LEX ET SOCIETATIS
Not a member yet
1221 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DI WILAYAH PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Get PDFTujuan dilakukannya penelitiaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan perlindungan Tenaga medis di wilayah perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana Implementasi Perlindungan Tenaga medis dalam konflik sengketa antar Negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyerangan tenaga medis merupakan suatu penyerangan sengaja yang termasuk sebagai pelanggaran berat hukum humaniter internasional karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Pelanggaran berat tersebut merupakan suatu kejahatan perang karena dilakukan secara illegal dan melanggar ketentuan dari Pasal 11 Ayat (I) Protokol Tambahan I 1977 yang menyebutkan bahwa “Medical units and transports shall be respected and protected at all times and shall not be the object of attack†Yang menyatakan bahwa kesatuan-kesatuan dan angkutan-angkutan kesehatan harus dihormati dan dilindungi setiap waktu dan tidak boleh menjadi obyek serangan. 2. Kurang efektifnya implementasi ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 saat sengketa, disebabkan karena kurangnya kemauan dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk menetapkan dan mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional pada saat sengketa terjadi. Ataupun juga dikarenakan alasan-alasan tertentu, sehingga para pihak mengabaikan perlindungan dan kenetralan tenaga medis.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenanga Medis, Wilayah Perang, Hukum Humaniter Internasiona
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAMANAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM PROYEK STRATEGIS SESUAI UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Get PDFPenelitian ini digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normative. Dengan menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan Konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menemukan bahwa adanya beberapa proyek strategis yang di proses secara hukum baik oleh aparat penegak hukum Kejaksaan R.I, Kepolisian dan KPK akibat pengguna anggaran dan PPK (pejabat Pembuat Komitmen) di Instansi Pemerintan baik Pusat/Daerah telah melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia jasa/kontraktor yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan akibatnya proyek tersebut tidak bisa di manfaat/digunakan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.Bahwa menyikapi permasalahan tersebut maka aparat penegak hukum Kejaksaan R.I tidak lagi menggunakan fungsinya sebagai penyelidik/penyidik namun berubah fungsi menjadi pengawal,pengaman dan pendamping hukum terhadap proyek strategis lewat fungsi pencegahan (preventif) yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum terhadap penyelenggara proyek baik berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta aturan-aturan yang berkaitan dengan masalaha keuangan..Kata Kunci: Peran, Kejaksaan, Pengamanan, Proyek Strategi
TINDAK PIDANA DALAM MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pengoperasian pesawat udara dan bagaimana tindak pidana dalam mengoperasikan pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum pengoperasian pesawat udara diantaranya dalam mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. Sertifikat terdiri atas: sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate), yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating certificate), yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. Sertifikat diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara. 2. Tindak pidana dalam mengoperasikan pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, beberapa diantaranya seperti perbuatan mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang atau memasuki kawasan udara terbatas. Â Mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran dan tidak memenuhi standar kelaikudaraan dan tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara serta tidak memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara dan tindak pidana lainnya khusus mengenai operasi pesawat udara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.Kata kunci: Tindak Pidana, Mengoperasikan Pesawat Udara, Penerbanga
KAJIAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI INDONESIA
