LITIGASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM LINGKUNGAN RELIGIUS – KOSMIK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
Get PDF
This paper is derived from the results of research that seeks to elevate the values of Sundanese cultural wisdom in environment conservation efforts by building a model of environmental law with religious empowerment-based cosmic Watershed (DAS) based on the conception of Sundanese culture. This model emphasizes deemed necessary because the relationship between justice and ecological balance and social justice, equality and better accommodate a balance between social welfare and environmental harmony.It is also illustrated how human interaction with the environment with the objective picture of rural communities in implementing value if Ciomas ancestral cultural values in environment conservation efforts and how to implement the values of the Sundanese cultural wisdom in the formulation development of environmental law in Indonesia to be more characteristic of Indonesia.
Keywords: Environmental; Sundanese Culture; Cosmic Religious.
Tulisan ini bersumber dari hasil penelitian yang berusaha untuk mengangkat nilai-nilai kearifan budaya Sunda dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan membangun sebuah model pemberdayaan hukum lingkungan religuis-kosmik berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan konsepsi budaya Sunda. Model ini dipandang perlu karena lebih mengedepankan relasi dan keseimbangan antara keadilan ekologis dan keadilan sosial, lebih mengakomodasi kesetaraan dan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan keharmonisan lingkungan hidup. Dalam bahasan ini digambarkan pula bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya dengan gambaran objektif masyarakat desa Ciomas dalam menerapkan nilai-nilai budaya leluhurnya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan bagaimana upaya mengimplementasikan nilai-nilai kearifan budaya Sunda tersebut dalam perumusan pembangunan hukum lingkungan di Indonesia agar lebih berkarakteristik ke Indonesiaan.
Kata Kunci: Lingkungan; Budaya Sunda; Relijius Kosmik
PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENETAPAN KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Get PDFThis subject descript about Abuse of Power in maintaining, accountability, transparency and government financial report. First, Chief of Unit (SKPD) should be able to distribute job description for their units and make commitment with Chief of Region to Determination of Performance (Penetapan Kinerja) on his unit of works. Determination of performance as a tool to planning, to doing program and to use budgeting by APBD. If Chief of Unit (SKPD) have not determination of performance on job description for units of work, certainly the SKPD make Abuse of Power. Secondly, without determination of performance, it will be corrupt or disclaimer. Key words: Abuse of power; Determination of performance; Government financial reportABSTRAKTulisan ini berisi tentang Penyalahgunaan Kekuasaan dalam menjaga, akuntabilitas, transparansi, dan laporan keuangan pemerintah. Pertama, Kepala Unit (SKPD) harus mampu mendistribusikan deskripsi pekerjaan untuk unit mereka dan membuat komitmen dengan Kepala Daerah untuk Penentuan Kinerja (Penetapan Kinerja) pada unitnya. Penetapan kinerja sebagai alat untuk perencanaan, untuk melaksanakan program dan menggunakan anggaran dengan APBD. Jika Kepala Unit (SKPD) tidak menentukan beban kerja kepada unit di bawahnya, SKPD telah melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan. Kedua, tanpa penentuan kinerja, maka akan terjadi suatu perusakan sistem.Kata kunci: Penyalahgunaan kekuasaan; Penentuan kinerja Laporan keuangan pemerintah daera
KEWAJIBAN BANK SYARIAH TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA AKIBAT INGKAR JANJI MITRA
Get PDFIslamic Banking is a financial institution using the system for results in return. In shahibul maal of financing that invest capital and mudharib provide capacity and reputation to run the business and share in the results that, if there is a loss shahibul maal will lose their money, and the party will lose his labor mudharib in running the business. The Islamic banks as intermediaries for the parties should be neutral, fair, trustworthy, and responsible in terms of this cooperation.
Method is a normative juridical approach namely legal research focuses on the study of secondary data. To strengthen in order to complement the analysis of secondary data, conducted field research to obtain primary data through interviews.
Efforts are being made if there is a legal relationship three parties namely shahibul maal, Islamic banks, mudharib have indications of a loss is not limited to oversight, but the process of consensus, and Alternative Dispute Resolution (ADR) to achieve the objectives of cooperation in terms of rescue funds shahibul maal and business activities mudharib , Accountability Islamic Bank is the responsibility of the owner of the normative means in terms of funds requested mudharabah bank to channel funds directly to the business partners, the bank responsible for the extent of liability than the Islamic bank that is in the implementation of business partner management. While the moral responsibility must integrate moral values with economic measures based on sharia.
