LITIGASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
KONSTRUKSI YURIDIS PENGATURAN BANTUAN JURU BAHASA BAGI TERDAKWA
The defendant has the right to present a defense, and to guarantee that the defendants must understand the facts that arise during trials. The Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), yet still superficial, does regulate the mechanism for appointing an interpreter. This study aims to elaborate: first, the urgency of an interpreter during trial; and second, how the law regulates the existence of an interpreter assistance for defendants. This research uses a normative juridical method. Based on the problem mentioned above, the conclusion is as follows: First, the appointment of an interpreter aims to ensure equality between the defendant and the prosecutor. Those conditions will lead to a verdict based on substantive truth by the judge. Second, the judge must use an official decree to appoint an interpreter, granting them legal authority during the trial. Before the interpreter translates any facts in the trial, they must first take an oath or pledge. An interpreter who provides intentionally false translations will be charged under Article 242 of the Criminal Code. Additionally, an interpreter who has been appointed but fails to fulfill their duties can be penalized under Article 224 paragraph (1) of the Criminal Code, and if the interpreter unlawfully fails to appear, they can be penalized under Article 522 of the Criminal Code. This study recommends that future reforms of the Criminal Procedure Code explicitly state that judges should appoint interpreters through official decrees and interpreters should be certified and integrated into the criminal justice system.Terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan, dan untuk menjamin agar terdakwa dapat mengajukan pembelaan, segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus terdakwa mengerti. KUHAP tidak menentukan mekanisme secara rinci tentang penunjukan juru bahasa. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan: pertama, apakah urgensi bantuan juru bahasa bagi terdakwa yang tidak bisa berbahasa Indonesia; dan kedua, bagaimana konstruksi yuridis pengaturan bantuan juru bahasa bagi terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat. Pertama, penunjukan juru bahasa bertujuan untuk memastikan adanya kesamaan kedudukan antara terdakwa dan penuntut umum, sehingga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan pada kebenaran materiil. Kedua, hakim harus menggunakan penetapan untuk menunjuk juru bahasa, yang memberikan legalitas kepada juru bahasa untuk membantu terdakwa dalam menerjemahkan selama persidangan. Sebelum juru bahasa menerjemahkan segala sesuatu di persidangan, ia harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Juru bahasa yang menerjemahkan secara palsu dapat dikenakan pidana menurut Pasal 242 KUHP. Selain itu, juru bahasa yang telah ditunjuk tetapi tidak memenuhi kewajibannya dapat dipidana menurut Pasal 224 ayat (1) KUHP, dan jika juru bahasa tidak datang secara melawan hukum, ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP. Penelitian ini merekomendasikan agar reformasi KUHAP ke depan dengan tegas menyebutkan penunjukan juru bahasa oleh hakim menggunakan penetapan dan juru bahasa yang tersertifikasi harus terintegrasi dalam sistem peradilan terpadu (integrated criminal justice system).
Kata Kunci: Juru bahasa, terdakwa, hak asasi manusia
Implementation of Fair Trade in Rice Trading Through the Circular Economy Concept to Realize Environmental Welfare and Sustainability
The World Bank pays attention to the high price of rice in Indonesia, because the increase in rice prices is not balanced by the improvement of the welfare of rice farmers. To reduce rice production costs, the use of chemical pesticides is an option because of its more affordable price and quick results. Farmers in general have a weak position in obtaining production facilities, financing farming businesses, and getting fair prices. Looking at these conditions and situations, a concept emerged known as fair trade or commonly known as the concept of fair trade. However, the concept of fair trade has not been explicitly regulated in Indonesian trade law. This legal research was carried out using a qualitative analysis method with a conceptual approach. The results of the study show that, with the implementation of fair prices and fair business practices, it can support the implementation of circular economies that have an impact on the welfare of rice farmers and increase the awareness of rice farmers to protect the environment. In addition, the existence of fair trade can shift the rice production chain which currently weakens the position of rice farmers and burdens high purchase prices on consumers. The implementation of fair trade can also maintain national food security. Therefore, arrangements are needed regarding the implementation of fair trade in rice trade in Indonesia and the commitment of government apparatus to socialize, implement, supervise, and certify fair trade in Indonesia
IMPLIKASI PENGATURAN PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KUHP 2023 TERHADAP KEBERLAKUAN ASAS-ASAS KHUSUSNYA: PENGUATAN ATAU PELEMAHAN?
