LITIGASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
EDUCATIONAL FAIR USE & DIGITAL LEARNING: COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA & MYANMAR
Full text linkThe utilization of copyrighted works for educational purposes under the doctrine of fair use is globally accepted, however, the limit and the implementation measures are not clearly defined. In the age of digital learning where the creation, utilization, and dissemination of information in general and copyrighted works, in particular, have become borderless, it’s critical to analyze the proper implementation of educational fair use. Using juridical normative approach combined with analytical study and comparative study between Indonesia and Myanmar Copyright Law, this research found that both Indonesia and Myanmar Copyright Law provide important exceptions that are specifically aimed at non-commercial educational purposes and public library archival context, however, the implementing regulations of the educational fair use still non-existence. To optimally and effectively implement the doctrine of fair use for educational purposes in the digital age it’s important to adopt globally accepted official guidelines to determine educational fair use more comprehensively followed by synergy, partnership, and collaboration between government, academics, and libraries in formulating both legal and digital infrastructures to guarantee that the implementation of educational fair use in digital age learning complies with national legislation and compliance with international copyright regulations.
Keywords: Copyright Law, Digital Learning, Educational Fair Use
KEARIFAN SPIRITUAL DALAM PENDIDIKAN HUKUM LINGKUNGAN
No full textThis paper will describe and examine local wisdom values that are implemented in environmental law education in Indonesia. Environmental law education is now more oriented towards liberal environmental law education so that it ignores the values of local wisdom. Based on this, the problem that arises is how about local wisdom can be the basis for environmental law education by internalizing local wisdom in environmental law teaching materials. The study in this paper uses m The research approach method is normative juridical. Secondary data were gathered through literature searches and analyzed using qualitative legal analysis to reach conclusions using a deductive syllogism.From the results of the study, it was concluded that klocal wisdom is full of spiritual meaning and ethical values. This local wisdom rests on the philosophy of values, ethics, and ways of behaving and behaving that are traditionally institutionalized. This is an important basis for environmental law education, which is a guide for humans when dealing with their environment.
Keyword : Wisdom, Values, Education, Environmental Law.Tulisan ini akan menguraikan dan mengkaji nilai-nilai spiritual yang hidup dalam kearifan lokal yang terimplementasikan dalam pendidikan hukum lingkungan di Indonesia. Pendidikan hukum lingkungan sekarang lebih berorientasi pada pendidikan hukum lingkungan liberal sehingga mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Berdasarkan hal tersebut, persoalan yang timbul adalah sejauh manakah kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pendidikan hukum lingkungan dengan cara menginternalisasi kearifan lokal dalam materi ajar mata kuliah hukum lingkungan. Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan dengan menggunakan silogisme deduksi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kearifan lokal sarat dengan makna spiritual dan nilai-nilai etika. Kearifan lokal ini bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara berprilaku dan bersikap yang melembaga secara tradisional. Hal ini merupakan dasar yang penting bagi pendidikan hukum lingkungan yang menjadi panduan bagi manusia ketika berelasi dengan lingkungannya
SISTEM ONLINE PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN JASA DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA
Full text linkDugaan praktik monopoli oleh PT.O dan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang hanya menyediakan satu sistem pembayaran jasa berbasis online menimbulkan kerugian diantaranya banyak masyarakat yang kesulitan melakukan pembayaran karena sedikitnya pilihan sistem pembayaran, ditambah dengan sulit masukannya para pelaku usaha lain dalam melaksanakan usahanya. Hal ini menimbulkan permasalahan, permasalahan yang timbul antara lain; Bagaimana implementasi sistem online pada transaksi pembayaran jasa, serta bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam transaksi pembayaran jasa berdasarkan sistem online. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan betolak pada segi yuridis normatif yang lebih lanjut akan ditelaah secara kualitatif dengan berpedoman pada teori-teori dan asas-asas yang relevan. Hasil yang diperoleh dari penelitian diketahui bahwa 1) PT.O melakukan kerjasama dengan Lippo Group untuk menjadi sistem pembayaran tunggal yang mengakibatkan pemusatan ekonomi dengan dikuasainya jasa pembayaran di mal-mal tersebut hingga menghambat para pelaku usaha lainnya untuk masuk dan melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan G, melakukan kerjasama dengan Bandara tertentu untuk menjadi satu-satunya platform penyediaan angkutan umum berbasis aplikasi dan hanya menyediakan satu sistem pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak G yang mengakibatkan terhambatnya para pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 17 dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan 2) penerapan asas keseimbangan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat di lihat asas keseimbangan tidak diterapkan oleh pelaku usaha dalam transaksi pembayaran jasa berbasis online pada kasus Lippo Group (PT.O) dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Hal ini terbukti dengan hanya ditunjuknya satu pelaku usaha untuk melakukan kegiatan membuktikan tidak diberikannya kesempatan usaha pada pelaku usaha lain di pasar tersebut.
