JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
MANAJEMEN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PERPARKIRAN DI KOTA MANADO
Get PDFABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh manajemen pemerintah dalam penataan perparkiran di kota manado yang belum berjalan maksimal karena masih ditemukannya masalah dalam hal pengelolaan, ketersediaan sarana dan parsarana yang belum memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang manajemen pemerintah dalam penataan perparkiran di kota manado. Teori yang digunakan menurut George. R. Terry dalam (Hasibuan, 2012:16) yaitu manajemen merupakan proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuanting) dan Pengawasan (Controlling). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dukumentasi. Informan terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado, Seksi UPT Perparkiran, Bidang Lalulintas dan Jalan, Masyarakat. Temuan penelitian menunjukan terkait dengan penataan perpakiran di Kota Manado, dapat dikatakan tidak masksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: manajemen pemerintahan dari sisi perencanaan belum dijalankan secara maksimal, masih perlu pembenahan dalam berbagai sistem yang ada, kurang koordinasi serta kurang ketegasan dan pengawasan yang belum maksimal dalam hal evaluasi, sanksi dan alternatif solusi. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam berbagai segi, sistem yang jelas, dan peningkatan pengawasan. Kata Kunci: Manajemen; Penataan; Perparkiran  ABSTRACTThis research is motivated by government management in managing parking in Manado city which has not been running optimally because there are still problems in terms of management, the availability of facilities and inadequate facilities. The purpose of this study was to determine and analyze government management in parking arrangements in the city of Manado. The theory used according to George. R. Terry in (Hasibuan, 2012: 16) that management is a distinctive process, which consists of Planning, Organizing, Actuanting and Controlling actions. The research method used is a qualitative approach, data collection through observation, interviews and documentation studies. The informants consisted of the Head of the Manado City Transportation Agency, the UPT Parking Section, the Traffic and Road Sector, the Community. The findings of the study show that it can be said that it is related to the arrangement of estimates in the city of Manado, which is not maximal. This is due to several things including: government management in terms of planning has not been implemented optimally, still needs improvement in various existing systems, lack of coordination and lack of decisiveness and supervision that has not been maximal in terms of evaluation, sanctions and alternative solutions. This requires careful planning in various aspects, a clear system, and increased supervision. Keywords: Management; Arrangement; Parkin
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI MYANMAR
Get PDFABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Beberapa temuan dari penelitian menggambarkan: Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal, diantaranya: 1. National Interest, tercermin dari dorongan masyarakat muslim Indonesia agar pemerintah Indonesia terlibat dalam penyelesaian konflik dan melindungi etnis muslim Rohingya; 2. Kepentingan nasional, yang menjadikan konflik Rohingya sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional; 3. Proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman dan implikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek teritorial security maupun ekonomi; 4. Ujian kredibiltas ASEAN, yang selama ini dianggap lemah, sehingga memaksa Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN turun tangan; 5. Tekanan internasional terhadap negara-negara kawasan atas apa yang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia; 6) Faktor pengambil keputusan. Kata Kunci  : Konflik Etnis Rohingya; Kebijakan Politik Luar Negeri.  INDONESIA FOREIGN POLITICAL POLICY IN JOKOWI GOVERNMENT IN CONFLICT SETTLEMENT EFFORTS IN MYANMARBy:Ninggimus Yolemal Djumati, Johny P. Lengkong, Trilke E. Tulung ABSTRACTThis paper aims to describe Indonesia's foreign policy in the Jokowi government in the efforts to resolve conflicts in Myanmar. Some findings from the study illustrate: First, Indonesia's foreign policy in responding to the Rohingya issue cannot be separated from various factors that influence it, both internal and external, including: 1. National Interest, reflected by the encouragement of Indonesian Muslim communities so that the Indonesian government is involved in conflict resolution and protect Rohingya Muslim ethnicities; 2. National interest, which makes the Rohingya conflict an opportunity for Indonesia to build international trust; 3. State protection, to anticipate threats and implications generated by the conflict, both in territorial and economic aspects of security; 4. The ASEAN credibility test, which has been considered weak, has forced Indonesia as an influential country in ASEAN to intervene; 5. International pressure on regional countries over what is happening in Myanmar, is a factor that also affects Indonesia's foreign policy; 6) Decision making factors. Keywords: Rohingya Ethnic Conflict; Foreign Polic
