LITIGASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
INTERNALISASI PRINSIP ETIKA PROFESI KE DALAM NORMA HUKUM POSITIF SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN FIGUR HUKUM KEPERAWATAN
No full text
The code of ethics is a moral rule for people with professions that serve as a code of conduct (guidelines) in applying science and knowledge to the community. The code of ethics is not a legal norm. Violation of ethical principles will has given the moral and ethics sanctions by professional organizations and is not punishable by law. One of those professions that are bounded to a code of conduct is the nursing profession. Nursing ethics is a measure of professional conduct based on moral values which are believed; those come from universal values and from the local or national characteristics of social and cultural values. But the tendency of change in view of the nursing service that originally is altruism towards services of a commercial nature led to opportunities for moral degradation becomes larger. It required political law that aims to protect the interests of society as a recipient of nursing services through deregulation values and ethical principles into legal norms. The final goal of re-regulation on ethics to the law norms is to provide legal protection and legal certainty in order to create order and social justice have been based on Pancasila.
Keywords: ethical code, morality, legal norm, nurse.Salah Satu persyaratan suatu profesi adalah adanya kode etik profesi yang berfungsi sebagai tuntnan moral bagi para profesional dan menjadi pedoman perilaku dalam menerapkan ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat. Kode etik profesi bukanlah suatu norma hukum. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etik hanya akan melahirkan sanksi etik dan moral dari organisasi profesi dan bukan sanksi hukum. Salah satu penyandang profesi yang terikat pada kode etik adalah profesi perawat. Etik keperawatan merupakan alat ukur perilaku profesional berlandaskan nilai-nilai moral yang diyakni, baik nilai moral yang bersifat universal maupun yang lahir dari karakteristik sosial budaya lokal (nasional). Namun globalisasi dan liberalisasi kesehatan, dan pandangan hedonisme-materialis telah melahirkan peluang untuk terjadinya degradasi moral sebagai akibat dari komersialisasi pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan. Untuk itu diperlukan politik hukum yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat selaku penerima pelayanan kesehatan keperawatan melalui internalisasi nilai dan prinsip etik ke dalam norma hukum. Tujuan akhir meregulasi peraturan perundang-undangan dengan memasukkan nilai etik ke dalam kaedah hukum adalah untuk memberikan perlindungan melalui kepastian hukum agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
Kata Kunci: kode etik, moral, norma hukum, perawat
PENGATURAN UPAH BERDASARKAN ATAS PRINSIP KEADILAN
Full text linkThe wage issue has always been a dilemma for workers and employers, if it did not solve that can lead disharmonis in industrial relations in Indonesia. The wage law based on principles of justice has always desired by parties. The Fairness in wages regulation will be guided by the principles of good law. The balance of interests between workers and entrepreneurs are the basis of fairness in wages regulation It is not east to realise.the princip of justice to combine with etict tomake is a good law .
Keywords: law, wages, justice, moral.Masalah upah yang selalu menjadi dilema bagi pekerja dan pengusaha, jika tidak ditanggulangi dengan regulasi yang dapat meminimalisir dua kepentingan yang selalu berbeda akan dapat menimbulkan disharmonis dalam hubungan industrial di Indonesia. Pengaturan upah yang berlandaskan prinsip keadilan selalu diinginkan oleh semua pihak. Keadilan dalam pengaturan upah akan berpedoman pada asas-asas pengupahan yang baik.. Keseimbangan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha merupakan dasar keadilan dalam peraturan upah . Bukan mudah mewujudkan prinsip keadilan tanpa memperhatikan moral. Hukum yang menyatu dengan moral adalah hukum yang baik .
Kata kunci: hukum, upah, keadilan, moral
KONSEP PENGUASAAN MUTLAK SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN INDONESIA OLEH NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN
Full text linkThe potential of natural resources of Indonesia's marine fisheries was estimated at 6.4 million tons per year. But there is no domestic fisherman role in the Indonesia modern fishing industry investment, 100% modern industry players in Indonesia’s marine fisheries is foreign investment. In effect, the presence of fish in Indonesia’s sea began to decrease and traditional Indonesian fisherman suffer a lot of losses so they remain live bellow the poverty line. While the demand for fish in the country to be met through imports. In order to realize the welfare state under Article 33 UUD 1945, the government of Indonesia should control and manage of fishery resources absolutely and must be given to the national industry and society Indonesian fishermen independently, not giving space and opportunity for foreigners to participate in managing the business of the fishing industry in Indonesia
PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEMINIMALKAN KONFLIK ATAS TANAH
Full text link[Registration Of Land As To Minimize The Conflict Over Land] Observing a lot of land conflicts in Indonesia which is constantly increasing, and followed by the rapidly growing populations that caused the demand for land will also increase automatically. While the number of the available land is limited. This condition will surely causes problems on controlling and ownership of the land. This research aims to identify the factors which causes conflict of land, by doing inventory to the lands which is owned by the community (whether it is registeredor not registered).
