JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018
Get PDFABSTRAKPemilihan kepala daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan PILKADA secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Momentum ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ratahan Timur dalam pemutakhiran data pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan meningkatnya teknologi dan informasi di era modern ini KPU betul-betul memnfaatkan keadaan tersebut dengan mengeluarkan sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), untuk memudahkan dalam proses pemutahkiran data pemilih dan PPK memanfaatkan betul sistem ini dalam pendataan. Proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2018 PPK Kecamatan Ratahan selaku penanggung jawab pemilihan di Kecamatan Ratahan Timur melakukan tugas pemutahkiran data pemilih dengan baik untuk membantu KPU Kabupaten Minahas Tenggara, dan berlangsung sesuai prosedur. Indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk di lakukan pencocokan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. Hasil dari tanggapan dan masukan itu dijadikan dasar DPS Hasil Perbaikan. Setelah melakukan pleno ditingkat PPS dan PPK maka DPS Hasil Perbaikan itu dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Setelah DPT diumumkan, PPS memiliki tugas untuk merekapitulasi DPTb-1. Pemilih DPTb-1 adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Secara teknis, seluruh komponen penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan PPDP itu melakukan tugas verifikasi faktual secara optimal. Kata Kunci : Kinerja, PPK, Data Pemilih, Pilkada 2018   ABSTRACTDirect regional head elections or now better known as PILKADA are a policy taken by the government which has become a major political momentum towards democratization. This momentum is in line with one of the goals of reform, namely to create a more democratic Indonesia which can only be achieved by returning people's sovereignty to the people. The purpose of this study was to see how the performance of the East Ratahan District Election Committee (PPK) in updating voter data on the implementation of regional head elections in Southeast Minahasa district in 2018, using descriptive qualitative methods. The results showed that with the increase in technology and information in this modern era, the KPU actually took advantage of this situation by issuing an information system called the Voter Data Information System (SIDALIH), to facilitate the updating of voter data and PPK to make good use of this system in data collection. The process of updating voter data at the 2018 Southeast Minahasa Regent and Deputy Regent Election, the Ratahan District PPK as the person in charge for the election in East Ratahan District carried out the task of updating voter data properly to help the Southeast Minahas Tenggara Regency KPU, and took place according to procedures. The indication of this is evidenced by the optimal implementation of several activities. This begins with the provision of voter data for matching and research, validating and announcing the Provisional Voters List to request comments and input from the public. The results of the responses and input are used as the basis for the Revised DPS. After conducting a plenary session at the PPS and PPK levels, the Revised DPS will be used as the basis for the General Election Commission to determine the Final Voters List. After the DPT was announced, PPS had the task of recapitulating the DPTb-1. DPTb-1 voters are voters who have not registered in the DPT. Technically, all of the organizing components starting from the KPU, PPK, PPS and PPDP perform factual verification tasks optimally. Keywords: Performance, PPK, Voters Data, Pilkada 201
PERANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Get PDFABSTRAK           Berada di posisi paling utara Indonesia dan berdekatan dengan negara tetangga Filipina, Kabupaten Sangihe menyimpan potensi wisata dengan sejuta pesona. Namun beberapa potensi daya tarik wisata yang menjanjikan masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sangihe. Buktinya, pesona yang dimiliki Kepulauan Sangihe belum bisa menarik turis asing dan dosmetic untuk mau berkunjung. Berdasarkan hasil penelitian hal itu disebabkan karena peran pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata belum mampu mengoptimalkan karena terhambat dari segi pendanaan. Selain itu, minimnya sumber daya manusia yang dapat mengkapitalisasi potensi kebudayaan dan pariwisata di kabupaten Kepulauna Sangihe, yang diperparah dengan rendahnya kesadaran dari masyarakat setempat tentang pentingnya pengembangan pariwisata. Memang sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengembangkan objek wisata, seperti penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, dan melakukan kerjasama antar instansi pemerintah terkait, bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan objek wisata, serta pengembangan sumber daya manusia. Karena seharusnya pengembangan objek wisata didasarkan pada tiga indikator yaitu koordinator, fasilitator, stimulator. Namun hal itu nampaknya belum maksimal. Kata Kunci: Peran; Pengembangan; Pariwisata   ABSTRACT           Located in the northernmost