This paper discusses the impact of the regulation of gross violation of human rights in the Penal Code 2023 on the validity of the principles stipulated in Act Number 26, 2000 as the special law. The method used is normative research with data collection through literature study. The findings show that regarding the Article 187 and Article 620 of the Penal Code 2023, it can be said that these articles have actually provided a ‘guarantee’ to ensure that the existence of the Penal Code 2023 will not reduce or have any impact on the special principles in Act Number 26,2000. This is then strengthened by the provisions of Article 622 paragraph 1 letter m which only revokes several articles from the Act, namely Articles 8, 9, 36-40 on criminal offenses and sanctions for gross violation of human right. By using the theory of codification & the amendment of Article 3 of the Penal Code 2023, it was revealed that the regulation on gross violation of human right in the Penal Code 2023 is potentially to create new problems, from the issue of conflict of principles to of multiple interpretations. Different interpretations of Article 187, Article 620, and Article 3 of the Penal Code 2023 can actually lead to the inapplicability of special principles stipulated in Act Number 26, 2000, therefore, the provisions of gross violation of human right, in the future, are very likely to be subject to the general principles contained in Book I of the Penal Code 2023.Tulisan ini akan mengkaji tentang sejauh mana pengaturan pelanggaran HAM berat dalam KUHP 2023 berdampak pada keberlakuan asas-asas yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 sebagai UU khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari Pasal 187 dan Pasal 620 KUHP 2023, maka dapat dikatakan jika pasal-pasal tersebut sejatinya telah memberikan ‘jaminan’ untuk memastikan apabila keberadaan KUHP 2023 tidak akan mengurangi atau memberikan dampak apapun terhadap keberlakuan asas-asas khusus yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hal ini kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 622 ayat 1 huruf m yang hanya mencabut beberapa pasal dari UU No. 26 Tahun 2000, yakni Pasal 8, 9,36-40 tentang rumusan tindak pidana dan sanksi pidana bagi pengaturan pelanggaran HAM berat. Sementara dengan menggunakan teori kodifikasi & perspektif perubahan perundang-undangan pada Pasal 3 KUHP 2023, terungkap sebuah temuan bahwa pengaturan pelanggaran HAM berat di dalam KUHP 2023 berpotensi membuka berbagai permasalahan baru, mulai dari isu pertentangan asas hingga isu multitafsir. Ditafsirkannya Pasal 187, Pasal 620, dan Pasal 3 KUHP 2023 secara berbeda sejatinya dapat menimbulkan potensi berupa tidak berlakunya asas-asas khusus yang diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2000, sehingga kedepannya bagi pengaturan pelanggaran HAM berat sangat dimungkinan tunduk pada asas-asas hukum umum yang termaktub dalam Buku I KUHP 2023.
Kata Kunci: Pengaturan Pelanggaran HAM Berat, KUHP 2023, Perubahan Perundang-Undangan
Pertimbangan Majelis Arbiter dalam Menetapkan CISG sebagai Applicable Substantive Law pada Arbitrase: Indonesia
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is an international legal instrument that can be chosen as the choice of law in international commercial contracts. Consequently, CISG is applied as the substantive law governing the resolution of disputes between contracting parties. However, in arbitration forums, the application of CISG as substantive law may vary depending on the considerations of the arbitral tribunal. This study aims to provide a comprehensive analysis of the considerations taken by arbitral tribunals when establishing CISG as the applicable substantive law in several international sale of goods cases. This research is normative legal research using statutory, case-based, and conceptual approaches, with data analyzed through legal interpretation methods. The findings of this study indicate that there are two conditions under which CISG is applied as the applicable substantive law, namely: (1) the application of CISG as the agreed choice of law by the parties; and (2) the application of CISG in situations where there is an absence of a choice of law.United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) sebagai salah satu instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan sebagai pilihan hukum (choice of law) dalam kontrak komersial internasional. Dalam hal ini, CISG dijadikan applicable substantive lawdalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara para pihak yang berkontrak. Namun demikian, pada proses penyelesaian sengketa di forum arbitrase, majelis arbiter dapat memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menerapkan CISG sebagai applicable substantive law. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan hasil analisis yang komprehensif tentang apa yang menjadi pertimbangan majelis arbiter dalam menetapkan CISG sebagai applicable substantive law dalam beberapa kasus jual beli barang internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, sementara teknik analisis data menggunakan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga hal yang digunakan sebagai pertimbangan majelis arbiter dalam menerapkan CISG sebagai applicable substantive law pada sengketa jual beli barang internasional. Ketiga hal tersebut adalah CISG digunakan sebagai applicable substantive law berdasarkan pada: (1) choice of law yang telah disepakati oleh para pihak di dalam kontrak mereka (party autonomy); (2) ditentukan secara langsung oleh majelis arbiter (voie directe); dan (3) ditentukan secara tidak langsung oleh majelis arbiter (voie indirecte)
URGENSI KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENELANTARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA OLEH KORPORASI