The method which is used in this research is empirical normative legalresearch, by using secondary data and primary data. Secondary data is obtained through literature studies, while primary data is obtained directly from interviewees by using interview guide and questionnaire. Research location is at Deli Serdang, from 23 districts in Deli Serdang, 7 districts are taken and were made in samples from each district are assigned 100 respondents.
From this research result, it is known that, the implementation of the land registration in Deli Serdang district has not happened as expected. It can be seen from the number of land which has not been registered, this condition will certainly trigger conflicts or disputes in society, both ownership boundary disputes, control of illegal land, inheritance disputes. Certificate ownership mostly only exist in urban area. The lack of interest by the community to join the land registration is due to various of reasons, which is: the community do not recognized the purpose of land registration, the cost is expensive, the management is convoluted, the community feels that it is not a necessary to do it, arable land.
Keyword: Land Registration, Legal Certainty,Conflic.Mengamati banyak konflik tanah di Indonesia yang terus meningkat, dan diikuti oleh populasi yang tumbuh cepat sehingga permintaan lahan juga akan meningkat secara otomatis. Sedangkan jumlah lahan yang tersedia terbatas. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan masalah dalam pengendalian dan pemilikan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik tanah, dengan melakukan inventarisasi ke lahan yang dimiliki oleh masyarakat (baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, sedangkan data primer diperoleh langsung dari responden, dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner. Lokasi penelitian berada di Deli Serdang, dari 23 kecamatan di Deli Serdang, 7 kabupaten diambil dan dibuat dalam sampel dari masing-masing kabupaten diberi 100 responden.Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa, pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Deli Serdang belum terjadi seperti yang diharapkan. Bisa dilihat dari jumlah lahan yang belum terdaftar, kondisi ini tentu akan memicu konflik atau perselisihan di masyarakat, baik perselisihan batas kepemilikan, pengendalian lahan ilegal, perselisihan warisan, kepemilikan sertifikat, kurangnya ketertarikan masyarakat untuk mengikuti pendaftaran tanah adalah karena berbagai alasan, yaitu: masyarakat tidak mengetahui tujuan pendaftaran tanah, biayanya mahal, pengelolaannya berbelit-belit, masyarakat merasa bahwa tidak perlu melakukannya, lahan subur.
Kata kunci: Registrasi Tanah, Kepastian Hukum, Konflik
KEDUDUKAN UNIDROIT SEBAGAI SUMBER HUKUM KONTRAK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK INDONESIA YANG AKAN DATANG
Full text link
[Unidroited Position As A Source Of Contract Law In The Future Of Indonesian Contract Law Amandement] Business transaction often faced the issue of ensuring that the rights and obligation are fulfilled as the agreement as agreed, especially when facing the difficulties of the rights and obligation of the parties due to different legal system between countries. Thereore, to answer the problems the parties will seek legal sources, namely book III of the Civil Code in addition to studying and understanding the principles of internasional commercial contract law, namely UNIDROIT which contains principles that can be adopted as one of the works that seek Standarization of contract law to encourage the harmonization of commercial law international efforts to bring together different business actors between countries, so that the same legal basis is required in the coming renewal of Indonesia contract law.
Keyword : Position, UNIDROIT, Law, Contract, Indonesia.