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia dan mengapa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan perhatian yang besar terhadap konservasi sumber daya alam hayati, hal ini terlihat dalam Pasal 10 ayat (2) yang memberikan ketentuan rencana perlindungan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. 2. Mengapa f aktor penghambat pelaksanaanya antara lain: kondisi internal yaitu status dan kondisi kawasan yang belum sepenuhnya disepakati atau belum clear and clean, belum selesainya proses penataan batas, serta pengelolaan kawasan yang belum optimal Sedangkan kondisi eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika demografi, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi tertentu.Kata kunci: Kajian Hukum, Konservasi, Sumber Daya Alam Hayati, Ekosistemnya
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN OBJEK HAK GUNA BANGUNAN YANG AKAN BERAKHIR MASA BERLAKUNYA SEBELUM PERJANJIAN KREDIT JATUH TEMPO DILIHAT DARI ASPEK HUKUM HAK TANGGUNGAN
Get PDFDari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data pada penelitian hukum normatif adalah sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalasis dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. SKMHT dibuat oleh notaris atau PPAT dan dapat dipergunakan dalam hal pemberi hak tanggungan berhalangan hadir dalam memberikan hak tanggungan dan menandatangani APHT sehingga dikuasakan kepada pihak lain. Jangka waktu berlakunya SKMHT adalah satu bulan dalam hal dijadikan objek hak tanggungan hak atas tanah yang sudah didaftar, dan tiga bulan untuk jaminan hak atas tanah yang belum didaftar atau bilamana hak atas tanah yang bersangkutan sudah bersertifikat, tetapi belum tercatat atas nama pemberi hak tanggungan sebagai pemegangnya hak yang baru. Pembebanan hak tanggungan untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar (ada sertifikat) didahului dengan pembuatan APHT oleh PPAT, yang kemudian berdasarkan APHT tersebut oleh Kantor Pertanahan dikeluarkan sertifikat hak tanggungan. Untuk tanah-tanah yang belum terdaftar dan tanah-tanah yang berada diluar wilayah kerja kreditur, pembebanan hak tanggungannya adalah dalam bentuk SKMHT yang juga dibuat oleh Notaris/PPAT.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Guna Bangunan, Perjanjian Kredit, Hak Tanggunga
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan klausul arbitrase komersial internasional dalam putusan Pengadilan Negeri dan apa saja hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dalam putusan Pengadilan Negeri berkaitan dengan arbitrase komersial internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan klausul arbitrase komersial internasional terdapat kecenderungan akan munculnya alasan-alasan yang sama atau alasan lainnya yang dapat digunakan hakim untuk menolak penerapan klausul arbitrase komersial internasional tersebut di pengadilan Indonesia yang diragukan kewajarannya. Hal ini bertentangan dengan sifat universalitas arbitrase, sebab sifat dasar dari persoalan yang diajukan ke arbitrase pada umumnya sama, dan pengaturannya juga sama di setiap negara didunia. 2. Hal-hal yang tidak dapat dibenarkan berkaitan dalam putusan Pengadilan Negeri berkaitaan dengan arbitrase komersial internasional yaitu 1) Hakim telah melanggar Pasal 10 huruf f yang menyatakan bahwa perjanjiana arbitrase tidak menjadi batal disebabkan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok, 2) hakim telah melanggar Pasal III Konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri.Kata kunci: Putusan Pengadilan Negeri, Arbitrase, Komersial Internasiona
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA ASING (Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi)
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana Implementasi Hukum Internasional terhadap pelaksanaan hukuman mati dan bagaimana Tanggung jawab Negara Indonesia terhadap pelaksanaan hukuman mati Tuti Tursilawati di Arab Saudi dikaitkan dengan Hukum Internasional di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam perjuangan melindungi hak-hak asasi manusia, hukum internasional sudah mengupayakan penghapusan hukuman mati yang masih saja diterapkan di berbagai Negara. Upaya perlindungan Hak Asasi Manusia ini dapat dilihat dari usaha-usaha penghapusan hukuman mati oleh hukum internasional yang dituangkan dalam berbagai instrumen hukum internasional dan dalam statute-statutta Mahkamah Internasional. Walaupun instrumen-instrumen hukum ini tidak secara eksplisit melarang hukuman mati, tetapi bersamaan dengan beberapa additional protocols yang secara tegas melarang hukuman mati, hukum hak asasi manusia internasional telah menunjukkan konsistensi dalam tujuan implisit yaitu mewujudkan penghapusan total di kemudian hari. 2. Pelaksanaan hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati merupakan tanggung jawab Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk melakukan perlindungan bagi warga negaranya. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara Indonesia, berlaku di mana pun warga negaranya berada. Pemerintah Indonesia juga sudah melayangkan protes kepada pemerintah Arab Saudi karena telah mengeksekusi Tuti Tursilawati tanpa pemberitahuan. Hal ini menggerakkan pemerintah Indonesia yang dengan segera meminta Arab Saudi untuk menandatangani perjanjian Mandatory Consular Notification.Kata kunci: hukuman mati; hukum internasional
