LITIGASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
PERBANDINGAN HUKUM PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN MENURUT HUKUM PASAR MODAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
Full text link
This article discusses capital market law in gathering expertise in Indonesia and the United States (US) as well as legal protection for stakeholders related to the process of gaining expertise. In this study a method use a comparative approach that is descriptive in nature. The results of the research conducted show that there are some similarities in the implementation of tenders between Indonesia and the US, but there are some differences, such as the procedures for protecting the stakeholders related to the process of making expertise.
Keywords: Capital Market Law, Company Expertise Taking, Public Company, United States Law, Business Law.
Peraturan yang mengikuti perkembangan zaman dalam konteks liberalisasi ekonomi dapat dilaksanakan sebagai upaya perluasan usaha. Penelitian ini membahas perbandingan ketentuan hukum pasar modal dalam pengambilahlian perusahaan di Indonesia dan Amerika Serikat (AS) serta perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan terkait dengan proses pengambilahlian. Tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya saja, akan tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. Pada penelitian ini digunakan metode menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya beberapa persamaan dalam pelaksanaan penawaran tender antara Indonesia dengan AS namun adanya beberapa perbedaan seperti prosedur pelaksanaan serta perlindugan terhadap pihak berkepentingan terkait dengan proses pengambilahlian.
Kata kunci: Hukum Pasar Modal, Pengambilahlian Perusahaan, Perusahaan Terbuka, Hukum Amerika Serikat, Hukum Bisnis
PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT DALAM PARADOKS ETIKA DAN HUKUM
Full text link
The law and ethics have a relationship between the two. However, there are often conflicts between law and ethics. This phenomenon is as happened in the case of cancellation by the State Administrative Court (PTUN) of the Presidential Decree as a follow-up to the ethical decision that is final and binding from the Election Organizing Honorary Council (DKPP). This study uses a statutory and conceptual approach by using primary and secondary legal materials. The two legal materials are inventoried to obtain a prescriptive legal analysis and provide a holistic conceptual study of the legal issues discussed. This legal research aims to analyze the position of ethics in legal instruments in Indonesia concerning infrastructure and ethical decisions and to investigate the enigma between law and ethics in one case in the perspective of a dignified justice theory. The study results show that the DKPP decision's position is equivalent to a legal court decision. On the other hand, the role of ethics in legal instruments in Indonesia is equal; and is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the perspective of the theory of dignified justice, the cancellation of the Presidential Decree as a follow-up to the ethical judgment of the DKPP has ‘abused’ the three legal functions. Thus, it is necessary to distinguish between Presidential Decrees, which are products of administrative law and the Presidential Decree, which is a follow-up to the decision of the DKPP ethical court.
Keywords: Law and Ethics, Dignified Justice, DKPP, Ethics Court.
Hukum dan etika memiliki keterkaitan diantara keduanya. Namun, tak jarang terjadi pertentangan antara hukum dengan etika. Fenomena tersebut sebagaimana terjadi pada kasus pembatalan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut putusan etik yang bersifat final dan mengikat dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kedua bahan hukum tersebut diinventarisasi untuk memperoleh analisis hukum yang bersifat preskriptif; serta memberikan studi konseptual holistik tentang masalah hukum yang dibahas. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan etika dalam instrumen hukum di Indonesia berkenaan dengan infrastrukturisasi dan putusan etik; serta menganalisa enigma antara hukum dan etika pada suatu kasus dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan putusan DKPP adalah sederajat dengan putusan peradilan hukum. Di sisi lain, kedudukan norma etika dan hukum di Indonesia adalah sederajat; dan bersumber pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat, pembatalan Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut putusan peradilan etik dari DKPP sejatinya telah menciderai tiga fungsi hukum. Dengan demikian, perlu adanya pembedaan antara Keputusan Presiden yang merupakan produk hukum administratif; serta Keputusan Presiden yang merupakan tindak lanjut putusan peradilan etik DKPP.