position of Indonesia and close to neighboring Philippines, Sangihe Regency holds tourism potential with a million charms. However, several promising tourism potentials have not yet received the attention of the local government, particularly the Sangihe District Culture and Tourism Office. The proof is that the charm of the Sangihe Islands has not been able to attract foreign tourists and dosmetic to visit. Based on the results of this research, it is because the role of the local government, especially the Department of Culture and Tourism, has not been able to optimize it because it is hampered by funding. In addition, the lack of human resources that can capitalize on the potential of culture and tourism in Kepulauna Sangihe district, which is exacerbated by the low awareness of the local community about the importance of tourism development. Indeed, there have been several efforts made by the Culture and Tourism Office to develop tourist objects, such as providing a Tourism Development Master Plan, and collaborating between related government agencies, collaborating with the private sector in managing tourist objects, and developing human resources. Because the development of tourist objects should be based on three indicators, namely the coordinator, facilitator, stimulator. However, it seems that it is not optimal. Keywords: Role; Development; Touris
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA-FILIPINA
Get PDFABSTRAKMaraknya pencurian ikan (Illegal Fishing) khususnya yang dilakukan oleh nelayan asing Filipina karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), disikapi tegas oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengurangi aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing tersebut maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan penenggelaman kapal pelaku Illegal Fishing. Kebijakan penenggelaman ini berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan. Kebijakan ini dibuat guna memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing sehingga aktivitas pencurian ikan di Indonesia dapat berkurang. Penerapan kebijakan pemberantasan illegal fishing melalui penenggelaman dan pembakaran kapal dapat mengurangi tingkat aktivitas pencurian ikan oleh nelayan Filipina. Jika penerapan kebijakan Indonesia dalam memberantas illegal fishing melalui penenggelaman kapal asing dan pembakaran kapal pencuri ikan berjalan secara efektif dan konsisten maka aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing (Filipina) akan terus berkurang atau menurun. Kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian kelautan dan Perikanan dan Instansi terkait seperti Polri, TNI, dan Bakamla berjalan efektif sehingga bisa mengurangi tingkat pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing. Kata Kunci : Illegal Fishing, Kebijakan, Indonesia, Filipina  ABSTRACTThe rise of illegal fishing (illegal fishing), especially by foreign fishermen in the Philippines, because its territory is directly adjacent to the Indonesian Fish Cultivation Territory (WPPNRI), the Indonesian government has responded firmly. To reduce illegal fishing activities by foreign fishermen, the Indonesian government has made a policy to sink illegal fishing vessels. This drowning policy is guided by Law of the Republic of Indonesia Law Number 45 of 2009 Amendment to Law Number 31 of 2004, in Article 69 paragraph (1) and paragraph (4) of the Fisheries Law. This policy was designed to provide a deterrent effect to illegal fishing actors so that fishing activities in Indonesia can be reduced. The implementation of illegal fishing eradication policies through sinking and burning boats can reduce the level of fishing activity by Filipino fishermen. If the implementation of Indonesian policies in eradicating illegal fishing through sinking foreign vessels and burning fishing thieves is effective and consistent, then the illegal fishing activities carried out by foreign (Filipino) fishermen will continue to decrease or decrease. The ship sinking policy carried out by the Indonesian Government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and related agencies such as the Police, TNI, and Bakamla is effective so that it can reduce the level of illegal fishing by foreign fishermen. Keywords: Illegal Fishing, Policy, Indonesia, Philippine
FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)
Get PDFABSTRAKSebagai pilar dalam demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai sarana rekrutmen politik, pendidikan politik, dan komunikasi politik. Pada kenyataannya fungsi partai politik terutama dibidang komunikasi politik hingga kini dirasa masih sangat lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi partai politik PDIP dalam melaksanakan komunikasi politik di Kecamatan Essang Kabupaten Talaud, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh PDIP Kecamatan Essang hanyalah terbatas pada tingkatan internal pengurus partai, sedangkan dengan kader dan simpatisannya terbatas pada saat menjelang kempanye pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun legislative, sehingga secara umum PDIP Kecamatan Essang belum melaksanakan fungsi komunikasi politik secara maksimal. Kata Kunci: Partai