JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO
Get PDFABSTRAKDalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan apabila pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Hal ini tentunya didukung oleh pembiayaan negara yang memadai. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak yaitu mulai berlakukannya sistem pemungutan pajak self assessment system sejak reformasi perpajakan pada 1983. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pertanyaan dalam kuesionerlah yang menjadi tolak ukur atau penentu apakah berdasarkan indikator dari variabel independen (Kualitas Pelayanan) berpengaruh terhadap variable dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi). Dengan menggunakan konsep menurut Hardiyansyah (2011), Kualitas Pelayanan (variabel independen) adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Adapun konsep variabel dependen menurut Rahmanto (2015), Kepatuhan Wajib Pajak adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami atau kurang memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, didapati bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besar pengaruh 47,2% dimana tingkatan pengaruhnya sebesar 0,687 sehingga dapat dikategorikan mempunyai pengaruh yang kuat. Kualitas pelayanan dinilai cukup penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan jika kualitas pelayanan tinggi, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun meningkat, sebaliknya jika kualitas pelayanan mereka rendah, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun menurun. Kata Kunci: Pengaruh, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.   ABSTRACTIn the framework of advancing people's welfare, this can be realized if the government runs its government properly and carries out development in all fields. This is of course supported by adequate state funding. One way for the government to maximize state revenue from the tax sector is the implementation of the self-assessment tax collection system since the tax reforms in 1983. This study aims to determine whether service quality affects individual taxpayer compliance at KPP Pratama Manado by using quantitative research methods. The questions in the questionnaire are the benchmarks or determinants of whether based on indicators of the independent variable (Service Quality) affect the dependent variable (Individual Taxpayer Compliance). By using the concept according to Hardiyansyah (2011), Service Quality (independent variable) is something that is related to the fulfillment of customer expectations or needs, where service can be said to be of quality if it can provide products and services (services) according to customer needs and expectations. As for the concept of the dependent variable according to Rahmanto (2015), Taxpayer Compliance is the result of thoughts on taxation regulations so that taxpayers who initially do not understand or do not understand tax regulations, understand the tax regulations that have been set. In this study, it was found that service quality has an effect on individual taxpayer compliance. The amount of influence is 47.2% where the level of influence is 0.687 so that it can be categorized as having a strong influence. Service quality is considered quite important in increasing individual taxpayer compliance, so it can be said that if the quality of service is high, then individual taxpayer compliance will increase, conversely if the quality of their service is low, individual taxpayer compliance will decrease. Keywords: Influence, Service Quality, and Individual Taxpayer Compliance
PERILAKU PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI DESA BONGKUDAI SELATAN KECAMATAN MOOAT KABUPATEN BOLAANG MONGODOW TIMUR
Get PDFABSTRAKPerhatian terhadap perilaku memilih di Indonesia mengalami peningkatan sejalan dengan era transisi demokrasi yang antara lain ditandai dengan hadirnya pemilihan umum yang bebas dan jujur. Pemilihan umum yang dilakukan secara bebas membuat pemilih lebih independen dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih tidak lagi diasosiasikan dengan partai atau kelompok tertentu. Dalam situasi yang bebas tersebut hasil pemilihan umum menjadi lebih sulit diperkirakan, hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu pada jaman orde baru, dimana peranan dan intervensi pemerintah dalam memobilisasi massa menjelang pemilu terlihat begitu nyata, dengan jumlah partai yang terbatas, dimana terdapat satu partai dominan, hasil pemilu orde baru relatif mudah diperkirakan. Partisipasi para pemilih pemula dalam menentukan pilihannya biasanya ditentukan berdasarkan manifestonya atau sekedar keterkaitan emosional. Para pemilih pemula biasanya