Development in the mining sector is an integral part of national development which aims to support industrialization programs to provide domestic raw materials and increase state revenues from foreign exchange and open up the widest possible employment opportunities in order to improve welfare. The implementation of mining business activities must begin with the ownership of a Mining Business License granted to business entities, cooperatives and individuals. The conditions that occur in reality record that there are not a few cases of illegal mining that cost the State around 38 trillion per year. It was recorded in 2021 that there were 2,741 unlicensed mining locations spread across 29 provinces in Indonesia. Of these points, there are 2,645 mineral and coal commodities and 96 coal commodity locations. Given the importance of the mining sector, the government positions the mining sector as the livelihood of many people. As mandated by the Constitution Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law enforcement of the obligations of Coal Mining Business License holders has not been effective, seen from the five factors that have been fulfilled, namely the legal factors themselves, facility factors, law enforcement factors, legal awareness factors, and legal culture factors have not been able to be optimally implemented as they should. Criminalization of abandonment of Coal Mining Business License by corporations is very important (urgent), where administrative sanctions provided by the Government related to corporations that do not carry out the obligation to submit RKAB are...Kondisi yang terjadi pada kenyataan mencatat bahwa terdapat kasus pertambangan illegal yang tidak sedikit sehingga merugikan Negara sekitar 38 triliun per tahun. Tercatat pada tahun 2021 terjadi penambangan tanpa izin sebanyak 2.741 lokasi yang tersebar di 29 provinsi yang ada di Indonesia. Dari sekian titik, sebanyak 2.645 komoditas minerba dan 96 lokasi komoditas batubara. Baru-baru ini, sebuah penemuan pertambangan illegal di Kalimantan Timur dilaporkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Pengakuan seorang eks polisi yang tersangkut kasus tersebut menyatakan bahwa beliau sempat memberikan setoran kepada petinggi di Kepolisian guna mendapat bekingan. Mengingat pentingnya sektor pertambangan, sehingga pemerintah memposisikan sektor pertambangan sebagai hajat hidup orang banyak. Sesuai amanat Konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitiis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penegakan hukum kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara belum efektif, dilihat dari lima faktor yang sudah terpenuhi, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor fasilitas, faktor penegak hukum, faktor kesadaran hukum, dan faktor budaya hukum belum dapat terselenggara dengan optimal sebagaimana semestinya
RETHINKING TOURISM VILLAGES: HOW ECOLOGICAL JUSTICE SHAPES SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Tourism village management plays a pivotal role in advancing sustainable development, particularly in rural areas endowed with rich biodiversity and natural resource potential. Ecological justice, which underscores equitable access to natural resources and shared responsibility in maintaining ecosystem balance, is a critical concept for ensuring sustainability in tourism village management. This study investigates the integration of ecological justice into tourism village management and examines the challenges and opportunities associated with its implementation. Utilizing a qualitative approach, the research explores strategies and policies that promote environmental sustainability while enhancing the welfare of local communities. The findings reveal that participatory approaches, environmental education, and policies rooted in local wisdom are essential for achieving ecological justice. The novelty of this study lies in its focus on ecological justice as a comprehensive framework that transcends economic considerations to incorporate ecological and social equilibrium. By proposing a model for sustainable tourism village management, this research contributes to the discourse on sustainable development, providing practical insights for policymakers and stakeholders in achieving long-term environmental and community welfare objectives.Tourism village management plays a pivotal role in advancing sustainable development, particularly in rural areas endowed with rich biodiversity and natural resource potential. Ecological justice, which underscores equitable access to natural resources and shared responsibility in maintaining ecosystem balance, is a critical concept for ensuring sustainability in tourism village management. This study investigates the integration of ecological justice into tourism village management and examines the challenges and opportunities associated with its implementation. Utilizing a qualitative approach, the research explores strategies and policies that promote environmental sustainability while enhancing the welfare of local communities. The findings reveal that participatory approaches, environmental education, and policies rooted in local wisdom are essential for achieving ecological justice. The novelty of this study lies in its focus on ecological justice as a comprehensive framework that transcends economic considerations to incorporate ecological and social equilibrium. By proposing a model for sustainable tourism village management, this research contributes to the discourse on sustainable development, providing practical insights for policymakers and stakeholders in achieving long-term environmental and community welfare objectives
STRATEGI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN DALAM PERUSAHAAN: DAMPAK DAN TANTANGAN
