LEX ET SOCIETATIS
Not a member yet
1221 research outputs found
Sort by
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ORANG TUA MENGEKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memngetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan anak dan bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan orang tua yang mengeksploitasi anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perlindungan anak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti misalnya di dalam KUHPerdata, KUHPidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. 2. Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang dalam hukum perlindungan anak di Indonesia diancam pidana penjara dan denda yang berat, hingga hukuman mati dan hukuman kebiri kimia. Sanksi juga terhadap pelaku kejahatan terhadap anak harus terealisasikan dengan baik dan bijak. Sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan terhadapan anak menurut pandangan undang-undang nomor 17 tahun 2016.Kata kunci: Penyalahgunaan kekuasaan, orang tua, eksploitasi anak
PERLINDUNGAN MUSIK DAN LAGU DI ERA TEKNOLOGI INTERNET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan musik dan lagu dalam perspektif undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana terjadinya pelanggaran hak cipta musik dan lagu di era digital. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum musik dan lagu di era digital sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (d)Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. UUHC memberikan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta. Terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan musik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113. 2. Kemajuan teknologi membuat orang mudah melakukan pelanggaran/pembajakan karya cipta musik dan lagu di era digital melalui teknologi dowmloud music. Faktor ekonomi serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang hak cipta mempermudah pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan melakukan pembajakan atas karya cipta musik dan lagu melalui internet. Kata kunci: Perlindungan, music dan lagu, internet, hak cipta.Â
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK PEDALAMAN PAPUA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan administrasi masyarakat pedalaman menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pedalaman di Indonesia. Dengan menggunakan metpode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Suku Korowai terletak di kampung Yafufla kecamatan bomakia kabupaten bouven digoel merupakan salah satu penduduk Indoneia yang tinggal Di wilayah pedalaman. UU No. 24 tahun 2013 merupakan perubahan terhadapa Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pemanfaatan pelayanan publik, sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik untuk pemenuhan kebutuhan warga negara. Sementara, pengaturan Pendataan Penduduk Bagi Masyarakat Pedalaman, Pengaturan tentang pelaksanaan pendataan penduduk bagi masyarakat pedalaman telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan adminitrasi kependudukan yang meliputi diantaranya komunitas terpecil. 2. Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai paham bahwa negara ada untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. UU No. 23 tahun 2006 tentang admintrasi kependudukan, pengaturan ini menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan, pengkuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduka Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah NKRI.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penduduk Pedalaman Papu
PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penegakan hukum pada tindak pidana perikanan dan bagaimana aspek hukum penenggelaman kapal ikan illegal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Penegakan hukum pada tindak pidana perikanan adalah implementasi dari penegakan kedaulatan negara dan hukum terhadap segala kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di bidang perikanan, baik di wilayah kedaulatan maupun di wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang menjadi ujung tombak ialah Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan berbagai aparat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan maupun pengadilan perikanan. 2. Luasnya wilayah untuk penegakan hukum perikanan menyebabkan kendala dalam penegakan hukumnya semakin luas pula dan kompleks. Upaya penenggelaman kapal-kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan telah memberikan sinyal kepada calon pencuri ikan, bahwa Indonesia akan menerapkan hukum yang keras dan konsisten. Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perikana
TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu, pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana maka penguruslah yang bertanggung jawab. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab. 2. Tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dibebankan kepada korporasi dan pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, yakni maksimum pidana denda ditambah 1/3. Sedangkan pidana mati dan pidana penjara hanya dapat diakenakan kepada pengurus korporasi.Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKITAR TAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Tatakelola Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 dan bagaimana peran Pemerintah dalam pengelolaan dan  perlindungan lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum  formal  yang  berlaku saat ini adalah  Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul. Melalui pengendalian dan pengelolaan lingkungan hiduplah (di mana sumber daya alam ada didalamnya) kesejahteraan rakyat hendak diwujudkan. Untuk itulah, Dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. 2. Minimnya motivasi  atau insentif  Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keterlibatan masyarakat dan swasta serta peran pemerintah menjadi aspek yang sangat penting. Pemerintah perlu mengeluarkan program yang pro lingkungan, sementara  pihak swasta  perlu  juga  menyadari akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup yang baik sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata  pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (good environmental governance).Kata kunci: Tanggungjawab Pemerintah, Tata Kelola, Lingkungan Hidup, Tambang
