JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
DAMPAK BERALIHNYA KEWENANGAN PENYELENGGARA URUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KE PEMERINTAH PROVINSI
Get PDFABSTRAKPada tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi alih kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Dahulu pengelolaan SMA dikelola oleh pemerintah Kabupaten sekarang dialih kelola ke Pemerintah Provinsi. Sehingga pemerintah Kabupaten hanya difokuskan untuk mengelola sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak dari terjadinya peralihan pengelolaan pendidikan tersebut. Dari hasil penelitian di kabupaten Minahasa Selatan, didapati peralihan tersebut memiliki dampak yang posistif, namun ada juga dampak negatifnya. Dampak positif dari perubahan regulasi ini diantaranya; pertama pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien. Karena adanya pembagian pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi (Dikti), pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah (Dikmen), dan pemerintah kabupaten mengelola pendidikan dasar (Dikdas). Pengelolaan ini selain lebih fokus juga akan lebih efisien dan jika terjadi keberhasilan serta kegagalan pada dunia pendidikan pada tiap jenjangnya akan mudah di deteksi dan mudah diambil solusinya. Namun pengalihan tersebut juga memiliki dampak yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Karena dampak dari kebijakan tersebut berpotensi membuat kabupaten Minahasa Selatan kehilangan SMA Negeri, kehilangan sumber daya manusia seperti guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga pengajar, dan staf, bahkan keuangan. Tidak hanya itu pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga kehilangan aset sekolah seperti gedung dan isinya. Aset yang dahulu dikelola Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus dialih kelola ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tidak hanya itu kabupaten Minahasa Selatan terpaksa harus menghapus salah satu program pendidikannya, yaitu program pendidikan gratis jenjang SMA.           Kata Kunci : Dampak, Kewenangan, Pemerintah Daerah. ABSTRACTIn 2017, according to the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there has been a transfer of authority to manage Senior High Schools (SMA) in Indonesia. In the past, the management of SMA was managed by the district government, now it is transferred to the provincial government. So that the district government is only focused on managing elementary schools (SD) and junior high schools (SMP). By using qualitative methods, this study will identify the impact of the transition in education management. From the results of research in South Minahasa district, it was found that this transition had a positive impact, but there were also negative impacts. The positive impacts of this regulatory change include; first, the management of education is more focused and efficient. Due to the division of education management, namely the central government managing higher education (Dikti), the provincial government managing secondary education (Dikmen), and the district government managing basic education (Dikdas). Apart from being more focused, this management will also be more efficient and if there is success and failure in the world of education at each level it will be easy to detect and easy to find solutions. However, this diversion also had an unpleasant impact on the district government of South Minahasa. Because the impact of this policy has the potential to make the South Minahasa district lose public high schools, lose human resources such as Civil Servant teachers (PNS), teaching staff, and staff, even finances. Not only that, the South Minahasa government also lost school assets such as buildings and their contents. Assets that were previously managed by the South Minahasa District Government must be transferred to the North Sulawesi Provincial Government. Not only that, the South Minahasa district was forced to remove one of its education programs, namely the free high school education program.          Keywords: Impact, Authority, Local Government.ABSTRAKPada tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi alih kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Dahulu pengelolaan SMA dikelola oleh pemerintah Kabupaten sekarang dialih kelola ke Pemerintah Provinsi. Sehingga pemerintah Kabupaten hanya difokuskan untuk mengelola sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak dari terjadinya peralihan pengelolaan pendidikan tersebut. Dari hasil penelitian di kabupaten Minahasa Selatan, didapati peralihan tersebut memiliki dampak yang posistif, namun ada juga dampak negatifnya. Dampak positif dari perubahan regulasi ini diantaranya; pertama pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien. Karena adanya pembagian pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi (Dikti), pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah (Dikmen), dan pemerintah kabupaten mengelola pendidikan dasar (Dikdas). Pengelolaan ini selain lebih fokus juga akan lebih efisien dan jika terjadi keberhasilan serta kegagalan pada dunia pendidikan pada tiap jenjangnya akan mudah di deteksi dan mudah diambil solusinya. Namun pengalihan tersebut juga memiliki dampak yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Karena dampak dari kebijakan tersebut berpotensi membuat kabupaten Minahasa Selatan kehilangan SMA Negeri, kehilangan sumber daya manusia seperti guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga pengajar, dan staf, bahkan keuangan. Tidak hanya itu pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga kehilangan aset sekolah seperti gedung dan isinya. Aset yang dahulu dikelola Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus dialih kelola ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tidak hanya itu kabupaten Minahasa Selatan terpaksa harus menghapus salah satu program pendidikannya, yaitu program pendidikan gratis jenjang SMA.           