mempunyai komitmen yang kuat terhadap kepentingan-kepetingan politik kaumnya, lebih mandiri dan bebas dalam menentukan pilihan politiknya, lebih jelas ideologi politiknya, lebih banyak memihak kepentingan umum dan sebagainya. Para pemilih pemula biasanya masih mencari partai atau figur yang dianggap tepat untuk mereka pilih, dan mereka merupakan pemilih yang berada dalam tahap mengenal politik dan masih mudah dipengaruhi oleh sosialisasi yang sangat intens. Maka dari itu, para pemilih pemula sering kali dijadikan sasaran partai politik untuk ditarik menjadi pendukung mereka. Proses perubahan sikap dari para voters juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengetahuan, ideologi, lingkungan dan berbagai hal yang dapat memberikan pengetahuan mereka terhadap calon pemimpin yang akan dipilihnya. Perilaku yang berubah-ubah dari pemilih menunjukkan bahwa pemilih itu belum berada pada pemilih yang matang karena sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu. Selain itu pemilih yang masih berada dalam kondisi yang bimbang atau sering disebut swing voters sangat menguntungkan bagi aktor politik tapi sangat merugikan sistem politik. Di Desa Bongkudai Selatan pada pemilihan umum tahun 2019, terlihat ada beberapa factor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam memilih. diantaranya factor sosiologis seperti asal daerah calon legislatif, dan hubungan keluarga dengan calon pemilih, kemudian factor psikologis yakni hubungan kedekatan yang dibangun oleh para calon anggota legislatif serta tim sukses untuk presiden dan wakil presiden dengan berbagai instrument seperti uang dan pemberian lainnya, serta factor rasional yang berkaitan dengan program dan figure yang ditawarkan oleh partai dan juga rekam jejak yang dimiliki dari calon dan para tim sukses. Kata Kunci: Perilaku Pemilih: Pemilih Pemula: Pemilu  ABSTRACTAttention to voting behavior in Indonesia has increased in line with the era of democratic transition which, among others, marked by the presence of free and honest elections. Free elections are made to make voters more independent in determining their political choices. Voters are no longer associated with particular parties or groups. In such a free situation the results of general elections become more difficult to predict, this is different from the elections in the New Order era, where the role and intervention of the government in mobilizing the masses ahead of the election seemed so real, with a limited number of parties, where there was a dominant party , the results of the New Order elections are relatively easy to predict. The participation of novice voters in determining their choices is usually determined based on manifesto or merely emotional connection. Novice voters usually have a strong commitment to the political interests of their people, are more independent and free in their political choices, clearer political ideology, more in favor of the public interest and so on. Beginner voters are usually still looking for parties or figures that are considered appropriate for their vote, and they are voters who are in the stage of knowing politics and are still easily influenced by very intense socialization. Therefore, novice voters are often targeted by political parties to be drawn into their supporters. The process of changing the attitudes of the voters is also influenced by several factors including knowledge, ideology, environment and various things that can provide their knowledge of the prospective leaders who will be chosen. Changing behavior from voters shows that the voters are not yet in the mature voters because at any time they can change according to conditions and times. Besides voters who are still in a state of uncertainty or often called swing voters are very beneficial for political actors but very detrimental to the political system. In the village of South Bongkudai in the 2019 general election, it was seen that there were several factors that influenced the novice voter to vote. including sociological factors such as regional origin of legislative candidates, and family relations with prospective voters, then psychological factors namely the closeness relationship established by legislative candidates and the success team for the president and vice president with various instruments such as money and other gifts, and rational factors relating to the programs and figures offered by the party and also the track record of the candidates and success teams. Keywords: Voter Behavior: Beginner Voters: Election
PENTINGNYA REVITALISASI PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MENCEGAH MEKARNYA RADIKALISME PADA GENERASI MUDA