Environmental Social Responsibility is regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as part of Corporate Social Responsibility, which encourages companies to act ethically and contribute to improving the quality of life of the community. This study uses a normative legal method to analyze legal norms related to Environmental Social Responsibility and Corporate Social Responsibility and their application in practice. The problems discussed in this scientific article are related to the review of the implementation of environmental social responsibility by State-Owned Enterprises. The discussion includes strategies for implementing Environmental Social Responsibility which include analysis of community needs, stakeholder involvement, and allocation of sufficient resources. Evaluation of the impact of Environmental Social Responsibility is carried out through sustainability reports and the use of Key Performance Indicators, with support from international standards such as ISO 26000 and the Global Reporting Initiative. In conclusion, the effective implementation of Environmental Social Responsibility requires a comprehensive and collaborative approach, where companies must align Corporate Social Responsibility activities with the objectives of the Sustainable Development Goals. Advice for companies is to increase transparency and accountability in reporting Environmental Social Responsibility and integrate feedback from the community for more relevant and impactful programs. Thus, it is hoped that Environmental Social Responsibility will not only provide benefits for the company, but also for the community and the environment in a sustainable manner.Environmental Social Responsibility is regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as part of Corporate Social Responsibility, which encourages companies to act ethically and contribute to improving the quality of life of the community. This study uses a normative legal method to analyze legal norms related to Environmental Social Responsibility and Corporate Social Responsibility and their application in practice. The problems discussed in this scientific article are related to the review of the implementation of environmental social responsibility by State-Owned Enterprises. The discussion includes strategies for implementing Environmental Social Responsibility which include analysis of community needs, stakeholder involvement, and allocation of sufficient resources. Evaluation of the impact of Environmental Social Responsibility is carried out through sustainability reports and the use of Key Performance Indicators, with support from international standards such as ISO 26000 and the Global Reporting Initiative. In conclusion, the effective implementation of Environmental Social Responsibility requires a comprehensive and collaborative approach, where companies must align Corporate Social Responsibility activities with the objectives of the Sustainable Development Goals. Advice for companies is to increase transparency and accountability in reporting Environmental Social Responsibility and integrate feedback from the community for more relevant and impactful programs. Thus, it is hoped that Environmental Social Responsibility will not only provide benefits for the company, but also for the community and the environment in a sustainable manner
ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN DALAM MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING DI BURSA EFEK INDONESIA
The capital market plays a significant role in a country's economy, as it enables the functioning of economic and financial activities. Indonesia ranks first among ASEAN countries in terms of market capitalization, and the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange predict that the Indonesian stock market's capitalization still has the potential to grow even larger. The opportunity for significant capitalization encourages the government to facilitate IPO requirements, especially for start-ups and medium-sized enterprises. However, easing IPO requirements may have both positive and negative impacts on investors, securities, and issuers (company). This study is a normative juridical research using secondary data, which is then analyzed qualitatively. The research findings indicate that the number of companies conducting IPOs does not necessarily reflect the quality of the stock exchange. By granting permission to companies that have not yet recorded profits for IPOs, investors are encouraged to speculate on the movement of stock prices and the condition of the market. Therefore, it is necessary to formulate regulations regarding IPOs that still prioritize the principle of full disclosure.Pasar modal memiliki peran yang cukup penting terhadap perekonomian suatu negara, karena melalui pasar modal dapat menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Indonesia berada dalam urutan pertama negara dengan market kapital terbesar di ASEAN, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia memperkirakan kapitalisasi bursa Indonesia masih berpeluang lebih besar lagi. Peluang kapitalisasi bursa yang besar membuat Pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk melaksanakan IPO dengan mempermudah persyaratan IPO terutama bagi perusahaan rintias (startup) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terlebih ekonomi Indonesia ditopang oleh kegiatan UMKM dengan kontribusi sebesar 61,07% dari total Produk Domestik Bruto Indonesia. Sejalan dengan semangat Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan kapitalisasi bursa Indonesia, Bursa Efek Indonesia selaku pengawas, pendukung, dan fasilitator perdagangan efek di Indonesia pun turut merubah Peraturan Bursa Efek Indonesia. Semangat Pemerintah dalam meningkatkan jumlah perusahaan untuk melakukan IPO tentu memiliki dampak positif dan negatif, dampak negatif dari melonggarkan persyaratan untuk melakukan IPO dapat dirasakan oleh investor, perusahaan sekuritas, dan emiten
pemberatan PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM UPAYA MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF KINERJA PENEGAK HUKUM