Kata Kunci : Asas Keseimbangan; Pembayaran online; Persaingan Usaha.The allegation of monopolistic practices by PT.O and I Gusti Ngurah Rai Airport, which only provides one online-based service payment system, has resulted in losses, including many people who are unable to make payments due to the lack of payment system options, as well as making it difficult for other business actors to enter their market. This creates issues, such as how to construct an online system for service payment transactions and how to apply the principle of balance in internet-based service payment transactions. The research was descriptive analytical in nature, describing the applicable laws and regulations, as well as legal theories and practices in the implementation of the problems studied. The approach method used was a qualitative normative approach, i.e. research conducted with a departure from the normative juridical aspect, which was then qualitatively analyzed by referring to relevant theories and principles. The findings of the study show that 1) By regulating payment services at these malls, PT. O collaborates with Lippo Group to form a single payment system that results in economic centralization by preventing other business actors from joining and carrying out their business activities. Meanwhile, G cooperates with certain airports to be the only platform for providing application-based public transportation and only provides one payment system that has been determined by G, thus preventing other business actors from entering the market and is proven to have violated Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition; and 2) In the instance of Lippo Group (PT.O) and I Gusti Ngurah Rai Airport, the principle of balance is not applied by business actors in online-based service payment transactions. This is exhibited by the appointment of only one business actor to carry out activities, demonstrating that other business actors are not granted business prospects in that market.
Keywords: Principle of Balance; Online Payment; Business Competition
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MENURUT KUHP INDONESIA DAN ISRAEL PENAL LAW 5737-1977
Full text linkPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama berdasarkan KUHP Indonesia dan Israel Penal Law 5737-1977. Perbandingan tersebut meliputi perbedaan, persamaan, dan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini termasuk pada golongan penulisan hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan melalui pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta analisis data yang digunakan yakni dengan metode silogisme melalui pendekatan secara deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana penodaan agama berdasarkan KUHP Indonesia dan Israel Penal Law 5737-1977 terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Melalui adanya persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui aspek kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari sisi KUHP Indonesia maupun dari Israel Penal Law 5737-1977. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan Israel Penal Law 5737-1977 tentang Tindak Pidana Penodaan Agama di Israel yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang tindak pidana penodaan agama di Indonesia, sehingga aspek regulasi terkait Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia menjadi lebih baik.
Kata kunci: Penodaan Agama, KUHP Indonesia, Israel Penal Law 5737-1977.This legal writing aims to find out the comparison of the regulation of the Criminal Offense of Blasphemy based on the Indonesian Penal Code and the Israeli Penal Law 5737-1977. The comparison includes differences, similarities, and advantages and disadvantages of each legislation. This legal writing belongs to the category of normative legal writing with a prescriptive and applied nature through a comparative approach. The sources of legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. Data collection techniques were carried out through library research and data analysis used, namely the syllogism method through a deductive approach. Based on the comparison of the regulation of the crime of blasphemy based on the Indonesian Criminal Code and the Israeli Penal Law 5737-1977, there are several similarities and differences. Through these similarities and differences, it can be seen the advantages and disadvantages of each arrangement, both from the Indonesian Criminal Code and from the Israeli Penal Law 5737-1977. With this comparison, it is found that several advantages of the Israeli Penal Law 5737-1977 on Crime of Blasphemy of Religion in Israel which can be adopted into Indonesian Criminal Code concerning the governing of blasphemy of religion in Indonesia for the reformation of Indonesian Penal Code.
Keywords: Blasphemy, Indonesian Criminal Code, Israel Penal Law
RELEVANSI KEBIJAKAN TPPA 2011 TERHADAP NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Full text linkTobacco Plain Packaging Act (TPPA) 2011 is one of the laws enacted by Australia which is opposed by tobacco producing countries because it requires plain packaging of cigarettes and other tobacco products. The purpose of this research are to find out the relevance of the TPPA 2011 promulgated by Australia to the trade provisions in the WTO, and to find out the legal consequences for WTO members that have bilateral relation with Australia. The specifications of this research is descriptive. The type of research is normative juridicial research. The approach method is statute approach, and case aprroach. The data collection technique is through the study of primary, secondary and tertiary legal material which are analyzed using qualitative methods. The first result is, TPPA 2011 is not relevant to the trade provisions in the WTO. The second result is the WTO members that have bilateral relation with Australia must be willing to comply with the TPPA 2011.
