LITIGASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
MINIMALISASI SENGKETA MEDIK PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN DIHUBUNG KAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Get PDFA person can be called or categorized as patient based on the definition of Medical Practice Act if meeting the elements: undergoing the health consultation; with the purpose to get medical service; consultation and medical service to doctors or dentists. Clearly that individual taken the consultation and or treatment from the paramedics is not categorized as patient; in other word, only doctors or dentists deal with the patient; or only doctors and dentists who have patients. Other than that, they cannot be called patients. For this, the writer is interested in analyzing the what to call those who meet the first and second elements but not to the doctor, for example, to midwife or nurse. It needs clear answer to protect the patient under a clear legal basis. The importance of the answers is to assure that individuals can be called patient based on the existing definition, consequently, it makes individuals, consulting or asking for medical service from paramedics other than doctors and dentists, are not patients. This statement is supported with the provision under Health Act that does not at all define the term patient. In fact, hierarchically the Health Act is the umbrella law regarding health issues in Indonesia.Keyword: Medical dispute; patient; paramedicsABSTRAKSeseorang dapat disebut atau dikatagorikan sebagai pasien berdasarkan Rumusan Undang-Undang Praktik Kedokteran, apabila memenuhi unsur-unsur : melakukan konsultasi kesehatan; dengan maksud memperoleh pelayanan kesehatan; konsultasi dan layanan kesehatan tersebut kepada dokter atau dokter gigi. Jelaslah bahwa seseorang yang melakukan konsultasi dan atau pengobatan kepada tenaga kesehatan yang bukan dokter atau dokter gigi tidak termasuk katagori pasien; dengan perkataan lain yang berhadapan dengan pasien hanya dokter atau dokter gigi atau hanya dokter dan dokter gigi yang mempunyai pasien. Di luar dari itu, tidak dapat disebut pasien. Terhadap hal ini penulis tertarik untuk menganalisa, apa sebutan bagi mereka yang memenuhi unsur ke satu dan kedua tetapi bukan kepada dokter, misalnya kepada bidan atau perawat. Hal ini perlu mendapat jawaban yang jelas agar perlindungan terhadap pasien mempunyai landasan hukum yang jelas. Kepentingan jawaban atas pertanyaan tersebut untuk memastikan bahwa seseorang dapat disebut pasien karena dari definisi yang ada menyebabkan seseorang yang berkonsultasi atau meminta layanan kesehatan kepada tenga kesehatan di luar dokter dan dokter gigi bukan pasien. Hal ini diperkuat dengan isi Undang-Undang Kesehatan yang sama sekali tidak memberikan pengertian tentang pasien. Padahal secara hirarki Undang-Undang Kesehatan merupakan payung bagi undang-undang lainnya yang berhubungan dengan urusan kesehatan di Indonesia.Kata Kunci: Sengketa Medik; Pasien; Tenaga Kesehata
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA: PENGKAJIAN ASAS, NORMA, TEORI, PRAKTIK DAN PROSEDURNYA
Get PDFThe existence of customary criminal law Indonesia was assessed from the perspective of normative (ius constitutum) regulated in Article 18 B Constitution 1945 the amendment, Article 1, Article 5, paragraph (3) sub b of Law No. 1 Drt 1951, Article 5, paragraph (1), Article 10 paragraph (1) and Article 50 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009. Then partially in certain areas such as Aceh Nanggroe Darussalam stipulated in Law No. 44 of 1999, Law No. 11 of 2006, the following is implemented in the form of Qanun both Provincial and District levels , In Papua, stipulated in Article 50 paragraph (1) of Law No. 21 of 2001. Then stipulated in Article 7, 8 Indigenous Protection Bill of 2009 proposed by the Regional Representative Council and Article 18 paragraph (1) Bill on Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Customary law prepared by the House of Representatives in 2012. Next in Bali organized and implemented in the form Awig-Awig Village People (Pakraman) as well as from the perspective of ius constituendum stipulated in the provisions of Article 2 paragraph (1), (2) Criminal Code bill of 2012. Then the level of principle Book regulated Ciwasasana or Purwadhigama Book, Book Gajahmada, Simbur Book Light, Book Kuntara Raja Niti, Book Lontara 'ade' and awig awig. In addition, assessed from the perspective of theory, practice and procedures found in the form yurispudensi Supreme Court as No. 42 K / Kr / 1965 dated January 8, 1966, Supreme Court Decision No. 275 K / Pid / 1983 dated December 29, 1983, Supreme Court Decision No. 1644 K / Pid / 1988 dated May 15, 1991, Supreme Court Decision No. 666 K / Pid / 1984 dated February 23, 1985 as well as sanctioning the customary (drug customary) essentially to restore the natural balance of magic, restore the cosmos in order to restore the impaired balance to be both magical religio.
