JURNAL POLITICO
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
Implementasi UU HPP Nomor 7 tahun 2021 Dalam Penanganan Pandemi Covid – 19 Di Indonesia
No full textArtikel ini mengkaji kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak dari pandemi covid 19 adalah dengan mengeluarkan salah satu kebijakan yaitu menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui UU HPP Nomor 7 tahun 2021. Dengan mengggunakan metode kualitatif, artikel ini akan melihat bagaimana proses implmentasi kebijakan dimaksud, khususnya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Manado. Hasil penelitian menunjukan implmentasi kebijakan menaikan pajak ini cukup berhasil mengamankan kondisi Indonesia disaat adanya pandemi Covid 19. Hasil yang diperoleh dari kenaikan pajak ini digunakan oleh pemerintah selain untuk membantu masyarakat golongan bawah, juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Bahkan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur
Kata Kunci: Kebijakan; Pajak Pertambahan Nilai; Pandemi Covid - 19
ABSTRACT
This article examines the policies of the Indonesian government in handling the Covid-19 pandemic. One of the policies taken by the Indonesian government to overcome the impact of the COVID-19 pandemic is by issuing one policy, namely increasing the Value Added Tax (PPN) through the HPP Law Number 7 of 2021. By using a qualitative method, this article will look at how the implementation process works. the policy in question, especially that carried out by the Manado City Primary Tax Service Office. The results of the study show that the implementation of this tax increase policy was quite successful in securing Indonesia's condition during the Covid 19 pandemic. The results obtained from this tax increase were used by the government in addition to helping the lower class community, it was also used to improve health services. It can even be used for infrastructure development
Keywords: Policy; Value-added tax; Covid-19 pandemi
Strategi Politik Hillary Brigitta Lasut Dalam Meningkatkan Kinerja Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
No full textABSTRAK
Artikel ini mengkaji problematika terkait dengan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Hillary Brigitta Lasut dalam meningkatkan kinerjanya sebagai anggota wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja dari para anggota DPR RI hingga kini masih mendapat penilaian rendah dari masyarakat. Hal itu disebabkan oleh berbagai problematika yang dihadapi oleh para wakil rakyat ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang dihadapi oleh para wakil rakyat ini disebabkan oleh faktor internal dan ada juga yang berasal dari faktor eksternal. Dari sisi internal, moralitas dan kemampuan yang dimiliki para wakil rakyat menjadi penyebab utama dari lemahnya kinerja para wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Sedangkan dari sisi eksternal peran partai politik merupakan faktor dominan bagi penyebab lemahnya kinerja para wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Hal ini disebabkan karena para wakil rakyat sering mengalami dilema dalam menjalankan loyalitasnya. Selain itu juga banyak para wakil rakyat yang duduk di DPR RI sering menghadapi dilematis dalam mengambil keputusan disebabkan banyaknya kepentingan yang bermain di DPR RI.
Kata Kunci: Strategi; Kinerja; Dewan Perwakilan Rakyat
ABSTRACT
This article examines the problems related to the performance of members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI). The focus of this research is how the strategy implemented by Hillary Brigitta Lasut in improving her performance as a member of the people's representatives sitting in the DPR RI. This study uses a qualitative method. The results of this study illustrate that the performance of the members of the DPR RI has so far received low evaluation from the public. This is caused by various problems faced by the people's representatives when carrying out their duties and functions. The problems faced by the people's representatives are caused by internal factors and some are from external factors. From an internal perspective, the morality and capabilities of the people's representatives are the main cause of the weak performance of the people's representatives sitting in the DPR RI. Meanwhile, from an external perspective, the role of political parties is the dominant factor causing the weak performance of the people's representatives sitting in the DPR RI. This is because the people's representatives often experience a dilemma in carrying out their loyalties. Apart from that, many people's representatives who sit in the DPR RI often face a dilemma in making decisions due to the many interests that play in the DPR RI.
