the monitoring room for the use of Village Funds by the community starts at the planning stage or better known as the Planning Consultation. Development (Musrenbang). In the management and utilization of Village Funds, active participation from the community is needed, from the planning, implementation, to evaluation stages. However, many facts show that community participation in the management and utilization of the Village Fund is still very minimal. This is caused by many factors, including the level of education of the community. As a result, after the program was implemented, there were many complaints from the community itself. Likewise, what happened in Karatung Village, where space for community participation in Musrembang had been given by the village government, however, the level of community participation was still low. Keywords: Community Participation; Village Fund; Supervisio
MODALITAS DAN STRATEGI KANDIDAT PADA PILKADA MITRA 2018
Get PDFABSTRAKKeikutsertaan petahana sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) memang menjadi fenomena yang menarik perhatian. Meskipun di beberapa daerah, petahana tidak selalu bisa mengulang kesuksesannya untuk memenangkan pilkada. Namun setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa keberadaannya sebagai kontestan pilkada penting untuk diperhitungkan. Dengan menggunakan metode kualititif, artikel ini  akan mendeskripsikan pemanfaatan berbagai modalitas yang dimiliki sebagai strategi yang dilakukan oleh pasangan James Sumendap. SH, dan Drs. Jesaja Jocke Legi, pada Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018.  Modalitas menurut Pierre Bourdieu (1986) yang dimiliki seseorang terdiri modal ekonomi, social, budaya, dan modalitas politik. Temuan penelitian menggambarkan berbagai modalitas tersebut dimanfaatkan oleh pasangan James Sumendap. SH, dan Drs. Jesaja Jocke Legi, untuk merebut dukungan dari masyarakat pemilih dan juga dukungan dari partai politik. Bahkan keunggulan kepemilikan berbagai modalitas tersebut, membuat pasangan ini tidak memiliki lawan, sehingga hanya melawan kotak kosong, pada saat pilkada tahun 2018.  Kata Kunci: Modalitas, Strategi, Pilkada  ABSTRACTThe incumbent's participation as contestants in the Regional Head General Election (Pilkada) has indeed become a phenomenon that has attracted attention. Although in some areas, incumbents are not always able to repeat their success in winning the elections. But at least there are several reasons why his existence as a contestant for the elections is important to be reckoned with. By using a qualitative method, this article will describe the use of various modalities as a strategy undertaken by the James Sumendap couple. SH, and Drs. Jesaja Jocke Legi, in the 2018 Southeast Minahasa Regional Election. The modalities according to Pierre Bourdieu (1986) that a person has consist of economic, social, cultural, and political modalities. The research findings illustrate that the various modalities are utilized by the James Sumendap partner. SH, and Drs. Jesaja Jocke Legi, to win support from the voting community and also support from political parties. Even the advantages of ownership of these various modalities make this pair have no opponents, so they only fight empty boxes, during the 2018 regional elections. Keywords: Modality, Strategy, Pilkad
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK KAUM MILENIAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2019
Get PDFABSTRAK               Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Sebagai salah satu instrument demokrasi, indicator dari Pemilu adalah partisipasi masyarakat, yang salah satunya adalah partisipasi kaum milenial. Keterlibatan kaum milenial dalam pemilu, sangat penting karena disamping jumlah mereka cukup signifikan, mereka juga merupakan generasi masa depan penerus bangsa. Namun, bagaimana mereka berpartisipasi dan factor-faktor apa yang mempengaruhi mereka dalam berpartisipasi perlu di identifikasi, agar kedepan bisa memfasilitasi mereka bagaimana menjadi partisipan yang benar dalam Pemilihan Umum. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi seberapa besar pengaruh media sosial pada kaum milenial terhadap partisipasi politik mereka. penelitian ini dilakukan di kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan penelitian mengambarkan media social ternyata sangat berpengaruh terhadap kaum milenial khusunya dalam mengenali profil para kandidat. Kata kunci : Media Sosial , Pemilu , Milenial , Kecamatan Tareran   ABSTRACTGeneral Election (Pemilu) is a process to achieve legal and formal authority which is exercised on the participation of candidates and controlled by a supervisory institution, in order to gain legitimacy from the community which is validated by applicable law. As one of the instruments of democracy, the indicator of the General Election is public participation, one of which is the participation of millennials. The involvement of millennials in elections is very important because in addition to their significant numbers, they are also the future generation of the nation's future. However, how they participate and what factors influence them to participate need to be identified, so that in the future it can facilitate them how to become true participants in the General Election. This research tries to identify how much influence social media has on millennials on their political participation. This research was conducted in Tareran district, South Minahasa Regency. The research findings describe social media as being very influential on millennials, especially in recognizing the profiles of candidates. Keywords: Social Media, Election, Millennial, Tareran Distric
