LEX ET SOCIETATIS
Not a member yet
1221 research outputs found
Sort by
KEBERADAAN ASAS CABOTAGE TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan asas Cabotage dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengangkutan laut di Indonesia dan bagaimana penerapan asas Cabotage terhadap perusahaan angkutan laut Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Asas cabotage ini berkembang dari waktu ke waktu, yang mulai diberikan payung hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahuun 2005 mengenai Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, kemudian Asas cabotage ini diakomodir dalam Undang-Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008. UU ini juga memuat sanksi atas pelanggaran asas cabotage, yaitu sanksi administratif dan pidana. 2. Dalam penerapan Asas Cabotage bagi pelayaran Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan strategis dan signifikan dalam pembangunan nasional, mulai bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan sampai keamanan,ini dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan negara dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara, serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.Kata kunci: Asas Cabotage, Perusahaan, Angkutan Laut, Pelayaran
HUKUM WARIS ISLAM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penentuan mewaris dalam konsep hukum waris Islam dan bagaimana relevansi hukum waris Islam dalam hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewarisan tidak membedakan derajat ahli waris dan statusnya, mendapat hak yang sama dalam mewaris, hanya berbeda bagiannya dari harta peninggalan (termasuk hutang piutang). Warisan yang dibagikan setelah dikurangi semua biaya keperluan penguburan, pewaris termasuk utang-piutang (sisanya), dengan kata lain harus memenuhi bentuk dan rukun waris yang diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi serta syarat-syarat kewarisan/hukum waris Islam. 2. Hukum Waris Islam menjunjung tinggi hak-hak ahli waris, dan sangat relevan dengan hak asasi manusia karena tidak membedakan apakah ia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, dan orang-orang di bawah perwalian. Semua mereka mendapatkan haknya, yaitu harta pusaka dari pewaris banyak maupun sedikit berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan hukum Islam yang Allah swt turunkan sesuai dengan prinsip keadilan jika dilihat dari berbagai sisi dan sangat relevan dengan hak asasi manusia yang menekankan tentang kewajiban terpenuhinya hak seseorang dengan tidak membedakan siapa orangnya yang diikat dengan asas keadilan antar sesama dalam menghargai dan menghormati martabat dan nilai moral setiap insan dalam kehidupan.Kata kunci: Hukum Waris, Islam, Perspektif Hak Asasi Manusia
KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) MELAKUKAN INTERSEPSI (PENYADAPAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan bagaimana kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan intersepsi (penyadapan) untuk kepentingan penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kewenangan penyidik BNN dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan kepastian hukum bagi BNN untuk melaksanakan kewenangan penyidik untuk membantu proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 2. Kewenangan penyidik BNN melakukan penyadapan dengan menggunakan alat-alat elektronik terhadap pembicaraan atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya, merupakan upaya mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal. Untuk memberantas jaringan sindikat peredaran narkotika dan prekursor narkotika maka sistem komunikasi dan telekomunikasi para pelaku harus diketahui oleh penyidik, dengan melacak keberadaan jaringan komunikasi elektronik yang digunakan. Kata kunci: Kewenangan penyidik, Badan Narkotika Nasioanl, Penyadapa
KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alasan dan tujuan pengangkatan anak dalam masyarakat di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan: 1. alasan dan tujuan pengangkatan anak pada umumnya adalah rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya, atau karena tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua. 2. Perlindungan hukum terhadap anak angkat merupakan salah satu usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, rohani dan sosial.Kata kunci : pengangkatan, perlindungan, ana
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH MASSAL DI KOTA MANADO