Get PDFABSTRAK               Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian rakyat rela untuk menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata, untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi dunia, modernisasi dan pesatnya era teknologi informatika, Konsensus nasional mulai luntur bahkan cenderung terkikis habis, padahal selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, namun dalam kenyataanya konsensus nasional ini makin termarginal dihadang oleh idiologi dan idealisme yang multi kultur dan muti dimensi akibatnya makin memudar nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan dan keragaman yang mulanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia semakin hari terus terkoyak dan sejujurnya dapat dikatakan mengalami suatu kemunduran yang sangat menyedihkan. Indikasi dari kemunduran tersebut terlihat dengan semakin menipisnya semangat kebangsaan, kesadaran memiliki negeri ini dan makin kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila pada hampir semua generasi bangsa ini. Kata Kunci : Pancasila; Radikalisme; Generasi Muda   ABSTRACTThe importance of the position of Pancasila for the Indonesian people in the life of society, nation and state, so that the basic ideas that contain the concepts, principles and values contained in Pancasila must contain the truth of values that are not foreign to Indonesian society. Thus the people are willing to accept, believe and apply in real life, so that the basic ideas are strong and strong in order to be able to anticipate the times. To maintain, maintain, strengthen and socialize Pancasila, state administrators and all citizens are required to understand, believe in and implement the truth of the values of Pancasila in the life of the community, nation and state. However, as time goes by and the development of world globalization, modernization and the rapid development of the era of information technology, the national consensus is starting to fade and even tends to be completely eroded, even though so far its basic values have become the basis for planting, growing, developing a sense, spirit and national spirit and providing guidance, guidance and guidance for the Indonesian nation in carrying out the struggle to achieve its national ideals, but in reality this national consensus is increasingly being blocked by multi-cultural and multi-dimensional ideologies and ideals as a result of the fading of the values of nationality, diversity and diversity which initially became pride. the Indonesian nation continues to be torn apart every day and honestly it can be said that it is experiencing a very sad setback. Indications of this decline can be seen in the depletion of the national spirit, the awareness of belonging to this country and the less and less understanding of the life order based on the values of the Pancasila ideology in almost all generations of this nation. Keywords: Pancasila; Radicalism; Young generatio
KERJASAMA INDONESIA-CHINA (Suatu Studi Tentang Kebijakan Penerbangan Langsung Manado-China)
Get PDFABSTRAKAdanya kesepakatan kerja sama ASEAN-China dalam bentuk Working Group on Regional Air Service Arrangements (ACWG-RASA), telah menghasilkan ASEAN-China Air Transport Agreement sebagai payung hukum kerjasama bidang transportasi udara ASEAN dengan China yang ditandatangani pada 12 November 2010 di Bandar Seri Bengawan dan telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2016. Khusus bagi Indonesia dan China, setelah adanya kerjasama di bidang transportasi udara tersebut, kemudian berlanjut dengan kerjasama di bidang pariwisata. Kedua negara sepakat melaksanakan kerjasama di bidang pariwisata, dengan kerjasama ini diharapkan tidak hanya di level pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat pemerintah daerah. Pada 2016 lalu Indonesia menargetkan akan mendatangkan turis China sebanyak 2 juta, karena itu pintu masuk kedatangan turis asing di buka sebanyak mungkin. Khusus kota Manado yang memiliki jarak terdekat dengan beberapa kota di China menjadi salah satu wilayah prioritas untuk pencapaian target pariwisata tersebut. Pada tanggal 3 juli 2016 penerbangan langsung Manado-China di buka bersama dengan penerbangan perdana Lion Air ke 8 kota besar di China. Maskapai yang pertama melayani rute penerbangan langsung Manado-Tiongkok adalah : 1). Lion Air, bekerjasama dengan MM Travel Manado. MM Travel Manado dan Lion Air melayani rata-rata 15 penerbangan charter dari Tiongkok ke Manado (PP) per minggu. Lion Air melayani  perjalanan ke 8 kota di Tiongkok yaitu, Shanghai, Xi’An, Guangzhou, Tianjin, Changsa, Wuhan, Nanjing, dan Zhengzhou; 2). Citilink melayani penerbangan ke Guiyang satu