Keywords: Strategy; Performance; House of Representative
Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik Kaum Milenial : Studi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kecamatan, Langowan Selatan
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran media sosial dalam partisipasi politik kaum milenial di Kecamatan Langowan Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Sulawesi Utara Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui teknik wawancara dengan informan, observasi ke lokasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam partisipasi politik kaum milenial di kecamatan Langowan Selatan Adapun peran dari media sosial adalah sebagai media kampanye atau strategi yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan (calon, tim sukses, maupun penyelenggara) yang terlibat pada pilkada tahun 2020. Media sosial juga menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan atau sarana meningkatkan pemahaman tentang politik bagi kaum milenial. Selain itu media sosial khususnya facebook dapat memotivasi partisipasi politik kaum milenial pada pilkada tahun 2020 di Sulawesi Utara yang terbukti dari hasil penelitian dimana tingkat persentase partisipasi kaum milenial pada pilkada tahun 2020 di kecamatan Langowan Selatan mencapai 70% . Namun terdapat beberapa dampak buruk dari peran media yaitu informasi yang di dapatkan terkadang kurang relevan dan tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Kata Kunci: Peran; Media Sosial; Kaum Milenial; Partisipasi Politik
ABSTRACTThis study aims to find out the role of social media in the political participation of millennials in Langowan Selatan District in the 2020 North Sulawesi Governor and Deputy Governor (pilgub) election. This research uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach. The data collection technique used in this study was through interviews with informants, field observations and documentation. Based on the results of the research, it shows that social media is very influential in the political participation of millennials in the Langowan Selatan sub-district. 2020. Social media is also a means of learning and development or a means of increasing understanding of politics for millennials. In addition, social media, especially Facebook, can motivate millennial political participation in the 2020 local elections in North Sulawesi, which is evident from the results of research where the participation rate of millennials in the 2020 regional elections in Langowan Selatan district reached 70%. However, there are some negative impacts from the role of the media, namely the information obtained is sometimes less relevant and the truth cannot be ascertained.
Keywords: Role; Social media; Millennials; Political Participatio
Peran Indonesia Dalam Menangani Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar
No full textArtikel ini mengkaji tentang bagaimana peran Indonesia dalam menangani konflik etnis yang terjadi di Myanmar. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan melihat apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar antara etnis Rohingya yang adalah etnis minoritas yang ada di Mayanmar dengan etnis Rakhine yang adalah etnis mayoritas. Dari hasil penelitian tergambar bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan banyak hal dalam membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar khususnya terkait dengan kasus yang di alami oleh Etnis Rohingya. Adapun cara yang dilakukan diantaranya adalah dengan cara musyawarah atau memanfaatkan jalur hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar, untuk meminta kepada pemerintah Myanmar agar permasalahan ini segera dihentikan. Selain itu, dalam membantu para pengungsi yang berada di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menampung dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dengan cukup baik walaupun pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan status pengungsian karena Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi 1951. Memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak dari para pengungsi etnis Rohingya, dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar secara komprehensif.
Kata Kunci: Peran; Indonesia; Etnis Rohingya
ABSTRACT
This article examines the role of Indonesia in dealing with ethnic conflicts that occurred in Myanmar. By using a qualitative research method, this research will look at what the Indonesian government is doing in an effort to help resolve the conflict that occurred in Myanmar between the Rohingya ethnicity who is an ethnic minority in Mayanmar and the ethnic Rakhine who is the majority ethnicity. From the results of the research, it is illustrated that the Indonesian government has tried to do many things to help resolve the conflicts that occurred in Myanmar, especially in relation to the cases experienced by the Rohingya ethnic group. The methods used include deliberations or utilizing diplomatic relations with the Myanmar government, to ask the Myanmar government to stop this problem immediately. In addition, in helping refugees who are in Indonesia, the Government of Indonesia has accommodated and fulfilled the basic needs of refugees quite well even though the Indonesian government cannot grant refugee status because Indonesia is not a country that ratified the 1951 Convention. Indeed, the efforts made by the Indonesian government have not been fully can fulfill the rights of Rohingya ethnic refugees, and comprehensively resolve the conflict that occurred in Myanmar.
