LEX ET SOCIETATIS
Not a member yet
1221 research outputs found
Sort by
PENERAPAN HUKUM TERHADAP JENIS NARKOTIKA YANG BELUM DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja penggolongan jenis Narkotika yang diatur dan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bagaimana penerapan hukum terhadap jenis Narkotika yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Penggolongan jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi atas 3 golongan, golongan I, II, dan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunya potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dan mengakibatkan ketergantungan. 2. Tentang penerapan hukum mengenai jenis narkotika yang belum di atur dalam perundang-undangan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka menurut penulis hakim punya kekuasaan penuh untuk menjalankan dan mengadili suatu proses peradilan dalam Pasal 10 ayat1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengamanatkan hakim untuk wajib memeriksa dan mengadili perkara tanpa alasan apapun, maka hakim dituntut untuk bisa melakukan inovasi dengan menemukan dan membentuk hukum yang baru meskipun belum tertulis dalam Undang-Undang. Kata kunci: Penerapan hukum, jenis Narkotika, belum diatu
KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN KONVENSI JENEWA TENTANG PENGUNGSI 1951 (GENEVA CONVENTION OF REFUGEES) DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status pengungsi menurut Konvensi Jenewa dan bagaimana implementasi dalam Konvensi Jenewa tentang pengungsibagi Indonesia sebagai negara penerima pengungsi dari negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga dapat disimpulkan: 1. Perlindungan Internasional terhadap pengungsi diatur dalam Konvensi 1951, terdapat ketentuan berisikan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pengungsi selain itu penetuan status hukum pengungsi menurut Konvensi 1951. Pengungsi juga dibebankan beberapa kewajiban seperti mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di negara ia berada. Dalam menangani pengungsi yang ada di indonesia, diperlukan kerjasama internasional terutama dengan negara-negara terdekat. Selain itu kerjasama dengan badan-badan internasional yang menagani imigra dan berhubungan dengannya, seperti komisi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), organisasi internasional yang mengurusi migrasi (IOM) juga sangat penting konsep perlindungan yang dinerikan oleh UNHCR adalah lebih menekan pada pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentian para pengungsi dan memastikan mereka mendapat perlaakuan sesuai ketentuan instrumen hukum internasional. Menagani pengungsi di indonesia adalh mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi dengan memberikan tempat penampung. 2. Meski Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi 1951 namun Indonesia meneriama pengung dan memperlakukan para pengungsi tersebut dengan layak, walaupun Indonesia sendiri tidak terlibat langsung dalam penetuan status atau pengambilan keputusan terhadap para pengungsi namum indonesia mefasilitasi lembaga khusus menangani para pengungsi seperti UNHCR dan IOM, seperti memberikan lahan pemukiman bagi para pengungsi yang datang ke indoinesia. Intinya indonesia melaksanakan dan patuh terhadap peraturan internasional meski bukan negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951. Kata kunci: Kajian hukum, Konvensi Jenewa, Pengungsi, Implementas
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAKAN EKSPLOITASI ORANG TUA DI MANADO DAN SEKITARNYA
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya anak-anak di bawah umur yang di eksploitasi secara ekonomi oleh orang tua karena anak-anak harus mendapatkan perlindungan yang optimal dan benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.  hasil penelitian ini diharapkan anak-anak terutama yang masih di bawah umur tidak dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tua ataupun walinya atau siapa saja yang menjadi pengampu dari anak tersebut karena anak-anak belumlah waktunya untuk menjadi penunjang dalam kehidupan keluarga. Orang tua, wali ataupun pengampu berkewajiban  memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua wajib untuk memelihara kelangsungan hidup anak berarti bahwa setiap orang tua harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya kepada anak-anaknya yang merupakan hak-hak anak-anaknya. Dengan mengambil data secara langsung dari anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya atau walinya ataupun pengampunya dan data dari orang tua, wali atau pengampunya, dengan ditunjang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, maka hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam penerapan peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan anak sehingga anak-anak terutama anak yang masih di bawah umur benar-benar mendapatkan perlindungan dan mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan pelaku eksploitasi secara ekonomi kepada anak yaitu orang tua, wali ataupun pengampunya akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.Kata Kunci : anak di bawah umur, eksploitasi secara ekonomi, perlindungan anak
UPAYA PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI PERGURUAN TINGGI SULAWESI UTARA
Get PDFBahwa fungsi pendidikan antara lain mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. visi unsrat menuju Universitas Ungul dan berbudaya.Tujuan jangka panjang adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka penyimpangan dalam proses akademik khususnya pungutan liar atau harus di basmi sampai ke akar-akarnya agar tujan di atas dapat di capai. Tujuan jangka pendek pencegahan dan pemberantasan terhadap dosen yang melakukan pungutan liar dilingkungan perguruan tinggi negeri maupun di swasta, agar pendidikan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di mana para pelaku harus di hukum sesuai dengan pelanggaran . Metode Penelitian adalah penelitian Hukum Normatif -Empiris pada dasar nya merupakan pengabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. metode penelitian normatif -empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakatKata kunci : Upaya pemberantasan, pungutan lia