Keywords: criminal law customary, traditional sanctions, practice.Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (ius constitutum) diatur Pasal 18 B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Drt tahun 1951, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian secara parsial dalam daerah tertentu seperti Aceh Nangroe Darussalam diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2006, berikutnya diimplementasikan dalam bentuk Qanun baik tingkat Propinsi dan Kabupaten. Di Papua, diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001. Kemudian diatur dalam Pasal 7, 8 RUU Perlindungan Masyarakat Adat Tahun 2009 yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah dan Pasal 18 ayat (1) RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang disiapkan DPR tahun 2012. Berikutnya di Bali diatur dan diimplementasikan dalam bentuk Awig-Awig Desa Adat (Pakraman) serta dari perspektif ius constituendum diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) RUU KUHP Tahun 2012. Kemudian tataran asas diatur Kitab Ciwasasana atau Kitab Purwadhigama, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya, Kitab Kuntara Raja Niti, Kitab Lontara ‘ade’ dan awig-awig. Selain itu, dikaji dari perspektif teori, praktik dan prosedurnya ditemukan dalam bentuk Yurispudensi Mahkamah Agung RI seperti Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985 serta penjatuhan sanksi adat (obat adat) hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali.
Kata Kunci: hukum pidana adat, sanksi, praktek
EKSISTENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Get PDFIn line with the current development of the criminal offense, it is necessary to the development of the criminal justice system (SPP) with the involvement of other key components of the criminal justice system, namely DCIS component i i, ang carry out the functions of protection of witnesses and / or victims of crime. criminal
By involving the intended protection function, the criminal justice system is no longer just oriented to the suspect / defendant but also oriented to witnesses and victims of crime. This will have implications for the development and strengthening of the criminal justice system into the criminal justice system is perfect, the criminal justice system a good, balanced and fair. So that in the future does not happen again the phenomenon of witnesses and / or victims with threats, pressure or occur engineering evidence statements of witnesses, even a waiver of the rights of witnesses and / or victims.
Although now the presence of the Agency has given guarantees and assurances for the protection of witnesses and / or victims of crime, but the position of the Agency as a component of the criminal justice system has not been expressly recognized in the law of criminal procedure. Therefore it is very important to analyze the position of the Agency in the criminal justice system in Indonesia, namely by reviewing the Agency's role in the criminal justice system, and the concept of the position of the Agency as the state agencies in the criminal justice system in Indonesia.
Keywords: Existence of the Witness and Victim Protection AgencySejalan dengan perkembangan tindak pidana saat ini, maka perlu pengembangan sistem peradilan pidana (SPP) dengan melibatkan komponen penting lain dalam sistem peradilan pidana, yaitu komponen i dcis i,ang melaksanakan fungsi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana. pidana
Dengan melibatkan fungsi perlindungan dimaksud, maka sistem peradilan pidana tidak lagi hanya berorientasi kepada tersangka / terdakwa melainkan juga berorientasi kepada saksi dan korban tindak pidana. Hal ini akan berimplikasi pada pengembangan dan penguatan sistem peradilan pidana menjadi sistem peradilan pidana yang sempurna, yakni sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil. Sehingga di masa yang akan datang tidak terjadi lagi fenomena saksi dan / atau korban yang mengalami ancaman, tekanan atau terjadi rekayasa alat bukti keterangan saksi, bahkan pengabaian terhadap hak- hak saksi dan / atau korban.
Meskipun kini kehadiran LPSK telah memberikan jaminan dan kepastian bagi perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana, namun kedudukan LPSK sebagai komponen sistem peradilan pidana belum tegas diakui dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu sangat penting untuk menganalisis kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu dengan mengkaji peran LPSK dalam sistem peradilan pidana, dan konsep kedudukan LPSK sebagai lembaga negara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Kata Kunci: Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba
MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI DAN PENCAIRAN TRAVELLER’S CHEQUE GUNA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
Get PDFBank in carrying out all its activities tied to various banking regulations, including the principles and fundamental principles in banking law. In conducting its operations, the bank will continue to deal with the risk that risk management systems and the application of the precautionary principle should be applied consistently. At now, the development of banking products and services is growing rapidly. In payment traffic, the currently known range of payment instrument issued by a bank, including the Travel Cheque. Flexibility of Travel Checks lead easily abused and used as a means of conducting illegal transactions. Travel Checks are commonly abused as a means of conducting a criminal act such as bribery, graft acceptance, and as a means of laundering money.