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH EKS HAK ERPACHT (Suatu studi di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)
Get PDFABSTRAKKonflik Agraria adalah salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia, Provinsi Sulawesi utara merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi konflik agraria. Seperti yang terjadi didesa Lopana Satu, kecamatan Amurang Timur, kabupaten Minahasa Selatan, dimana terjado konflik agrarian akibat adanya ketimpangan terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah diatas redistribusi   tanah eks hak erpacht perkebunan kelapa “malebuâ€. Dalam sejarahnya setelah redistribusi   tanah eks hak erpacht dijadikan sebagai pemukiman pada tahun 1964, pertama kali ditempati oleh 18 kepala keluarga. Luas tanah tersebut adalah 55 Ha. Dan pada tahun 2003 di keluarkanlah legalitas hukum atas kepemilkan tanah melalui “PRONA†dengan luas wilayah sekitar 6 Ha. Permasalahan timbul ketika ada beberapa orang datang dengan membawah bukti legalitas atas kepemilikan tanah tersebut, dan mengklaim bahwa ada tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat itu, dan sudah ditempati masyarakat desa Lopana Satu. Hal itu tentunya berpotensi menyebabkan terjadi konflik antara masyarakat dan warga pemilik sertifikat-sertifikat tersebut. Hasil penelitian menunjukan permaslahan implementasi kebijakan redistribusi   tanah eks hak erpacht, di desa Lopana Satu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, belum berjalan baik, disebabkan karena berbagai dimensi implementasi seperti yang dikemukakan Edwards III, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi, termasuk Struktur Birokrasi yang ada, belum maksimal. Kata Kunci : Redistribusi   Tanah, Implementasi Kebijakan.  ABSTRACTAgrarian conflict is one of the conflicts that often occurs in Indonesia, North Sulawesi Province is one of the areas that is prone to agrarian conflicts. As happened in Lopana Satu village, Amurang Timur sub-district, South Minahasa district, where there was agrarian conflict due to imbalances in land control and ownership over land redistribution of the former erpacht rights of “malebu†coconut plantations. In its history, after the redistribution of the land, the former erpacht rights were made into settlements in 1964, it was first occupied by 18 heads of families. The land area is 55 Ha. And in 2003 the legal legality of land ownership was issued through "PRONA" with an area of about 6 hectares. The problem arose when some people came with proof of legality of ownership of the land, and claimed that there was land that was owned by the certificate holder, and was already occupied by the people of Lopana Satu village. This of course has the potential to cause conflict between the community and the residents who hold these certificates. The results showed that the problem of implementing the land redistribution policy of ex-erpacht rights, in Lopana Satu Village, Amurang Timur District, South Minahasa Regency, has not been going well, due to various dimensions of implementation as stated by Edwards III, namely: Communication, Human Resources, Disposition, including the existing bureaucratic structure, it is not optimal. Keywords: Land Redistribution, Policy Implementation
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan)
Get PDFABSTRAKPandemi COVID-19 telah membuat pemerintah baik di tingkat pusat hingga ke tingkat terendah seperti pemerintah desa, terpaksa harus memikirkan berbagai strategi yang harus dilakukan dalam mencegah penyebarannya. Walaupun protocol standar telah ditentukan yaitu : memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang dikenal dengan 3 M, namun dalam implementasinya terbukti masih banyak masyarakat yang melanggar bahkan tidak perduli. Untuk itu diperlukan strategi tambahan agar ketaatan masyarakat bisa tumbuh terhadap anjuran pemerintah tersebut. Di desa Mokobang pemerintah desa dalam hal penanganan pandemic COVID-19, melakukan beberapa strategi, diantaranya memaksimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki baik itu yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan partisipasi masyarakat. Strategi yang juga pemerintah desa seperti membuat pos penjagaan keluar masuk orang, mewajibkan masyarakat yang masuk ke desa mencuci tangan, dan mewajibkan surat kewaspadaan bagi orang yang berasal dari luar kecamatan Modoinding. Bahkan berbagai kegiatan Ibadah, social, budaya dibatasi dengan ketentuan standar protocol kesehatan. Selain itu pemberdayaan aparat desa juga dilakukan semaksimal mungkin. Namun problematika penangganan pandemic COVID-19 di desa Mokobang, masih ada akibat tingkat pendidikan masyarakat yang terbilang rendah yang mengakibatkan sosialisasi pemahaman pandemic tersebut sulit di mengerti oleh masyarakat. Akibatnya strategi pemerintah desa tersebut menjadi kurang efektif dimana terlihat pos penjagaan sering tidak ada yang menjaga sehingga masuk keluar orang otomatis tidak diawasi, masih adanya kegiatan perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang, banyak masyarakat yang belum sadar akan protocol kesehatan. Kata Kunci: Startegi: Pemerintah Desa: Pandemi COVID-19  ABSTRACTThe COVID-19 pandemic has forced governments, both at the central level to the lowest level, such as the village government, have to think about various strategies that must be done to prevent its spread. Although standard protocols have been determined, namely: wearing masks, washing hands, and maintaining a distance known as 3M, but in its implementation it is proven that many people violate or even don't care. For this reason, an additional strategy is needed so that public obedience can grow to the government's recommendation. In Mokobang village, the village government, in terms of handling the COVID-19 pandemic, has implemented several strategies, including maximizing the various resources that are owned, both those provided by the central government, local government, and even community participation. Strategies that are also used by the village government, such as making security posts in and out of people, requiring people who enter the village to wash their hands, and requiring a letter of alert for people who come from outside the Modoinding sub-district. Even various religious, social and cultural activities are limited by the provisions of standard health protocols. Apart from that, empowerment of village officials was also carried out as much as possible. However, the problem of subscribing to the COVID-19 pandemic in Mokobang village still exists due to the relatively low level of community education which results in the socialization of understanding the pandemic which is difficult for the community to understand. As a result, the strategy of the village government is less effective, where it appears that there are often no guard posts so that people entering and leaving are automatically not supervised, there are still association activities that involve more than 20 people, many people are not aware of health protocols. Keywords: Strategy: Village Government: COVID-19 Pandemi
TRADISI NOKEN PADA PILKADA DI PAPUA (Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 2017 Di Distrik Ilamburawi)
Get PDFABSTRAKPada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia salah satu wilayah yang dibenarkan dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan khusus dalam pemberian suara adalah masyarakat di beberapa wilayah Papua. Khusus yang dimaksud adalah diakuinya sistim Noken Sistim Ikat dan Sistim Gantung (sistim kesepakatan bersama), yaitu dimana kepala daerah yang dipilih hanya berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem noken tersebut, walaupun masih menjadi pro kontra (bahkan dianggap kurang demokratis) dalam Pilkada, namun penerapannya sah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang beranggapan bahwa noken adalah bagian dari kearifan lokal orang Papua sehingga sistem ini resmi di perbolehkan. Proses pemungutan suara menggunakan noken (gantung/ikat) adalah sebagai berikut: Pertama, noken gantung adalah dimana rakyat yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang dan menyerahkan surat suara (yang sudah diisi sesuai dengan hatinurani) kedalam noken. Kedua, noken ikat adalah dimana rakyat bersepakat bersama untuk seluruh suara diserahkan kepada kepala suku yang akan bertindak mengatasnamakan rakyat dalam memberikan suara (memilih) dalam Pilkada. Tradisi noken ini merupakan salah satu kearifan lokal Papua dalam proses Pilkada, dimana masyarakat memberikan kekuasaan penuh kepada kepala suku atas nama atau perwakilan rakyat dalam Pilkada untuk pemberian suara. Dalam tradisi masyarakat Papua dalam mengambil keputusan bersama biasanya dilakukan dalam rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu saja. Pada penelitian ini wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalah di Distrik Ilamburawi, yang terdapat 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kata Kunci: Noken; Pilkada; Papua.    