Keywords: Australia; cigarette plain packaging;TPPA 2011.Tobacco Plain Packaging Act (TPPA) 2011 merupakan salah satu undang-undang yang dibuat Australia yang kebijakannya ditentang negara-negara produsen tembakau karena mewajibkan kemasan polos rokok dan produk-produk tembakau lainnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui relevansi TPPA 2011 yang dibuat Australia dengan ketentuan perdagangan di WTO, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi negara-negara anggota WTO yang memiliki hubungan bilateral dengan Austalia. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Metode pendekatannya adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang pertama, TPPA 2011 tidak relevan dengan ketentuan perdagangan di WTO. Hasil penelitian yang kedua, negara-negara anggota WTO yang memiliki hubungan bilateral dengan Australia harus bersedia tunduk kepada TPPA 2011.
Kata Kunci: Australia; kemasan polos rokok; TPPA 2011
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN
Full text linkThis research aims to review the implications of Anti-Sexual Violence Act which is focused on the aspect of victim protection. This research uses a socio-legal approach. Considering that sexual violence can occur in any locations and even the perpetrators can be victims’ closest relatives. The substantive of the law is to provide protection to the victims, including victims of revenge porn which can be defined as the distribution of pornographic content as a form of revenge against victims. This is stated in Article 4 Paragraph 1 of the aforesaid act, that there are at least nine criminal acts of sexual violence. The Act on the Crime of Sexual Violence has been officially promulgated through the State Gazette after it was enacted in the Plenary Meeting on April 12, 2022. The passing of the law is a historic moment that has been long awaited by the public. The presence of regulation is considered to be an evidence of the struggle of victims. Therefore, it is very important to see the implications of the law from victim protection aspect, in addition to the law as a legal protection instrument for the victims of sexual violence.
Keywords: Implications, Sexual Violence, Victim Protection.Penelitian ini bertujuan untuk mereview implikasi UU TPKS yang difokuskan pada Aspek perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Bermula dari Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja bahkan pelakunya bisa dari kerabat terdekat. Isi UU TPKS lainnya yaitu memberikan perlindungan kepada korban termasuk korban revenge porn atau penyebaran konten pornografi dengan modus balas dendam kepada korban. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 yang menyebutkan setidaknya ada sembilan tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah resmi diundangkan melalui Lembaran Negara setelah disahkan dalam Rapat Paripurna pada 12 April 2022. Pengesahan UU TPKS ini menjadi momen bersejarah yang telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dengan hadirnya UU TPKS ini dapat menjadi bukti perjuangan bagi para korban kekerasan seksual. Oleh karena itu penting sekali untuk melihat implikasi UU TPKS ini dari aspek perlindungan korban, selain undang-undang sebagai payung hukum yang jelas diperlukan juga instrument perlindungan hukum yang jelas bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.
Kata Kunci: Implikasi, Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban
DIGITALISASI PENDIDIKAN HUKUM
No full textThe world has changed into a reality engineered through logic digital known as artificial intelligence. When the intelligence develops in rapid fashion into conscience like human, the potential game, website and other network and digital facility will drastically be increasing. Methods used is a participative-mixed method model of research with four approaches which are philosophical, conceptual, socio-legal and textual-critique approaches with literature study data collecting technique. In this era of artificial intelligence, legal education should be reborn with new face, education with commitment to respond digital development without ignoring the value of wisdom. Legal education will lead to the development of practical skill and is based on values of wisdom. Legal education should establish cultural-based curriculum as legal education is an education of behavior. Legal education should be adapted with global values but paying attention to local aspects or on the other hand maintaining rational education and constructing sense of logic and retaining good practical skill and the concern to marginalized community. That is what future legal education should be.