Kata Kunci : Dampak, Kewenangan, Pemerintah Daerah. ABSTRACTIn 2017, according to the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there has been a transfer of authority to manage Senior High Schools (SMA) in Indonesia. In the past, the management of SMA was managed by the district government, now it is transferred to the provincial government. So that the district government is only focused on managing elementary schools (SD) and junior high schools (SMP). By using qualitative methods, this study will identify the impact of the transition in education management. From the results of research in South Minahasa district, it was found that this transition had a positive impact, but there were also negative impacts. The positive impacts of this regulatory change include; first, the management of education is more focused and efficient. Due to the division of education management, namely the central government managing higher education (Dikti), the provincial government managing secondary education (Dikmen), and the district government managing basic education (Dikdas). Apart from being more focused, this management will also be more efficient and if there is success and failure in the world of education at each level it will be easy to detect and easy to find solutions. However, this diversion also had an unpleasant impact on the district government of South Minahasa. Because the impact of this policy has the potential to make the South Minahasa district lose public high schools, lose human resources such as Civil Servant teachers (PNS), teaching staff, and staff, even finances. Not only that, the South Minahasa government also lost school assets such as buildings and their contents. Assets that were previously managed by the South Minahasa District Government must be transferred to the North Sulawesi Provincial Government. Not only that, the South Minahasa district was forced to remove one of its education programs, namely the free high school education program.          Keywords: Impact, Authority, Local Government
PERAN PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DI DPRD KOTA MANADO PERIODE 2014-2019
Get PDFDalam perspektif gender, kondisi biologis bersifat tetap sama dan tidak akan pernah berubah, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis ini menjadi bermakna politis, ekonomi dan sosial saat dalam tatanan kultural mengenal pembagian kerja secara hierarkis antara perempuan dan laki-laki. Sehingga faktor kultural di transformasikan bersama faktor biologis ke dalam masalah sosial dan politik. Yang muncul kemudian adalah subordinasi perempuan oleh kaum laki-laki dalam sektor publik maupun domestik. Badan legislatif Indonesia dalam hal ini MPR, DPR, DPRD dan DPD juga tidak lepas dari permasalahan ini, dimana posisi perempuan cenderung berada di bawah kaum laki-laki dalam berbagai hal, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dilembaga-lembaga politik, selalu ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Lemahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan berimplikasi pada produk kebijakan yang cenderung lebih memperlebar jurang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Cresswel, 2012), penelitian ini mengkaji peran perempuan anggota DPRD Kota Manado terkait dengan proses perumusan kebijakan. Kajian dilakukan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002:441) tentang unsur-unsur peranan atau role seperti Aspek dinamis dari kedudukan, Perangkat hak-hak dan kedudukan, Perilaku sosial dari pemegang kedudukan, Bagian dari aktivitas yang di mainkan seseorang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan anggota DPRD periode 2014-2019 belum bisa berperan aktiv dalam menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat Kota Manado. Sehingga membuat kerja-kerja legislatif di DPRD Kota Manado pada periode 2014-2019 tidak bisa berjalan secara maksimal. Pasifnya anggota DPRD Perempuan dalam hal perumusan kebijakan di DPRD Kota Manado periode 2014-2019 disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah konatruksi sosial dari setiap perempuan anggota DPRD Kota Manado periode 20114-2019. Konstruksi sosial yang terbangun pada umumnya masih mempertahankan nilai-nilai patriarkhi. Faktor internal adalah faktor dari dalam DPRD Kota Manado periode 2014-2019 sendiri. Kepentingan fraksi sangat mendominasi kepentingan lainnya dalam hal ini kepentingan dapil yang diwakili. Setiaap anggota dewan hanya difokuskan untuk menyuarakan hal apa saja yang dibahas dan telah disepakati raksi untuk diusulkan dalam persidangan, sehingga setiap anggota dewan tidak lagi berfokus dalam menyuarakan permasalahan yang ada pada dapil masing-masing. Kata Kunci : Peran perempuan; Kebijakan  ABSTRACTIn a