LITIGASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
MEDIASI KONFLIK KERATON SURAKARTA MELALUI PENERAPAN LOCAL WISDOM
Get PDF
The purpose of this study was to describe the root causes of conflict and the palace of King Twins conflict resolution patterns Keraton Surakarta Sultanate . The method used is descriptive method sosiolegal . This study is located in the Keraton Surakarta using primary data and secondary data. Techniques of qualitative data analysis by using the theoretical interpretation. The results showed that the root of the problem is basically this conflict began Keraton Surakarta since the death of Paku Buwana XII on June 11, 2004. The conflict between the heir to the throne of Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Hangabehi and KGPH Tedjowulan born of different mothers. Patterns of conflict resolution involving a third party (mediation) mechanisms beyond traditional law paugeran palace. Lastly, Mediation of legal protection based Surakarta Mayor Letter No. 181.1/6619/SJ Minister mentioned that the mayor coordinate with Deliberation forums Regional Head (Muspida) and family Keraton Solo Kasunanan, to resolve conflicts and protect the palace as a cultural heritage.
Keywords : Mediation; Conflict; Local Wisdom.
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan akar masalah konflik Raja Kembar Keraton dan pola penyelesaian konflik Keraton Surakarta Hadiningrat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosiolegal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Keraton Surakarta dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan interpretasi teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya akar masalah konflik Keraton Surakarta ini berawal sejak meninggalnya Paku Buwana XII pada 11 Juni 2004. Konflik tersebut tentang pewaris tahta kerajaan antara Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Hangabehi dan KGPH Tedjowulan yang lahir dari ibu yang berbeda. Pola penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga (mediasi) diluar mekanisme paugeran hukum adat keraton. Terakhir, Mediasi dari Walikota Surakarta berdasar payung hukum Surat Mendagri Nomor 181.1/6619/SJ disebutkan bahwa walikota berkoordinasi dengan forum Musyawarah Kepala Daerah (Muspida) dan keluarga Keraton Kasunanan Solo, untuk menyelesaikan konflik serta melindungi keraton sebagai cagar budaya.
Kata kunci: Keraton; Konflik; Kearifan Loka
KESADARAN SEJARAH HUKUM PERANG DAN DAMAI SEBAGAI KHASANAH DUNIA ISLAM
Get PDFAs Islamic teachings cope various fields of human life, and the grace of Islam make a positive contribution to the community and have been coloring various world civilizations. West is now advanced and modern cannot be separated from Islamic world in the previous progress. Development of a civilized nation today following the rules in international relations is influenced by the teachings of Islam including the law of war and peace. Many people are not aware of it, so that it is time for us to acknowledge and restate the repertoire of Islamic science view as an intellectual property in the modern civilized world. Keyword: History of Scientific Awareness; the laws of war and peace; the Islamic WorldABSTRAKSebagai ajaran Islam mencakup berbagai lapangan kehidupan manusia, dan sebagai rahmat Islam memberikan kontribusi positif kepada berbagai komunitas dan telah mewarnai peradaban dunia. Barat yang sekarang maju dan modern tidak terlepas dari kemajuan Islam sebelumnya. Pembangunan bangsa yang beradab masa kini berikut kaidah-kaidah dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam termasuk di dalamnya adalah hokum perang dan damai. Banyak kalangan yang tidak menyadari akan hal tersebut, untuk itu sudah saatnya kita mengakui dan mengemukakan kembali khasanah ilmu pengetahuan Islam sebagai salah satu kekayaan intelektual dunia yang berperadaban modern.Kata kunci: Kesadaran Sejarah Ilmiah; Hukum Perang dan damai; Dunia Isla
PENDIDIKAN TENTANG KESADARAN HUKUM BAGI ANAK BERMASALAH HUKUM DI LAPAS
Get PDF
Problems faced in optimizing the quality of "Education for Learners in Tangerang correctional institution" today is the contradiction between the values of hope (das sollen) with the values of reality (das Sein), and the dominant factor affecting the quality of the "Education students in Tangerang correctional institution ", is a factor of the input instrument of education. Qualitative study, this study aims to find patterns of education in accordance with the legal awareness education for students penitentiary child. The research process was conducted based on the qualitative method, which is natural, descriptive, inductive, and discover the meaning of a phenomenon. Educator Qualifications research results that have a faithful and devoted personality, friendly, full of tenderness, acting as a parent, insightful, and empathy, positive impact on the development process; Development Planning combines the Bottom Up Top Down; Approach and method that combines coaching and religious functionalist models, through: the example (example), habituation and training, creation of favorable situation, discipline, implementing worship deeply, accelerate the process of coaching, Evaluation of Education in Prison, the need to involve the role students, families, and communities, thus serving as a feed back to the improvement of the quality of coaching in prison.