Get PDFPendaftaran tanah secara massal dilaksanakan melalui berbagai program pemerintah antara lain ajudikasi, Prona, Sertipikat Massal Swadaya, Redistibusi Tanah dan lain-lain. Pelaksanaan pendaftaran tanah massa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah sehingga diharapkan suatu hari nanti seluruh bidang tanah di Indonesia dapat disertipikatkan. Namun, dalam realitasnya, pendaftaran tanah massal kerap menuai masalah mulai dari timbulnya sengketa hak atas tanah sampai pada masalah pidana yang timbul dalam pelaksanaan proyek-proyek massal tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah massal dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Manado dan upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah massal di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendaftaran tanah massal dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Manado belum optimal karena prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah belum sepenuhnya diterapkan karena banyaknya hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah massal yaitu hambatan administrasi, hambatan sumber daya manusia, hambatan anggaran dan hambatan yuridis. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah massal di Kota Manado adalah memberikan bantuan baik bantuan anggaran, fasilitas dan sumber daya manusia dengan menerbitkan peraturan daerah yang menjadi acuan dalam pemberian bantuan tersebut.Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Kepastian Hukum Atas Tanah, Pendaftaran Tanah Massal
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UITLOKKING (PENGANJURAN) BERDASARKAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyertaan dalam penyajian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana bentuk sanksi terhadap penganjuran (uitlokking) Pasal 55 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Suatu tindak pidana itu pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh satu orang sebagai Pelaku Utama, tetapi juga dibantu oleh satu orang atau lebih yang disebut Penyertaan. Penilaian terhadap para Peserta tersebut dipandang dari dua sudut Penyertaan, yakni Teori Subyektif yang menekankan keadaan jiwa dari seorang Peserta; dan Teori Obyektif yang memberikan perhatian pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Peserta. 2. Bentuk sanksi dalam penganjuran (Uitlokking) pada Pasal 55 KUHP dikembangkan dalam bentuk doktrin hukum pidana adalah mededader sebagai petindak peserta tetap adalah sebagai petindak (daders) dan dapat dipidana. Kemudian medepleger sebagai pembantu melakukan tindak pidana dibedakan dengan mededader. Kepada penganjur (uitlokking) dan doenpleger (yang menyuruh melakukan) dipidana dilihat dari sudut pandang dari inisiatif merek menyuruh melakukan dan seberapa besar kepentingan serta dampak dari apa yang telah dilakukan. Kata kunci: Penerapan sanksi, pelaku, tindak pidana, pengajura
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG SEDANG HAMIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang sedang hamil menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Sistem Pengupahan diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur. Di Indonesia pemerintah menetapkan upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Upah minimum tiap-tiap daerah berbeda-beda, karena memiliki keragaman sumberdaya, adat istiadat dan kebudayaan serta struktur ekonomi dan kinerjanya. 2. Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita yang sedang hamil, sebagai bentuk perlindungan fungsi reproduksinya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-224/Men/2003 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan Tenaga kerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai dengan 07.00, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: 03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Tenaga Kerja Perempuan Karena Menikah, Hamil dan Melahirkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Guna memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya bagi perempuan yang menikah, hamil/gugur kandungan maupun karena menyusui anaknya, maka diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dinyatakan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan antara lain pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Kata kunci: Perlindungan hukum, pekerja, wanita hamil
PENERAPAN SANKSI DENDA DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH DI KOTA MANADO