Kata kunci: Hukum dan Etika, Keadilan Bermartabat, DKPP, Peradilan Etik
POTENSI ANCAMAN PIDANA MELAKUKAN KERUMUNAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA
Full text link
This study aims to determine the regulation of criminal threats for crowding in the midst of the COVID-19 pandemic according to positive law in Indonesia and to find out the criminal threats (prison or fines) against those who crowd in the midst of the COVID-19 pandemic according to the penal system. The approach method used in this research is normative juridical and the research specification uses descriptive analytical method. The results of the study show that in positive law there are administrative criminal sanctions that are threatened for perpetrators who gather in the in the time of COVID-19 pandemic, namely Article 14 paragraph (1) of Law No. 4, 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, Article 93 of Law Number 6, 2018 concerning Quarantine, Article 212, Article 214, Article 216, and Article 218 of the Criminal Code. Meanwhile, the criminal threat for those attracting crowds amidst the COVID-19 pandemic can be subject to criminal penalties if the perpetrators resist as stipulated in the legislation, but this criminal sanction is a last resort or ultimum remedium. Thus, the author is of the view that it is necessary to have a functioning agency or institution that is concerned with prevention and supervision through massive approach and layered supervision.
Keywords: Criminal, Crowd, COVID-19.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ancaman pidana yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui ancaman pidana (penjara ataupun denda) terhadap yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 menurut sistem pemidanaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam hukum positif terdapat sanksi pidana administratif yang diancamkan kepada pelaku yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 yaitu Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP. Sementara terhadap ancaman pidana bagi yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 dapat dikenakan pidana apabila pelaku melawan sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi sanksi pidana ini merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Dengan demikian penulis berpandangan bahwa perlu adanya fungsi badan atau lembaga yang konsen dalam upaya pencegahan dan pengawasan melalui pendekatan massif dan pengawasan yang berlapis.
Kata kunci: Pidana, Kerumunan, COVID-19
URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN LISENSI RAHASIA DAGANG SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK
Full text link
Confidential information or trade secrets of a company is very important for business actors, since the development of information-based business. Information has economic values and concerns the quality of the goods and services produced. If the transfer of trade secrets does not explicitly mention the existence of a connection with a Notary Deed, the interests of the parties in an agreement for the transfer of rights and trade secret licenses will lack of legal protection and ultimately create legal uncertainty. The notary deed serves as a means of proof in the event of a trade secret dispute for the parties involved. The power of proof of a notary deed as evidence is a perfect power of proof which then the notary deed must be recorded at the Directorate General of IPR.
Keywords: legal certainty; trade secret; deed.
Informasi yang dirahasiakan atau rahasia dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha, sejak dengan perkembangan bisnis yang berbasis informasi. Informasi memiliki nilai ekonomi dan menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam pengalihan rahasia dagang tidak menyembutkan secara tegas adanya kaitan dengan sebuah Akta Notaris, maka kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang tersebut akan kurang mendapat perlindungan hukum dan pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum. Akta notaris berfungsi sebagai alat pembuktian apabila terjadi suatu sengketa rahasia dagang bagi para pihak yang terlibat. Kekuatan pembuktian sebuah akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian sempurna yang kemudian akta notaris tersebut wajib di catatkan pada Direktorat Jenderal HKI.
Kata kunci: kepastian hukum, rahasia dagang, akta
STUDI KOMPARASI PENDEKATAN HUKUM PADA PENGATURAN INSIDER TRADING DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN DI DUNIA PASAR MODAL
Full text link
The approach of fiduciary duty used in upholding capital market law in Indonesia implies on the imposition of crimes against insider trading becomes narrow. The obligation to prove the elements against the law to be able to prosecute the insider trading is also considered burdensome in providing justice. Insider trading is very likely to committed by parties who are not related to the company and to obtain information voluntarily. The weaknesses of the stipulation of legal approaches in Indonesia make it less viable to enforce material information on the capital market. Therefore, this study aims to understand the law enforcement that can guarantee security in the world of capital markets. This research will examine the use of the concept in Singapore which uses the concept of an information connected approach. In this concept, as the findings showed, Singapore uses a combination of approach to fiduciary duty and misappropriation. Based on this research, the results showed that the approach combining two possible actions of insider trading is a regulation that can provide more coerciveness to law enforcement in the capital markets. Therefore, it is necessary for Indonesia to carry out legal development by applying the misappropriation approach in the stipulations of insider trading in Indonesia.
Keywords: Insider Trading, Legal Approach, Information.