Keywords : Risk Management, Traveller’s Cheque, Crime in Banking.Bank dalam menjalankan segala aktivitasnya terikat pada berbagai ketentuan perbankan, termasuk di antaranya prinsip-prinsip dan asas-asas mendasar dalam hukum perbankan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank akan senantiasa berhadapan dengan risiko sehingga sistem manajemen risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian perlu diterapkan secara konsisten. Saat ini, perkembangan produk dan jasa perbankan berkembang dengan cepat. Dalam lalu lintas pembayaran, pada saat ini dikenal berbagai alat bayar yang diterbitkan oleh bank, termasuk Travel Cek. Fleksibilitas Travel Cek mengakibatkan Travel Cek mudah disalahgunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana melakukan transaksi ilegal. Travel Cek biasanya disalahgunakan sebagai sarana melakukan beberapa tindakan kriminal diantaranya pemberian suap, penerimaan gratifikasi, dan sebagai sarana pencucian uang.
Kata Kunci : Manajemen Risiko, Traveller’s Cheque, Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
 
INTERAKSI HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT DALAM PENANGGULANGAN TRAWL DI INDONESIA
Get PDFTrawling is used by most of the local fishermen in Indonesia, in addition to unlawful state and local laws, as well as more serious impact on the function of the environment. This paper would like to address three main issues: what make local communities using trawling? What steps should the government do in combating trawling? How the ideal interaction of state law and local law in the response to trawling? The paper concludes that the use of trawl conscious process impact, can not be separated from the process of modernization, the trawl rationalized will accelerate economic improvement fishermen. District Government is already taking action to give birth responsive policy in order to control the impact of emerging, but the policy was born due to the community itself. The ideal interaction openness state law and local to interact in the context of complement each other.
Keywords: Interaction law, customary law, state law, trawling.Trawl yang digunakan oleh sebagian nelayan lokal di Indonesia, di samping melanggar hukum negara dan hukum lokal, juga menimbulkan dampak serius lainnya terhadap fungsi lingkungan. Makalah ini ingin menjawab tiga permasalahan utama: apa yang menyebabkan masyarakat lokal menggunakan trawl? Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi trawl? Bagaimana interaksi ideal hukum negara dan hukum lokal dalam penanggulangan trawl? Makalah ini menyimpulkan bahwa proses pemakaian trawl yang disadari dampaknya, tidak lepas dari proses modernisasi, trawl tersebut dirasionalkan akan mempercepat peningkatan ekonomi nelayan. Pemerintah Kabupaten sudah melakukan langkah untuk melahirkan kebijakan responsif dalam rangka mengendalikan dampak yang muncul, namun kebijakan itu lahir lebih karena tekanan masyarakat sendiri. Interaksi yang ideal adalah keterbukaan hukum negara dan hukum lokal untuk saling berhubungan dalam konteks melengkapi satu sama lain.
Kata Kunci: Interaksi hukum, hukum adat, hukum negara, trawl
IMPLIKASI LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP SEKTOR GARAM NASIONAL (Studi Kasus Kebijakan Garam Impor di Jawa Timur)
Get PDFSalt commodity is a strategic commodity to be a political commodity that is able to rip the State and government sovereignty, a commodity that has always been a struggle for certain political economic power. Nation's dependence on imported salt product has arrived at an alarming rate, and therefore the salt production in the homeland must be done independently, not always depend imported products that Indonesia as a sovereign state can achieve its goals towards national food salt self-sufficiency which is launched by the government in 2014-2015 can be realized immediately in order to provide prosperity and well-being for all the people as mandated in the constitution in 1945. This research aimed at rising the problems currently busy talking concerning the proliferation of salt imported from Australia, India, China and Malaysia. Signaled background in economic business community about the government policy, in this case the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (KEMENPERINDAG RI) contained in the Ministry of Trade Regulation No.. 58/M-DAG/PER/9/2012 on the Salt Import dated 4 September 2012. In fact the legal discretion product has not met interest of subject national salting economic business, in terms of policies that made, it not show the pro-active alignments to businessman in this country which is said as a rich abundant of the maritime resources. The apparent contradictory actions in a brightly by opening import faucets of salt flooding the local market in the country.