gender perspective, biological conditions are the same and will never change, namely between men and women. This biological difference becomes meaningful politically, economically and socially when the cultural order recognizes the hierarchical division of labor between men and women. So that cultural factors are transformed with biological factors into social and political problems. What emerged then was the subordination of women by men in the public and domestic sectors. The Indonesian legislative body, in this case the MPR, DPR, DPRD and DPD are also inseparable from this problem, where the position of women tends to be below men in various ways, especially in terms of decision making in political institutions, there is always a gap between men. -men and women. The weak role of women in decision making has implications for policy products that tend to further widen the gap between men and women. Using a qualitative approach, this study examines the role of women members of the Manado City DPRD in the policy formulation process. The study was carried out using the theory put forward by Soerjono Soekanto (2002: 441) regarding the elements of a role such as dynamic aspects of position, tools of rights and position, social behavior of position holders, part of the activities that a person plays. That women DPRD members for the 2014-2019 period have not been able to play an active role in carrying out their roles as representatives of the people of Manado City. So that the legislative work in the Manado City DPRD in the 2014-2019 period cannot run optimally. The passivity of women DPRD members in formulating policies in the Manado City DPRD for the 2014-2019 period is caused by external and internal factors. The external factor in this case is the social construction of each woman member of the Manado City DPRD for the 20114-2019 period. The social construction that is built generally still maintains patriarchal values. Internal factors are factors from within the Manado City DPRD for the 2014-2019 period itself. The interests of the factions dominate other interests, in this case the interests of the electoral districts being represented. Each member of the council is only focused on voicing whatever matters are discussed and agreed upon by the factions to be proposed in the trial, so that each member of the council is no longer focused on voicing the problems that exist in their respective electoral districts. Keywords: Role of Women; Polic
IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK (Studi pada Partai Nasdem Halmahera Utara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020)
Get PDFSalah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Artikel ini akan mengkaji implementasi fungsi rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) Halmahera Utara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2010) fungsi rekrutmen akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo (2008) tentang rekrutmen politik. Temuan penelitian menggambarkan dalam melakukan rekrutmen politik pada pilkada 2020, Partai Nasdem tidak memungut biaya atau mahar politik, ini merupakan terobosan dan gaung terbesar bagi partai yang baru muncul dalam pencaturan politik di Indonesia yang sesuai dengan komitmen yaitu Restorasi Indonesia. Sebelum munculnya penetapan dukungan terhadap calon kandidat kepala daerah di Halmahera Utara ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh DPD partai Nasdem dalam menyeleksi bakal calon kepala daerah di Halmahera Utara, yaitu melakukan penjaringan, penyaringan dan menetapkan calon terpilih untuk diteruskan ke DPW dan DPP Partai Nasdem. Kemudian dalam proses yang disebut penjaringan, dimana di dalamnya dilaksanakan proses seleksi bakal calon internal. Proses-proses ini dilaksanakan oleh tim pemilukada DPD Partai Nasdem Halmahera Utara. Sesuai mekanisme partai, penetapan dilakukan lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP. Yang terlibat dalam proses penetapan ini adalah ketua, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP. Selebihnya bisa diundang jika dibutuhkan. Dalam proses rekrutmen calon Bupati/Wakil Bupati oleh DPD Partai Nasdem cendrung tertutup dan masih melihat pada sisi pragmatisme politik, serta kedekatan secara emosional terhadap bakal calon masih cendrung sangat dominan terhadap hasil putusan di tingkat DPD Partai Nasdem Halmahera Utara. Kata Kunci: Rekrutmen Politik; Partai Nasdem    ABSTRACTOne of the functions of political parties is to carry out political recruitment. This article will examine the implementation of the political recruitment function carried out by the North Halmahera National Democratic Party (Nasdem Party) during the 2020 Regional Head Election (Pilkada). Using a qualitative method (Moleong, 2010) the recruitment function will be studied using the approach proposed by Mirriam Budiardjo (2008) on political recruitment. The research findings illustrate that in carrying out political recruitment in the 2020 pilkada, the Nasdem Party does not charge political fees or dowries, this is a breakthrough and the biggest echo for parties that have just emerged in political chess in Indonesia in accordance with the commitment, namely Restoration Indonesia. Before the emergence of the determination of support for regional head candidates in North Halmahera, there were several stages