LITIGASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
KEMANDIRIAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN
Get PDFoai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/36
The village government is essentially an autonomous government with tradition, democratic, real, and a very strong custom. However, in existing policies, the village placed only as an object of sheer power. Pursuant to Article 91 of Act No. 06 Year 2014 on the village, the village can be entered into a collaboration with other villages and or collaboration with third parties. Cooperation between the village become important, where the village has its limitations and the emergence of gaps between villages, so not all villages have the same ability to manage governance and development. District limitations in carrying out public services and development can reach all villages in the region, due to geographical and others. Based on these two things, we need some kind of bridging the space between the limitations of the village so it opens a large space for the village to take the initiative and creativity of the village so rural development can be realized.
Keyword: village; Authority; Cooperation.
Pemerintahan Desa pada hakekatnya merupakan pemerintahan yang otonom dengan tradisi, demokratis, nyata, dan adat istiadat yang sangat kuat. Namun demikian, dalam kebijakan-kebijakan yang ada, Desa ditempatkan hanya sebagai objek kekuasaan belaka. Berdasarkan Pasal 91 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama antar desa menjadi penting, dimana desa memiliki keterbatasan dan munculnya kesenjangan antar desa, sehingga tidak semua desa memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Keterbatasan Kabupaten dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan yang bisa menjakau semua desa di wilayahnya, karena keadaan geografis dan sebagainya. Berdasarkan pada dua hal tersebut, diperlukan semacam ruang antara dalam menjembatani keterbatasan desa sehingga membuka ruang yang besar bagi desa untuk berinisiatif dan kreativitas dari desa sehingga pembangunan kawasan pedesaan dapat terwujud dengan baik.
Kata Kunci: Desa; Kewenangan; Kerjasama
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ORANG TUA PELAKU PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Get PDFChildren are gift from God The Almighty that need to be watched, loved and educated with all heart, because it is the responsibility of parents and the community from the milestone process up to adults. But in fact now many children become the victims of crime, not only victimized by the stranger or someone they dont know, but also victimized by the closest people called parents. The thing that need to be considered is how people who have become criminals to their own child not only given severe sanctions, but also still be given the duty to educate and raise their children as one of her responsibilities as parent.
Keywords: Restorative Justice, Child Trafficking, Actors parents, the Criminal Justice system
IMPLEMENTASI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UUD 1945 DI TENGAH KEBERAGAMAN DAERAH
Get PDFThe amandement of Article 18 UUD 1945, has brought significant changes in the regional administration. One of the changes associated with the position of head region, which previously for this position and for the vice of head region elected by the Legislative Council, Now it is elected trough election. Article 18 paragraph (4) UUD 1945 states as follows : " Governor, Regent, and Mayor respectively as head of the provincial government, district, and city elected democratically. " Term " democratically elected " under Article 18 paragraph (4) UUD 1945 is implemented through the provisions of Article 56 paragraph (1) of Law No. 32 of 2004 on Regional Government, which stipulates that all regional heads both governors, regents and mayors elected as a pair of candidates directly by the people. In fact, the provisions of the law apply to all areas without considering the fact different areas , so it has attracted a wide range of issues. Though the constitution does not definitively establish that such electoral procedures. Similarly uniformity to diversity in terms of uniformity of areas including recruitment system or filling the post of regional head felt at odds with the fact of diversity in Indonesia.Keywords : Regional Head; Regional DiversityABSTRAKAdanya perubahan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, telah membawa perubahan yang cukup besar pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah, yang sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saat ini telah diubah dengan cara pemilihan secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.“ Istilah “dipilih secara demokratis “ berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut diimplementasikan melalui ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa semua kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat. Dalam kenyataannya ketentuan undang-undang tersebut diberlakukan untuk semua daerah tanpa mempertimbangkan adanya fakta keberagam daerah, sehingga telah menuai berbagai persoalan. Padahal konstitusi tidak secara definitif menetapkan cara pemilihan demikian itu. Demikian pula uniformitas terhadap keberagaman daerah termasuk dalam hal penyeragaman sistem rekruitmen atau pengisian jabatan kepala daerah dirasakan bertentangan dengan fakta keberagaman Indonesia.Kata Kunci : Kepala Daerah; Keberagaman Daera
PENYERAPAN ISTILAH ASING PADA TERMINOLOGI HUKUM DI INDONESIA
Get PDF
Absorption of foreign terms and terminology of today become a problem because it is not adapted to the rules of Indonesian enhanced (EYD). Additionally rigid legal language and multiple interpretations.