Keywords : Economic, Self-Sufficiency, Food, Salt, National.Komoditas garam merupakan komoditas strategis, menjadi komoditas politik yang mampu mengoyak kedaulatan Negara dan pemerintah. Ketergantungan bangsa terhadap produk impor garam telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, oleh karenanya produksi garam di tanah air harus bisa dilakukan secara mandiri, tidak selalu tergantung produk impor agar Indonesia sebagai negara berdaulat dapat mencapai cita-citanya menuju swasembada pangan garam nasional yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2014-2015 dapat segera terwujud dalam rangka memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi segenap masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penelitian ini bertujuan mengangkat permasalahan yang ramai dibicarakan saat ini tentang membanjirnya garam impor dari Australia, India, China dan Malaysia. Dilatar belakangi sinyalemen di masyarakat kalangan dunia usaha ekonomi tentang adanya kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (KEMENPERINDAG R.I) yang tertuang dalam Peraturan Kemendag Nomor. 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam tertanggal 4 September 2012. Pada kenyataannya produk hukum kebijakannya belum memenuhi kepentingan pelaku usaha ekonomi pergaraman nasional, dalam arti kebijakan yang dibuat itu tidak menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku usaha di negeri ini yang katanya kaya raya melimpah ruah sumber kelautannya. Tindakan kontradiktif tersebut terlihat jelas secara terang benderang yaitu dengan dibukanya kran impor garam yang membanjiri pasar lokal di tanah air.
Kata kunci : Ekonomi, Swasembada, Pangan, Garam, Nasional
IMPLIKASI KEGIATAN USAHA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) DALAM AKTIVITAS PERBANKAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA INDONESIA
Get PDF
The issuance of Bank Indonesia Regulation No. 14/7/PBI/2012 regarding Trust add more types of agreements in banking practice. From the legal view, the concept of trust is still debatable, given the concept of trust derived from the Anglo-Saxon legal system that recognize dual -ownership. This concept is not recognize in the legal system agreements in Indonesia, but the existence of the trust agreement is possible based on the principle of freedom of contract in contract law. In practical terms, the use of the concept of trust will intersect with the interests of a third party. Some legal issues have been research in this study are how the Trust agreement under the Indonesia Law of contract; how Bank responsibility as Trustee's for any losses, and how the implications of the Trust against renewal Civil Law. This study utilizes a descriptive analysis, using normative juridical approach. We have conclusion such as: Trust is an agreement that was developed in banking practice based on open systems and the principle of freedom of contract which adopted from Law of contract Based on the agreement, Banks as a trustee shall be liable for losses that incurred caused by Bank negligence in carrying out its functions. Given the concept of custody had unrecognized dual ownership in the Indonesian legal system; hence it is necessary to reform the civil law to accommodate trust activity.
Keywords: Trust; dual-ownership; civil law.
Terbitnya Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis PBI) No: 14/7/PBI/2012 Tanggal 23 November 2012 Tentang Kegiatan Trust menambah jenis perjanjian yang berkembang dalam praktik perbankan. Dari sudut pandang hukum, konsep trust masih menimbulkan perdebatan, mengingat secara historis konsep trust berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon yang mengenal dual-ownership yang tidak dikenal dalam Hukum Perdata Indonesia. Namun demikian, eksistensi perjanjian trust ini dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Dalam tataran praktis, penggunaan konsep trust ini akan bersinggungan dengan kepentingan pemilik dana dan penerima manfaat. Penelitian ini membahas beberapa aspek hukum seperti bagaimana kedudukan perjanjian trust dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, bagaimana pertanggung jawaban bank selaku trustee bila terjadi permasalahan dalam kegiatan trust dan bagaimana implikasi dari kegiatan trust terhadap pembaharuan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan trust merupakan perjanjian yang didasarkan pada system terbuka dan prinsip kebebasan dalam kontrak. Berdasarkan perjanjian, bank sebagai trustee harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul apabila memang diakibatkan oleh kesalahan bank dan perbuatan melawan hukum; mengingat konsep trust mengenal dual ownership yang tidak dikenal dalam sistem hukum benda Indonesia, maka diperlukan pembaruan hukum perdata untuk mengakomodasikan dual ownership.
