JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
OPINI PUBLIK TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT
Get PDFABSTRAKSalah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran dari aparat pemerintah sangatlah penting karena untuk terlaksananya roda pemerintahan yang baik serta pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sikap profesional dari setiap aparat pemerintah baik pimpinan sampai pada bawahan. Sikap profesional yang melekat pada setiap aparat pemerintah tentunya akan dapat meningkatkan produktifitas kerja dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat lewat pelayanan yang baik. Namun pada kenyataannya yang dihadapi adalah sulitnya menggerakkan setiap aparatur pemerintah agar senantiasa mau dan bersedia mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi serta pelayanan kepada masyarakat. Apabila kinerja aparatur pemerintah baik maka akan membangun opini publik yang baik, sebaliknya jika kinerja aparatur pemerintah kurang baik maka hal ini juga akan membentuk opini publik yang tidak baik juga. Hal ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah itu sendiri. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Maybrat, dmana kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dinilai oleh masyarakat kurang baik, terlihat dari opini masyarakat yang terbentuk terhadap kinerja bupati. Hal ini perlu di carikan solusi agar tidak berlarut dan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat kepada legitimasi pemerintahan di kabupaten Maybrat. Realita yang terjadi di kabupaten Maybrat selama kepemimpinan pak Bupati Drs. Bernard Sagrim M.M, sebagai pejabat bupati periode 2017-2022, banyak sekali ditemukan masalah- masalah yang menghambat pembangunan kemajuan pemerintah didaerah tersebut. Permasalahan yang terjadi antara lain: pelayanan admistrasi yang belum berjalan dengan baik, yang disebabkan karena Kabupaten Maybrat hingga saat ini belum ada kantor bupati, kantor sekertaris daerah, kantor DPRD milik kabupaten. Selain itu, pelayanan adminstrasi juga yang belum berjalan dengan baik, pembangunan infrastruktur jalan antara desa dan distrik yang belum berjalan dengan baik, yang menghambat proses pelayanan transportasi masyarakat di kabupaten Maybrat. Sementara di bidang ekonomi dikabupaten Maybrat sendiri belum punya pasar umum milik pemerintah daerah, hal ini yang menjadi salah satu penghambat kemajuan ekonomi masyarakat pemerintah kabupaten Maybrat. Sedangkan di bidang pendidikan banyak fasilitas bangunan sekolah yang sudah rusak dan tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, dibidang kesehatan hingga sekarang pemerintah belum memiliki rumah sakit umum milik pemerintah daerah dan lain-lain sebagainya. Permasalahan ini perlu dicarikan solusi agar kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan dapat terjaga dan agar tidak terjadi kekacauan di tengah masyarakat sebagai akibat dari kepemimpinan bupati.  Kata Kunci: Opini Publik: Kinerja: Aparat Pemerintah   PUBLIC OPINION ON THE PERFORMANCE OF GOVERNMENT PERSONNELIN MAYBRAT DISTRICT, WEST PAPUA PROVINCE  ABSTRACTOne of the big challenges faced by the government, especially local governments, is how to present a professional apparatus, have a high work ethic, carry out their duties and functions in realizing people's welfare. The role of the government apparatus is very important because for the implementation of good governance and service to the community, a professional attitude is needed from every government apparatus, both leaders and subordinates. The professional attitude inherent in every government apparatus will certainly be able to increase work productivity and the realization of community welfare through good services. However, in reality what is faced is the difficulty of moving every government apparatus so that they are always willing and willing to mobilize their best for the benefit of the organization and service to the community. If the performance of the government apparatus is good, it will build good public opinion, on the other hand, if the performance of the government apparatus is not good, this will also form a bad public opinion as well. This will greatly affect public confidence in the government apparatus itself. This is what happened in Maybrat Regency, where the performance of the local government, in this case the Regent, was judged by the community to be poor, as seen from the public opinion formed on the regent's performance. It is necessary to find a solution so that it does not drag on and can create public trust in the legitimacy of the government in Maybrat district. The reality that happened in Maybrat district during the leadership of the Regent Drs. Bernard Sagrim M.M, as regent official for the 2017-2022 period, found many problems that hindered the development of government progress in the area. The problems that occur include: administrative services that have not been running well, which is because Maybrat Regency does not yet have a regent's office, regional secretary office, and district-owned DPRD office. Apart from that, administrative services are also not running well, road