PENGELOLAAN POTENSI WISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Get PDFABSTRAKPengelolaan potensi daerah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun masih banyak pemerintah di daerah yang belum maksimal dalam memanfaatkan potensi yang dimilikki di daerahnya, karena minimnya pengetahuan tentang bagaimana menggali potensi daerah. Hal itu berdampak pada tidak terkelolanya potensi daerah yang sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satu potensi daerah yang paling sering dimanfaatkan oleh kebanyakan pemerintah daerah yang ada diwilayah Indonesia, adalah potensi wisata. Minahasa Tenggara merupakan salah satu wilayah yang memilikki potensi besar terkait dengan potensi wisatanya. Namun karena belum terkelola dengan maksimal, akibatnya, hasil yang sebenarnya bisa di rasakan oleh masyarakat Minahasa Tenggara, belum maksimal. Agar mendapat hasil yang mangaksimal diperlukan kerjasama dan kordinasi seluruh stakeholder. Memang yang paling berperan seharusnya adalah pihak yang dalam hal ini merupakan pihak yang menjadi leading sector, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan potensi wisata yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara masih belum maksimal, karena koodinasi semua pihak terutama antara pihak Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah belum maksimal yang berdampak pada program yang akan dijalankan. Kata Kunci: Pengelolaan; Potensi Wisata; PAD   ABSTRACTManagement of regional potential is one of the means that can be used in an effort to increase Regional Original Income (PAD). However, there are still many governments in the regions that have not maximally exploited the potential that they have in their regions, because of the lack of knowledge on how to explore regional potential. This has an impact on the unmanaged potential of the regions that actually have the potential to be developed. One of the regional potentials that most local governments in Indonesia use is tourism potential. Southeast Minahasa is one of the regions that has great potential in relation to its tourism potential. However, because it has not been managed optimally, as a result, the results that can actually be felt by the people of Southeast Minahasa are not yet optimal. In order to get maximum results, cooperation and coordination of all stakeholders is required. Indeed, those who play the most role should be those who in this case are the leading sector, such as the Tourism Office and the Regional Revenue Service. The research findings illustrate that the management of tourism potential in Southeast Minahasa district is still not optimal, because the coordination of all parties, especially between the Tourism Office and the Regional Revenue Service, has not been maximized which has an impact on the program to be implemented. Keywords: Management; Tourism Potential; PA
ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO
Get PDFABSTRAKPengelolaan aset daerah atas tanah di Kota Manado didalam pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan maupun pembukuan terutama pemanfaatan dan pengamanan masih belum berjalan dengan baik. Permasalahan ini apabila dibiarkan berlarut-larut tentunya akan memunculkan permasalahan di kemudian hari, terutama jika menjadi temuan BPK (Badan Pengelola Keuangan), atau ada pihak-pihak yang melakukan penuntutan terkait kepemilikan asset pemerintah kota Manado. Karena pemerintah Kota Manado akan mengalami kesulitan dalam membuktikan keabsahan kepemilikan asset yang dimilikki. Dan jika itu terjadi bisa mengakibatkan munculnya kasus pencemaran nama baik bukan hanya bagi individu maupun kelompok tetapi nama daerah Kota Manado juga ikut tercemar. Kata kunci: Pengelolaan; Aset Daerah; Pemerintah Kota Manado  ABSTRACTManagement of regional assets on land in Manado City in terms of utilization, security and maintenance as well as bookkeeping, especially utilization and security, is still not running well. If this problem is allowed to drag on, it will certainly cause problems in the future, especially if it is the finding of the BPK (Financial Management Agency), or there are parties who carry out prosecutions regarding the ownership of assets of the Manado city government. Because the city government of Manado will experience difficulties in proving the validity of ownership of its assets. And if that happens it can result in the emergence of cases of defamation, not only for individuals and groups but also the name of the area of Manado City. Key words: Management; Regional assets; Manado City Governmen
STRATEGI PARTAI PDIP DALAM MEMENANGKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Get PDFABSTRAKPemilu merupakan langkah awal partai politik dalam bersaing untuk merebutkan kekuasaan untuk menduduki kursi eksekutif dan/atau legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memenangkan calon yang diusungnya pada pemilu legislative tahun 2019 di Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa strategi yang digunakan Partai PDIP dalam pemenangan pemilu legislatif 2019 di Boltim. Strategi dimaksud antara lain menggunakan jaringan partai tingkat lokal, sosialisasi, melakukan berbagai event, kampanye, pencitraan figur, citra partai, bahkan melakukan money politic. Strategi yang dimainkan PDIP cukup berhasil dibuktikan dengan perolehan suara partai PDIP di daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Modayag bersatu berhasil memperoleh suara 3,419 suara. Di samping itu ada perolehan suara partai lain yaitu PKB 1,301, GERINDRA 1,734, GOLKAR 3,081, NASDEM 3,978, GARUDA 15, BERKARYA 354, PKS 631, PERINDO 1,327, PPP 563, PSI 112, PAN 