Keywords: Digitalization, Artificial Intelligence, Legal Education.Dunia telah berubah menjadi realitas yang direkayasa melalui nalar digital yang dikenal dengan istilah artificial intelligence. Ketika kecerdasan berkembang dengan cepat menuju tingkat kesadaran seperti manusia, maka potensi gim dan situs, web dan jaringan lain dan fasilitas digital akan meningkat secara drastik. Metode yang digunakan berupa model penelitian mixed method yang partisipatoris dengan empat pendekatan yaitu, pendekatan filosofis, konseptual, sosio-legal, dan metode kritik teks dengan teknik pengumpulan data berupa telaah literature. Di era kecerdasan artifisial, pendidikan hukum harus lahir dengan wajah baru, wajah yang tetap berkomitmen untuk merespon perkembangan digital, namun tetap tidak melupakan nilai kearifan. Pendidikan hukum akan tetap mengarah kepada pengembangan kemampuan praktikal (keahlian), namun dilandasi nilai kearifan, pendidikan harus membangun kurikulum berbasis berkebudayaan, sebagaimana pendidikan hukum sesungguhnya adalah pendidikan perilaku. Pendidikan hukum harus tetap beradaptasi dengan nilai global dan memperhatikan aspek lokal, atau dengan kata lain mempertahankan yang rasional dan dengan membangun logika rasa, tetap memeiliki kepampuan praktikal yang baik, sekalipun kepedulian kepada masyarakat tertindas. Inilah arah baru pendidikan hukum di masa depan.
Kata kunci ; Digitalisasi, Artificial Intelligence, Pendidikan Hukum
PROBLEMATIKA HUKUM PENGELOLAAN USAHA MIKRO DAN KECIL SEBAGAI PERSEROAN PERORANGAN
Full text linkLaw No. 11, 2020 concerning Job Creation was enacted with the objectives to increase the business climate and to open as many as possible job opportunity. In the regulation, it is recognized a new form of company that is individual company of micro and small business. This business can be founded by an individual who owns the company’s shares. It certainly raised questions considering that limited company and the small business are two different things. This writing will discuss about the potential conflict of interest and violation of the principle of accountability in managing an individual company. The method used in this research was juridical normative with statute and conceptual approaches. The research specification was descriptive analytical. The research found that the Job Creation Act stipulation on the establishment of individual small business as an individual company is incorrect. When a particular company can be established by an individual who owns all the shares, it can create a huge conflict of interest. It surely can make the company so untransparent that the decisions made by the organ of the company to be subjective. In addition, it can make the organ of the company difficult in carrying out its duties in accordance with its duties and responsibilities.
Keywords: Omnibus Law, Individual CompanyUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disahkan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim usaha dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dalam peraturan ini dikenal bentuk baru perseroan yaitu Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Perseroan Perorangan UMK ini dapat didirikan dan sahamnya dapat dimiliki oleh satu orang saja. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengingat Perseroan Terbatas dan UMK adalah dua hal yang berbeda. Tulisan ini akan mengkaji mengenai potensi benturan kepentingan serta potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan perorangan umk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang dan metode konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja dalam pengaturannya tentang UMK yang dapat didirikan sebagai perseroan perorangan dianggap tidak tepat. Apabila suatu perusahaan dapat didirikan dan sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang maka kemungkinan untuk merangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan akan sangat besar. Hal ini tentunya akan membuat perusahaan tidak transparan, sehingga keputusan yang diambil oleh organ perusahaan akan sangat subjektif. Selain itu hal ini juga dapat menyebabkan organ perseroan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
Kata Kunci: Cipta Kerja, Perseroan Peroranga
KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
Full text linkThis research was conducted in order to understand and be able to describe the form of authority of the Audit Board of Indonesia under Law No. 15, 2006 concerning the Audit Board of Indonesia regarding the audit of village funds sourced from the state budget in village administration reviewed from the state administration system in Indonesia. The discussion in this writing is about what is the standing of the Audit Board of Indonesia in auditing the village fund in the village administration and the authority of the board in auditing the fund at the village administration. This research used normative approach through scientific study and aimed to ensure the concrete and conformity of the board authority normatively. The research was conducted through library research by studying and analyzing written legal materials and supported with the statements of informant and correspondent involved. The findings concluded that the Audit Board of Indonesia as the state organ of Indonesia with vital task to audit the state budget that can be considered as the Supreme Audit Institute either in the level of central government or the regional level. The authority of the board in the level of village administration to audit the village fund that comes from the state budget is a political movement of the government and is considered as the state will in realizing the good governance as the state program. However, in the implementation, the Audit Board of Indonesia has established its representatives in each province of Indonesia in which, unfortunately, the regional representative seemed meaningless since the board representatives have to answer to the Head and Deputy Head of the board regarding the examination and audit of the village fund of the state budget. The author suggests to promulgate additional concrete and clear provisions on the duty of the representatives of the board in every province.