infrastructure development between villages and districts is not yet running well, which hinders the process of community transportation services in Maybrat district. Meanwhile, in the economic sector, Maybrat Regency itself does not yet have a public market owned by the regional government, this is one of the obstacles to the economic progress of the Maybrat district government community. Meanwhile, in the education sector, many school building facilities have been damaged and have not been paid attention to by the local government. In the health sector, until now the government has not had a public hospital owned by the local government and so on. This problem needs to be found a solution so that public trust in the legitimacy of government can be maintained and so that chaos does not occur in the community as a result of the regent leadership. Keywords: Public Opinion: Performance: Government Official
KERJASAMA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGANI KASUS SEX TRAFFICKING
Get PDFABSTRAKDalam penanganan masalah perdagangan manusia (sex trafficking), pemerintah Filipina merasa melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan hasil kerjasama Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kasus sex trafficking di Filipina. Dengan menggunakan metode kualitatif, kerjasama trilateral tersebut akan dikaji dengan mengunakan pendekatan yang dikemukakan oleh James dan Robert (1986:419), yang mengemukakan bahwasanya isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang di lakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara Filipina dengan Indonesia dan Malaysia berdampak signifikan terhadap penanganan perdagangan manusia di Filipina. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan keamanan di kawasan perbatasan, meningkatkan peran masyarakat sipil dan LSM. Selain itu ketiga negara meningkatkan kesepakatan tentang perlindungan, pencegahan dan penuntutan terkait pelanggaran sex trafficking. Kata Kunci: Kerjasama; Sex Trafficking  ABSTRACTIn handling the problem of human trafficking (sex trafficking), the Philippine government feels that it is cooperating with the governments of Indonesia and Malaysia which are directly adjacent to the Philippines. This study aims to analyze the forms and results of cooperation between the Philippines and Indonesia and Malaysia in handling cases of sex trafficking in the Philippines. By using qualitative methods, the trilateral cooperation will be studied using the approach proposed by James and Robert (1986: 419), who argued that the main issue of international cooperation is based on the extent to which mutual benefits are obtained through the cooperation carried out. The results showed that the collaboration between the Philippines and Indonesia and Malaysia had a significant impact on the handling of human trafficking in the Philippines. The form of cooperation carried out is increasing security vigilance in border areas, increasing the role of civil society and NGOs. In addition, the three countries increased the agreement on protection, prevention and prosecution related to sex trafficking violations. Keywords: Cooperation; Sex Traffickin
PENANGANAN KEKERASAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF NATION AND CHARACTER BUILDING
Get PDFABSTRAKTujuan penelitian ini melihat pengelolaan diakronis karakteristik kekerasan dan anarkisme mahasiswa serta penanganan dan pengembangan pendidikan karakter di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan untuk membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan pembangunan jati diri yang menjadi karakter yang baik bagi para mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat penanganan kekerasan mahasiswa melalui upaya pendidikan karakter. Riset ini diharapkan untuk mencari solusi terhadap pembentukan sikap yang memiliki karakter yang luhur sesuai nilai Pancasila. Meskipun secara empirik penanganannya selama ini seringkali mengalami kendala dalam segala dimensi terutama pemberdayaan sumberdaya yang mempunyai nilai-nilai luhur untuk membentuk  disiplin diri yang berkarakter yang memiliki toleransi, keharmonisan sosial, sikap menghargai, menjunjung tinggi dan mematuhi tata tertib, sikap jujur, keterbukaan, adil, sportif dan menjunjung tinggi supremasi hukum termasuk code conduct (kode etik) berupa aturan akademis dan kemahasiswaan kampus. Kata Kunci: Nation And Character Building  ABSTRACTThe purpose of this research is to look at the diachronic management of student violence and anarchism characteristics as well as the handling and development of character education in the State University of Gorontalo. Implementation of character education and civic education learning to assist universities in enhancing the development of identity that becomes good character for students. This research was conducted with a qualitative approach to see the handling of student violence through character education efforts. This research is expected to find solutions to the formation of attitudes that have a noble character according to the values of Pancasila. Even though empirically the handling so far has often experienced obstacles in all dimensions, especially the empowerment of resources who have noble values to form self-discipline characterized by tolerance, social harmony, respect, upholding and obeying order, honesty, openness, fairness. , is sportsmanship and upholds the rule of law, including the code of conduct (code of ethics) in the form of academic rules and campus student affairs. Keywords: Nation And Character BuildingÂ