PENGATURAN KONSOLIDASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN MENURUT UU No. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah untuk pembangunan perumahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bagaimana peran serta pemilik tanah dan hasil yang dicapai dalam kegiatan konsolidasi tanah untuk pembangunan perumahan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah untuk pembangunan perumahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan bahwa; pelaksanaan konsolidasi tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman, juga dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun. Konsolidasi tanah untuk pembangunan perumahan meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan/atau fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah. 2. Peran serta pemilik tanah seperti diatur pada UU No. 1 Tahun 2011 bahwa konsolidasi tanah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. Sebagai Contoh partisipasi aktif masyarakat misalnya pada sharing (saham/kepemilikan) yang diberikan untuk digunakan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sharing ini tidak perlu dibayar/adanya ganti rugi. Hasil yang dapat diperoleh berupa keuntungan bagi para peserta Konsolidasi tanah yaitu harga tanah akan naik dan derahnya akan berkembang menjadi daerah yang tertata, tertib dan teratur.Kata kunci: Penganturan, konsolidasi tanah, pembangunan perumaha
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUATU PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan korporasi dianggap sebagai subjek tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normnatif, dapat disimpulkan: 1. Pengakuan korporasi sebagai subjek delik di mulai dengan pembebanan kewajiban dan tanggungjawab pidana kepada korporasi atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pengurus. Dalam perkembangannya suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi tapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang di larang tersebut. 2. Korporasi bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus. Ada tiga situasi dimana korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurus yaitu : Jika tindakan pengurus masih dalam ruang lingkup dan sifat dasar pekerjaan yang di korporasi, Jika tindak pidana ditujukan untuk menguntungkan korporasi, Pengadilan wajib melindungi kesengajaan pengurus tersebut kepada korporasi. Ketiga hal ini disebut dengan sistem pertanggungjawab pidana korporasi. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Korporas
PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG MEREK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 TERHADAP KASUS PRODUK MINUMAN CAP KAKI TIGA DI INDONESIA
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak atas merek bagi suatu perusahaan di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum atas merek terhadap kasus produk minuman cap kaki tiga, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak bersifat memaksa dan tidak memiliki efek jera, karena pihak tergugat sampai sekarang tidak mentaati putusan yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Agung yaitu lembaga bidang yudikatif tertinggi di Indonesia. 2. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak ditaati oleh pihak Wen Ken Drug karena sampai sekarang produk tersebut masih beredar di pasaran dan tidak ada tindak lanjut oleh pihak-pihak berwenang yang disebabkan pihak Wen Ken Drug tidak melaksanakan putusan tersebut dan putusan tersebut tidak bersifat memaksa karena isi putusan hanya mencabut logo kaki tiga di produk minuman milik Wen Ken Drug sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung terlihat lemah. Maka harus ada tindakan tegas karena tindakan tersebut telah mencoreng nama baik Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang ada di IndonesiaKata kunci: kekayaan intelektual, mere
PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses Bertransaksi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) dan apa Bentuk Penyelesaian Jika Terjadi WanprestasiDalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses bertransaksi dalam perjanjian jual beli melalui Internet dimanapersetujuanuntuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan melalui transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk e-commerce. Dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. 2. Dalam perjanjian jual beli melalui internet masalah yang sering terjadi berkaitan dengan wanprestasi. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008,menyatakan bahwa dalam perjanjian jual beli online cara penyelesaian yang dapat diambil antara lain melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2). Pada prinsipnya kepada pihak yang dirugikandapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi, ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjianganti rugi biasa serta pembatalan perjanjian.Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Barang, Internet
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN
Get PDFPenelitian yang menggunakan hukum normatif ini difokuskan pada analisis yuridis yang dilakukan dengan dua teknik analisis perundang-undangan dan kajian kasus. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan akan memperoleh pemahaman tentang kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan bagi masyarakat. Anak memiliki hubungan dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.Kata kunci: Kajian yuridis, kedudukan anak, lahir di luar perkawina
KAJIAN YURIDIS TENTANG PERBARENGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PASAL 340 KUHP
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah unsur-unsur perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP dan bagaimanakah ancaman pidana bagi pelaku perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP, di mana dengan menggunakan metodfe penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Unsur-unsur perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP terdiri dari: a. Unsur Subjektif: 1. dengan sengaja; 2. dan dengan rencana terlebih dahulu; b. Unsur Objektif   : 1.  Perbuatan: menghilangkan nyawa; 2. objeknya: nyawa orang lain. Ditambah unsur concursus realis, yaitu melakukan dua atau lebih tindak pidana pembunuhan berencana dan belum diselingi oleh putusan pengadilan sehingga gabungan tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan diadili sekaligus dalam satu persidangan. 2. Ancaman hukuman bagi pelaku perbarengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP, ialah hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Apabila pelaku dijatuhi hukuman penjara dengan waktu tertentu, penghitungan pidana yang dipakai menurut Pasal 66 KUHP adalah kumulasi yang diperlunak. Apabila dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, menurut Pasal 67 KUHP tidak boleh ditambahkan dengan pidana pokok lainnya dan hanya dapat ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang.Kata kunci: pembunuhan berencana, perbarenga