Transaksi bisnis sering kali dihadapkan pada persoalan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak akan dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam praktik terjadi persoalan para pihak tidak memenuhi perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan, terlebih lagi ketika menghadapi kesulitan hak dan kewajiban para pihak karena berada di negara yang berbeda, dengan sistim hukum yang berbeda pula. Oleh karenanya untuk menjawab permasalahan tersebut para pihak akan mencari sumber hukum , yaitu Buku III KUHPerdata disamping mempelajari dan memahami prinsip hukum kontrak komersial internasional yaitu UNIDROIT yang memuat prinsip-prinsip yang dapat diadopsi sebagai salah satu karya yang mengupayakan standarisasi prinsip hukum kontrak guna mendorong harmonisasi hukum komersial internasional, sebagai upaya mempertemukan para pelaku bisnis antar negara yang berbeda, sehingga diperlukan landasan hukum yang sama dalam pembaharuan hukum kontrak Indonesia yang akan datang.
Kata kunci : Kedudukan, UNIDROIT, Hukum, Kontrak, Indonesia
POLITIK HUKUM DI BIDANG KESEHATAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN
Full text link
[Legal Politics In Health Area Linked With The Procurement Of Goods And Government’s Services In The Health Field] One of the state objectives is the realization of public welfare. Health as an element of public welfare. To realize welfare in respect of health, the government organizes development of health facilities at both central and regional levels by way of state goods/services procurement in the field of health. The issue encountered is what the government should do to improve the community health services in relation to the State Goods and Services Procurement in the Health Area. This research is juridical normative. It also employs a descriptive-analytical approach. The state goods and services procurement in the field of health has special characteristics, viz. it is often confronted with an abnormal condition that requires a prompt response in order for health services to be delivered, including medical equipment, medicines and even for the sake of saving human lives. To cope with such a condition, direct appointment becomes the only option to meet the requirements in the health area. Under such a circumstance, it is often the case that the official in charge of health goods and services procurement deviates from the prevailing norms and procedures and, instead, puts emphasis on saving human lives. However, the decision to perform direct appointment in the procurement of health goods / services often ends up in criminal charges, which eventually affects the health services.
Keywords: Development in the field of health, procurement of goods.
Salah satu tujuan negara adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Salah satu unsur dari kesejahteraan umum adalah kesehatan. Guna mewujudkan kesejahteraan dibidang kesehatan, pemerintah menyelenggarakan pembangunan dengan berbagai kegiatan atau upaya kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, dengan menggunakan metode pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan. Permasalahan yang timbul yaitu bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibidang kesehatan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dibidang kesehatan memiliki karakteristik khusus, yang seringkali dihadapkan pada kondisi yang tidak normal yang membutuhkan respon secara cepat untuk kepentingan pemenuhan pelayanan kesehatan berupa alat–alat kesehatan, obat–obatan dan lain sebagainya, bahkan tidak jarang ditujukan untuk kepentingan keselamatan jiwa manusia. Penunjukan langsung menjadi satu–satunya pilihan yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan dibidang kesehatan. Dalam kondisi yang demikian itu, acapkali pejabat yang bertanggungjawab dalam pengadaan barang/jasa dibidang kesehatan mengesampingkan norma dan prosedur yang ada dengan menitikberatkan pada tujuan yaitu keselamatan jiwa manusia. Akan tetapi kebijakan yang terkait dengan penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa dibidang kesehatan seringkali berujung pada tuntutan pidana yang menimbulkan dampak pada pelayanan kesehatan.
Kata kunci : Pembangunan bidang kesehatan, pengadaan barang
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
No full text
[Implementation Of Trade Laws: Implications In The Price Control Policy Of Community Needs] Issuing the act no 7 year 2014 about tade, Indonesia has new hope to design the obscene of social basic requirements were going on all this time. The main problem in the research that “increasing and decreasing pricefluctuatively” has became repeatedly in Ramadhan. It has been caused by some factors: Unbalancing Supply and demand not done optimally yet. The aim of the research to collect data, facta and problems analyses them and directly or indirectlywe want to know and increase for academic nuance as theorital, also who want to know about them deeply. The research is qualitative research, using the technical of theresearch are observation, interview, documental history and documental audio visual. The results of research, before, at the moment, after Ramadhan, the price of social basic requirements still increasely and fluctuatively. Government intervention, by short term policy not touched social basic requirements continously yet. So piling them were not clearness of official. Raring supply, increasing demand, It has been caused by social increasing consumption, Finally high increasing price. Conclusion: The price control social basic requirements policy, complately by redesign comprehensive, transparancy, participative and continuosly policy, from central government to local government towards nation autonomy in food.