By using the method of normative legal research analyzed data that was obtained from the library. As a result, the absorption of foreign terms are acceptable, facilitate relations in the international arena.
Keyword: Absorption; Terminology; Legal; Glossary; Foreign.
Penyerapan istilah dan terminologi asing sampai saat ini menjadi masalah karena tidak disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Selain itu bahasa hukumnya bersifat kaku dan multitafsir. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dianalisis data-data yang diperoleh dari perpustakaan. Hasilnya, penyerapan istilah asing dapat diterima, memudahkan hubungan dalam pergaulan internasional.
Kata Kunci: Serapan; Terminologi; Hukum; Istilah; Asing
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BIDANG POLITIK DI INDONESIA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Get PDF
Political crime is a problem, especially concerning the enforcement. Positive law has been set, but political crimes keep continuing to arrise. It should be examined whether the positive law enforcement can reach all kinds of political crime, how crime policy is formulated, what obstacles and solutions that must be adopted. The results of the study of political crimes, including crimes against the public interest, the interlocked with the power and political activity as the ingredients. Positive law, is essentially the result of a series of political processes. As a result, enforcement efforts be incomplete, always coincide with the technology, management, politics, beyond the limits of reality, evolved into a discourse that is planned, organized, controlled to be a crime that is untouched. Positive law works Iinier-mechanistic, based on the teachings of Legal Positivism / Rechtsdogmatiek, prioritizing political criminal, penal policy which in reality has lost much of his authority. Need reconstruction, shift the dominance of Normative-positivistic to sociological-philosophical / combination of the two, entering the world of technology, the realities of political life as well as total quality management for the judicial activity, so that enforcement is not bound law; initiated legal system of national unity, based on the value of heterogeneity comes from legal sources that live, grow and flourish in society, the written / unwritten according to the characteristics of the State and the Nation of Indonesia; political will does not exalt the principle of legality which in fact is often ignored the justice.
Keywords: Enforcement; Legal; Politics; Reform; Criminal.
Kejahatan politik menjadi problem terutama menyangkut penegakannya. Hukum positip telah mengaturnya, namun kejahatan politik terus terjadi. Perlu dikaji apakah penegakan hukum positip dapat menjangkau semua jenis kejahatan politik, bagaimana kebijakan kriminal dirumuskan, apa kendala serta solusi yang harus ditempuh. Hasil penelitian kejahatan politik termasuk kejahatan terhadap kepentingan publik, terjadinya bertautan dengan kekuasaan dan aktivitas politik sebagai sarananya. Hukum positip, hakekatnya hasil serangkaian proses politik. Akibatnya, upaya penegakannya menjadi tidak tuntas, senantiasa berhimpit dengan teknologi, manajemen, politik, melampaui batas realitas, berkembang menjadi wacana yang direncanakan, diorganisir, dikontrol menjadi kejahatan yang tidak tersentuh. Hukum positip bekerja Iinier-mekanistik, bertumpu pada ajaran Legal Positivism/Rechtsdogmatiek, mengedepankan politik kriminal, kebijakan penal yang secara realitas telah banyak kehilangan otoritasnya. Perlu rekonstruksi, menggeser dominasi Normatif-positivistik ke sosiologis-philosofis/kombinasi keduanya, memasuki dunia teknologi, realitas kehidupan politik serta manajemen kualitas total bagi aktivitas peradilannya, agar penegakan tidak terbelenggu undang-undang; digagas system hukum Bhineka Tunggal Ika, berbasis heterogenitas nilai yang berasal dari sumber hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat, tertulis/tidak tertulis sesuai karakteristik Negara dan Bangsa Indonesia; kemauan politik tidak mengagungkan asas legalitas yang nyatanya sering mengabaikan keadilan.