carried out by the Nasdem Party DPD in selecting regional head candidates in North Halmahera, namely screening, screening and determining the elected candidates to be forwarded to the DPW and the Nasdem Party DPP. Then in a process called screening, in which the internal candidate selection process is carried out. These processes were carried out by the election team for the DPD Nasdem Party of North Halmahera. In accordance with the party mechanism, the determination is made by a survey agency appointed by the DPP. Those involved in this determination process are the chairman, secretary of the DPP, and the election winning body of the DPP. The rest can be invited if needed. In the process of recruiting candidates for Regent/Deputy Regent by the DPD, the Nasdem Party tends to be closed and still looks at the side of political pragmatism, as well as emotional closeness to prospective candidates still tends to be very dominant in the results of decisions at the DPD level of the North Halmahera Nasdem Party. Keywords: Political Recruitment; Nasdem Part
KINERJA APARAT SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI KANTOR CAMAT PULAU BATANG DUA KOTA TERNATE
Get PDFABSTRAKDalam menjalankan tugasnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan memiliki standar pelayanan prima sesuai kebutuhan masyarakat. Standar pelayanan prima ini tidak cukup hanya bermodalkan pengalaman tetapi benar-benar didukung oleh kinerja profesional di lingkungannya masing-masing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi utama pemerintah daerah adalah sebagai pelayan masyarakat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya kinerja dari ASN hingga kini masih banyak yang belum menunjukan kinerja yang baik seperti yang diharapkan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mendeskripsikan kinerja ASN, khususnya di kantor Camat Pulau Batang Dua Kota Ternate, dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Bernardin dan Russel (2005:67) yang menetapkan pengukuran kinerja, yaitu dengan melihat kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, dan kemandirian serta komitmen kerja. Temuan penelitian menggambarkan kinerja ASN yang ada di kantor Camat Pulau Batang Dua Kota Ternate, jika dilihat dari indicator tersebut masih menunjukan kinerja yang kurang baik atau dapat dikatakan jauh dari harapan. Kata Kunci: Kinerja; ASN; Pelayanan Publik  ABSTRACTIn carrying out their duties, the State Civil Apparatus (ASN) is expected to have excellent service standards according to community needs. This excellent service standard is not sufficient only with experience but also supported by professional performance in their respective environments. Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the main function of local government is as a public servant in order to improve coordination of government administration, public services, and community empowerment. However, in reality the performance of these ASNs is still not showing the good performance as expected. By using a qualitative method, this research will describe the performance of ASN, especially in the office of the Head of the Pulau Batang Dua Sub-district, Ternate City, using the concept proposed by Bernardin and Russel (2005: 67) which determines performance measurement, namely by looking at quality, quantity, timeliness. , effectiveness, and independence and work commitment. The research findings describe the performance of ASN in the office of the Head of the Pulau Batang Dua Sub-district, Ternate City, when viewed from this indicator it still shows poor performance or can be said to be far from expectations. Keywords: Performance; ASN; Public servic
TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANADO
Get PDFABSTRAKKeberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan sangat penting. Karena RTH selain memiliki fungsi ekologi, juga menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi. Selain itu keberadaan RTH memiliki fungsi estetis, fungsi planologi dalam Tata Kota, fungsi ekonomis menyerap kadar karbondioksida (CO2), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, telah memicu pembangunan fisik kota diseluruh penjuru tanah air Indonesia. Seiring dengan itu telah menyebabkan kondisi alam di bumi yang terus memburuk akibat dari pemanasan iklim. Masalah penghijauan dan kelestarian menjadi perhatian serius tak hanya bagi bangsa Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Penelitian ini akan melihat bagaimana Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau, yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Situmorang (2015), tentang prinsip-prinsip tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, telah berupaya melakukan kebijakan Ruang Terbuka Hijau sesuai tugas dan fungsi sebenarnya, sesuai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dari segi responsibility, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam kebijakan RTH kota Manado, telah mengikuti ketentuan sesuai dengan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado. Terkait Soal prinsip kemandirian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, cukup mandiri dalam menjalankan tugasnya. Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau; Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado   ABSTRACTThe existence of Green Open Space (RTH) in urban areas is very important. Apart from having an ecological function, green open space is also a space where residents can stay in touch and have recreation. In addition, the existence of green open space has an aesthetic function, a planological function in city planning, an economic function of absorbing carbon dioxide (CO2) levels, adding oxygen, reducing the temperature with the shade and coolness of plants, becoming a water absorption area, and reducing noise. Since the implementation of regional autonomy, it has triggered the physical development of cities throughout Indonesia. Along with that, it has caused natural conditions on earth to continue to deteriorate due to climate warming. The problem of reforestation and sustainability is a serious concern not only for the Indonesian people but also for the world community. This research will look at how Green Open Space Governance, which is carried out by the Environment Agency of Manado City. By using the concept put forward by Situmorang (2015), regarding the principles of governance, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The research findings illustrate that in terms of accountability, the Manado City Environment Agency has made efforts to implement a Green Open Space policy according to its actual duties and functions, in accordance with its implementation and accountability. In terms of responsibility, the Manado City Environment Agency in the Manado City RTH policy has followed the provisions in accordance with the Manado City Regulation Number 1 of 2012 concerning Manado City Spatial Planning. Regarding the principle of independence, the Manado City Environment Agency is quite independent in carrying out its duties. Key words: Green Open Space; Manado City Environmental Servic
PELAYANAN PUBLIK E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA
Get PDFABSTRAKSejak berlakunya intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, tentang telematika, good goverment, dan selanjutnya instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang kebijakan dan strategi nasional e-government, pemerintah dituntut harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika melalui pengembangan pelayanan publik berbasis e-goverment, di tingkat nasional maupun daerah. Namun hingga saat ini di lapangan masih banyak ditemukan perbedaan yang terjadi antar daerah, akibat sumber daya manusia yang berbeda-berbeda. e-government yang dikembangkan hanya mengindikasikan sekedar pemenuhan kebijakan, tanpa disertai peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, akan mengkaji bagaimana pelayanan publik pasca diterapkannya pelaksanaan e-governance pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Pelayanan dimaksud akan dikaji dengan menggunakan konsep pelayanan yang dikemukakan oleh Nuiyanto (2014:18 ) Pelayanan publik yang bersifat ideal artinya pelayanan publik yang di cirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan aparatur, dengan ciri efektif, sederhana, kejelasan dan kepastian (transparan), keterbukaan, dan efesiensi. Temuan penelitian menggambarkan dengan penerapan e-government di Kabupaten Minahasa telah menyebabkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan informasi layanan public yang digunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. Kata Kunci: Pelayanan publik; E-Government; Dinas Komunikasi Informatika  ABSTRACTSince the enactment of Presidential Instruction No.6 of 2001, regarding telematics, good governance, and subsequently Presidential Instruction No.3 of 2003, concerning national e-government policies and strategies, the government has been demanded to be able to take advantage of advances in communication and information technology through the development of e-based public services. government, at the national and regional levels. However, to date in the field there are still many differences that occur between regions, due to different human resources. The developed e-government only indicates the fulfillment of policies, without any improvement in service quality. This research, using descriptive qualitative methods, will examine how public services are implemented after the implementation of e-governance at the Communication and Information Office of Minahasa Regency, North Sulawesi Province. The service referred to will be studied using the service concept put forward by Nuiyanto (2014: 18) Public service which is ideal means that public services are characterized by accountability and responsibility from the service providers of the apparatus, with the characteristics of effective, simple, clarity and certainty (transparent). , openness, and efficiency. The research findings illustrate that the application of e-government in Minahasa Regency has led to an increase in community participation in using public service information used by the Minahasa Regency Information Communication Office. Keywords: Public services; E-Government; Informatics Communication Offic
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MINAHASA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