6.065, HANURA 758, DEMOKRAT 3,553, PBB 6, PKPI 178. Sedangkan perolehan suara di daerah pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Kotabunan, Tutuyan dan Nuangan. Partai PDIP memperoleh 3,195 suara. Dengan perolehan suara partai lain yaitu PKB 376, GERINDRA 347, GOLKAR 291, NASDEM 2,814, GARUDA 22, BERKARYA 76, PKS 1,319, PERINDO 926, PPP 17, PSI 103, PAN 4,798, HANURA 786, DEMOKRAT 1,746, PBB 968, PKPI 4. Dengan strategi yang di terapkan tersebut partai PDIP berhasil mendapatkan suara terbanyak ke enam di dapil 1 (daerah pemilihan 1) dan partai PDIP juga mendapatkan suara terbanyak ke dua di dapil 2 (daerah pemilihan 2 Kata Kunci : Strategi; Calon Legislatif; PDIP    ABSTRACTElection is the first step for political parties in competing for power to occupy the executive and / or legislative seats. The purpose of this research is to find out and describe the strategies used by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) to win the candidates it carries in the 2019 legislative elections in East Bolaang Mongondow (Boltim). This study used a qualitative method. Based on the results of the study, it was found that several strategies were used by the PDIP Party in winning the 2019 legislative elections in Boltim. The strategies referred to include using local level party networks, socialization, conducting various events, campaigns, image image, party image, and even conducting money politics. The strategy played by the PDIP was quite successful as evidenced by the vote acquisition of the PDIP party in electoral district 1 which includes the united Modayag District, which succeeded in getting 3,419 votes. In addition, there were other party votes, namely PKB 1.301, GERINDRA 1,734, GOLKAR 3.081, NASDEM 3,978, GARUDA 15, BERKARYA 354, PKS 631, PERINDO 1,327, PPP 563, PSI 112, PAN 6,065, HANURA 758, DEMOKRAT 3,553, PBB 6 , PKPI 178. Meanwhile, the vote acquisition was in the 2 electoral districts covering Kotabunan, Tutuyan and Nuangan Districts. The PDIP party received 3,195 votes. With the votes acquired by other parties, namely PKB 376, GERINDRA 347, GOLKAR 291, NASDEM 2,814, GARUDA 22, BERKARYA 76, PKS 1,319, PERINDO 926, PPP 17, PSI 103, PAN 4,798, HANURA 786, DEMOCRAT 1,746, PBB 968, PKPI 4 With the strategy implemented, the PDIP party managed to get the sixth most votes in electoral district 1 (electoral district 1) and the PDIP party also received the second most votes in electoral district 2 (electoral district 2). Keywords: Strategy; Legislative candidates; PDI
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
Get PDFABSTRAKKinerja aparatur sipil negara merupakan alat ukur dari sebuah pelayanan public pada instansi pemerintahan. Terkait hal ini kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Minahasa Tenggara dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Hal itu bisa dilihat dari penilaian masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh dinas ini. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dalam meningkatkan pelayanan public. Hasil penelitian menunjukan sebenarnya palayanan yang ada dan yang dilakukan oleh Dinas ini sudah berjalan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang ada dan ditetapkan oleh dinas ini. Penilaian pelayanan yang diberikan oleh masyarakat sebenarnya didasarkan oleh penilaian pribadi dari masyarakat, yang selalu menginginkan dilayani tanpa melalui SOP yang ada. Dan jika pihak dinas tidak bisa melakukannya, maka mereka menilai bahwa pelayanan public oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang memuaskan. Namun diakui bahwa pelayanan di dinas ini masih ada yang perlu di tingkatkan.  Kata Kunci: Kinerja; ASN; Dukcapil; Pelayanan Publik  ABSTRACTThe performance of the state civil apparatus is a measure of a public service in government agencies. In this regard, the performance at the Department of Population and Civil Registration in Southeast Minahasa District is still considered far from being expected. This can be seen from the community's assessment and the level of community satisfaction with the services provided by this agency. This research tries to see how the performance of the State Civil Apparatus in the Department of Population and Civil Registration of Southeast Minahasa Regency in improving public services. The results of the research show that the existing services and those carried out by this service are already running in accordance with the existing Standard Operational Procedure (SOP) set by this service. The evaluation of services provided by the community is actually based on the personal judgment of the community, which always wants to be served without going through existing SOPs. And if the agency cannot do it, then they consider that the public service by the Department of Population and Civil Registration is not satisfactory. However, it is recognized that there are still services at this service that need to be improved.  Keywords: Performance; ASN; Dukcapil; Public servic
STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM UPAYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAERAH KOTA TOMOHON (Studi Kasus Budaya Bahasa Tombulu Dan Mapalus)