Keywords: Role; Indonesia; Rohingya ethnicit
Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Partai Politik Tahun 2022: (Studi Di KPU Minahasa Tenggara)
No full textABSTRAK
Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta pemilu. SIPOL juga merupakan bentuk upaya keterbukaan publik terhadap informasi bagi partai politik agar calon peserta pemilu tertib administrasi. Artikel ini mengkaji penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pendaftaran parpol tahun 2022 di KPU Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan fokus mengkaji bagaimana efektivitas dari penggunaan SIPOL ini di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dari KPU Minahasa Tenggara sudah berjalan efektif dan sesuai dengan tahapan pemilu, namun dalam penggunaannya masih terjadi hambatan melalui server atau jaringan yang digunakan oleh KPU. Bahkan Parpol untuk meng-upload data parpol serta melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dikarenakan server ini dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga overload. Integrasi dari KPU Minahasa Tenggara yang diselenggarakan dalam proses tahapan sosialisasi dan bimbingan teknis masih tergolong minim pelaksanaannya karena partai politik hanya mengikuti tahapan sosialisasi sebanyak 2 kali dari yang diadakan KPU selama 5 kali. Dari tahapan sosialisasi ini terlihat kontribusi dari parpol masih kurang mengikuti prosedural yang diberikan oleh KPU. Adaptasi, pada indikator ini terlihat adanya ketidakseimbangan dengan proses dari tahapan sosialisasi, KPU telah membuat program sosialisasi dan bimbingan teknis bagi operator-operator SIPOL dalam penggunaaan aplikasi SIPOL tapi masih saja ada masyarakat yang kurang terlatih dan kurang memahami fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut, sehingga memperlambat penginputan data parpol di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Kata kunci: Efektivitas, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Partai Politik
ABSTRACT
The Political Party Information System (SIPOL) is an information system and technology that is used to facilitate administrative management of the registration, verification and determination of Political Parties (Parpol) participating in the Election for members of the DPR and DPRD as well as updating data on Political Parties participating in Elections on an ongoing basis at the General Election Commission level (KPU). KPU) Center, Provincial KPU, Regency/City KPU, and election participants. SIPOL is also a form of public openness to information for political parties so that candidates participating in the election are in an orderly administration. This article examines the use of the Political Party Information System (SIPOL) application in the registration of political parties in 2022 at the Southeast Minahasa KPU. This study uses a qualitative method which will focus on examining how effective the use of SIPOL is at the KPU of Southeast Minahasa Regency. The results of the study show that the achievement of the goals of the Southeast Minahasa KPU has been running effectively and in accordance with the election stages, but there are still obstacles in its use through the server or network used by the KPU. Even for political parties to upload political party data and carry out administrative verification and factual verification because this server is used by all Indonesian people so that it is overloaded. The integration of the Southeast Minahasa KPU which was held in the process of socialization and technical guidance stages was still relatively minimal in implementation because political parties only took part in the socialization stages 2 times out of the 5 times held by the KPU. From this socialization stage, it can be seen that contributions from political parties still do not follow the procedures provided by the KPU. Adaptation, this indicator shows an imbalance with the process from the socialization stage, KPU has created a socialization program and technical guidance for SIPOL operators in using the SIPOL application but there are still people who are not trained enough and do not understand the features in the application, thereby slowing down the input of political party data at the central, provincial and district/city levels.
Keywords: Effectiveness, Political Party Information System (SIPOL), Political Partie
Implementasi Program “Beasiswa Minsel Perubahan” Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Minahasa Selatan
No full textABSTRAK
Artikel ini mengkaji proses implementasi program pemberian beasiswa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pemberian beasiswa dimaksud. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang mengemukakan bahwa untuk mengkaji implementasi sebuah program dapat dilihat dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Disposisi implementor/sikap para pelaksana, Hubungan Antar Organisasi, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil penelitian menemukan bahwa dilihat dari standar dan sasaran kebijakan pemberian beasiswa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan tujuan awal dari pemberian beasiswa. Dari sisi sumber daya terlihat bahwa sumber daya waktu dari implementasi program ini sudah cukup baik. Namun dari sumber daya manusia seperti staff yang bertugas masih kurang, masih perlu ada staff tambahan yang bertugas dan untuk sumber daya finansial seperti sarana harus ada penambahan agar program ini dapat terlaksana lebih cepat. Untuk indikator Karakteristik organisasi pelaksana, sikap dari pelaksanasudah sangat baik, begitu juga dengan indikator hubungan antar organisasi juga sudah sangat baik. Dari indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga sangat mendukung. Namun begitu penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang perlu diperbaiki atau di tingkatkan untuk lebih mendukung keberhasilan program ini, seperti misalnya perlu dilakukan penambahan anggota di tim seleksi program beasiswa minsel perubahan, agar program ini bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Untuk pengumuman sebaiknya dilakukan di desa atau kelurahan dengan cara diadakan sosialisasi dengan lurah dan kepala desa yang di Kabupaten Minahasa Selatan agar informasi tentang beasiswa ini lebih jelas. Selain itu, pemerintah diharapkan menambahkan fasilitas sarana seperti komputer pada tim seleksi agar dapat menunjang keberhasilan dari program beasiswa ini.