HUBUNGAN DAGANG INDONESIA – JEPANG PASCA KESEPAKATAN INDONESIAN JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) TAHUN 2007
Get PDFABSTRAKKerjasama bilateral Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017 (IJEPA) merupakan bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang yang mengusung konsep Economic Partnership Agreement (EPA), Free Trade Area-New Age atau yang disebut WTO plus karena kebijakan dan isu yang dibahas melebihi WTO. IJEPA tidak hanya membahas liberalisasi perdagangan tetapi juga migrasi pekerja, upaya peningkatkan daya saing dan sebagainya, yang tidak diatur dalam Free Trade Aggrement (FTA) pada umumnya. Keberadaan IJEPA, hingga kini membawa keuntungan bagi Jepang dikarenakan pola hubungan yang komplementer. Kepentingan Jepang terhadap Indonesia dibawah kerangka kerjasama bilateral IJEPA adalah (1) Memanfaatkan sumber daya Indonesia berupa minyak bumi dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi Jepang (2) Menggunakan pekerja Indonesia yang bergerak dibidang nurse dan careworker untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan lansia di Jepang yang diperkirakan akan terus meningkat (3) Meningkatkan investasi di Indonesia dengan pertimbangan pekerja murah sehingga berimplikasi pada biaya produksi yang semakin kecil (4) Mengambil keuntungan melalui skema pembebasan bea masuk yang ditujukan untuk pengembangan driver sector (USDFS) sebagai kompensasi Manufacture Industries Development Center (MIDEC). Dengan itu, Jepang mampu mempertahankan esksistensinya di tengah persaingan ekonomi global yang semakin dinamis, ditambah munculnya pesaing baru yang berpotensi seperti Tiongkok. Sedangkan dari sisi Indonesia, kesulitan dalam memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Jepang, membuat ekspor Indonesia ke Jepang, tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Kata Kunci : Hubungan Dagang; Indonesia; Jepang; IJEPA; Kesepakatan    ABSTRACTThe bilateral cooperation between Indonesia and Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017 (IJEPA) is a form of bilateral cooperation between Indonesia and Japan which carries the concept of the Economic Partnership Agreement (EPA), Free Trade Area-New Age or what is called the WTO plus because the policies and issues discussed exceed WTO. IJEPA not only discusses trade liberalization but also labor migration, efforts to increase competitiveness and so on, which are not regulated in the Free Trade Aggrement (FTA) in general. The existence of IJEPA, until now, has brought benefits to Japan due to its complementary relationship pattern. Japan's interest in Indonesia under the IJEPA bilateral cooperation framework is (1) Utilizing Indonesia's resources in the form of petroleum and coal to meet Japan's energy needs (2) Using Indonesian workers who are engaged in nurse and careworker to solve the growth problems of elderly people in Japan which are estimated to be continues to increase (3) Increasing investment in Indonesia with the consideration of cheap workers so that it has implications for lower production costs (4) Taking advantage of an exemption from import duty schemes aimed at developing the driver sector (USDFS) as compensation for the Manufacture Industries Development Center (MIDEC). With that, Japan was able to maintain its existence amid increasingly dynamic global economic competition, plus the emergence of potential new competitors such as China. Meanwhile, from the Indonesian side, the difficulty in meeting the standardization set by Japan made Indonesia's exports to Japan not being fulfilled to its full potential. Keywords: Trade Relations; Indonesia; Japan; IJEPA; Agreemen
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)
Get PDFABSTRAKMasalah persampahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat ini sangat menghawatirkan. Kumpulan sampah di pinggiran jalan dengan mudah bisa disaksikan di sejumlah ruas jalan Kabupaten. Hal ini perlu penanganan serius, terutama pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah yang representatif dan memadai. Setiap pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah dinas yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengelolaan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi problematika yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pengelolaan sampah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa problem yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam program pengelolaan sampah cukup kompleks. Diantaranya terkait dengan anggaran, kordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta belum tersedianya fasilitas daur ulang. Hal tersebut membuat dinas ini kesulitan dalam menyediakan manajemen pengelolaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci : Sampah; Dinas Lingkungan Hidup; Manajemen Pengelolaan Sampah   ABSTRACTThe problem of solid waste in Sangihe Islands Regency is currently very worrying. Garbage collection on the side of the road can easily be seen on a number of district roads. This needs serious handling, especially local governments to carry out representative and adequate waste management. Each local government has the task of carrying out waste management and facilitating the provision of infrastructure and facilities for waste management (Law Number 18 of 2008). The Environmental Service of Sangihe Islands Regency is the agency responsible for carrying out waste management tasks. The purpose of this research is to find out how the waste management in Sangihe Islands Regency is. This study seeks to identify the problems faced by the Environmental Service of Sangihe Islands Regency in carrying out its duties related to waste management. From the research results, it was found that the problems faced by the Environmental Agency of Sangihe Islands Regency in the waste management program are quite complex. Among them are related to the budget, coordination with various related parties, and the unavailability of recycling facilities. This makes it difficult for this agency to provide management management as expected. Key words: Garbage; Environmental services; Waste Management Managemen
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO 2018
Get PDFABSTRAK              Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2018 di kabupaten Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja KPU Sitaro dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 belum sesuai dengan yang di harapkan. Hal itu terlihat dari kinerja KPU Sitaro dalam mempersiapkan sampai melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang belum efektif dan efisien. Salah satu bukti buruknya kualitas layanan KPU yaitu dalam memberikan sosialisasi Pilkada yang dinilai masih belum baik karena di anggap kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. Bahkan dalam hal responsivitas terhadap pemutakhiran data pemilih belum baik, karena kegiatan sosialisasi berlangsung secara pararel dan di anggap kurang memuaskan masyarakat. Selain itu responsivitas KPU dalam hal penempatan personil belum sesuai harapan karena penempatan komisioner pada divisi tidak di lakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang pendidikan pelatihan yang di ikutinya. Akuntabilitas KPU juga kurang baik karena kurang komitmen organisasi lembaga ini. Hal ini tak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat yang adalah Pegawai Negeri Sipil dan secara jelas adalah merupakan aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya yaitu budaya birokrasi pemerintahan.               Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum  PERFORMANCE OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN ELECTION OF REGENT AND HEAD REGENT HEAD REGENCY IN SITARO KEPULAUAN REGENCY 201 By:Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga, Wiesje Wilar  ABSTRACTThe study aims to determine the performance of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the 2018 regional head elections in Sitaro district. This research uses descriptive qualitative method with analytical approach. The results showed that the performance of the Sitaro KPU in the election of the regent and deputy regent in 2018 was not as expected. This can be seen from the performance of KPU Sitaro in preparing to hold the election of regents and deputy regents who have not been effective and efficient. One proof of the poor quality of KPU's services is that in providing local election socialization which is considered to be still not good because it is considered inadequate to bring the socialization objectives closer to the public. Even in terms of responsiveness to updating voter data is not good, because the socialization activities take place in parallel and are considered unsatisfactory to the public. In addition, the KPU's responsiveness in terms of personnel placement has not been as expected because the placement of commissioners in the division was not carried out based on an objective assessment based on the educational background of the training that followed. KPU accountability is also not good due to lack of organizational commitment of this institution. This is inseparable from the reality of the infrastructure that supports the implementation of work, including secretariat officials who are Civil Servants and clearly are government officials who of course carry their work culture, that is the culture of government bureaucracy.Keywords: Performance; General Election Commissions.ABSTRAK              Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2018 di kabupaten Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja KPU Sitaro dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 belum sesuai dengan yang di harapkan. Hal itu terlihat dari kinerja KPU Sitaro dalam mempersiapkan sampai melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang belum efektif dan