Keywords: Responsibilities, Bank, Sharia, Default
REKONSEPTUALISASI HAK ATAS TANAH DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM TANAH NASIONAL
Get PDFThis paper is going to discuss the sorts of land rights recognized by laws and the implementation of such rights and recopceptualisation related to the land reform program. Library and field researches are conducted to obtain the data. Library research is conducted by exploring the relevant laws and literatures while field research is conducted by interviewing relevant informants. The research shows that there are about 13 rights of the land that can be found in the regulations. Most of the rights on land is based on customary law which has communal concept. However, amongst such rights in the implementation still faces unjust in dividing its benefit, there is a tendency to increase the gap in owning the land and to disobey the need of housing that more complex in the limited number of it; hence the reconceptualisation is required for the rights. Keywords: Recopceptualisation; Land Rights; Law ReformABSTRAKTulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai macam-macam hak atas tanah yang dikenal dalam ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan berbagai macam hak atas tanah tersebut dan rekonseptualisasi hak-hak atas tanah dikaitkan dengan restrukturisasi penguasaan tanah. Untuk mendapatkan data bagi kepentingan penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah ketentuan perundang-undangan dan literatur yang relevan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai para nara sumber yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paling tidak terdapat 13 (tiga belas) macam hak atas tanah yang terdapat pengaturannya dalam ketentuan perundang-undangan. Sebagian besar hak-hak atas tanah tersebut bersumberkan pada hukum adat yang berkonsepsi kumunalistik. Namun diantara hak-hak atas tanah tersebut dalam pelaksanaannya ada yang masih mengandung unsur pemerasan, cenderung semakin meningkatkan ketimpangan dalam penguasaan tanah dan cenderung tidak dapat mengakomodir kebutuhan tanah yang semakin komplek dalam keterbatasan ketersediaannya, karena itu diperlukan rekonseptualisasi hak-hak atas tanah.Kata kunci: Rekonseptualisasi; Hak Atas Tanah; Pembaharuan Huku
RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG SPPA: IMPLIKASINYA BAGI PEKERJAAN SOSIAL
Get PDFAct No. 11 Year 2012 on the Juvenile Justice Systemthat now come into force, grounded in the concept of restorative justice. Restorative justice is the completion of the criminal case together relevant parties in order to seek a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state. To achieve this restorative justice efforts for settling disputes diversion or transfer of children from the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. At this diversion efforts have implications for social work. If previously a social worker who has a small role for children in conflict with the law (ABH), it is now a greater role. So it is necessary to enhance the quality and quantity of social workers. Improved quality and quantity must be followed by efforts such as education and training. Institutional quality of social welfare services should also be strengthened because it is the institution that will hold ABH when diversion efforts agreed by the parties.Keyword: Restorative Justice; Diversion; Social Workers ABSTRAKUU SPPA yang sekarang mulai berlaku, berpijak pada paradigma restorative justice. Restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana bersama-sama pihak terkait dalam rangka mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mencapai keadilan restoratif ini dilakukan upaya diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada upaya diversi inilah memiliki dampak bagi pekerjaan sosial. Jika sebelumnya pekerja sosial mempunyai peranan yang kecil kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), maka kini peranannya lebih besar. Sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas maupun kuantitas harus diikuti dengan upaya seperti pendidikan dan pelatihan. Kualitas kelembagaan pelayanan kesejahteraan sosial juga harus diperkuat karena lembaga inilah yang akan menampung ABH ketika upaya diversi disepakati para pihak.Kata Kunci: Restoratif Justice; Diversi; Pekerja Sosia
PENGADAAN TANAH DENGAN CARA JUAL BELI OLEH INSTANSI PEMERINTAH MENURUT PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945
Get PDFThe Development of physical infrastructure always requires the availability of land, it is not limited to the State land but also to the land rights. Small-scale land acquisition in the area of less than five (5) acre, can be bought or sold between government agencies with land owners, then the land belongs to the government or local government. This provision is problematic because according to Indonesian laws, the land is controlled by the State instead of owned. The writer will conduct the research with the aim of knowing the Judicial consequences of the implementation of land for development in the public interest by sale and purchase as stipulated in the laws. Knowing supposed to be done by government institution in order to land acquisition for public development. From the research it can be concluded that: Knowing the Judicial consequences of the implementation of land for development in the public interest by