Kata kunci: Penegakan; Hukum; Politik; Pembaharuan; Pidana
URGENSI KEBERADAAN GBHN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Get PDFOne of the fundamental points of the amended of Indonesian Constitution of 1945 is the removal of the Outlines of State Policy (Guidelines) in the constitutional system of the Republic of Indonesia. As a consequence, the goals and objectives of national development seemed to lack of focus, unfocused and difficult to measure the success rate. While the existence of the National Long-Term Development Plan (RPJPN) intended to replace the Guidelines, until now there has not been able to serve as a guide to national development. To that end, efforts to revive the guidelines are extremely vital in order to realize a fair society and a prosperous Indonesia as aspired to in the preamble of the Constitution of 1945. Returning NRI existence of the guidelines will also have a positive impact on maintaining and guarding the existence of the Assembly as one of the state institutions.
Keywords: Guidelines, 1945, the authority, the national development, MPR.Salah satu poin mendasar dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka tujuan dan sasaran pembangunan nasional seakan kurang fokus, tidak terarah dan sulit diukur tingkat keberhasilannya. Sementara keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dimaksudkan untuk menggantikan posisi GBHN, sampai saat ini belum belum mampu dijadikan sebagai panduan pembangunan nasional. Untuk itu, maka upaya menghidupkan kembali GBHN menjadi sangat urgen dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Mengembalikan keberadaan GBHN juga akan berdampak positif pada upaya menjaga dan mengawal eksistensi MPR sebagai salah satu lembaga negara.
Kata Kunci: GBHN, UUD 1945, kewenangan, pembangunan nasional, MPR
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP UNIDROIT DAN KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK INDONESIA
No full textThe development of business transaction require a new national contract law. Correspondingly, the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the International Convention on the sale of Goods (UNCITRAL CISG 1980) sets out principles contained in it may be adopted into a new national contract laws in the future. This research aims to examine in depth the urgency of contract law reform in Indonesia either through adjustment to the development of practice or through a complete overhaulof the Indonesian National Contract Law contained in Book III of the Civil Code (BW) by adopting principles of contract law that is universally applicable in the world. The Result of this research indicate that contract law contained in Book III of the Civil Code has be enunable to meet the demands of the business transactions today. Because it does not explicitly specifying the principles espoused by the international contract law as listed in the UNIDROIT Principles, therefore the new contract law apply the principles contained the provisions of the UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts. So setting the forth coming contract to accommodate the interests of society, especially the government, businesses both domestically and internationally so that we will be a player in this era of globalization. Application of the principles of the CISG is based on the CERD and the general legal principles that apply in various countries around the world can be adopted into law the new Indonesian contract, so Indonesian contract law which will come to accommodate the interests and provide protection and legal certainty to the entrepreneurs, especially in the field of international trade. Keywords : Law Reform; Contract; UNIDROIT; CISGABSTRAKAdanya perkembangan transaksi bisnis memerlukan suatu perangkat hukum kontrak nasional yang baru. Sejalan dengan itu, Unidroit Principles of International Commercial Contract dan Konvensi Jual Beli Internasional (UNCITRAL CISG 1980) memuat prinsip-prinsip yang dapat diadopsi ke dalam hukum kontrak nasional yang baru nanti. Penelitian ini bertujuan menelaah secara mendalam urgensi pembaharuan hukum kontrak di Indonesia, apakah melalui penyesuaian terhadap perkembangan praktik yang sudah ada ataukah melalui perombakan total Hukum Perjanjian Nasional Indonesia yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata (BW) dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku universal di dunia. Berdasarkan hasil penelitian hukum kontrak yang termuat dalam Buku III KUHPerdata sudah tidak dapat memenuhi tuntutan perkembangan transaksi bisnis saat ini, karena tidak secara eksplisit mencatumkan prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum kontrak