Keywords: Increasing Price, clearness of official, Control.
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Indonesia mempunyai harapan baru untuk menata carut marutnya perdagangan kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) yang berlangsung bertahun-tahun selama ini. Masalah utama dalam penelitian ini bahwa “kenaikan dan penurunan harga secara fluktuatif” yang terjadi berulang-ulang di setiap bulan Ramadhan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran (supply and demand) yang belum dikelola secara optimal. Tujuan penelitian ini mengumpulkan data, fakta dan menganalisis masalah-masalah, serta secara langsung dan tidak langsungingin mengetahui dan menambah nuansa akademik secara teori, juga ingin mengetahui secara mendalam tentang tata kelola tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengunakan teknik observasi, interview, historik dokumental dan teknikdokumental audio visual. Hasil penelitian, sebelum, saat dan setelah bulan ramadhan perkembangan harga masih naik dan fluktuatif. Intervensi pemerintah dengan kebijakanprogram jangka pendeknya tidak menyentuh secara berkelanjutan, sehingga kejadian: penimbunan belum ada ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH), kelangkaan, tidak tercukupinya pasokan, permintaan meningkat, akibat konsumsi masyarakat bertambah, yang pada akhirnya menimbulkan harga yang membumbung tinggi. Kesimpulan:Kebijakan pengendalian harga kepokmas, perlu dilengkapi dengan meredesainkebijakan yang komprehensif, terintegrasi, partisipatif, dan keberlanjutanmulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, menuju kemandirian bangsa dalam pangan.
Kata kunci: Kenaikan Harga, Ketegasan Aparat, Pengendalian
POLA PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF ASAS MANFAAT
Full text link
[Enforcement Pattern Of Criminal Law Based On Humanity Values In The Utility Principal Perspective] The current Criminal Code is laden with weaknesses, so it is urgent to be replaced by a law-oriented Criminal Code that is closer to the characteristics of the Muslim law (Custom and Law Family), which features Indonesian characteristics (moving from the collective and personal order, reflecting the nation's political ideology ) of Pancasila. One of the selected Pancasila values is humanitarian value. Human values are values that show respect for human beings, because they are essentially legal to human beings. In the realm of material criminal law, human values are reflected in the principle of individualization of punishment (the principle of individuality, flexibility, modification, forgiveness, and culpability), as seen in the National Criminal Code Bill. Not accommodating humanitarian values in the formulation stage will be fatal at the law enforcement stage, but it is also fatal if the error in the formulation stage is left at law enforcement stage, so it is necessary to nationalize the pattern of criminal law enforcement one of them based on humanitarian value, less focus on punishment, contain prevention strategies, strategies for imposition of prison criminal sanctions are ultimum remedium, benefit strategy and balance of interest protection and restoration of relations between perpetrators, victims, community and state, social defense strategy with a rational policy approach that includes the use of economic approach , productive action strategies and contribute to national development in order to realize the legal objectives of benefits.
Keywords: Value, Humanity, Pancasila, Enforcement, Benefit.
KUHP saat ini sarat dengan kelemahan, sehingga urgent untuk diganti dengan KUHP yang berorientasi pada keluarga hukum yang lebih dekat dengan karakteristik sumber hukum Indonesia (Muslim and Customary Law Family), yang menampilkan ciri Indonesia (beranjak dari tatanan kolektif dan personal, mencerminkan ideologi politik bangsa) yaitu Pancasila. Salah satu nilai Pancasila yang dipilih yaitu nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan nilai yang menunjukan penghormatan kepada manusia, karena hakikatnya hukum untuk manusia. Dalam ranah hukum pidana materil, nilai-nilai kemanusiaan tercermin dalam asas individualisasi pemidanaan (asas individuality, fleksibelitas, modifikasi,permaafan, dan culpabilitas), sebagaimana tampak dalam RUU KUHP Nasional. Tidak mengakomodir nilai kemanusiaan dalam tahap formulasi akan berakibat fatal pada tahap penegakan hukum, tetapi juga berakibat fatal jika kesalahan pada tahap formulasi dibiarkan pada tahap penegakan hukum, sehingga perlu keberaian menasionalkan pola penegakan hukum pidana salah satunya berdasarkan nilai kemanusiaan, yaitu pola penegakan hukum pidana yang tidak terlalu fokus pada penghukuman, mengandung stategi pencegahan, strategi penjatuhan sanksi pidana penjara bersifat ultimum remedium, strategi kemanfaatan dan keseimbangan perlindungan kepentingan serta pemulihan hubungan antar pelaku, korban, masyarakat dan negara, strategi social defense dengan pendekatan kebijakan yang rasional yaitu memasukan penggunaan pendekatan ekonomis, strategi penindakan yang produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional demi,mewujudkan tujuan hukum yaitu manfaat.