sale and purchase as stipulated in the law number 2 year 2012 on procurement land for development for public interest, presidential decree number 40 year 2014 which resulted in the land of inheritance of government, is contrary to the provision set forth in article 33 paragraph 3 of the constitution 1945 and the provision of the basic law of agrarian number 5 year 1960. The supposed to be done by government institution in order to land acquisition for public development is trough waiver process/or extraction right by compensation, the amount of compesation itself supposed to be based on the price not based on the tax value of the land. Keywords: land; buying and selling; waiverPembangunan sarana prasarana fisik memerlukan ketersediaan tanah, baik tanah negara dan tanah hak. Pengadaan tanah dalam skala kecil yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan dengan jual beli antara instansi pemerintah dengan pemilik tanah, tanahnya kemudian menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah. Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara jual beli oleh instansi pemerintah dengan pemilik tanah menurut perundang-undangan, membahas cara yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penelitian mengenai konsekuensi yuridis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara jual beli sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 40 tahun 2014 yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi tanah milik pemerintah/pemerintah daerah adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960. Cara yang seharusnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah melalui proses pelepasan hak dan/atau pencabutan hak dengan pemberian ganti rugi, seyogyanya besaran ganti rugi tersebut didasarkan pada nilai harga jual beli bukan berdasarkan nilai jual objek pajak.Kata kunci : tanah; jual beli; pelepasan ha
NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM BERKELUARGA SEBAGAI TOLAK UKUR MENDASAR (BASE ON) INTEGRITAS CALON LEGISLATIF
Get PDFPrepare leaders with integrity processed fostering of the family. Various methods are used to determine the state 's future leaders, both through the regeneration of the cadre, the appointment or election. Election is a means to process and determine who will lead and hold the mandate of the people they lead. Election is a process, but the nature of the leader determines to be seen from the quality of his personality. Communities are often faced with the dilemma of how good a leader ? Values of the Islamic leadership in the family will answer what and how a leader with high integrity. Therefore, the family is the smallest unit of a miniature community. Integration leader is a leader who has a commitment to his family. The leader of the ummah in a large scale is determined by its leadership in the small-scale leader applying Islamic values in the family.Keywords : Islamic Values; Family; Leadership; LegislativeABSTRAKMempersiapkan pemimpin yang berintegritas diproses pembinaannya dari keluarga. Berbagai cara dilakukan oleh negara untuk menentukan calon pemimpin, baik melalui regenerasi pengkaderan, penunjukan ataupun pemilihan. Pemilu merupakan sarana untuk mengolah dan menentukan siapa yang akan memimpin dan memegang amanah rakyat yang dipimpinnya. Pemilu merupakan proses, namun hakikat menentukan pemimpin harus dilihat dari kualitas kepribadiannya. Masyarakat sering dihadapkan pada dilema sosok pemimpin bagaimanakah yang baik? Nilai-Nilai kepemimpinan Islam dalam berkeluarga akan menjawab apa dan bagaimana pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Sebab, keluarga merupakan miniatur unit terkecil dari suatu komunitas. Pemimpin yang berintegrasi adalah pemimpin yang memiliki komitmen terhadap keluarganya. Pemimpin umat dalam skala yang besar ditentukan oleh kepemimpinannya dalam skala kecil yaitu pemimpin yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam berkeluarga. Kata Kunci: Nilai Islam; Keluarga; Kepemimpinan; Legislati
MENDOBRAK KELEMAHAN LITIGASI KONVENSIONAL MELALUI MODEL ADVOKASI MANDIRI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PROSES PERADILAN
Get PDFIn Indonesia, various legislations have been enacted to protect women. In fact, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women has been ratified through Act No. 7 Year 1984. But numbers of discrimination, domination, and violence against women is increasing. This is motivated finding of preliminary data at the penitentiary that women cases that affect women perpetrators of criminal acts predominantly sourced from domestic violence. This study uses normative juridical methods empirically supported, through a multidisciplinary approach is the approach of the legal aspects of civil and criminal law and procedural law. The data obtained and analyzed by juridical qualitatively. The results showed that, the model of conventional litigation, directs the entire process of the law to be passed by left entirely to legal counsel. Model of this litigation has not provided the knowledge, understanding and awareness of the law against female perpetrators (victims marginalized). Results of this study recommend a model of independent litigation. This model is expected to accommodate the litigation needs of female perpetrators of criminal acts, so that they can advocate for themselves in the face of the proceedings. In addition, the model is