Pendekatan fiduciary duty yang digunakan dalam penegakan hukum pasar modal di Indonesia, membuat pengenaan tindak kejahatan atas insider trading menjadi sempit. Kewajiban dalam pembuktian unsur melawan hukum untuk dapat menindak pidana pelaku kejahatan insider trading juga dirasa memberatkan dalam upaya memberi keadilan. Pelaku kejahatan insider trading sangat dimungkinkan terjadi oleh pihak yang tidak berhubungan dengan perusahaan dan mendapatkan informasi secara sukarela. Kelemahan dalam pengaturan pendekatan hukum di Indonesia membuat penegakan informasi materiil dalam pasar modal menjadi kurang dapat diperjuangkan. Sehingga penulis melalui penelitian ini merasa perlu untuk mengetahui terkait penegakan hukum yang dapat menjamin keamanan dalam dunia pasar modal. Melalui penelitian ini akan menelaah mengenai penggunaan konsep pada Singapura yang menggunakan konsep pendekatan information connectenedd approach. Pada konsep tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa Singapura menggunakan gabungan dari pendekatan fiduciary duty dan misappropriation. Berasarkan penelitian ini didapatkanlah hasil bahwa pendekatan yang menggabungkan dua kemungkinan tindakan pelaku kejahatan insider trading, merupakan peraturan yang lebih dapat memberikan ketegasan pada penegakan hukum didunia pasar modal. Sehingga perlu bagi Indonesia untuk melakukan pengembangan hukum dengan menerapkan konsep pendekatan misappropriation dalam pengaturan insider trading di Indonesia.
Kata kunci: Insider Trading, Pendekatan Hukum, Informasi
STUDI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN MELALUI PEMBESARAN ALAT KELAMIN
Full text link
Violence against women is a global phenomenon that is not affected by racial or ethnic boundaries, culture and social class. One form of violence against women is sexual violence. Sexual violence is a form of violence that can occur in both public and domestic spheres. The legal subjects of perpetrators of sexual violence are usually suffered by women and children who are often seen as weak victims. One form of sexual violence against women is to enlarge the genitals. The problem in this study is whether genital enlargement can be qualified as sexual violence. The research method used is normative juridical. Husband and wife relationship is a fun sexual activity between partners. The concept of masculinity and self-esteem which is shown by the symbolism of the size of the genitals and high sexual ability can lead to sexual violence between partners. In some cases, enlargement of the genitals (penis) is done without the wife (partner) knowing. When penetration occurs and causes a painful feeling, the wife (partner) realizes that the husband's genitals have been enlarged. On the other hand, when the pain arises during penetration, the wife asks to stop or stop for a moment but is ignored and is still forced to penetrate until they are finished. Enlargement of the genitals accompanied by force during intercourse is a form of sexual violence, however it is still considered taboo in domestic life because the wife is ashamed of the public's scrutiny if it is reported to the police.
Keyword: Genitals; Violence; Sexual.
Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah fenomena global yang tidak terpengaruh oleh batas-batas rasial atau 1suku, kultur, dan kelas sosial. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah. Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan adalah dengan melakukan pembesaran alat kelamin. Permasalahan dalam penelitian ini apakah pembesaran alat kelamin dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adaah yuridis normatif. Hubungan suami istri merupakan aktivitas seksual yang menyenangkan antar pasangan. Konsep maskulinitas dan harga diri yang ditunjukkan dengan simbolitas pada besarnya alat kelamin dan kemampuan seksual yang tinggi dapat menimbulkan kekerasan seksual diantara pasangan. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pembesaran alat kelamin (penis) dilakukan tanpa diketahui oleh istri (pasangan). Ketika penetrasi terjadi dan menimbulkan rasa yang menyakitkan, barulah disadari oleh istri (pasangan) bahwa alat kelamin suami yang telah diperbesar. Dilain sisi, pada saat rasa sakit yang timbul pada saat penetrasi, istri meminta untuk menyudahi atau berhenti sesaat untuk melakukannya tetapi tidak dipedulikan dan tetap dipaksakan untuk melakukan penetrasi hingga selesai. Pembesaran alat kelamin yang disertai dengan paksaan saat berhubungan intim merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual, akan tetapi masih dianggap tabu dalam kehidupan rumah tangga karena istri yang malu dengan pandangan masyarakat jika dilaporkan ke kepolisian.