Kata Kunci: Implementasi; Program Pemberian Beasiswa; Pemerintah; Minahasa Selatan
ABSTRACT
This article examines the implementation process of the scholarship awarding program carried out by the Regional Government of South Minahasa Regency in an effort to improve Human Resources. This research uses a qualitative method to see how the actions taken by the Government of Minahasa Regency in awarding the intended scholarship. The study was carried out using the approach put forward by Van Meter and Van Horn (1975), who argued that to study the implementation of a program can be seen from the Policy Standards and Targets, Resources, Characteristics of Implementing Organizations, Disposition of implementers/attitudes of implementers, Inter-Organizational Relations , and the Economic, Social and Political Environment. The results of the study found that judging from the standards and objectives of the scholarship granting policy carried out by the South Minahasa Regency government, it was in accordance with the original purpose of awarding scholarships. In terms of resources, it can be seen that the time resources for the implementation of this program are quite good. However, human resources such as staff on duty are still lacking, additional staff is still needed on duty and for financial resources such as facilities there must be additions so that this program can be implemented more quickly. For the indicators of the characteristics of implementing organizations, the attitude of the executors is very good, as well as indicators of inter-organizational relations which are also very good. The indicators of the economic, social and political environment are also very supportive. However, this research also found that there are still several factors that need to be improved or increased to further support the success of this program, such as for example the need to add members to the selection team for the Minsel Change scholarship program, so that this program can run more quickly and effectively. The announcement should be made in the village or sub-district by means of socialization with the village heads and village heads in South Minahasa Regency so that information about this scholarship is clearer. In addition, the government is expected to add facilities such as computers to the selection team in order to support the success of this scholarship program.
Keywords: Implementation; Scholarship Program; Government; South Minahas
Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020
No full textABSTRAK
Artikel ini mengkaji tentang strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kota Manado pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada strategi dari KPU Kota Manado dalam membuat kegiatan dan melaksanakan program tersebut untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat kota Manado. Strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Manado akan dianalisis dari sisi perencanaan, implementasinya dan dari sisi evaluasi yang dilakukan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari sisi perencanaan KPU Kota Manado mengacu pada PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, di tetapkan bahwa pelaksanaan Pemilihan pada tahun 2020 menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang melanda dan juga bekerja sama gugus tugas penanganan virus Covid 19. Dalam proses implementasinya, strategi KPU Kota Manado dapat dikatakan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat hingga diatas 70 persen. Selain itu dalam proses implementasi KPU Kota Manado bekerjasama dengan gusu tugas penanganan covid – 19 Kota Manado. Sedangkan dalam proses evaluasi KPU Kota Manado selaku pelaksana teknis pada pelaksanaan Pilkada 2020 dalam setiap proses tahapan pilkada selalu turun lapangan untuk melakukan monitoring terhadap semua elemen yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pilkada 2020.