internasional seperti yang tercantum dalam UNIDROIT Principles. Oleh karena itu seyogyianya dalam pembaharuan hukum kontrak diterapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan UNIDROIT Principle for Internasional Commercial Contract. Penerapan prinsip-prinsip dalam CISG yang didasari oleh CERD dan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku diberbagai negara di belahan dunia dapat diadopsi kedalam hukum kontrak Indonesia baru, sehingga hukum kontrak Indonesia yang akan datang dapat mengakomodir kepentingan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada para pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang perdagangan internasional. Kata Kunci : Pembaharuan Hukum; Kontrak; UNIDROIT; CISG
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
No full text
Violence refers to behavior deviation occurring in human relationship, whether individual or group, which is burdening, unpleasant and unfair. The effect of the violence should be physically, psychologically and spiritually painful. Woman in this case is mostly the victim of the domestic violence carried out by immediate relatives. Thus, legal protection has to be explicitly initiated that women who experience the domestic violence can be protected. There are some factors determined the legal protection, namely legal factors, legal upholder factors, legal facilities factors, community and cultural factors.
Keywords: Violence, Protection, Women.
Kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani. Perempuan dalam hal ini sering menjadi korban kekerasan baik itu korban dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh penjahat maupun yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga maupun dari keluarga dekat/kerabat dekat. Untuk tegak atau berjalannya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diperlukan penegakan hukum yang jelas. Dalam penegakan hukum tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain: Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas faktor masyarakat dan faktor budaya.
Kata Kunci: Kekerasan, Perlindungan, Perempuan
PELANGGARAN HAK MORAL ATAS KARYA CIPTA DALAM PENERBITAN ELEKTRONIK
Get PDFMoral Rights protection is getting ignored in the era of global economy, specially since the beginning the emergence of the Information Technology revolution is marked by the use of the Internet as a means of communication. In the era when copyrights exploitation is becoming more intensive, complex, and multifacet, the appreciation of moral rights is being ignored. Society can access easily in the form of information products and other digital products which can be directly received. However, copyright infringement for e-books are often overlooked, because it's so easy to copy and modify digital product. Issues related to moral rights are the work of the e-book is translated without permission, and then up loaded in the Internet. This is an issue that occurs in cyberspace. Copyright is the legal protection extended to the owner of the rights in an original work that he has created on e-book. Nowadays, people can easily access and obtain digital information such as e-book which is published and reproduced without respecting the copyrights of it. The issue related to the moral rights is that the e-book is translated without getting legal permission from the author, and publish it on the internet. This is a law issue in the realm of internet. Copyrights privides legal protection to the original owner of the e-book. That is why; the objective of this study is to find and analyze copyrights breaching happens in cyberspace and what efforts needed to examine prevention of moral rights infringement under Indonesia regulations.Keywords: Moral Rights; Copyright; Electronic Publishing; E-Book TranslationABSTRAKPerlindungan Hak Moral semakin terabaikan dalam era ekonomi global, terutama sejak munculnya revolusi Teknologi Informasi (TI) yang ditandai dengan maraknya penggunaan Internet sebagai sarana komunikasi. Dalam era digital eksploitasi karya cipta semakin intensif, kompleks, dan multifacet, sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap hak moral pencipta. Dewasa ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi dalam bentuk produk informasi digital termasuk buku elektronik (e-book). Akan tetapi, hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta buku elektronik (e-book) yang sering kali diabaikan, hal ini terjadi karena begitu mudahnya orang untuk menyalin dan memodifikasi produk digital tersebut. Isu yang terkait dengan hak moral adalah karya e-book tersebut diterjemahkan tanpa izin pengarangnya, dan kemudian dimuat di Internet. Ini adalah permasalahan hukum yang terjadi di dunia maya. Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak dalam karya asli seperti pada e-book tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis pelanggaran Hak Cipta di dunia maya dan meneliti upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak moral tersebut melalui peraturan hukum di Indonesia.Kata Kunci : Hak Moral; Hak Cipta; Penerbitan Elektronik; Terjemahan E-Boo