Keywords: education; awareness; law; child.
Permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi kualitas “Pendidikan bagi Anak Didik di Lapas Anak Tangerang” dewasa ini adalah terjadinya kontradiksi antara nilai-nilai harapan (das Sollen) dengan nilai-nilai realitas (das Sein), dan faktor dominan yang mempengaruhi kualitas “Pendidikan anak didik di Lapas Anak Tangerang”, adalah faktor instrument input pendidikan. Studi kualitatif penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola pendidikan yang sesuai dengan pendidikan kesadaran hukum bagi anak didik lembaga pemasyarakatan anak. Proses penelitian ini dilaksanakan berdasarkan metode kualitatif, yang bersifat natural, deskriptif, induktif, dan menemukan makna dari suatu fenomena. Hasil penelitian Kualifikasi Pendidik yang memiliki kepribadian beriman dan bertaqwa, ramah, penuh kelembutan, berperan sebagai orang tua, berwawasan luas, dan berempati, berdampak positif terhadap proses pembinaan; Perencanaan Pembinaan mengkombinasikan antara Top Down dengan Bottom Up; Pendekatan dan Metode Pembinaan yang mengkombinasikan model fungsionalis dan religious, melalui : keteladanan (contoh), pembiasaan dan latihan, penciptaan situasi yang kondusif, kedisiplinan, pelaksanakan ibadah secara mendalam, mendorong akselerasi proses pembinaan anak didik Lapas, Evaluasi Pendidikan di Lapas, perlu melibatkan peran anak didik, keluarga, dan masyarakat, sehingga berfungsi sebagai feed back terhadap peningkatan kualitas pembinaan di Lapas.
Kata kunci: pendidikan; kesadaran; hukum; anak
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DARI PERSEPSI MAHASISWA
Get PDF
Lately discovered a new phenomenon of corruption in Indonesia. Perpetrators of corruption consists of various groups who relatively young and regardless the gender. In this paper will discuss the students' perceptions of corruption in Indonesia. The scope of this study will be limited to one of the state universities in Indonesia, in this case in particular, Sriwijaya University law student. While the analysis used in the discussion of this paper is descriptive analysis. The method used in determining the sample is random sampling, with a set of approximately ten percent of the population. In the first part will discuss the position of corruption in Indonesia in the eyes of the world as well as regional level. Then, discuss the definition of perception and the factors that influence the perception and definition of corruption. The findings showed that almost all students understand what is meant by corruption, but the majority of their behavior consciously or unconsciously have contributed to the practice of corruption. Corruption is not due to inadequate salaries or boost the economy but the existing system opportunities corrupt behavior and the low morale of the nation in this respect among the younger generation who were respondents. It is very anxious about the future of the nation and the state.
Keywords: perception; students; corruption.
Akhir-akhir ini ditemukan penomena baru korupsi yang terjadi di Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari berbagai kalangan umur yang relatip masih muda dan tanpa pandang jenis kelamin. Dalam tulisan ini akan membahas persepsi mahasiswa terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada salah satu universitas negeri di Indonesia, dalam hal ini Universitas Sriwijaya khususnya mahasiswa fakultas hukum. Sedangkan analisa yang digunakan dalam pembahasan tulisan ini yaitu diskriptif analisis. Metode penelitian yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu random sampling, dengan menetapkan lebih kurang sepuluh persen dari populasi yang ada. Pada bagian pertama akan membahas tentang kedudukan tindak pidana korupsi di Indonesia di mata dunia begitu juga dilevel regional. Kemudian, mendiskusikan definisi persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi serta definisi korupsi. Hasil temuan menunjukan hampir seluruh mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, akan tetapi mayoritas perilaku mereka disadari maupun tanpa disadari mempunyai kontribusi terhadap terjadinya praktek tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukan disebabkan karena gaji yang tidak cukup atau dorongan ekonomi tetapi sistem yang ada membuka peluang perilaku koruptif dan masih rendahnya moral bangsa dalam hal ini dikalangan generasi muda yang menjadi responden. Hal ini sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa dan negara.