Kata Kunci: Alat Kelamin; Kekerasan; Seksual
PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Full text linkThe policy regulation is one of the government instruments or tools and means used by the government, including state administration officials in criminal justice in carrying out government tasks and other judicial actions. The existence of this policy regulation is a consequence of the welfare law state which imposes a very broad task, namely for the attainment of the people's welfare in accordance with the objectives of the welfare state itself. However, in the development of policy regulations that were originally intended and needed in carrying out governmental duties, in fact their implementation cannot be separated from the problems of conflicts with other legal norms and other legal problems. This paper wants to answer an important question, namely; "What is the basis for government action to issue policy regulations and why policy regulations, theoretically and in practice, cannot be categorized as statutory regulations?". The conclusion that can be drawn from this paper is related to the large "space for movement" held by the government and the positions in the judicial field to make policy regulations. For this reason, it is necessary to recommend Supreme Court to issue a Supreme Court Regulation which regulates technical proceedings related to the review of policy regulations. Delegating the authority to review policy regulations to become the authority of the State Administrative High Court (PT TUN) is a strategic step that can be developed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
Keywords: Testing, Policy Regulations, Regulations, Contradictions of Norms, Government Administration.Peraturan kebijakan adalah instrumen pemerintahan atau sarana yang dipakai pemerintah termasuk pejabat administrasi negara di ranah peradilan pidana dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tindakan yudisial lainnya. Eksistensi peraturan tersebut menjadi konsekuensi atas negara hukum kesejahteraan yang membebankan tugas-tugas yang luas, yakni supaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan tujuan kesejahteraan tersebut. Namun seiring berkembangnya peraturan kebijakan yang awalnya dperlukan ataupun dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pemerintah, justru pada pelaksananaannya sangat melekat pada masalah permasalahan terhadap norma-norma hukum lainnya ataupun persoalan hukum yang lain. Tulisan ini ingin menjawab satu pertanyaan penting, yakni; “Apakah yang menjadi dasar bertindak pemerintah untuk menerbitkan peraturan kebijakan dan mengapa secara teori dan praktik peraturan kebijakan tidak bisa masuk kategori selaku peraturan perundang-undangan?”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah terkait “ruang gerak” yang besar yang dimiliki oleh pemerintah dan pejabatan di lingkungan yudisial untuk membentuk peraturan kebijakan. Untuk itu perlu rekomendasi kepada MA dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang membahas teknis beracara terkait pengujian peraturan kebijakan. Melimpahkan kewenangan pengujian peraturan kebijakan menjadi wewenang PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) adalah langkah yang strategis yang dapat dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kata Kunci: Pengujian, Peraturan Kebijakan, Regulasi, Pertentangan Norma, Administrasi Pemerintahan
POLARISASI BERITA BOHONG COVID-19 : VIKTIMISASI KOLEKTIF
Full text link
COVID-19 has changed the structural behavior of the world community, including the increasing spread of hoax. The massive spread of hoaxes and the abundance of available information has confused the community in indicating which information is correct or hoax. This paper uses a qualitative method with an analytical-descriptive approach. The author emphasizes the aspect of in-depth understanding of a problem by reviewing and analyzing scientific works and various scientific literature. The central factors of this research are facts related to the COVID-19 fake news and the identification of the impact of the spread of the false news. The study found that the huge number of hoaxes related to COVID-19 caused collective victimization, namely the community. Unclear information results in civil resilience. This resilience raised the community resistance regarding government policies in minimizing the impact of COVID-19 on public health in general.
Keyword: COVID-19 Polarizattion; Hoax: Collective Victimization.
Covid-19 telah merubah struktur tingkah laku masyarakat dunia, termasuk meningkatnya penyebaran berita hoax. Massifnya penyebaran hoax dan membludaknya informasi yang ada menyebabkan kebingungan di masyarakat dalam memeilih mana informasi yang benar dan mana yang hoax. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif. Penulis menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan mengkaji dan menganalisis karya-karya ilmiah dan berbagai literatur ilmiah. Bahan utama penelitian ini yaitu fakta-fakta terkait berita bohong Covid-19 dan identifikasi dampak tersebarnya berita bohong tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa massifnya berita hoax terkait covid-19 menyebabkan adanya korban kolektif yaitu masyarakat. Ketidakjelasan informasi melahirkan civil resilience sehingga ada resistensi pada masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam meminimalisir dampak covid pada kesehatan masyarakat secar umum.