politik; Komunikasi Politik. ABSTRACTAs a pillar in democracy, political parties have several functions, among others, as a means of political recruitment, political education, and political communication. In fact, the function of political parties, especially in the field of political communication, is still considered to be very weak. This study aims to find out how the PDIP political party functions in carrying out political communication in the Essang District of Talaud Regency, using qualitative descriptive methods. The research findings show that political communication conducted by the Essang District PDIP is only limited to the internal level of party officials, while the cadres and sympathizers are limited to approaching the general election campaign, both presidential and legislative elections, so that in general the Essang District PDIP has not yet carried out the political communication function maximally. Keywords: Political Parties; Political Communication
POTENSI PERUBAHAN GARIS BATAS INDONESIA-SINGAPURA (Studi Kasus Reklamasi Di Pulau Nipah)
Get PDFABSTRAKPenelitian ini terkait dengan isu pengelolaan wilayah perbatasan di Pulau Nipah. Pulau Nipah terletak di perbatasan Indonesia dan Singapura. Sayangnya dimasa lalu pulau Nipah sangat terdampak oleh kegiatan penambangan pasir untuk memasok kebutuhan reklamasi di Singapura. Sesungguhnya reklamasi Singapura menimbulkan kekhawatiran dipihak Indonesia. Dengan reklamasi, tanah Singapura menjadi semakin menjorok mendekati wilayah Indonesia, sebaliknya pulau Nipah beresiko tenggelam dan hilang jika saja tidak dilakukan upaya konservasi untuk memperbaiki lingkungannya. Pada saat reklamasi pulau Nipah selesai dikerjakan, pemerintah Indonesia mengembangkan pembangunan pulau Nipah menjadi basis militer dan pusat pengembangan ekonomi dikawasan ini. Kenyataannya, yang menjadi alasan utama dilakukan reklamasi pulau Nipah adalah karena kekhawatiran Indonesia akan ada potensi perubahan garis batas Indonesia-Singapura, mengingat wilayah daratan Singapura semakin luas sedangkan pulau Nipah semakin kecil. Penelitian ini mendapati bahwa kecil kemungkinannya akan terjadi perubahan garis batas Indonesia-Singapura mengingat antara pemerintah Indonesia dan Singapura telah dicapai kata sepakat tentang garis batas setidaknya melalui tiga tahap pembicaraan diplomatik sejak tahun 1973. Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa kedua negara berniat melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Namun demikian, proyek reklamasi pulau Nipah tetap penting sebagai antisipasi ke depannya mengingat politik internasional cenderung tidak pasti. Kata Kunci: Garis batas, Indonesia, Singapura, Reklamasi, Pulau Nipah. ABSTRACTThis research is about border area management in Nipah island. Nipah island lies in the Indonesian and Singapore border line. Unfortunately, Nipah island has been severely affected by sand mining activities in the past, which was designated to supply materials for reclamation in Singapore. Reclamation in Singapore raised concern in the Indonesian side though. Whilst the land in Singapore has becoming more and more indented into Indonesian territory, on the contrary, Nipah Island risked drown and disappear if there was no attempt to preserve the nature of its environment. Once reclamation in Nipah island has been done, Indonesian government further develop Nipah island to become a military base as well as the new economic centre in the region. In fact, the potential that the boundary line between Indonesia and Singapore could be shifted due to changes in the size of Singapore, which was becoming wider, and of Nipah Island which became smaller and smaller; has been the main reason for reclamation project in Nipah island. This research found that the boundary line between Indonesia and Singapore is less likely to be shifted, because both Indonesia and Singapore have reached a mutual understanding about their border-lines through the three stages of diplomatic talks since 1973. So far there were no indication about the two parties would break the deals. However, reclamation project in Nipah island is worth doing in order to anticipate future international politics, which is somehow uncertain. Keywords: Border-line, Indonesia, Singapura, Reclamation, Nipah islan
DINAMIKA POLITIK LOKAL PADA PILKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA (Suatu Kajian Peran Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera Pada Pilkada Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015)