Kata kunci: Trust; dual ownership; hukum perdata
KONSEP SISTEM HUKUM INVESTASI DALAM MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM
Get PDFThe problems investiment in Indonesia one of them is the issue of legal certainty. The problem arises both because of the disharmony of law and issues related to synchronization. Whereas the issue of legal certainty is expected by each investor, it is because the investment related to the expected future profits. Hence the need for the arrangement of the law, as well as services. Structuring services should also be coupled with the arrangement of its legal system. Therefore, the concept of the legal system of investment should cover the legal structuring of investment and related legislation, such as the problem of labor laws, licensing laws that encourage certainty and protection for the survival of an investment.
Keyword: Investment Law; Legal Certainty; Licensing Law System
ABSTRAK
Problem investasi di Indonesia salah satunya adalah persoalan kepastian hukum. Problem itu muncul baik karena terjadinya disharmonisasi perundang-undangan yang terkait maupun persoalan sinkronisasi. Padahal persoalan kepastian hukum merupakan hal yang diharapkan oleh setiap investor, hal tersebut karena investasi berkaitan dengan keuntungan yang diharapkan dimasa datang. Oleh karenanya perlu adanya penataan dari sisi peraturan perundang-undangan, maupun pelayanan. Penataan pelayanan perlu juga dibarengi dengan penataan sistem hukumnya. Oleh karenanya konsep sistem hukum investasi harus mencakup penataan hukum investasi dan undang-undang yang berkaitan, seperti persoalan hukum perburuhan, hukum perizinan yang mendorong adanya kepastian dan perlindungan bagi kelangsungan investasi.
Kata Kunci: Hukum Investasi; Kepastian Hukum; Hukum Perizinan
 
EKSAMINASI (LEGAL ANNOTATION) SEBAGAI PINTU MASUK PROSES REFORMASI LEMBAGA PERADILAN
Get PDFJudge's verdict is independent. In practice appears the term such as "mob justice or judicial corruption", so that the verdict is often injustice, impartial to the public's sense, because there are still many controversial decisions and deviate from the legal substance (material or formal), for it needs to be studied or tested further against such decision to the public (academics, NGOs, and practitioners), and the results need to be published. The goal is to find or to know the judge irresponsibility in giving judgment; this is in line with the reform era that demands for freedom, and openness (transparency). Provide transparency to the public space for social control, which avoids the manipulation of facts, abuse of power, and dishonesty. Examination is expected to be the entrance of the reform process in the judiciary, as well as to assess the extent of the professionalism and credibility of a judge in carrying out the task or profession.
Keywords: Examination, Reform, Judiciary
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA PENYALAH-GUNAAN PEMAKAIAN KEMASAN PRODUK MAKANAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
Get PDFFood packaging is the material used to wrap food either in direct contact with food or not. The knowledge of materials packaging are very important for producers and consumers. Consumers need to know the packaging material that is able to maintain product quality, and safety. This research used socio-legal research. The data type covered primary data obtained through interviews and observation and secondary data obtained through the study of documents. The data and information obtained will be analyzed qualitatively. The technique of checking the validity of the data will be used data triangulation technique. This article discusses about the importance of good packaging for food. The understanding of the dangers associated with the misuse of food product packaging. Communities can become victims of the lack of knowledge and understanding of the use of good packaging for food. Bad packaging is not only bad for health but also for the environment. The implemented of law enforcement against abuse of packaging is not optimal, it can be seen the level of complaints against misuse of packaging is still minimal.Keywords: Community; Food; Enforcement; Packaging AbuseABSTRAK Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau pembungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Produsen membutuhkan pengetahuan bahan kemasan yang dapat melindungi produk yang dihasilkan, membuat produk lebih menarik, ekonomis, dan aman. Konsumen perlu mengetahui bahan kemasan yang mampu mempertahankan mutu produk, dan aman. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal atau yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data dan informasi yang diperoleh, akan di analisis secara kualitatif. Adapun teknik pengecekan keabsahan data digunakan teknik trianggulasi data. Artikel ini membahas mengenai akan arti penting kemasan yang baik untuk makanan. Pemahaman tersebut berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan pemakaian kemasan produk makanan. Masyarakat dapat menjadi korban atas kurangnya pengetahuan maupun pemahaman akan penggunaan kemasan yang baik untuk makanan. Kemasan yang tidak baik akan berakibat buruk tidak hanya bagi kesehatan tapi juga bagi lingkungan. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kemasan juga dilaksanakan belum optimal, hal ini dapat dilihat tingkat pengaduan terhadap penyalahgunaan kemasan masih minim.Kata Kunci: Masyarakat; Makanan; Penegakan; Penyalahgunaan Kemasa