NOKEN TRADITION IN ELECTIONS IN PAPUA(Case Study on 2017 Election in Ilamburawi District) ABSTRACTIn the holding of general elections in Indonesia, one of the areas that is justified in organizing them can be done in different ways and specifically in voting is the people in several regions of Papua. Specifically what is meant is the recognition of the Noken Bonding System and the Hanging System (collective agreement system), ie where regional heads are chosen only based on mutual agreement. The noken system, although still a pro and contra (even considered less democratic) in the elections, the application is valid according to the decision of the Constitutional Court (MK) which considers that noken is part of the local wisdom of Papuans so that this system is officially permitted. The voting process using noken (hanging / tie) is as follows: First, hanging noken is where people who have registered in the Permanent Voter List (DPT) come and submit ballots (which have been filled in accordance with conscience) into noken. Second, noken ikat is where the people agree together for all the votes submitted to the head of the tribe who will act on behalf of the people in voting (voting) in the elections. This noken tradition is one of the local wisdoms of Papua in the local election process, where the community gives full power to the tribal chief on behalf of or the people's representatives in the election for voting. In the tradition of the Papuan people in making joint decisions is usually done in meetings or deliberations that involve the whole community or certain people. In this study the area used as the location of the study was in Ilamburawi District, which contained 5 polling stations (TPS). Keywords: Noken; Local elections; Papua
PENGARUH TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE TERHADAP MOBILITAS MASYARAKAT DI KOTA MANADO
Get PDFABSTRAKSemakin tingginya mobilitas masyarakat saat ini, memerlukan kehadiran sarana transportasi yang dapat mendukungnya. Kehadiran sarana transportasi berbasis online, yang salah satunya adalah GOJEK bagi para penggunanya dianggap solusi bagi tingginya mobilitas masyarakat saat ini. Bahkan sarana transportasi yang dulunya belum berbasis online, kini berlomba-lomba melakukan pelayanan menjadi berbasis online. Namun, faktanya kehadiran sarana transportasi berbasis online ini bukan tanpa masalah. Seringnya terjadi konflik dengan penyedia sarana transportasi konvensional menjadi salah satu bukti problematika dari kehadiran sarana transportasi online. Ironisnya, pemerintah sempat bingung untuk mengeluarkan kebijakan terkait keberadaan sarana transportasi online ini. Satu sisi kehadirannya terasa sangat dibutuhkan masyarakat, namun disisi lain seringnya menjadi penyebab terjadinya konflik. Sedangkan pengaturan yang komprehensif belum tersedia. Sejak dikeluarkan kebijakan tentang pengaturannya sarana transporatsi online tercatat telah beberapa kali dilakukan revisi. Kata Kunci: Kebijakan; Transportasi Online; GOJEK; Mobilitas  Masyarakat.                                                                    ABSTRACTThe increasing mobility of society today requires the presence of transportation facilities that can support it. The presence of online-based transportation means, one of which is GOJEK, for its users, is considered a solution for the high mobility of today's society. Even transportation facilities that were not based online before, are now competing to make services online. However, the fact is that the presence of online-based transportation means is not without problems. Frequent conflicts with providers of conventional transportation facilities are proof of the problematic presence of online transportation facilities. Ironically, the government was confused about issuing policies regarding the existence of this online transportation facility. On the one hand, its presence feels very much needed by the community, but on the other hand it is often the cause of conflict. Meanwhile, a comprehensive arrangement is not yet available. Since the issuance of the policy regarding the regulation of online transportation facilities, it has been noted that several times have been revised. Keywords: Policy; Online Transportation; GOJEK; Social Mobility
OPINI PUBLIK TERHADAP PENCITRAAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN TINGKAT ELEKTABILITAS POLITIK PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN MINAHASA