efisien. Salah satu bukti buruknya kualitas layanan KPU yaitu dalam memberikan sosialisasi Pilkada yang dinilai masih belum baik karena di anggap kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. Bahkan dalam hal responsivitas terhadap pemutakhiran data pemilih belum baik, karena kegiatan sosialisasi berlangsung secara pararel dan di anggap kurang memuaskan masyarakat. Selain itu responsivitas KPU dalam hal penempatan personil belum sesuai harapan karena penempatan komisioner pada divisi tidak di lakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang pendidikan pelatihan yang di ikutinya. Akuntabilitas KPU juga kurang baik karena kurang komitmen organisasi lembaga ini. Hal ini tak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat yang adalah Pegawai Negeri Sipil dan secara jelas adalah merupakan aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya yaitu budaya birokrasi pemerintahan.               Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum  PERFORMANCE OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN ELECTION OF REGENT AND HEAD REGENT HEAD REGENCY IN SITARO KEPULAUAN REGENCY 201 By:Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga, Wiesje Wilar  ABSTRACTThe study aims to determine the performance of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the 2018 regional head elections in Sitaro district. This research uses descriptive qualitative method with analytical approach. The results showed that the performance of the Sitaro KPU in the election of the regent and deputy regent in 2018 was not as expected. This can be seen from the performance of KPU Sitaro in preparing to hold the election of regents and deputy regents who have not been effective and efficient. One proof of the poor quality of KPU's services is that in providing local election socialization which is considered to be still not good because it is considered inadequate to bring the socialization objectives closer to the public. Even in terms of responsiveness to updating voter data is not good, because the socialization activities take place in parallel and are considered unsatisfactory to the public. In addition, the KPU's responsiveness in terms of personnel placement has not been as expected because the placement of commissioners in the division was not carried out based on an objective assessment based on the educational background of the training that followed. KPU accountability is also not good due to lack of organizational commitment of this institution. This is inseparable from the reality of the infrastructure that supports the implementation of work, including secretariat officials who are Civil Servants and clearly are government officials who of course carry their work culture, that is the culture of government bureaucracy.Keywords: Performance; General Election Commissions
Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan
Get PDFIMPLEMENTASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  PADA SEKRETARIAT DAERAH MINAHASA SELATAN Oleh:Henry Nelson Momuat[1], Jetty E.H Mokat[2], Fitri H. Mamonto[3]  ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, serta hambatan yang ditemui dalam proses implementasinya. Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan LPPD di Sekeretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal. Hal dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: kurang tersedianya data yang sesuai format, kurangnya komitmen dan motivasi pegawai, kompetensi SDM, kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta penilaian atas hasil kerja. Terdapat beberapa faktor yang menghambat selama proses penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, yaitu: komunikasi/informasi yang kurang efektif, sumber daya pegawai maupun peralatan yang terbatas, kurangnya koordinasi antara penyusun LPPD di tiap Bagian dan belum tersedianya SOP penyusunan LPPD pada tiap Bagian serta belum dilakukannya pemberian reward dan punishment. Kata Kunci : Implementasi, LPPD, Minahasa Selatan  Implementation of Local Government Implementation Reports (LPPD) at the South Minahasa Regional Secretariat By: Henry Nelson Momuat, Jetty Erna Hilda Mokat, Fitri H. Mamonto ABSTRACTThis study aims to describe and analyze the implementation of the LPPD in the Secretariat of the South Minahasa Region, as well as the obstacles encountered in the implementation process. This study uses a qualitative approach to data collection techniques, namely through interviews, observation and documentation. This study concludes that the process of preparing LPPD in the Regional Secretariat of South Minahasa Regency is not in accordance with the targets set, so that the results achieved are not optimal. This is influenced by several things, namely: the lack of data in accordance with the format, the lack of commitment and motivation of employees, HR competencies, lack of coordination and communication, as well as an assessment of work results. There are several factors that hampered during the process of drafting LPPD in the South Minahasa Regional Secretariat, namely: ineffective communication / information, limited employee resources and equipment, lack of coordination between LPPD compilers in each Section and the unavailability of SOPs for the preparation of LPPD in each Section and the reward and punishment has not been done yet. Keywords: Implementation, LPPD, South Minahasa[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Pascasarjana Universitas Negeri Manado[2] Komisi Pembimbing[3] Komisi Pembimbin
EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA TALAITAD KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Get PDFABSTRAKAwal tahun 2020, pandemic COVID-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic Covid-19 adalah factor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing adalah Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. Kata Kunci: Efektifitas; BLT; Dana Desa  ABSTRACTEarly 2020, the COVID-19 pandemic will become a world problem. Even some governments in the world are overwhelmed but continue to work to overcome the spread of this virus, as well as to overcome its various effects. One of the impacts caused by the Covid-19 pandemic is an economic factor. In Indonesia, there is no exception, as a result of this pandemic the people's economy has declined. And to overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to refocus the budget from various existing budget items. And one of the budget items that is also being refocused is the Village Fund. Village funds, which are actually intended for village development and development, have been converted into cash assistance funds called Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa). In terms of its effectiveness, this program still raises many questions. Therefore this research was conducted to see the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance program. This research was conducted in the village of Talaitad, Suluun Tareran, South Minahasa Regency. The research findings show that the effectiveness of this program, especially for the poor, is felt to be very beneficial for them, and most people support the program carried out by the central government. Keywords: Effectiveness; BLT ; Village FundÂ
EVALUASI PELAYANAN PUBLIK SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DI POLISI DAERAH SULAWESI UTARA
Get PDFABSTRAKSalah satu jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Repulik Indonesia (Polri) adalah pelayanan adminsitratif, yang pelaksanaan dilakukan melalui unit yang bernama Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Unit kerja ini bertugas memberikan layanan berupa Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTPLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Ijin Keramaian, Surat Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengamatan, Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Namun dalam pelaksanaan tugas ini, Polri masih dianggap oleh sebagian masyarakat masih belum maksimal. Polri masih dianggap kurang resonsif yang dinilai dari cara petugas melayani warga. Buktinya, masih banyak keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pengaduan tindak pidana yang diadukan namun tidak segera ditindaklanjuti. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian akan mengkaji dan mengevaluasi kinerja dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sulawesi Utara, dengan menggunakan konsep Zeithhaml dkk (dalam Pasolong 2011:135), yang mengatakan untuk mengevaluasi kinerja bisa dilihat dari indikator-indikator seperti: Tangibles (Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi di Unit SPKT POLDA SULUT; Reliability (Kemampuan dan keandalan petugas untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya di Unit SPKT POLDA SULUT); Responsivess (Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen di Unit SPKT POLDA SULUT); dan Assurance (Kemampuan dan keramahan serta sopan santun petugas dalam meyakinkan kepercayaan konsumen di Unit SPKT POLDA SULUT). Temuan penelitian menggambarkan dari sisi Tangibles: Dalam menunjang kenyamanan penerima layanan unit SPKT masih perlu memperhatikan tampak fisik ruangan karena masih ditemukan beberapa fasilitas yang kurang memadai. Dari sisi Reability: Kemampuan para anggota kepolisian di unit SPKT sudah sangat baik dalam merespon laporan atau keluhan masyarakat. Darisi sisi Responsiveness : Para anggota yang ada di SPKT Polda Sulut selalu berusaha untuk membantu kesulitan yang dialami pemohon. Hal ini terlihat pada saat pemohon  belum jelas dan mengerti mengenai prosedur dalam membuat laporan kepolisian, dengan sikap yang sopan dan tutur kata yang baik, petugas pun memberikan penjelasan dengan baik. Dan dari sisi Assurance: Berdasarkan hasil penelitian para anggota kepolisian yang ada pada unit SPKT Polda Sulut benar-benar memahami prosedur yang ada dalam hal ini pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Evaluasi; Pelayanan Publik; Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu   ABSTRACTOne of the types of services provided by the Indonesian Repulik Police (Polri) is administrative services, which are implemented through a unit called the Integrated Police Service Center (SPKT). This work unit is in charge of providing services in the form