Get PDFABSTRAKKehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di tempat yang bukan peruntukannya, selalu menimbulkan permasalahan tata kota dan gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan unsur pendukung tugas pemerintah kabupaten dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dalam melakukan penertiban PKL. Dengan menggunakan metode kualitatif, kinerja SATPOL PP akan dikaji dengan menggunakan beberapa teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2008:45) yang mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja dapat dilakukan dengan melihat bagaimana produktifitas kerja, daya tanggap (responsivitas), dan akuntabilitas publik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kemampuan aparat SATPOL PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah sesuai dengan standar operasional prosedur, meskipun ada beberapa yang mengatakan masih ada tebang pilih dalam penertiban PKL, hampir setiap hari ada petugas yang datang untuk memberikan peringatan dan penertiban bagi PKL yang melanggar aturan, akan tetapi setelah penertiban selesai dilakukan masih ada PKL yang kembali berjualan. SATPOL PP selalu siap menerima keluhan dan laporan dari masyarakat kemudian langsung menilai dan menindaki. Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima  ABSTRACTThe presence of street vendors (PKL) in places that are not their designation, always creates urban planning problems and disturbances of public order. Therefore, the Civil Service Police Unit (SATPOL PP) is an element supporting the task of the district government in securing and implementing local government policies that are specific in the field of peace and public order. This research was conducted to find out how the performance of the Minahasa District Civil Service Police Unit in controlling street vendors. By using qualitative methods, the performance of SATPOL PP will be studied using several performance theories from Agus Dwiyanto (2008: 45) which states that to measure performance can be done by looking at how work productivity, responsiveness (responsiveness), and public accountability. From the results of the research it was found that the ability of the SATPOL PP apparatus in carrying out their main duties and functions was in accordance with standard operating procedures, although there were some who said there was still selective cutting in controlling street vendors, almost every day officers came to give warnings and control for street vendors who violated the rules, but after the control was completed there were still street vendors who returned to selling. SATPOL PP is always ready to receive complaints and reports from the public and then immediately assesses and takes action. Keywords: Performance, Civil Service Police Unit, Street Vendor
RESPONS AUSTRALIA TERHADAP AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN NELAYAN INDONESIA DI WILAYAH ASHMORE REFF
Get PDFABSTRAKIsu aktifitas nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia telah berulangkali menimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS), dan nota kesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974, sesungguhnya telah memberikan jaminan hukum atas hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia yang telah mereka lakukan secara turun menurun sejak sekitar abad 17. Namun fakta empiris memperlihatkan adanya praksis berbeda. Nelayan-nelayan tradisional Indonesia tersebut masih menghadapi hambatan dalam melaksanakan hak perikanan tradisionalnya akibat perbedaan penafsiran hak penangkapan ikan tradisional dan perubahan kawasan area yang disepakati dalam MoU Box oleh pihak Australia. Dengan menggunakan perspektif dari Indonesia, kajian ini dimaksudkan untuk memahami persoalan tersebut sebagai bahan pijakan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Tidak saja untuk kepentingan menjaga hubungan bilateral Indonesia-Australia, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan nelayan-nelayan tradisional kita. Kata Kunci: Respons; Australia; Nelayan Indonesia; Asmore Reff  ABSTRACTThe issue of Indonesian traditional fishing activities in Australian waters has repeatedly caused problems in bilateral relations between the two countries. The Law of the Sea Convention (UNCLOS), and the Indonesia-Australia memorandum of understanding or MoU Box 1974, have actually provided legal guarantees for traditional fishing rights by Indonesian traditional fishermen in Australian waters which they have been doing in decline since around the 17th century. empirical facts show that there is a different praxis. These Indonesian traditional fishermen still face obstacles in exercising their traditional fishery rights due to differences in interpretations of traditional fishing rights and changes in the area agreed in the MoU Box by the Australian side. Using a perspective from Indonesia, this study is intended to understand these problems as a basis for finding solutions to these problems. This issue needs serious attention from the government. Not only in the interest of maintaining bilateral relations between Indonesia and Australia, but what is far more important is to guarantee the safety and welfare of our traditional fishermen. Keywords: Response; Australia; Indonesian fishermen; Asmore Ref
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2020 DI KELURAHAN KAKASKASEN II