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN
Get PDFTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi kewenangan dan kewajiban dari organ yayasan dan bagaimana tanggung jawab organ yayasan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Setiap organ yayasan pembina, pengurus, dan pengawas mempunyai kewenangan dan kewajibannya. Pembina merupakan organ tertinggi dalam yayasan, termasuk didalamnya mengangkat dan memberhentikan pengurus serta wajib mengubah anggaran dasar yayasan. Kemudian pengurus mempunyai kewenangan untuk mengelola kekayaan yayasan, melakukan tugas pengurusan dan perwakilan dalam yayasan, serta berkewajiban mengumumkan akta pendirian yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara. Selanjutnya pengawas mempunyai kewenangan antara lain melakukan pengawasan serta berkewajiban untuk membuat laporan tahunan. Keberadaan organ pengawas dimaksudkan untuk mencegah penyalagunaan yayasan. Organ yayasan tersebut melaksanakan kewenangan dan kewajibannya dengan itikad baik dan kejujuran. 2. Mengingat yayasan merupakan badan hukum maka apabila terjadi suatu sengketa dimuka pengadilan organ yayasan dituntut pertanggung jawaban hukumnya sendiri berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2004 hanya meletakkan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas. Beberapa pasal yang mengatur pertanggung jawaban organ dapat terlihat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antara organ yayasan, ada pula yang dilakukan secara tanggung renteng antar organ. Dan ada pula pertanggung jawaban yang dilakukan secara organ pengurus, baik perdata maupun pidana.Kata kunci: Kewajiban Dan Tanggung Jawab, Organ Yayasan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN IZIN KEIMIGRASIAN DI WILAYAH NEGARA INDONESIA
Get PDFTujuan dilakukannya peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Negara Indonesia dan bagaimana penerapan sanksi terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran izin keimigrasian di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pengawasan terhadap warga negara asing yang ada di wilayah negara Indonesia, memiliki hubungan dengan aspek hukum administrasi negara terkait adanya penyelenggaraan kekuasaan eksekutif didalamnya. Pengawasan keimigrasian di Indonesia dilakukan tidak hanya pada saat masuk ke Indonesia akan tetapi disaat WNA keluar dari Indonesia. Selain itu tindakan keimigrasian dilakukan apabila ada seorang WNA yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, jika mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang maka harus di karantina imigrasi yang dinamakan Rumah Detensi Imigrasi dan selanjutnya akan dilakukan pencegahan dan penengkalan. 2. Penerapan sanksi terhadap warga orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal di Indonesia dapat berupa sanksi administrasi yang akan dilakukan oleh pejabat keimigrasian, dan tindakan di dalam pengadilan berupa putusan yang sering dikenal dengan sebutan pro justicia dan juga sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada WNA yang melanggar aturan yang berlaku.Kata kunci: Penegakan Hukum, Warga Negara Asing, Pelanggaran Izin Keimigrasian, Di Wilayah Negara Indonesi
MENGIKUTI ORANG LAIN SECARA MENGGANGGU MENURUT PASAL 493 KUHP SEBAGAI SUATU PELANGGARAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG DAN KESEHATAN
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan perbuatan mengikuti orang secara mengganggu dan bagaimana cakupan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan penguntitan (stalking). Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan perbuatan mengikuti orang secara mengganggu, pada mulanya, sebagaimana dijelaskan dalam risalah penjelasan adalah untuk melindungi orang yang ingin tetap bekerja pada suatu pemogokan, namun dalam perkembangan pasal ini ditafsirkan lebih luas dan mengancam dengan hukuman setiap tindakan secara melawan hukum merintangi orang lain di jalan umum terhadap kebebasannya untuk bergerak dan mengikuti orang lain secara mengganggu. 2. Cakupan Pasal 493 KUHP berkenaan dengan penguntitan (stalking) yaitu pasal ini dapat digunakan untuk menyidik, menuntut dan memutuskan perbuatan-perbuatan yang di masa sekarang ini dikenal sebagai penguntitan (stalking), yaitu mengikuti orang secata mengganggu.Kata kunci: Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu, Pasal 493 KUHP, Pelanggaran Keamanan Umum, Bagi Orang Atau Barang dan Kesehatan