Get PDFABSTRAKPada Pilpres 2019 salah satu strategi yang dimainkan oleh para kandidat adalah politik pencitraan. Hal ini dianggap penting dan dipercaya dapat menaikkan elektabilitas masing-masing kandidat. Namun faktanya efektifitas dari strategi ini masih perlu di teliti lebih lanjut untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya terhadap opini masyarakat yang menjadi target dari strategi ini. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah yang oleh masing-masing kandidat diterapkan strategi pencitraan yang cukup massif. Namun hasil dari strategi pencitraan dari masing-masing kandidat mendapat respond dan tanggapan yang bervariasi dari masyarakat. Hal itu tergambar pada opini yang terbentuk di tengah masyarakat, bahkan hingga bagaimana mereka menentukan dan menggunakan hak pilih. Variasi respon dari masyarakat tersebut merupakan akibat dari variasi dan sumber informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang kandidat. Kata Kunci : Opini Publik; Pencitraan Politik; Elektabilitas  PUBLIC OPINION ON POLITICAL IMAGING IN INCREASING THE POLITICAL ELECTRABILITY LEVEL IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION IN MINAHASA REGENCY By: Riskia Malonda ABSTRACTIn the 2019 Presidential Election one of the strategies played by the candidates was imaging politics. This is considered important and is believed to increase the electability of each candidate. But the fact that the effectiveness of this strategy still needs to be examined further to measure how much influence it has on the public opinion that is the target of this strategy. Minahasa Regency is one area where each candidate has implemented a massive imaging strategy. However, the results of the imaging strategy of each candidate received responses and varied responses from the public. This is reflected in the opinions formed in the community, even how they determine and exercise their right to vote. Variations in response from the community is a result of variations and sources of information held by the community about candidates. Keywords: Public Opinion; Political Imaging; Electabilit
ANALISIS SISTEM PENGEMBANGAN KARIR APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Get PDFABSTRAKDi dalam sebuah instansi atau organisasi pemerintahan, pengembangan karir pegawai merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah menerapkan sistem pengembangan karir guna meningkatkan sumber daya manusia yang ada di badan tersebut. Namun dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala seperti kinerja pegawai yang masih belum optimal, kurangnya respon dari pegawai, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang di miliki oleh pegawai bersangkutan, sehingga mengakibatkan proses pengembangan karir belum berjalan secara maksimal. Hal ini bahkan diperparah dengan masih adanya sistem karir dengan faktor kedekatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir Aparatur Sipil Negara yang diterapkan di Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dapat diketahui bahwa personalitas pegawai di BKPP sudah cukup baik tapi masih ada beberapa pegawai yang masih belum disiplin. Sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai sebagian besar sudah berjalan seperti yang seharusnya, walaupun ada sebagian yang masih terdapat beberapa kecolongan. Dan factor politik dalam organisasi memang pernah terjadi, namun lambat laun hal ini sudah mulai bisa dikurangi walaupun belum bisa di katakan hilang sepenuhnya. Kata kunci : Pengembangan Karir  ABSTRACTIn a government agency or organization, employee career development is very important for the progress and success of the organization in achieving the goals that have been planned. The Civil Service and Education and Training Agency for Sangihe Islands Regency has implemented a career development system to improve the human resources in the agency. However, in its implementation, there are still several obstacles such as employee performance that is still not optimal, lack of response from employees, employee placement that is not in accordance with the competencies possessed by the employee concerned, resulting in the career development process not running optimally. This is even exacerbated by the existence of a career system with a proximity factor. This study aims to determine the factors that influence the career development of the State Civil Apparatus applied in the Civil Service and Education and Training Agency for Sangihe Islands Regency. The results of research conducted at the Personnel and Education and Training Agency show that the personnel of BKPP employees are quite good but there are still some employees who are still not disciplined. Most of the reward system given to employees has worked as it should be, although there are some that still have some gaps. And the political factor in the organization has indeed happened, but gradually this has begun to be reduced, although it cannot be said that it has completely disappeared. Keywords: Career Developmen
STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Get PDFABSTRAK               Penelitian ini mempelajari strategi kampanye untuk kandidat perempuan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama pemilihan legislatif pada 17 April 2019 di Kabupaten Halmahera Barat. Partai Demokrasi Indonesia telah memenangkan 4 kursi di Parlemen lokal, yang sama-sama membagi antara 2 kandidat laki-laki dan 2 perempuan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kandidat perempuan melakukan strategi kampanye mereka. Ini diuntungkan dari metode wawancara kualitatif, terutama yang ditujukan untuk menggambarkan strategi kampanye kandidat perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai strategi kampanye bervariasi sesuai dengan tahapan tahapan pemilihan yang berbeda. Setidaknya ada dua hal yang dimiliki oleh kebanyakan kandidat. Pertama-tama, para kandidat menggunakan materi kampanye yang hampir serupa seperti kalender, stiker, selebaran, dan poster. Kedua, konten materi kampanye termasuk konsolidasi, framing masalah, dan pembangunan citra. Kata kunci: strategi; partai politik; kandidat perempuan; pemilihan legislatif.    PDI-PERJUANGAN STRATEGY IN THE WINNING OF WOMEN'S LEGISLATIVE CANDIDATES IN WEST HALMAHERA DISTRICT  ABSTRACT This research studied campaign strategies for women canditates conducted by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) during the legislative election in 17 April 2019 in West Halmahera District. Partai Demokrasi Indonesia had won 4 seats in the local Parliament, which equally split between 2 men and 2 women candidates. The research focused on how women canditates conducted their campaign strategies. It is benefitted from qualitative interview methods, especially designated to portray campaign strategies of women canditates. The research found that various campaign strategies varied in line with the different stages of electoral phases. There are at least two things that most candidates have in common. First of all, candidates used almost similar campaign materials such as calendars, stickers, flyers, and posters. Secondly, the content of campaign material including consolidation, issues framing, and image building.  Keywords: strategy; political party; women candidates; legislative election
PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM BEASISWA ANAK ASUH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Get PDFABSTRAK               Dalam pelaksanaan program beasiswa anak asuh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, efektivitas merupakan tujuan utama para pelaksana program. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan utama tersebut, koordinasi merupakan hal yang penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas program beasiswa anak asuh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.  Populasi penelitian sebanyak 126 responden. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh sebanyak 56 responden yang merupakan pegawai di Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan beberapa kepala desa yang merupakan unsur pemerintah desa. Hasil analisis membuktikan bahwa koordinasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dengan tingkat hubungan kuat dan nilai determinasi sebesar 47,3% serta memiliki arah hubungan positif dengan nilai Y’ = 12,153 + 0,562 X. Kata Kunci: Koordinasi; Efektivitas; Program Beasiswa   ABSTRACTIn implementing the scholarship program for the local government of Bolaang Mongondow Selatan Regency, effectiveness is the main goal of program implementers. Therefore, to achieve this main goal, coordination is essential. The purpose of this study was to determine how much influence the coordination has on the effectiveness of the local government foster children scholarship program in Bolaang Mongondow Selatan Regency. This research uses a quantitative descriptive approach. The study population was 126 respondents. By using purposive sampling technique, there were 56 respondents who were employees of the Education Office, Social Service and several village heads who were elements of the village government. The results of the analysis prove that coordination has a significant effect on effectiveness with a strong relationship level and a determination value of 47.3% and has a positive relationship direction with the value of Y '= 12.153 + 0.562 X. Keywords: Coordination; Effectiveness; Scholarship Progra