Keyword: BPK (the Audit Board of Indonesia) Village Fund, Village Administration.Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memahami dan mampu menjabarkan bentuk kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI perihal pemeriksaan dana desa bersumber dari APBN dalam pemerintahan desa ditinjau dalam system ketatanegaraan di indonesia. Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya, bagaimanakah kedudukan BPKP sebagai perwakilan BPK dalam penyelenggaraan pemeriksaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta bagaimana kewenangan BPK dihubungkan dengan pemeriksaan dana desa bersumber dari APBN di pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan pengkajian secara ilmiah dan bertujuan untuk memastikan kekonkritan dan kesesuaian kewenangan BPK secara normatif. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan kajian kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang tertulis dan didukung dengan keterangan dari informan dan koresponden yang terlibat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Keberadaan BPK sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas vital terhadap kewenangan memeriksa keuangan negara yang dapat disebut sebagai Supreme Audit Institute baik ditingkat pemerintah pusat hingga di daerah. Kewenangan BPK ditingkat pemerintahan desa dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari APBN merupakan suatu langkah politik hukum pemerintah dan dinilai sebagai kehendak negara dalam menciptakan good governance yang juga merupakan program strategis pemerintah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sesungguhnya BPK telah memiliki BPK perwakilan disetiap provinsi-provinsi yang ada, akan tetapi fungsi BPK perwakilan seakan tidak berarti dikarenakan segala bentuk pelaksanaan kewenangan pemeriksaan dana desa bersumber dari APBN oleh BPK, BPK perwakilan wajib melakukan koordinasi terhadap ketua dan wakil ketua BPK RI terkait dengan akan dilakukannya pemeriksaan dan pengauditan dana desa yang bersumber dari APBN. Penulis menyarankan agar adanya aturan tambahan mengenai penjabaran tugas BPK Perwakilan di setiap provinsi secara konkrit dan jelas.
Kata kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Dana Desa, Pemerintahan Desa
PENDIDIKAN SOCIAL JUSTICE DI MASA PANDEMI COVID-19 : PERTIMBANGAN DAN KEKHAWATIRAN
Full text link
The outbreak of the Covid-19 virus has caused disruptions across the globe. The table has turned drastically and unexpected. All aspects of life are impacted by this corona virus. The world, ready or not are forced to adapt with the situation. Legal schools have to conduct online learning. The concern should be paid to how social justice education can be done online when trying to sensitize the students towards social justice. The approach used in this research was juridical normative examining norms related to social justice learning. Conceptual approach was used to show views and analysis of problem solving on social justice learning through online method at undergraduate level to produce lawyers with legal professional skills. Therefore, traditional law school curricula provide chances for students to develop their skills. The impact is that online learning that can produce future litigators with the same or even better quality with the conservative method is still in doubt. The research concluded that some elements are missing from the online learning when teaching social justice to students such as professional skills and social emphathy.
Keywords: Outbreak of Covid-19 Virus, Online Learning, Social Justice.
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan disrupsi di seluruh penjuru dunia. Keadaan menjadi terbalik secara drastis dan tidak disangka-sangka. Seluruh aspek kehidupan terdampak oleh virus bermahkota ini. Masyarakat dunia, siap atau tidak, dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Pendidikan hukum juga harus menyelenggarakan pembelajaran melalui metode daring. Perhatian yang harus diberikan adalah sejauh mana pendidikan social justice bisa dilakukan melalui metode daring terkait penanaman sensitivitas dan kepekaan akan keadilan sosial? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang menelaah norma-norma terkait pendidikan social justice. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk memberikan sudut pandang dari analisis penyelesaian permasalahan pendidikan social justice melalui metode daring. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Pendidikan hukum, terutama pendidikan social justice pada level sarjana bertujuan untuk menciptakan lulusan-lulusan hukum dengan keahlian-keahlian profesi hukum, oleh karenanya kurikulum sekolah hukum yang tradisional memberikan peluang dan kesempatkan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya. Dampaknya adalah pembelajaran daring yang dapat menghasilkan litigator-litigator masa depan dengan kualitas yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan metode konservatif masih diragukan. penelitian menunjukan bahwa beberapa elemen-elemen pembelajaran luring hilang semasa pembelajaran daring, seperti contohnya keterampilan profesi atau praktis dan empati sosial.
Kata kunci : Pandemi Covid-19, Pendidikan Daring, Social Justice