In 2023, the universe of social media and television is filled with the term obstruction of justice or obstruction of legal process in the case that killed one of the police officers allegedly by his superiors. In their efforts to eliminate evidence, evidence, and fabricate cases, obstruction of justice was committed, involving several members of police. Obstruction of Justice is a serious thing that can be done by a person who intentionally prevents, hinders, or thwarts directly or indirectly an investigation or criminal legal process. How aggravation of criminal sanctions can be imposed upon as an effort to provide deterrence to the law enforcement who committed obstruction of justice to improve the performance of law enforcement? The approach used in this research is juridical normative. This is an approach that analyzes primary and secondary data. Normative approach is a conceptual approach to legislation, a case approach, and a comparative approach are also applied. The imposition of aggravation of sanctions upon the law enforcement is not only intended to retaliate but also to maintain spirit of National Police as the state representative in the field of investigation because evil acts committed by investigators (culprit) are not only unlawful, but also have damaged the criminal law enforcement system in Indonesia, the good name of the National Police as an investigator, and undermined public trust in the Indonesian criminal justice system. Therefore, criminal punishment is not only to provide a deterrent effect but also to provide efforts to improve the performance of investigators.Tahun 2023 jagat sosial media dan televisi dipenuhi dengan istilah Obstruction of Justice atau penghalang halangan proses hukum pada kasus yang menewaskan salah satu anggota kepolisian yang diduga oleh atasannya. Sebagai upaya untuk menghilangkan alat bukti, barang bukti, dan melakukan rekayasa kasus maka dilakukan perilaku Obstruction of Justice dengan melibatkan beberapa anggota kepolisian. Delik Obstruction of Justice adalah hal yang serius yang bisa dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu penyidikan atau proses hukum pidana. Bagaimana pemberatan sanksi pidana sebagai upaya memberikan efek jera bagi aparat penegak hukum yang melakukan Obstraction of Justice yang berdampak pada peningkatan kinerja? Pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang dimaksud merupakan pendekatan yang menganalisis data primer dan data sekunder. Pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan secara konseptual, pendekatan terhadap undang undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pemberatan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum bukan ditujukan hanya untuk membalas atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi tujuan sanksi pidana ditujukan untuk menjaga marwah institusi Polri sebagai wakil negara di bidang penyidikan, karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh penyidik (oknum) tidak hanya bersifat melawan hukum, tetapi juga sudah merusak sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, nama baik institusi Polri sebagai penyidik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pemberatan pidana ditujukan tidak hanya untuk memberikan efek jera selain itu memberi upaya peningkatan kinerja penyidik.
Kata Kunci: Pemberatan, Obstruction of Justice, Polisi
PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN MEDIASI PENAL DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAPAN PENYIDIKAN
Restorative justice in the investigation is carried out by using the penal mediation method which provides an opportunity for the Victim and the Perpetrator in a participatory way to formulate a peace agreement facilitated by the Investigator. Penal mediation comes from civil mediation with problems in the process of drafting an agreement which must be ensured that it comes purely from the Parties. This research is a socio legal research conducted at the Directorate of General Criminal Investigation of the Regional Police of Central Java and the Indonesian Advocates Association of the Semarang Branch of the Leadership Council with the methods of interviewing, observing, and reviewing case files. This research examines two problems: how the process of preparing a penal mediation agreement fits into the application of restorative justice at the investigation stage, and how to supervise the implementation of a penal mediation agreement at the investigation stage. The results of the study show that the penal mediation agreement was prepared by the Parties themselves, facilitated by the Investigator, but did not involve the community so that the orientation of returning to social harmonization was not felt.
Keywords: Restorative Justice, Penal Mediation, and Investigation.Restorative justice dalam penyidikan dilaksanakan dengan menggunaan metode mediasi penal yang memberikan kesempatan kepada Korban dan Pelaku secara partisipatif meenyusun kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh Penyidik. Mediasi penal berasal dari mediasi keperdataan dengan problematika proses menyusun kesepakatan yang harus dipastikan murni berasal dari Para Pihak bukan dari Penyidik dan komitmen Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian. Penelitian ini merupakan socio legal reseach yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Semarang dengan metode wawancara, observasi, dan telaah berkas perkara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesepakatan mediasi penal disusun sendiri oleh Para Pihak yang difasilitasi Penyidik namun belum melibatkan masyarakat sehingga orientasi pengembalian harmonisasi sosial tidak begitu terasa. Selain itu, komitmen melaksanakan mediasi penal belum mempertegas harus dilaksanakan secara tuntas atau tidak boleh secara mencicil sehingga risiko wanprestasi atau ingkar janji masih berpeluang terjadi dan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi Para Pihak termasuk Penyidik sendiri.