Kata Kunci: Polarisasi covid-19; Hoax; Kolektif Viktimisasi
IMPLEMENTASI MODEL PIDANA KERJA SOSIAL BERBASIS NILAI-NILAI HUKUM ADAT SUNDA
Full text link
Criminal sanctions against perpetrators of corruption crimes require extraordinary breakthrough according to the penal objectives, which is not only to provide a deterrent effect for the perpetrators, but also to provide benefits to the community by optimizing the competencies held by the perpetrators, since perpetrators of corruption are competent either in the aspects of social, economics and politics. The current criminal sanctions do not lead to the utilization of the potential possessed by the perpetrators of criminal acts. The focus still leads to deter the perpetrators only by providing severe criminal sanctions, namely by accumulating criminal sanctions in prison and fines, as well as other additional sanctions that focus on perpetrators, not on to interests of the state and society. The result of the research is to conceive the concept of social work sanctions that utilize the competence/expertise of the perpetrators to be able to provide great benefits to the community directly which implementation is based on the values contained in Sundanese customary law, so that the objectives of the punishment are not only to correct the conduct of the perpetrators, but also to restore state financial losses, and to provide great benefits for the community.
Keywords: Sanction of Community Service, values, Sundanese Customary Law, Purpose of Punishment.
Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi membutuhkan terobosan yang luar biasa berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yang tidak hanya memberikan efek penjeraan bagi pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mengoptimalkan kompentensi yang dimiliki oleh pelaku, karena pelaku korupsi memiliki kompentensi baik secara substansial (keilmuan), sosial, ekonomi maupun politis. Sanksi pidana yang sekarang berlaku tidak mengarah kepada pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Konsentrasi sanksi masih mengarah pada penjeraan bagi pelaku saja dengan memberikan sanksi pidana yang berat, yaitu dengan mengkomulasikan sanksi pidana penjara dan denda, juga sanksi tambahan lainnya yang semua mengarah pada pelaku, tidak berorientasi pada kepentingan negara dan masyarakat, padahal kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara termasuk di dalamnya adalah masyarakat, sehingga hasil penelitian yang dilakukan dibuat konsep sanksi pidana kerja sosial yang memanfaatkan kompentensi/keahlian pelaku untuk dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara langsung dengan implementasi berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat sunda,, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya melakukan perbaikan bagi pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan negara, dan juga memberikan manfaat yang besar bagi mansyarakat.
Kata Kunci : Pidana kerja sosial, nilai-nilai, hukum adat sunda, tujuan pemidanaa
MENINJAU ULANG SANKSI KEBIRI KIMIA DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PANCASILA
Full text link
Starting from the state's concern about the increasing numbers of sexual violence against children, the government has issued a chemical castration policy for perpetrators of sexual violence against children as an additional punishment or treatment. In general, children are a group vulnerable to sexual violence. This is because children are deemed unable to defend themselves and inadequate sex education in Indonesia. Through this research, the researchers tried to see whether the implementation of the castration policy can be the right form of punishment. By using the normative juridical method through an approach to legal principles with qualitative data analysis presented in a descriptive-analytical manner, the researchers found that the chemical castration policy against perpetrators of sexual violence against children actually injures the concept of criminal law reform which is currently on the country's big agenda to create criminal law in accordance with the values of Pancasila, namely peace. The chemical castration policy is also a form of state neglect of the rights of victims and the rights of perpetrators which should be accommodated properly, without having to use chemical castration as a solution.
Keyword: Chemical castration, Balance, Victims, Criminal law reform, Perpetrators.
Berangkat dari kekhawatiran negara terhadap kondisi meningkatnya kekerasan seksual bagi anak, membuat negara mengeluarkan kebijakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai pidana tambahan. Secara umum anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan anak dianggap belum dapat membela dirinya sendiri dan masih rendahnya seks edukasi di Indonesia. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk melihat apakah penerapan kebijakan kebiri dapat menjadi bentuk pemidanaan yang tepat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dengan analisis data secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis, peneliti menemukan bahwa kebijakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru mencederai konsep pembaharuan hukum pidana yang saat ini menjadi agenda besar negara untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai nilai Pancasila yaitu perdamaian. Kebijakan kebiri kimia juga merupakan bentuk pengabaian negara terhadap hak korban dan hak pelaku yang seharusnya dapat diakomodir dengan baik, tanpa harus menggunakan kebiri kimia sebagai solusi.
Kata Kunci: Kebiri kimia, Keseimbangan, Korban, Pembaharuan Hukum Pidana, Pelaku