kali/minggu; 3). Sriwijaya Air, yang melayani penerbangan ke Hangzhou 3 kali seminggu, ke Nanning 2 kali seminggu. Dampak dari pembukaan penerbangan langsung tersebut, kunjungan turis China begitu meningkat. Sudah ratusan “Charter Flight†yang memuat ribuan penumpang yang berkunjung ke Sulut sejak akhir 2016. Wisman (wisatawan mancanegara) asal China masih mendominasi kunjungannya ke provinsi Sulut khususnya Kota Manado. Penelitian ini mendapati bahwa dengan dibukanya penerbangan langsung Manado- China membawa dampak positif terhadap perkembangan pariwisata Kota Manado khususnya peningkatan jumlah turis yang sangat signifikan dan juga membawa dampak positif terhadap perekonomian Kota Manado. Kata Kunci : Kerjasama; Penerbangan Langsung; Manado; China   INDONESIA-CHINA COOPERATION(A Study on the Manado-China Direct Aviation Policy) ABSTRACTThe existence of an ASEAN-China cooperation agreement in the form of a Working Group on Regional Air Service Arrangements (ACWG-RASA), has resulted in the ASEAN-China Air Transport Agreement as a legal umbrella for cooperation in the ASEAN air transportation sector with China which was signed on November 12, 2010 at Bandar Seri Bengawan. and has been ratified by Presidential Regulation No. 13 of 2016. Especially for Indonesia and China, after the cooperation in the field of air transportation, it then continues with cooperation in the tourism sector. The two countries agreed to carry out cooperation in the tourism sector, with this cooperation expected not only at the central government level, but also at the regional government level. In 2016, Indonesia is targeting to bring as many as 2 million Chinese tourists, so the entrance of foreign tourist arrivals is open as much as possible. Especially for the city of Manado, which has the closest distance to several cities in China, is one of the priority areas for achieving these tourism targets. On July 3, 2016, direct Manado-China flights were opened along with Lion Air's first flights to 8 major cities in China. The first airlines serving direct Manado-China routes are: 1). Lion Air, in collaboration with MM Travel Manado. MM Travel Manado and Lion Air serve an average of 15 charter flights from China to Manado (PP) per week. Lion Air serves trips to 8 cities in China, namely, Shanghai, Xi'an, Guangzhou, Tianjin, Changsa, Wuhan, Nanjing, and Zhengzhou; 2). Citilink serves flights to Guiyang once / week; 3). Sriwijaya Air, which flies to Hangzhou 3 times a week, to Nanning 2 times a week. As a result of the opening of these direct flights, Chinese tourist visits have soared. There have been hundreds of "Charter Flights" containing thousands of passengers visiting North Sulawesi since the end of 2016. Chinese tourists (foreign tourists) still dominate their visits to North Sulawesi province, especially Manado City. This study found that the opening of direct Manado-China flights had a positive impact on the tourism development of Manado City, especially an increase in the number of tourists which was very significant and also had a positive impact on the economy of Manado City. Keywords: Cooperation; Direct Flights; Manado; Chin
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI WILAYAH PERBATASAN (Studi Di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud)
Get PDFABSTRAK                     Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Dengan begitu keberadaan pulau terluar termasuk Pulau Marampit yang berada di utara wilayah Indonesia, harusnya menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan khsusnya infrastruktur yang maju. Dan diharapkan dengan adanya pembangunan tersebut, akan berdampak pada perekonomian desa, daerah, bahkan tingkat nasional. Namun disayangkan pembangunan infrastruktur di pulau ini tergolong tertinggal. Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan (BPPD) Sulawesi Utara yang memiliki tugas penting dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti halnya Pulau Marampit, tidak menetapkan program seperti yang diharapkan. Padahal, kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan khususnya di Pulau Marampit sangat diperlukan. Selain itu pulau Marampit juga memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Kata Kunci : Kebijakan, BPPD; Infrastruktur, Wilayah Perbatasan.   