Kata Kunci: Strategi; Komisi Pemilihan Umum; Partisipasi Politik
ABSTRACT
This article examines the strategy undertaken by the Manado City General Election Commission (KPU) in increasing the political participation of the Manado city community in the Manado City Regional Head Elections (Pilkada) in 2020. This research uses qualitative methods with a research focus on the strategy of the Manado City KPU in create activities and implement the program to increase the level of political participation of the people of the city of Manado. The strategy carried out by the KPU of Manado City will be analyzed in terms of planning, implementation and evaluation. The research findings illustrate that from a planning perspective, the Manado City KPU refers to PKPU Number 5 of 2020 concerning the Third Amendment to the General Election Commission Regulation Number 15 of 2015 Concerning Stages, Programs and Schedules for the Election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or The Mayor and Deputy Mayor for 2020, it is determined that the implementation of the Election in 2020 will adjust to the conditions of the pandemic that hit and also cooperate with the Covid 19 virus handling task force. increased community participation to above 70 percent. In addition, in the implementation process, the Manado City KPU is working with the Task Force for handling COVID-19, Manado City. Meanwhile, in the evaluation process, the Manado City KPU, as the technical executor of the 2020 Pilkada, always goes to the field at every stage of the election process to monitor all elements that are part of the 2020 regional elections.
Keywords: Strategy; General Election Commissions; Political Participatio
Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kota Manado
No full textABSTRAK
Keberadaan kaum disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kota Manado cukup besar yakni tercatat 951 jiwa, dan yang menggunakan hak pilihnya tercatat 694 jiwa. (Journal KPU.go.id, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado) hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara yang dalam hal ini adalah merupakan tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado. Artikel ini mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Manado dalam upaya meningkatkan partisipasi mereka dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana peran sekaligus akan mendeskripsikan berbagai upaya yang dilakukan KPU Kota Manado dalam meningkatkan partisipasi para kaum disabilitas yang ada di Kota Manado. Temuan penelitian menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kota Manado sudah baik dan selalu mengacu pada amanat undang-undang sesuai dengan tahapan pemilu yaitu: (1) Mendata dan memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih; (2) Memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi kelompok penyandang disabilitas; dan (3) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memberikan hak pilihnya. Namun berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Manado masih menghadapi kendala dari sisi pendanaan.
Kata Kunci: Peran; Komisi Pemilihan Umum; Disabilitas
ABSTRACT
The presence of people with disabilities in the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) in Manado City is quite large, with 951 people recorded, and 694 people exercising their right to vote. (Journal KPU.go.id, Manado City General Election Commission) this certainly requires special attention from the organizers which in this case is the task of the Manado City General Elections Commission (KPU). This article examines the efforts made by the Manado City KPU in an effort to increase their participation in organizing the 2020 Pilkada. Manado City. The research findings illustrate that what the Manado City KPU has done is good and always refers to the mandate of the law in accordance with the election stages, namely: (1) To collect data and ensure that persons with disabilities who meet the requirements are registered as voters; (2) Providing socialization and political education for groups of persons with disabilities; and (3) Ensure the availability of supporting facilities and infrastructure for persons with disabilities in order to give their right to vote. However, the various efforts made by the Manado City KPU are still facing obstacles in terms of funding.
Keywords: Role; General Election Commissions; Disabilitie
Upaya Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Meningkatkan Ekspor Di Masa Pandemi Covid 19
No full textArtikel ini mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara (Sulut) khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut dalam meningkatkan ekspor dimasa pandemi Covid 19. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif kajian akan mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut serta berbagai hambatan yang ditemui. Hasil penelitian menggambarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut dalam meningkatkan ekspor, melakukan beberapa upaya diantaranya menjalin hubungan yang baik dengan instansi-instansi vertical maupun horizontal, dan kepada para calon eksportir pemerintah memberikan pelatihan dan mengedukasi mengenai kondisi perdagangan internasional saat ini. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerapkan sistem online sehingga pengurusan administrasi dan sertifikat lebih efisien, serta ikut membantu dan memfasilitasi teknis industri pengolahan maupun pendistribusian melalui subsidi pemerintah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan terbukti nilai eskpor Sulawesi Utara selama masa pandemi terus meningkat walaupun dalam praktiknya tak luput dari kendala-kendala yang ada, seperti diberlakukannya lockdown dan persediaan konteiner yang terbatas.