Get PDFABSTRAKDewasa ini ada suatu fenomena dimana agama direkayasa dan dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Agama bahkan dijadikan kendaraan politik demi tercapainya suatu maksud dari kelompok-kelompok tertentu. Agama dipolitisasi sedemikian rupa dan dijadikan alat untuk melestarikan kekuasaan. Fenomena ini harus kita cermati dan kita sadari agar kita tidak terjebak pada teori konspirasi yang sengaja diciptakan untuk mempertahankan status quo. Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) merupakan salah satu organisasi Gereja yang berada di wilayah Maluku Utara, Halmahera dan kepulauan di sekitarnya. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah yang menyebabkan Sinode GMIH terlibat pada Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Dari hasil wawancara, peneliti dalam hal ini menemukan ada keterlibatan Sinode GMIH pada pilkada bupati kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menemukan bahwa secara kelembagaan BPHS GMIH yang memiliki kekuasaan yang dilembagakan, authority (Max Weber) digunakan untuk mendorong umat atau warga jemaat agar lebih menggunakan hak politik secara baik. Kemudian BPHS GMIH yang memiliki otoritas secara formal ini, dengan kondisi Sinode GMIH yang pecah, meinstruksikan warga jemaatnya untuk memilih salah satu kandidat untuk mendapatkan kekuasaan di daerah. Peneliti juga menemukan bahwa Keputusan Strategis yang di ambil oleh Badan Pekerja Sinode GMIH melalui hasil Sidang Majelis Sinode Ke IV tahun 2015 di bacan, ada pesan agar Gereja mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah di Maluku Utara, dan BPHS menyampaikan pesan kenabian kepada Pemerintah Provinsi untuk mengubah sikap politik yang sebelumnya dan bahkan sampai saat ini mendukung kelompok Vak 1 dan GPH. Kata Kunci: Dinamika, Keterlibatan, Gereja, Politik  LOCAL POLITICAL DYNAMICS IN NORTH HALMAHERA REGENCY ELECTION(A Study on Role the Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera in the 2015 North Halmahera Regent Election) ABSTRACTToday there is a phenomenon where religion is engineered and used as a political tool by certain groups. Religion is even used as a political vehicle in order to achieve the goals of certain groups. Religion is politicized in such a way and used as a tool to preserve power. We have to pay close attention to this phenomenon and realize that we are not trapped in a conspiracy theory that was deliberately created to maintain the status quo. The Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) is one of the church organizations located in North Maluku, Halmahera and the surrounding islands. In this case, the researcher wanted to find out what caused the GMIH Synod to be involved in the 2015 Pilkada in North Halmahera Regency. The researcher used a qualitative approach with descriptive elaboration. From the results of interviews, researchers in this case found that there was the involvement of the GMIH Synod in the 2015 elections for the regent of North Halmahera regency. Researchers found that institutionally BPHS GMIH has institutionalized power, authority (Max Weber) is used to encourage people or congregation members to use more political rights well. Then BPHS GMIH which has formal authority, with the condition of the GMIH Synod being broken, instructed the members of its congregation to choose one of the candidates to gain power in the regions. The researcher also found that the strategic decisions taken by the GMIH Synod Worker Body through the results of the 2015 Fourth Synod Council Session in Bacan, there was a message that the Church should prepare candidates for regional leaders in North Maluku, and BPHS conveyed prophetic messages to the Provincial Government to change political attitudes that previously and even now support the Vak 1 and GPH groups. Keywords: Dynamics, Involvement, Church, Politic
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DENGAN VIETNAM
Get PDFABSTRAKIndonesia merupakan negara maritim yang memiliki ribuan pulau, sebagian besar negara Indonesia terdiri dari perairan laut sehingga sangat penting bagi Indonesia dalam mempertahankan wilayah laut. Penelitian ini terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyelesaikan masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Seperti yang diketahui perairan Indonesia tepatnya di Natuna Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan pasokan ikan ynag juga melimpah. Hal tersebut menyebabkan diwilayah ini sering sekali terjadi konflik dengan negara tetangga seperti halnya sengketa wilayah laut di zona ekonomi eksklusif dengan Vietnam. Saat ini Indonesia telah mengklaim secara sepihak ZEE karena dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982 merupakan hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya sehingga Indonesia berhak menarik 200 mil ZEE, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Namun pihak Vietnam juga mengklaim secara sepihak wilayah ZEE mereka sehingga menyebabkan sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Vietnam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri telah melakukan negosiasi dengan Vietnam, dari tahun 2010 sampai saat ini, dan tercatat Indonesia dan Vietnam sudah melakukan dua belas kali perundingan. Saat ini Indonesia dan Vietnam telah sepakat memulai untuk menyusun peraturan sebagai upaya menghindari konflik di ZEE. Jadi Kedepannya hubungan antara Indonesia dan Vietnam dapat terjalin dengan baik sebagai sesama anggota ASEAN. Kata Kunci : Kebijakan, ZEE, Indonesia, Vietnam   ABSTRACTIndonesia is a maritime country that has thousands of islands, most of the Indonesian state consists of marine waters, so it is very important for Indonesia to defend its maritime territory. This research is related to Indonesia's foreign policy in resolving the Exclusive Economic Zone (EEZ) problem with Vietnam. As is well known, Indonesian waters in North Natuna, to