ABSTRACTThe border area as the boundary of a nation's sovereignty universally has a strategic role in determining government policy for both national interests and international relations. Management of border areas is an integral part of state management, which is operationally an activity of handling or managing borders and border areas. Thus, the existence of the outer islands, including Marampit Island, which is located in the north of Indonesia, should be an area that is prioritized in the development of especially advanced infrastructure. And it is hoped that this development will have an impact on the economy of the village, region, and even the national level. However, it is unfortunate that infrastructure development on this island is classified as lagging behind. The existence of the North Sulawesi Border Management Agency (BPPD) which has an important task in infrastructure development in border areas, such as Marampit Island, does not set a program as expected. In fact, government policies in infrastructure development in border areas, especially on Marampit Island, are needed. Besides that, Marampit Island also has a lot of potential that can be developed. Keywords: Policy, BPPD; Infrastructure, Border Areas
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI DESA MALOLA KECAMATAN KUMELEMBUAI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Get PDFABSTRAKPartisipasi masyarakat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa seyogyanya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana desa tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat desa dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di desa. Partisipasi dalam konteks pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, ternyata lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Bukan secara komprehensif untuk mempromosikan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan pembiayaan pembangunan, sehingga pemerintah desa dan BPD belum bisa menjamin bahwa seluruh usul masyarakat dalam Musrenbang akan direalisasikan dalam APBDes. Musrenbang merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan Musrenbang ini, rakyat banyak diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan Musrenbang tidak efektif. Pertama, prinsip partisipasi rakyat dalam proses Musrenbang sangat minim. Kedua, prinsip responsive, Musrenbang kurang ditopang oleh pembangunan organisasi-organisasi rakyat. Demokrasi tidak mungkin berdiri tanpa adanya rakyat yang terorganisir. Ketiga, prinsip holistic, proposal Musrenbang sering disabotase oleh birokrasi korup peninggalan kolonialisme. Dalam banyak kasus, proposal Musrenbang dari desa tidak diwakili oleh delegasi yang ditunjuk rakyat. Akan tetapi, pada tingkat desa, forum Musrenbang berpotensi dimajukan oleh gerakan rakyat. Asalkan bisa membangkitkan partisipasi rakyat di dalamnya, maka forum Musrenbang di tingkat lokal bisa menjadi alat untuk memaksa pemerintahan lokal merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; Musrenbang  ABSTRACTThe participation of the village community in the preparation of a village development plan should be a measure of the extent to which the village develops the values of good village governance in the wheels of government. The involvement of village communities in a broad sense must be encouraged through both regulation and the creation of an ideal climate for democratization in the village. Participation in the context of the implementation of the Village Development Planning Consultation (Musrembang) is actually more understood as the contribution of the village community to increasing the effectiveness and efficiency of development. Not comprehensively to promote democratization and empowerment of village communities in decision-making for development financing, so the village government and BPD cannot guarantee that all community proposals in the Musrenbang will be realized in the APBDes. Musrenbang is the mandate of Law Number 25 of 2004 concerning the national development planning system. With this Musrenbang, it is hoped that many people can participate in the development process. The government wants the development process to be initiated from below. There are several problems that cause the Musrenbang to be ineffective. First, the principle of people's participation in the Musrenbang process is minimal. Second, the principle of responsiveness, the Musrenbang is less supported by the development of people's organizations. Democracy is impossible without an organized people. Third, holistic principles, Musrenbang proposals are often sabotaged by the corrupt bureaucracy left over from colonialism. In many cases, Musrenbang proposals from villages were not represented by delegates appointed by the people. However, at the village level, the Musrenbang forum has the potential to be promoted by the people's movement. As long as it can generate people's participation in it, the Musrenbang forum at the local level can be a tool to force local governments to respond to the pressing needs of the people. Keywords: Community Participation; Musrenban