Get PDFPeraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai instrument hukum di Kota Manado yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Manado menjadi kota yang bersih dan sehat sebagai salah satu pengejawantahan peran pemerintah daerah dalam memberikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat namun ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Manado. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan persampahan dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat sehingga peneliti melakukan pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang sampah di Kota Manado dan upaya optimalisasi penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang sampah di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang sampah di Kota manado sudah mulai diterapkan kembali sejak bulan September-oktober namun belum optimal karena belum didukung oleh substansi hukum yang sudah tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memadai, anggaran dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mendukung penegakan hukum atas Perda pengelolaan sampah dan pelayanan retribusi kebersihan. Upaya optimalisasi penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang sampah di Kota Manado dilakukan dengan melakukan perbaikan dalam subtansi hukum peraturan daerah dengan melakukan pengaturan kembali berdasarkan peraturan yang lebih tinggi yang berlaku saat ini, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang merupakan aparat pelaksana dan aparat penegak hukum serta menggali nilai-nilai lokal untuk mendukung peran serta masyarakat.  Kata kunci: Penerapan sanksi, Denda, Peraturan Daerah, Sampah
ASURANSI DALAM BIDANG BISNIS PROPERTI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan asuransi bagi pelaku usaha bisnis properti di Indonesia dan bagaimana pengaturan asuransi sebagai sarana protektif bagi pelaku usaha dalam bisnis properti di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perusahaan asuransi di Indonesia sejauh ini memiliki peranan yang penting dan bermanfaat bagi pelaku usaha bisnis properti di Indonesia dari setiap sektornya. Terutama dalam mempermudah modal usaha bagi pelaku usaha agar menjaga risiko yang kemungkinan buruk bagi perusahaan akan terjadi, berakibat mempengaruhi kestabilan roda berusaha dalam dunia bisnis properti di Indonesia. Peranan asuransi sekarang ini dinilai sebagai langkah cerdas dan pintar bagi pelaku usaha, dan bukan hanya itu saja melainkan bersifat sarana praktis bagi pekerja dan tenaga kerja dalam suatu perusahaan baik lokal dan non lokal di setiap sektor perusahaan yang bergerak dalam usaha properti untuk kemajuan pembangunan yang efektif dan bersinergisitas dalam perekonomian di Indonesia. 2. Selanjutnya, asuransi sebagai langkah praktis bagi pelaku usaha untuk mencegah dan menanggulangi akibat atau hal-hal tak terduga yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, perusahaan asuransi juga sebagai sarana protektif kedepannya, manfaat perusahaan asuransi sebagai partner atau mitra kerja bagi pelaku usaha di Indonesia di nilai sangatlah penting, dalam ruang lingkup hukum perusahaan di Indonesia pelaku usaha dapat menjamin pengelolaan sistem kerja dan keuntungan bagi perusahaannya dengan mengikatkan diri lewat kontrak perjanjian antara perusahaan asuransi dan perusahaan dalam hal ini khususnya pelaku usaha properti, karena sebagai sarana protektif di bisnis properti kecenderungan akan terjadi hal-hal yang tidak akan terduga yang dapat merugikan kestabilan keuntungan berusaha sangatlah besar. Maka dari itu, alangkah baiknya dalam menjalankan suatu organisasi dalam berusaha di Indonesia, mengikatkan badan usaha hukum dengan perusahaan asuransi menjadi langkah yang tepat dan bermanfaat untuk menjaga, baik permodalan, pendapatan, inventaris, dan juga berhubungan dengan ketenagakerjaan dalam suatu perusahaan, khususnya bisnis properti.Kata kunci: Asuransi, Bisnis, Properti
KEKUATAN ALAT BUKTI E-MAIL DALAM PERSIDANGAN KASUS PERDATA
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah e-mail bisa dijadikan alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan bagaimana syarat yang harus dipenuhi agar e-mail bisa menjadi alat bukti pada pembuktian di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan persidangan perkara perdata maka alat bukti berupa e-mail tersebut dapat digunakan di dalam prsidangan. Mengenai aspek hukum penerapan e-mail dalam menegakkan hukum dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini melalui media komunikasi yang dikenal dengan internet telah mengubah cara berfikir dan bertindak yang kemudian berdampak pada hukum, sehingga perlu adanya pengertian yang jelas mengenai alat bukti dalam proses persidangan. Setelah diberlakukannya UU ITE terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 jo. 2. Kekuatan alat bukti e-mail sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan e-mail bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah (Pasal 13-16 UU ITE). Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dll. Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1866 BW. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu dibuat, dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah kontrak elektronik yang sah. Kata kunci: Kekuatan alat bukti, e-mail, kasus perdat