No full textKeterlibatan pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat menarik untuk dikaji. Artikel ini dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014) akan mengkaji partisipasi politik pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon pada tanggal 9 Desember 2020. Partisipasi politik pemilih pemula ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1984) tentang bentuk-bentuk partisipasi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa partisipasi politik dalam bentuk pemberian hak suara (voting) pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II begitu antusias dalam menggunakan hak pilihnya secara langsung. Walaupun dalam pemberian hak suara mereka menentukan pilihan mereka hanya sekedar ikut-ikutan dengan pilihan teman, pihak keluarga namun mereka tidak mau melewatkan kesempatan pertama mereka dalam ajang pemilihan dan bahwa factor keluargalah yang ternyata lebih menonjol dalam hal pemberian suara. Pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II secara umum belum semua membicarakan masalah-masalah politik atau peristiwa politik selama proses pilkada berlangsung, ini terlihat dari respon pemilih pemula yang kurang peduli akan perkembangan politik. Bentuk partisipasi politik selanjutnya yang ditunjukan pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II yakni kegiatan kampanye. Terlihat bahwa pemilih pemula di Kelurahan Kakaskasen II turut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, namun sebagian besar pemilih pemula yang mengikuti kegiatan kampanye belum memahami betul tujuan dari kampanye mereka condong mengikuti kegiatan kampanye karena mengikuti ajakan dari teman. Kata Kunci: Partisipasi Politik; Pemilih Pemula  ABSTRACTThe involvement of novice voters in the Regional Head Election (Pilkada) is very interesting to study. This article using a qualitative method (Sugiyono, 2014) will examine the political participation of novice voters in Kakaskasen II Village in the election of Mayor and Deputy Mayor of Tomohon City on December 9, 2020. Political participation of beginner voters will be studied using the approach proposed by Almond and Verba (1984) on forms of participation. The findings of the study illustrate that political participation in the form of voting rights for novice voters in Kakaskasen II Village is very enthusiastic in using their voting rights directly. Even though in giving their voting rights, they made their choice just to go along with the choice of friends, the family, but they did not want to miss their first chance in the election and that it was the family factor that turned out to be more prominent in terms of voting. In general, novice voters in Kakaskasen II Sub-district did not discuss political issues or political events during the pilkada process, this can be seen from the response of novice voters who were less concerned about political developments. The next form of political participation shown by novice voters in Kakaskasen II Village is campaign activities. It can be seen that novice voters in Kakaskasen II Sub-district participated in campaign activities, but most of the novice voters who participated in campaign activities did not fully understand the purpose of the campaign, they tended to participate in campaign activities because they followed an invitation from friends. Keywords: Political Participation; Beginner Vote
STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN YASTI SOEPREJO MOKOAGOW DAN YANNY RONNY TUUK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2017-2022
Get PDFABSTRAKKemenangan merupakan target utama dalam sebuah kompetisi politik. Untuk itu diperlukan strategi yang baik agar kemenangan bisa diperoleh. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang strategi yang dilakukan oleh pasangan Yasti Soeprejo Mokoagow dan Yanny Ronny Tuuk dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Priode 2017-2022. Dengan menggunakan metode kualitatif, strategi yang dilakukan oleh pasangan ini akan dikaji dengan teori yang dikemukakan oleh Peter Schroder (2004: 11-19), yang mengatakan bahwa dalam sebuah strategi tersimpan tujuan khusus, salah satunya adalah “kemenanganâ€. Sehingga untuk mencapai kemenangan tersebut dibutuhkan suatu metode perencanaan strategi. Temuan penelitian menggambarkan berbagai strategi yang dilakukan oleh pasangan ini terdiri dari beberapa strategi, diantaranya: Pemanfaatan Jaringan Partai Pendukung, Pemanfaatan Aktor Politik, Pemanfaatan Jaringan Keluarga, Pembentukan Tim Konsultan Politik, Pembentukan Tim Sukses, dan melakukan Kampanye Politik.  Kata Kunci:  Strategi Politik  ABSTRACTVictory is the main target in a political competition. For that we need a good strategy so that victory can be obtained. This research will describe the strategy carried out by the pair Yasti Soeprejo Mokoagow and Yanny Ronny Tuuk in the election of the Regent and Deputy Regent of Bolaang Mongondow Regency for the 2017-2022 period. By using qualitative methods, the strategy adopted by this pair will be studied with the theory put forward by Peter Schroder (2004: 11-19), which states that in a strategy there are specific objectives stored, one of which is "victory". So that to achieve this victory, a strategic planning method is needed. The research findings illustrate that the various strategies undertaken by this pair consist of several strategies, including: Utilizing Supporting Party Networks, Utilizing Political Actors, Utilizing Family Networks, Forming Political Consultant Teams, Forming Success Teams, and conducting Political Campaigns. Keywords: Political Strateg