expected to have an independent advocate can be a new alternative in the judicial process, and can be used as a reason for consideration for renewal effort does justice process.Keywords: Empowerment; Women; Self Advocacy; RenewalDi Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah diberlakukan untuk melindungi kaum perempuan. Bahkan, telah meratifikasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Namun faktanya diskriminasi, dominasi, dan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Hal ini dilatarbelakangi ditemukannya data awal bahwa di lembaga pemasyarakatan perempuan kasus-kasus yang menimpa perempuan pelaku tindak pidana dominan bersumber dari KDRT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris, melalui pendekatan multidisiplin yaitu pendekatan dari aspek hukum perdata dan hukum pidana serta hukum acara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, model litigasi konvensional, mengarahkan pada seluruh proses hukum yang akan dilalui diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Model litigasi ini belum memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana (korban termarginalkan). Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya model litigasi mandiri. Model ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan berlitigasi dari perempuan pelaku tindak pidana, sehingga dapat mengadvokasi dirinya sendiri pada saat menghadapi proses beracara. Selain itu, diharapkan model advokasi mandiri ini dapat dijadikan alternatif baru di dalam proses peradilan, dan dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk dilakukannya upaya pembaharuan proses peradilan.Kata Kunci : Pemberdayaan; Perempuan; Advokasi Mandiri; Pembaharua
PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI PELAKU DAN AHLI WARISNYA MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN
No full textCriminal laws regulating asset recovery of corruption today experience a paradigm oversight since it only relies on the money substitute in corruption under Article 18 of Law No. 31, 1999 concerning The Eradication of The Crime of Corruption as amended with the Law No. 20, 2001 in which asset recovery is addressed only to the convict. In fact, modus to cover up the proceed of corruption usually involves the family, close relatives or confidants including the heirs. The obstacle in recovering the asset is that civil lawsuit is not yet effective as the means to recover the asset, the organization of law enforcement, the ratification of 2003 UNCAC that is also not yet effectively implemented in Indonesian law, and the laws against corruption that are weak. Future concept of law in asset recovery of proceed of corruption by the culprit and the heirs in order to materialize a legal welfare state should at least done through progressive laws i.e. reformation of law, optimization of Mutual Legal Assistance, the widening of authority implemented by the Eradication Commission of Corruption in recovering the asset as the proceed of corruption, the strong inter-agency coordination of law enforcements, and the urgency to promulgate the Recovery Asset Act.Keyword: Recovery; Proceed of Corruption; HeirsABSTRAKPerangkat hukum pidana dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi pada saat ini mengalami kekeliruan paradigma karena hanya mengandalkan uang pengganti kejahatan korupsi yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana Pengembalian harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaannya termasuk para ahli warisnya. Hambatan pengembalian aset tindak pidana korupsi disebabkan belum efektifnya gugatan perdata sebagai sarana untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi, kelembagaan penegak hukum, belum efektifnya Ratifikasi UNCAC 2003 dilaksanakan dalam hukum Indonesia, serta kelemahan di ranah regulasi tindak pidana korupsi. Konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan, setidaknya ditempuh dalam beberapa langkah hukum progresif, yakni perbaikan regulasi peraturan perundang-undangan, optimalisasi Bantuan Hukum Timbal Balik, Perluasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi, Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta menyegerakan menyelesaikan Undang-Undang Pengembalian Aset.Kata Kunci: Pengembalian; Aset Korupsi; Ahli Waris
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KONSISTENSI PENERBITAN KEBIJAKAN PPAP SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN STRUKTUR PERBANKAN YANG SEHAT
Get PDFBanks are intermediary institutions that play a role in improving the quality of life, in which the bank to collect funds from the public in the form of savings and channel them back in the form of loans. Given the role and functions of the bank are very strategic, and management of the bank should do well. Good bank management should refer to the statutory provisions and adhere to the prudential principle. One form of management of the bank in an effort to create a healthy banking-based risk management is to make Establishment Allowance for Earning Assets (PPAP) for non-performing loans. Establishment Allowance for Earning Assets (PPAP) on its implementation should be done consistently, so the need for intensive supervision of Bank Indonesia and the importance of coherence of legislation that serves as an umbrella act for the general operations of the bank
Keywords: Prudential Principle, PPAP and Banking Structure