Kata kunci: persepsi; mahasiswa; korupsi
PENELITIAN HUKUM TRANSFORMATIF PARTISIPATORIS: SEBUAH GAGASAN DAN KONSEP AWAL
Get PDFNormative legal research-dogmatiek, and empirically-quantitative have a tendency to simplification is a waiver of the various aspects of the legal reality is complex, so the legal research dried aspects of values, symbols, meanings of cultural and human morality, do not even have a stunt action in therein. Dogmatiek normative-legal research and quantitative empirical research (both under the paradigm of legal positivism) only describes the relationship (mechanical) between the figures with the rules, principles and rigid principles. Abandonment-waiver so the result, damage to the legal system, social order, and the shattered lives of ecological (environmental) policies by formal law, more favorable power. We find a small community marginalization, displacement and judgment on behalf of the law that many countries do. Legal development that lead to the interests of a particular class or group that is powerful in society. On the one hand the construction of the law is too focused on policy and laws in effect only showing the construction of artificial, although the legislation that has a purpose a lofty goal, but minimal in achievement, especially were always raised to be behavior that appears in the legislation ,
Legal development was too focused on legislation that does not encourage participation public.Hukum lose the ability to explain their relationships with the community and cultural realities and ultimately the law fail to become a medium that can increase participation masyarakat.Dari various legal problems today, shows us, is required approach that is able to respond to change and certainly empowering communities that do not mampu.Oleh therefore legal research should be able to encourage community participation, open to a wide variety of approaches so as to provide a variety of solutions faced by society.
Keywords: Concepts, Law Transformative Research-Participatory.Penelitian hukum normatif-dogmatiek, maupun empirik-kuantitatif memiliki kecenderungan simplifikasi yaitu pengabaian terhadap berbagai aspek dalam realitas hukum yang kompleks, sehingga penelitian hukum kering dari aspek nilai, simbol-simbol, makna-makna kultural dan moralitas kemanusiaan, bahkan tidak memiliki tindakan aksi di dalamnya. Penelitian hukum normatif-dogmatiek dan juga penelitian empirik kuantitatif (keduanya di bawah paradigma positivism hukum) hanya menjelaskan keterkaitan (mekanis) antara angka angka dengan aturan, asas-asas dan prinsip yang kaku. Pengabaian-pengabaian demikian itu mengakibatkan, rusaknya tatanan hukum, tatanan masyarakat, serta hancurnya kehidupan ekologis (lingkungan hidup) oleh kebijakan-kebijakan hukum formal, yang lebih memihak kekuasaan. Kita temukan marjinalisasi masyarakat kecil, penggusuran dan penghakiman atas nama hukum yang banyak dilakukan Negara. Pembangunan hukum yang lebih mengarah kepada kepentingan kelas tertentu atau kelompok yang kuat dalam masyarakat. Pada satu sisi pembangunan hukum yang terlalu terfokus pada kebijakan perundang-undangan pada hakekatnya hanya menampilkan pembangunan semu, sekalipun peraturan perundang-undangan itu memiliki tujuan tujuan yang mulia, namun minim dalam pencapaian, terlebih yang selalu mengemuka akan perilaku yang Nampak dalam perundang-undangan itu.
Pembangunan hukum yang terlalu terfokus pada perundang-undangan itu tidak mendorong partisipasi public.Hukum kehilangan kemampuan untuk menjelaskan relasinya dengan masyarakat dan realitas kultural dan akhirnya hukum gagal menjadi medium yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.Dari berbagai problem hukum saat ini, memperlihatkan kepada kita, diperlukan pendekatan yang mampu merespon perubahan dan tentu saja keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu.Oleh karena itu penelitian hukum seharusnya mampu mendorong partisipasi masyarakat, terbuka terhadap berbagai ragam pendekatan sehingga mampu memberikan berbagai solusi yang dihadapi oleh masyarakat.
Kata Kunci: Konsep, Penelitian Hukum Transformatif–Partisipatoris
KEBIJAKAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM INTEGRASI EKONOMI
Get PDFThis article discussed on how the free trade policy and competition policy work in integration economic system. Theoretically, among free trade policy and competition policy have direct interrelated due to the direct result of a big process on economic globalization which was characterized by increasingly open international markets. In the beginning process, the policy of free trade was to emphasize on the abolishment of trading barriers done by national government. But, then, the policy developed on the abolishment of free trade barriers done by enterprises as blockage toward international trading current.
Keywords: Free Trade Policy, Competition Policy, Economic Integration System
KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK REMISI NARAPIDANA KASUS KORUPSI
Get PDFRemission rights is not inalienable rights (which can not be removed or revoked). Remission is limited rights, by the specific requirements and procedures. However, restrictions on the terms and procedures can not be done through Government Regulation No. 99 of 2012 directive, because according the Corrections Act, remission is the rights of every prisoner without any distinction based on qualifications criminal offense committed. Therefore, in order for remissions does not irregulatities, the determination of restrictions on the remission’s rights of corruption’s prisoners needs to adjustments (harmonization) of the Corrections Act.