UNDUE INFLUENCE SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB CACAT KEHENDAK DILUAR KUHPERDATA, DALAM UPAYA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM
Get PDFNot to misuse the regulation of the state as the factor that causes defects in the will of the Indonesian Civil Code, should be anticipated for the development of contract occurs so fast in practice. The convergence of an agreement in the form of rapprochement will of the parties, no longer occur in a balanced manner, because there are elements that influence the parties, both economically and psychologically, whereby the economically strong dominate the contract even harm the opposing party, so the contract applies biased, unfair and inappropriate. Therefore, the government needs to intervene to protect the weaker party. It was felt important need for inclusion of the substance abuse situation as a factor that will cause defects arising from Jurisprudence in the Netherlands as the fourth element, in addition to oversight, coercion and deception that has been set out in Article 1321 of the Civil Code. It is therefore necessary to be examined how the relationship between the abuse of state as the factor that causes the will deform against the abuse of contracts and how to position the state as a factor that causes defects will fill the void in the legal system of contract law in Indonesia. The results showed that the state of relationship abuse as factors that led to the agreement will deform, relevant because the agreement occur with the agreement, and to the agreed required the conformity of the will of the parties. For that agreement became the basis for the validity of the contract. But with the misuse of state in the contract raises the contract it becomes irrevocable, because conformity of his will are not met, while the position of the abuse of the state as the factor that causes a defect will in fill the legal vacuum in the system of contract law in Indonesia, it is very important, where in addition there is no setting in Indonesia, also the case in practice. The parties to a contract are often cornered by the interests of one party, so that the opposing party gives consent with full conviction, because it does not have the bargaining power is balanced, often one of the parties has a weak bargaining position, caused by the influence of the economic position and psychiatric one parties, so we need government intervention to oversee the implementation of the freedom of contract in practice, and making rules coercive.
Keywords: Abuse of state; Disability Will; ContractsBelum diaturnya penyalahgunaan keadaan sebagai faktor penyebab cacat kehendak dalam KUHPerdata Indonesia, perlu diantisipasi mengingat perkembangan kontrak terjadi begitu cepat dalam praktek. Bertemunya kata sepakat berupa persesuaian kehendak para pihak, tidak lagi terjadi secara seimbang, karena ada unsur yang mempengaruhi para pihak, baik secara ekonomis maupun secara kejiwaan. Untuk itu penting dimasukkannya unsur penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang menyebabkan cacad kehendak yang timbul dari Yurisprudensi di Belanda sebagai unsur yang keempat, disamping kekhilafan, paksaan maupun penipuan yang telah diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Hubungan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang menyebabkan cacad kehendak terhadap terjadinya perjanjian, relevan karena perjanjian terjadi dengan adanya kata sepakat, dan untuk adanya sepakat diperlukan terjadinya persesuaian kehendak dari para pihak. Untuk itu kata sepakat menjadi dasar atas keabsahan kontrak. Namun adanya penyalahgunaan keadaan dalam kontrak menimbulkan kontrak menjadi dapat dibatalkan. Kedudukan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang menyebabkan cacat kehendak dalam mengisi kekosongan hukum dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, sangat penting, dimana selain belum ada pengaturan di Indonesia, juga karena sudah terjadi dalam praktek. Para pihak dalam kontrak seringkali disudutkan dengan kepentingan salah satu pihak, sehingga pihak lawan memberikan persetujuan dengan tidak sepenuh keyakinannya, karena tidak memiliki bargaining power yang seimbang.
Kata Kunci : Penyalahgunaan keadaan, Cacat Kehendak, Kontrak