of Police Reports (LP), Police Report Receipt (STTPLP), Notification on Progress of Investigation Results (SP2HP), Certificate of Lost Report Signs (SKTLK), Police Record Certificate (SKCK), Certificate Self-Report (SKLD), Crowd Permit, Observation Service Business Permit Recommendation, Driving License (SIM), and Motor Vehicle Registration Certificate (STNK). However, in carrying out this task, Polri is still considered by some people to be still not optimal. Polri is still considered less responsive, judging by the way officers serve residents. The proof is that there are still many complaints or public dissatisfaction with complaints about criminal acts that were filed but not immediately followed up. By using a qualitative research method, the research will review and evaluate the performance of the North Sulawesi Police Integrated Service Center, using the concept of Zeithhaml et al (in Pasolong 2011: 135), which says that evaluating performance can be seen from indicators such as: Tangibles (Quality of service in the form of office physical facilities, computerized administration, waiting room, information place in the North Sulawesi POLDA SPKT Unit; Reliability (Ability and reliability of officers to provide reliable services at the SPKT POLDA North Sulawesi Unit); Responsivess (Ability to assist and provide services quickly and accurately, and responsive to consumer wishes in the SPKT POLDA North Sulawesi Unit); and Assurance (Ability and friendliness and courtesy of officers in convincing consumer confidence in the North Sulawesi SPKT POLDA Unit). physical room because some inadequate facilities were still found. From the perspective of Reability: The ability of police officers in the SPKT unit is very good in responding to public reports or complaints. From the side of responsiveness: The members in the SPKT Polda North Sulawesi always try to help the difficulties experienced by the applicant. This can be seen when the applicant is not clear and understands the procedures for making police reports, with a polite attitude and good words, the officers also provide good explanations. And in terms of Assurance: Based on the results of research, the police officers at the SPKT unit of the North Sulawesi Police really understand the existing procedures, in this case the provision of services to the community. Keywords: Evaluation; Public service; Integrated Police Service Cente
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
Get PDFABSTRAKPembangunan di pedesaan merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian desa seperti terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Tata kelola BUMDes tersebut akan dikaji dengan melihat panduan pendirian pengelolaan BUMDes yang mewajibkan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabel. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi Kooperatif, Kemampuan dari pengurus BUMDes di Kiawa Satu Utara saat ini belum sepenuhnya mampu atau efektif dalam mengelola BUMDes dikarenakan kepengurusan BUMDes yang sering terganti sehingga mempengaruhi berkembangnya BUMDes yang ada. Dari sisi Partisipatif, terlihat masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan masih kurangnya kontribusi dari pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara. Jika dari sisi Transparansi, pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara selalu terbuka dalam mengelola BUMDes khususnya mengenai pendapatan dan pemasukan hasil BUMDes. Sedangkan dari sisi Akuntabel, terdapat beda pendapat dari pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan atau hasil BUMDes. Kata Kunci : Tata kelola; BUMDes.    ABSTRACTDevelopment in rural areas is one of the supporting factors for the success of the village economy, such as creating jobs for the community and increasing village income. The successful implementation of development depends on the selection of goals to be achieved by using resources to achieve these goals. By using a qualitative method, this research aims to see how the governance of BUMDes in Kiawa Satu Utara Village and Kiawa Dua Induk Village, Kawangkoan Utara District, Minahasa Regency. The BUMDes governance will be reviewed by looking at the guidelines for establishing BUMDes management which require the principles of Cooperative, Participatory, Transparency, and Accountable. The research findings illustrate from the cooperative side, the ability of BUMDes administrators in Kiawa Satu Utara is currently not fully capable or effective in managing BUMDes because BUMDes management is often changed so that it affects the development of existing BUMDes. From the participatory side, it is seen that there is still a lack of participation from the community and there is still a lack of contributions from BUMDes managers in Kiawa Satu Utara. In terms of transparency, BUMDes managers in Kiawa Satu Utara are always open in managing BUMDes, especially regarding BUMDes revenue and income. Meanwhile, from the accountable side, there are different opinions from BUMDes managers and village governments in the accountability for management or BUMDes results. Keywords: Governance; BUMDes