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WNI YANG BELAJAR MILITER KEPADA TERORIS DILUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan atau aturan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada teroris diluar negeri menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan bagaimana pengaturan sanksi pidana yang akan diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada diluar negeri dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 di masa yang akan dating. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan yang digunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada teroris diluar negeri yaitu terdapat pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dalam pasal-pasal tersebut kita dapat mengetahui unsur-unsur yang memenuhi seseorang dapat dipidana akibat melakukan tindak pidana terorisme. Selain Undang-Undang No 15 Tahun 2003 ada beberapa Undang-Undang yang saling berkaitan dengan Undang-Undang terorisme diantarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia serta Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api. 2. Penerapan sanksi bagi Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada teroris diluar negeri dalam undang-undang terorisme masih belum menjamin tentang kepastian hukumnya, dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 memiliki beberapa kelemahan hukum seperti belum tercakupnya pengertian “kegiatan pendahuluan†(perencanaan, persiapan, pelatihan, dan sebagainya) sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana, dikarenakan undang-undang tersebut sulit untuk diterapkan karena belum diatur, sementara itu masalah mengenai WNI yang belajar militer kepada teroris diluar negeri sudah semakin banyak.Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, WNI, Belajar Militer Kepada Teroris, Diluar Negeri, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA OLEH TENAGA KESEHATAN YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI PIDANA DENDA
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu perbuatan dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik) oleh tenaga Tenaga kesehatan warga negara Indonesia dan tenaga kesehatan warga negara asing tanpa memiliki STR sementara dan SIP.Kata kunci: Bentuk-bentuk tindak pidana, tenaga kesehatan, sanksi pidana, denda
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI YANG DIBEBANKAN KEPADA PENGURUS KORPORASI DALAM PASAL 59 KUHP
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana korporasi dapat dipidana dan bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Korporasi dapat dipidana adalah karena korporasi  dalam hukum pidana sudah digolongkan sebagai subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dapat melakukan perbuatan pidana/tindak pidana, dan untuk korporasi maka tindak pidana itu dilakukan oleh para pengurusnya, ataupun oleh anggotanya maupun oleh komisaris-komisarisnya. 2. Pada prinsipnya, korporasi yang adalah merupakan subyek tindak pidana dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana. Dengan demikian maka terhadap korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana melalui pengurus, anggota badan pengurus ataupun komisaris-komisarisnya. Pasal 59 KUHP menegaskan bahwa pengurus, atau anggota-anggota badan pengurus maupun komisaris-komisaris yang melakukan pelanggaran dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya.Kata kunci: Pertanggungjawaban, tindak pidana, korporasi
PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan terhadap relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter dan bagaimana implementasi perlindungan relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Di dalam sebuah sebuah sengketa bersenjata relawan kemanusiaan dalam hal ini adalah Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Federasi Internasionla Perhimpuanan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) telah mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977. Hukum Humaniter Internasional sudah mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mebedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan. Penyerangan terhadap relawan kemanusiaan termasuk kedalam jenis pelanggaran berat menurut Protokol I Konvensi Jenewa 1977 dan termasuk dalam kejahatankemanusiaan menurut Statuta Roma 1998. 2. Berdasarkan pasal 1 dari keempat Konvensi Jenewa 1949, maka negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi Jenwa 1948 untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi, negara yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tedapat dalam konvensi, dan termasuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap kentuan-ketentuan konvensi. Namun melihat perkembangan yang terjadi dalam konflik bersenjata, hingga saat ini dimana personel Komite Palang Merah Internasional dan Federasi Perhimpunan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah terus diserang dan bahkan sudah menelan banyak korban jiwa dalam tugas-tugas mulia yang mereka laksanakan dalam setiap daerah konflik bersenjata, tetapi belum ada tindak lanjut yang jelas, dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan belum tegasnya implementasi dari pengaturan mengenai perlindungan personel ICRC dan IFRC juga sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kata kunci: Relawan, kemanuiasiaan, konflik bersenjat