Kata Kunci: Upaya Pemerintah; Ekspor; Pandemi Covid 19
ABSTRACT
This article examines the efforts made by the local government of North Sulawesi (North Sulawesi), especially the North Sulawesi Industry and Trade Service in increasing exports during the Covid 19 pandemic. Using qualitative methods and a descriptive approach the study will identify various efforts made by the North Sulawesi Industry and Trade Service and various obstacles found. The results of the study illustrate that the North Sulawesi Industry and Trade Service in increasing exports, has made several efforts including establishing good relations with vertical and horizontal agencies, and to prospective exporters the government provides training and educates about the current conditions of international trade. In addition, the Department of Industry and Trade implements an online system so that administrative and certificate arrangements are more efficient, as well as assisting and facilitating technical processing and distribution industries through government subsidies. With the policies implemented, it is evident that the value of North Sulawesi's exports during the pandemic has continued to increase, even though in practice it has not been spared from existing constraints, such as the imposition of a lockdown and limited container supplies.
Keywords: Government Efforts; Export; Covid 19 pandemi
Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pelintas Batas Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste
No full textPelintas batas ilegal (illegal crossing borders) di perbatasan wilayah Indonesia dengan Timor Leste hingga kini masih menjadi persoalan bagi kedua negara. Artikel ini mengkaji bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan para pelintasi ilegal tersebut. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai langkah atau upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan terlalu luasnya wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara. Selain itu adanya hubungan kekerabatan yang cukup dekat antara warga negara Indonesia yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan warga negara Timor Leste membuat potensi pelanggaran pelintas batas ilegal dan penyeludupan barang akan terus terjadi. Apalagi jumlah layanan pos lintas batas jumlahnya masih terlalu minim dan warga Timor Leste masih mengganggap biaya untuk untuk membayar visa cukup mahal. Selain itu tidak tersedianya lagi pos lintas batas sementara menjadi pendorong terjadinya pelintas batas ilegal marak terjadi. Untuk itu pertemuan Joint Border Commitee antara kedua negara yang merupakan mekanisme bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tentang perbatasan perlu dimaksimalkan. Disamping itu perlunya membangun lebih banyak pos lintas batas dengan fasilitas yang lengkap terutama di area yang dekat dengan perbatasan antara Indonesia-Timor Leste, serta membangun garis batas yang jelas agar berkurangnya jalan-jalan pintas yang menyebabkan terjadinya pelintas batas ilegal. Juga perlunya di buka kembali akses pass lintas batas kunjungan sementara bagi kedua negara, agar memudahkan warga melintas untuk mengunjungi saudara atau keluarga mengingat latar belakang Indonesia-Timor Leste dulunya adalah satu negara.
Kata Kunci: Pelintas Batas Ilegal;Indonesia; Timor Leste
ABSTRACT
Illegal crossing borders on the border between Indonesia and Timor Leste is still a problem for both countries. This article examines how the efforts that have been made by the Indonesian government in overcoming various problems related to these illegal crossers. The study was conducted by identifying the various steps or efforts that have been and will be carried out by the Indonesian government to overcome these problems. From the results of the research it was found that the border area between Indonesia and Timor Leste was too wide which made it difficult for the government to carry out supervision in the border areas of the two countries. In addition, there is a fairly close kinship relationship between Indonesian citizens residing in North Central Timor District and East Timorese citizens, making the potential for illegal cross-border violations and goods smuggling to continue to occur. What's more, the number of cross-border postal services is still too minimal and East Timorese still consider the cost of paying for a visa quite expensive. In addition, the temporary unavailability of cross-border posts has become a driving force for illegal border crossers to occur. For this reason, the Joint Border Committee meeting between the two countries, which is a bilateral mechanism for resolving border issues, needs to be maximized. Besides that, it is necessary to build more border crossing posts with complete facilities, especially in areas close to the border between Indonesia and Timor Leste, as well as building clear boundaries so that there are fewer shortcuts that lead to illegal border crossers. There is also a need to reopen cross-border access passes for temporary visits for the two countries, to make it easier for residents to pass by to visit relatives or family, given the background that Indonesia and Timor Leste used to be one country.
Keywords: Illegal Border Crossers; Indonesia; Timor Lest