Keywords: Human Rights, Remission, Corruption.Hak remisi narapidana bukan merupakan hak yang bersifat inalienable rights (yang tidak dapat dihapus atau dicabut). Hak remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tata cara tertentu. Namun, pembatasan syarat dan tata cara tersebut tidak dapat dilakukan secara direktif melalui PP Nomor 99 Tahun 2012, karena dalam UU Pemasyarakatan, hak remisi adalah hak setiap narapidana tanpa ada pembedaan berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, agar dalam penegakan hukum pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi jangan sampai melanggar hukum, perlu dilakukan penyesuaian (harmonisasi) terhadap UU Pemasyarakatan.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Remisi, Korupsi
POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA REFORMASI; KONSEP DAN REGULASI
Get PDFCorruption is not a new crime, but a very quaint old crime. Corruption does not only happen in Indonesia, corruption also occurs in other countries. In fact, this is now regarded as corruption is an international problem. Combating corruption always get more attention than other crimes. In general, these criminal acts are not only result in losses to the state (state finances), but may result in a very broad impact, both in the social, economic, security, political, and cultural.Keywords: Corruption; Crime; Law PoliticsABSTRAKKorupsi bukanlah kejahatan baru, tapi kejahatan yang cukup lama. Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di negara-negara lain . Bahkan merupakan masalah internasional. Pemberantasan korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dari kejahatan lainnya. Secara umum tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya.Kata kunci: Korupsi; Kejahatan; Politik Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM JAMA’AH HAJI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
Get PDF
This research is discussed and criticised Al-Hajj rights which has been regulated by Undang-Undang No.13 2008 about Hajj implementation held by government (ministry of religion). Al-Hajj as consumer has minimum law protection, service and guidance either in Indonesia (especially in semarang) nor Arab Saudi. From this point of view, Al-Hajj can understand their rights that should have been fulfilled by the ministry.
Keywords: Law Protection; Consument Right.
Penelitian ini membahas dan mengkritisi tentang hak-hak jamaah haji yang diatur di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji yang diselenggarakan oleh negara/pemerintah dalam hal ini kementrian Agama. Jama’ah haji sebagai konsumen dari tahun ketahun tidak mendapatkan atau kurang maksimal dalam mendapatkan perlindungan hukum, informasi, pelayanan, dan pembinaan baik di Indonesia (semarang) maupun di Arab Saudi. Dari sinilah jamaah haji (konsumen) mengetahui hak-hak yang seharusnya didapatkan dari Pemerintah (kementrian Agama).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Konsumen
OPTIMALISASI KPU DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
Get PDFIt was undoubtedly that in the modern state, Election is the entry point for the establishment of a democratic government. Within this framework , the principle of sovereignty has become the spirit for election in every move. The implementation of direct elections, public, free, confidential, honest and fair, is not an easy job. As it is mandated by the constitution , which is in essence a public policy in the fields of politics and governance, it is clear that the implementation will be influenced by various factors. One of the factor is organizing institution, thus it is must be carefully study by each of election management official at various levels. Among the several types of elections that had been held, it appears that the election of Regent is the most interesting to observe. This is partly due to socio-political and socio-cultural setting that surrounded the multi-complex so that the potential for conflict in its even will be far greater than with other types of elections. Level of community participation in the elections, especially on polling and counting activities have become attention of many people. In some provinces, cities and districts that have conducted the election, it appears that the participation rate has decreased from one election to another. Because of the matter above, the writer is interested to write about how to Optimize the Role of Institutional Commission in order to increased participation of community in the election.Keyword : Optimize; increased participation of community; the electionABSTRAKMerupakan suatu keniscayaan bahwa dalam negara modern, pemilu merupakan entry point bagi terbangunnya suatu pemerintahan yang demokratis. Dalam kerangka ini, prinsip kedaulatan rakyat menjadi roh bagi setiap gerak langkah penyelenggaraan pemilu. Terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebagai amanat konstitusi, yang pada hakikatnya merupakan kebijakan publik di bidang politik dan pemerintahan, sangat jelas bahwa implementasinya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor itu adalah institusi penyelenggara, sehingga dengan demikian hal inilah yang harus jadi kajian cermat dari setiap aparatur institusi penyelenggara pemilu pada berbagai level. Di antara beberapa jenis pemilu yang telah diselanggarakan, tampak bahwa pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang paling menarik untuk dicermati. Hal ini antara lain karena setting sosiopolitik dan sosiokultural yang melingkupinya yang multikompleks sehingga potensi konflik dalam penyelenggaraaannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis pemilu lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya pada kegiatan pemungutan dan perhitungan suara menjadi perhatian banyak kalangan. Di beberapa daerah provinsi, kota dan kabupaten yang telah melaksanakan pemilu, tampak bahwa tingkat partisipasi ini mengalami penurunan dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Dengan itu penulis tertarik terhadap bagaimana Optimalisasi Peran Kelembagaan KPU dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.Kata kunci : Optimalisasi; Peningkatan Partisipasi Masyarakat; Pemilu