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA
Get PDFABSTRAK Setiap desa pasti membuat Peraturan Desa, namun tidak semua desa dapat membuat Peraturan Desa. Terkadang keputusan atau kebijakan dalam peraturan desa tidak menghasilkan kebijakan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sebagian masyarakat merasa tidak adil dan proses pembuatan kebijakan sering tidak melibatkan semua unsur warga, di mana peraturan desa merupakan satu mata rantai dalam sistem atau proses pembangunan desa. Untuk menghasilkan Peraturan Desa, perlu dilakukan proses musyawarah desa, persoalannya musyawarah tingkatan desa sering menjadi formalitas belaka, keputusan sudah diambil sepihak oleh pemerintah desa. Proses pembuatan pembuatan peraturan desa menjadi tidak partisipatif sebagaimana prinsip pembangunan masyarakat desa, sehingga hasil dari peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat.Mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi. Bahwa perencanaan sebagai awal dari pembangunan yang harus melibatkan semua elemen masyarakat. Kata Kunci : Peran; Tokoh Masyarakat; Peraturan Desa   ABSTRACTEvery village must make Village Regulations, but not all villages can make Village Regulations. Sometimes decisions or policies in village regulations do not produce development policies that are felt directly by the community, some people feel unfair and the policy-making process often does not involve all elements of the community, where village regulations are a link in the village development system or process. To produce a Village Regulation, it is necessary to carry out a village deliberation process, the problem is that deliberation at the village level is often a mere formality, decisions have been taken unilaterally by the village government. The process of making village regulations is not participatory as is the principle of village community development, so that the results of these regulations do not run well or do not receive full support from the community.Referring to the prevailing legal regulations, in this case Law No. 25 of 2004 concerning the National Development Planning Strategy, community participation must be a top priority in planning development as a form of democratic process. That planning is the beginning of development that must involve all elements of society. Keywords: Role; Public figure; Village Regulation
PERAN TOKOH ADAT DI KOTA TERNATE DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA (TAHUN 2018)
Get PDFABSTRAKKeberadaan Tokoh Adat pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018 sangat dirasakan perannya terkait dengan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon. Terutama bagi calon yang didukung oleh Tokoh Adat. Disamping perannya terhadap para pasangan calon, keberadaan Tokoh Adat juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Namun faktanya, khusus di Kota Ternate, pasangan yang didukung oleh Tokoh Adat walaupun meraih kemenangan namun perolehan suaranya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pasangan yang tidak di dukung oleh Tokoh Adat. Hal itu disebabkan karena masyarakat yang ada di Kota Ternate, sudah banyak yang berasal dari luar pulau. Hal tersebut menyebabkan pengaruh Tokoh Adat menjadi berkurang, dan tidak efektif untuk menjaring dukungan masyarakat pemilih. Kata Kunci      :              Peran; Tokoh Adat; Partisipasi; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  ABSTRACTThe role of traditional figures during the election for the governor and deputy governor of North Maluku in 2018 is strongly felt in terms of community support for candidate pairs. Especially for candidates who are supported by traditional leaders. Besides their role in the candidate pairs, the existence of traditional figures also affects the level of political participation in the community. However, in fact, especially in Ternate City, the pair who were supported by traditional figures even though they won the votes were not too significant when compared to the pairs who were not supported by traditional figures. This is because many people in Ternate City have come from outside the island. This causes the influence of traditional leaders to decrease and is ineffective in gaining support from the voters. Keywords: Role; Traditional Figures; Participation; Election of the Governor and Deputy Governo
KEHARMONISAN ANTAR MAHASISWA DALAM BINGKAI MULTIKULTURALISME DI KOTA GORONTALO