Get PDFABSTRAKBudaya merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum, yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, dan dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, sebagai jati diri bangsa maka budaya wajib untuk dilestarikan. Pihak yang diberikan tugas khusus untk menangani pelestarian warisan budaya ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di Kota Tomohon, dalam melakukan pelestarian warisan budaya yang ada di kota Tomohon, seperti budaya Mapalus dan  Bahasa Tombulu sebagai bahasa daerah menjadi focus kajian dalam artikel ini. Dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Andrew (2011), tentang tahapan yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan strategi yang baik adalah: bagaimana tahap perumusannya, pemutusannya, pelaksanaannya, dan mekanisme penilaian yang dilakukan. Temuan penelitian menggambarkan strategi dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon dalam melakukan pelestarian warisan budaya adalah dengan menetapkan sekolah yang akan dijadikan sebagai pusat pendidikan sejak dini terkait dengan pentingnya kebudayaan. Caranya, dengan memasukan materi pembelajaran tentang budaya kedalam kurikulum muatan local di sekolah. Namun sayangnya program yang telah dirumuskan dan ditetapkan tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan literature yang dibutuhkan serta tenaga pendidik yang kompeten. Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Pelestarian, Warisan Budaya.   ABSTRACTCulture is the identity of a society or people, which was passed on from previous generations and preserved for future generations. Therefore, as a national identity, culture is obliged to be preserved. The party given a special task to handle the preservation of cultural heritage is the Education and Culture Office. How the strategy carried out by the Education and Culture office, especially in Tomohon City, in preserving the existing cultural heritage in Tomohon City, such as the Mapalus culture and Tombulu language as regional languages is the focus of study in this article. By using the concept put forward by Andrew (2011), the stages that need to be considered in order to realize a good strategy are: what are the stages of its formulation, termination, implementation, and the assessment mechanism carried out. The research findings illustrate the strategy of the Tomohon City Education and Culture office in preserving cultural heritage by establishing a school that will serve as an education center from an early age related to the importance of culture. This is done by including learning materials about culture into the local content curriculum in schools. But unfortunately the program that has been formulated and defined is not matched by the provision of the necessary literature and competent teaching staff. Keywords: Strategy, Government, Conservation, Cultural Heritage
TATA KELOLA PEMERINTAH KELURAHAN TERHADAP ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN DI KELURAHAN TATAHADENG KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Get PDFABSTRAKDalam pelaksanaanya tata kelola pemerintah kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan di kelurahan Tatahadeng yang ada di Kecamatan Siau Timur belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan peraturan, hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat kelurahan terhadap tata kelola alokasi anggaran kelurahan khususnya di kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur dimana kurangnya informasi kepada masyarakat tentang alokasi anggaran kelurahan, dan untuk apa anggaran tersebut digunakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemerintahan kelurahan terhadap alokasi anggaran kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan dari tiga faktor tata pemerintahan yang baik yaitu melihat Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor Transparansi pemerintah kelurahan dan perangkat yang ada beserta lembaga pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik, dimana pada saat diadakan musrembang lurah tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai jumlah anggaran yang akan digunakan dan berapa persen anggaran yang digunakan untuk tiap program yang akan dijalankan, dari faktor Partisipasi dinilai masih kurang, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan pada masyarakat, dari faktor Akuntabilitas dinilai cukup baik jika dilihat dari kewajiban melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kata Kunci : Tata Kelola, Pemerintah Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan  ABSTRACTIn the implementation of urban village government governance of the kelurahan budget allocation in the Tatahadeng sub-district in East Siau District, it has not been fully implemented based on regulations, this is indicated by the problem that the implementation of the duties and functions of the village apparatus has not been maximal in the management of the village budget allocations, especially in the sub-district. Tatahadeng Kecamatan Siau Timur where there is a lack of information to the public about the village budget allocations, and what the budget is used for. The purpose of this research is to find out how the governance of the kelurahan against the budget allocation for the kelurahan. This study uses a qualitative method based on three factors of good governance, namely looking at transparency, participation, and accountability. The results showed that the transparency factor of the village government and existing instruments and community empowerment institutions had not been implemented properly, where at the time the village meeting was held, the lurah was not transparent in providing information about the amount of budget to be used and what percentage of the budget was used for each program that would be used. carried out, from the participation factor is considered still lacking, due to the lack of socialization from the urban village government to the community, from the Accountability factor it is considered quite good when seen from the obligation to report every activity carried out. Keywords: Governance, Village Government, Village Fund Allocatio