be precise, have abundant natural resources such as oil, gas and fish supplies which are also abundant. This causes conflicts with neighboring countries to occur frequently, such as disputes over maritime territories in the exclusive economic zone with Vietnam. Currently, Indonesia has unilaterally claimed the EEZ because in 1982 International Maritime Law (UNCLOS) is a law that regulates the rights and authorities of a country over marine areas under its national jurisdiction so that Indonesia has the right to withdraw 200 EEZ miles, because Indonesia is an archipelago. However, the Vietnamese side also claimed unilaterally on their EEZ area, causing a maritime dispute between Indonesia and Vietnam. To resolve this problem, Indonesia through the Ministry of Foreign Affairs has been negotiating with Vietnam, from 2010 to the present, and it is noted that Indonesia and Vietnam have conducted twelve negotiations. Currently, Indonesia and Vietnam have agreed to start drafting regulations in an effort to avoid conflict in the EEZ. So in the future, the relationship between Indonesia and Vietnam can be well-established as fellow ASEAN members. Keywords: Policy, EEZ, Indonesia, Vietna
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO(SITARO) (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Di Kabupaten Sitaro)
Get PDFABSTRAKSampah sebagai hasil dari berbagai aktifitas kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan didunia. Permasalahan sampah di berbagai perkotan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang diatur baik menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan manfaat kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolan sampah khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Sitaro, yang masih bermasalah terkait dengan pengelolaannya yang dianggap tidak efektif. Indicator yang digunakan adalah teori George C. Edward III tentang empat pilar utama dalam menilai implementasi kebijakan, yaitu: Struktur Birokrasi,Sumber Daya,Disposisi,Komunikasi.Hasil Penelitian menunjukan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan,kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif.Dari sisi birokrasi sebenarnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tidak memliki struktur yang panjang, namun masih terdapat kekurangan engenai bagian-bagian khusus terkait dengan bidang yang menangani sampah.Dari sisi sumber daya manusia juga masih terdapat kekurangan disamping sarana dan prasarana penunjang.Dari sisi disposisi terkait komitmen aparat sebenarnya sudah baik namun masih sering terjadi kelalaian, sedangkan terkait komunikasi masih kurang intensif dan kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi di kecamatan.Masalah-masalah tersebut di perparah dengan tidak adanya perda yang dapat dijadikan acuan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Sitaro, terkait dengan pengelolaan sampah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan  ABSTRACTWaste as a result of various activities in human life or as a result of a natural process, which often causes serious problems in various cities in the world. The problem of waste in various urban areas does not only threaten the beauty and cleanliness aspects of the city, but will also have a negative impact on environmental preservation and public health if not handled properly. In Law Number 18 of 2008 concerning waste management, waste management is an activity that is regulated both comprehensively and continuously which includes waste reduction and handling aimed at improving public health and environmental quality benefits as well as turning waste into a resource. This research was conducted to see and determine the implementation of waste management policies, especially by the Department of Environment and Land in Sitaro District, which are still having problems related to their ineffective management. The indicator used is the theory of George C. Edward III regarding the four main pillars in assessing policy implementation, namely: Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, Communication. The results showed that in general, it has been functioning and realized, although the results have not been fully effective. From the bureaucratic side, the Department of Environment and Land does not actually have a long structure, but there are still shortcomings regarding special sections related to the field that deals with waste. In terms of human resources, there are still deficiencies in addition to supporting facilities and infrastructure. In terms of disposition regarding the commitment of the apparatus, it is actually good but there are still frequent negligence, while the communication is still less intensive and there is a lack of enthusiasm for the community in following the socialization in the sub-district. These problems are exacerbated by the absence of a regional regulation that can be used as a reference by the Department of Environment and Land in Sitaro Regency regarding waste management. Keywords: Policy Implementation; Waste management; Department of Environment and Lan
EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Get PDFABSTRAKPelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indicator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017), penelitian ini akan mengkaji kinerja pemerintah Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara terkait pelayanan public khususnya di masa pandemic Covid 19. Dalam mengkaji akan digunakan pendekatan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) tentang evaluasi kinerja. Temuan penelitian menggambarkan pelayanan yang diberikan oleh aparat di Kantor Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara masih jauh dari harapan masyarakat khususnya di pasca pandemic Covid 19. Hal ini terlihat dari beberapa masalah kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti pembuatan surat-surat keterangan atau pengantar yang diperlukan masyarakat masih terlihat lambat karena sering menunda-nunda penyelesaian urusan yang menjadi keperluan masyarakat. Selain itu tingkat disiplin yang kurang, yang dimiliki oleh aparat kecamatan juga merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat saat berurusan di Kantor Kecamatan, karena pada saat masyarakat mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan, sering terjadi aparat yang berkaitan tidak ada ditempat untuk melayani masyarakat. Kata Kunci : Evaluasi; Kinerja; Pelayanan Publik   ABSTRACTPublic services are basic services in government administration. Good and quality services give satisfaction implications to the community, because people directly assess the performance of the services provided. The indicators of community satisfaction are the benchmarks for the success of governance. By using qualitative methods (Moleong, 2017), this study will examine the performance of the government of Ratahan District, Southeast Minahasa Regency regarding public services, especially during the Covid 19 pandemic. In examining the approach proposed by William N. Dunn (2003) regarding performance evaluation, this study will be used. The research findings illustrate that the services provided by the officials at the Ratahan District Office, Southeast Minahasa Regency are still far from the expectations of the community, especially in the post-COVID-19 pandemic. This can be seen from several service quality problems felt by the community, such as making necessary certificates or introductions. the community still looks slow because they often delay in completing the affairs of the community's need. In addition, the level of discipline that is lacking in the sub-district apparatus is also the main problem faced by the community when dealing with the District Office, because when people expect to get services, it often happens that the related apparatus is not available to serve the community. Keywords: Evaluation; Performance; Public servic
ANALISIS PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFABSTRAKPersoalan upah dan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai variasi didalamnya menjadi masalah pokok dan sangat mendominasi persoalan ketenagakerjaan. Terbangunnya masalah pengupahan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki pihak buruh dan pengusaha. Para buruh memperjuangkan haknya sebagai kepentingan untuk memperoleh upah yang wajar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusian serta sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Bagi para pengusaha, upah buruh yang tinggi akan menaikkan biaya produksi, yang pada gilirannya dianggap menjadi salah satu faktor tidak kompetitifnya iklim usaha. Kebijakan pengupahan tersebut salah-satunya dengan penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. Pemerintah menetapkan upah minimum tersebut dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak, produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pada tahun 2019 pemerintah Sulawesi Utara menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 3.310.724, upah yang ditetapkan tersebut kemudian menuai polemik di masyarakat, pihak buruh menganggap upah tersebut masih terbilang rendah, sementara di lain pihak, yaitu dalam hal ini pihak pengusaha menyebut upah tersebut terlalu tinggi Kata Kunci : Upah Minimum   ABSTRACT`The issue of wages and social welfare, with its various variations, is the main problem and dominates labor issues. The wage problem arises because of the different interests of workers and employers. Workers fight for their rights as an interest to get a fair wage as a fulfillment of their daily needs and to increase a standard of living that is proper for humanity and as a means of improving the welfare of themselves and their families. For entrepreneurs, high labor wages will increase production costs, which in turn are considered to be one of the factors for the uncompetitive business climate. One of the policies for wages is the determination of the minimum wage set by the Governor. The government sets the minimum wage by taking into account the need for a decent living, productivity, economic growth and inflation. In 2019 the government of North Sulawesi set a provincial minimum wage of IDR 3,310,724, the stipulated wage then generated a polemic in the community, the workers considered the wage to be relatively low, while on the other hand, in this case the employer said the wage was too high. high Keywords: Minimum Wag