Get PDFABSTRAKTujuan penelitian ini adalh untuk menciptakan keharmonisan antar mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi supaya damai, toleran dalam bingkai multikulturalisme yang dianggap sebagai suatu mekanisme yang efektif untuk menciptakan kepribadian mahasiswa berdasarkan nilai-nilai integrasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan menelusuri atau meneliti berbagai inovasi dan pengembangan yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam rangka membangun kebhinnekaan antar mahasiswa melalui pendekatan multikulturalisme dengan menggunakan instrumen penelitian yang didasarkan pada data, fakta dan konsep-konsep yang relevan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa interaksi antar mahasiswa telah memunculkan suatu pengembangan keharmonisan sosial berbasis pada Bhinneka Tunggal Ika, dimana memiliki karakteristik saling menghormati, mengakui keberagaman di antara kelompok mahasiswa. Dengan memakai pendekatan multikulturalisme diharapkan sangat efektif dalam menciptakan integrasi dan menghindari ketegangan yang bisa melahirkan konflik sesama mahasiswa.  Kata Kunci: Keharmonisan; Multikulturalisme.   ABSTRACTThe purpose of this research is to create harmony between students in the university environment so that it is peaceful, tolerant within the framework of multiculturalism which is considered an effective mechanism for creating student personalities based on the values of national integration. This study uses a qualitative approach with the aim of exploring or researching various innovations and developments related to social interaction in order to build diversity between students through a multiculturalism approach using research instruments based on relevant data, facts and concepts. The research findings illustrate that the interaction between students has led to the development of social harmony based on Bhinneka Tunggal Ika, which has the characteristics of mutual respect, acknowledging diversity among student groups. Using a multiculturalism approach is expected to be very effective in creating integration and avoiding tensions that can lead to conflicts among students. Keywords: Harmony; Multiculturalis
KOORDINASI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA
Get PDFABSTRAKPentingnya koordinasi dalam penanganan pandemic COVID-19 merupakan sesuatu hal yang diwajibkan. Karena tanpa koordinasi yang baik berbagai program maupun strategi yang sudah ditetapkan hasilnya pasti tidak akan maksimal. Pada tingkat daerah stakeholder yang terlibat dalam implementasi berbagai kebijakan penanganan pandemi COVID-19, salah satunya ada pada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCAM). Badan ini yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan. Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara memiliki 12 Desa dengan jumlah penduduk 30.499 Jiwa (data BPS Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015), dengan luas wilayah 39,031 km2. Dengan wilayah yang luas, jumlah desa yang cukup banyak, dan jumlah penduduk yang cukup besar, serta budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat membuat FORKOMPINCAM memilikki berbagai problematika terkait dengan koordinasi dalam implementasi kebijakan penanganan pandemic COVID-19, di wilayah ini. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh FORKOMPINCAM untuk mengatasi hal tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan berbagai strategi yang di lakukan oleh FORKOMPINCAM yang utama adalah menjalankan fungsi masing-masing dari setiap lembaga. Kata Kunci: Kordinasi; FORKOMPINCAM; COVID-19; Kecamatan Kalawat  ABSTRACTThe importance of coordination in handling the COVID-19 pandemic is something that is mandatory. Because without good coordination the various programs and strategies that have been determined the results will definitely not be optimal. At the regional level, stakeholders are involved in implementing various policies on handling the COVID-19 pandemic, one of which is the District Leadership Communication Forum (FORKOMPINCAM). This agency is most responsible for implementing policies on handling COVID-19 at the sub-district level. Kalawat Subdistrict, North Minahasa Regency has 12 villages with a population of 30,499 people (BPS data for North Minahasa Regency for 2015), with an area of 39,031 km2. With a large area, a large number of villages, and a large enough population, as well as a culture that exists and develops in the community, FORKOMPINCAM has various problems related to coordination in implementing policies for handling the COVID-19 pandemic, in this region. How is the strategy implemented by FORKOMPINCAM to overcome this is the focus of this research. The findings of the study show that FORKOMPINCAM's main strategies are to carry out the respective functions of each institution. Keywords: Coordination; FORKOMPINCAM; COVID-19; Kalawat Distric