Kata Kunci: Nilai, Kemanusiaan, Pancasila, Penegakan, Manfaat
KEPASTIAN HUKUM PENILAIAN KEBARUAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA BERDASARKAN PENDEKATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERBANDINGAN HUKUM
Full text link
[Legal Certainty Of Industrial Design Revenue In Indonesia Based On Intellectual Property Approach And Legal Comparison] Protection of Industrial Designs, as well as intellectual property, is based on the ability of human creativity through creativity, taste and intention. According to Article 25 paragraph (1) TRIPs Protected Industrial Design Agreement is a new or original Industrial Design, this provision holds the principle that the novelty of a design is obtained when the design is differ from the previous, the novelty includes novelty and originality, the principal basis for the grant of Industrial Design, whereas this principle is not fully adopted in the provisions of Industrial Design. The Industrial Design Decree in Indonesia only requires novelty without clarifying how to interpret the novelty requirement so that a large number of Industrial Design Rights are obtained based on the Minor Change approach where slight differences in form and configuration have essentially demonstrated novelty. The minor change approach is considered to exclude the aspect of originality and is less able to provide legal certainty to the holder of the registered Industrial Design Rights. This paper aims to explore minor change approach as the basis for the evaluation of the novelty of Industrial Design in the perspective of comparative law in several countries of the world, namely the United States, Japan, the European Union and Australia as a study and reference material in an effort to establish protection of Industrial Design Rights in Indonesia that can provide legal certainty.
Keywords: Industrial Design Revenue, Comparative Law.
Perlindungan Desain Industri, seperti halnya kekayaan intelektual didasarkan pada kemampuan kreativitas manusia melalui cipta, rasa dan karsa. Menurut Pasal 25 ayat (1) TRIPs Agreement Desain Industri yang dilindungi adalah Desain Industri yang baru atau orisinal, ketentuan ini menganut asas bahwa kebaruan suatu desain diperoleh ketika desain significantly differ dari yang sebelumnya, kebaruan disini mencakup newness / novelty dan originality, artinya kebaruan merupakan dasar utama pemberian hak Desain Industri, sedangkan asas ini tidak sepenuhnya diadopsi dalam ketentuan Desain Industri. Ketentuan Desain Industri di Indonesia hanya mensyaratkan kebaruan tanpa memberikan kejelasan mengenai bagaimana menginterpretasikan syarat kebaruan sehingga banyak sekali Hak Desain Industri yang diperoleh berdasarkan pendekatan Minor Change dimana sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruan. Pendekatan minor change dianggap mengesampingkan aspek orisinalitas dan kurang dapat memberikan kepastian hukum pemegang Hak Desain Industri terdaftar. Tulisan ini bertujuan menggali pendekatan minor change sebagai dasar penilaian kebaruan Desain Industri dalam perspektif perbandingan hukum dibeberapa negara dunia yaitu Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan Australia sebagai bahan kajian dan referensi dalam upaya pembentukan perlindungan Hak Desain Industri di Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum.
Kata Kunci: Kebaruan Desain Industri, Perbandingan Hukum
KEDUDUKAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT) DALAM HUKUM TANAH NASIONAL
Full text linkIndonesia is a state based on a rule of law the goal of which is to realize a just, prosperous, and materially and spiritually equal people. To realize the goal, progressively, sustainable national development has been conducted. The implementation of the development needs, besides from money, the availability of strategic land. To bridge the lack in both of them, BOT concept can be applied, as an agreement between the owner of land right and investor, where the former provides a feasibility study, building, and operation to the latter for a specified period of time, on the condition that when the BOT period of time has expired then the land together with the buildings and their appliances should be transferred to the former, so that both the owner of land right and the investors are mutually benefited.
Keywords : National Development; Land; Capital; BOT
ABSTRAK
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Guna mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan pembangunan nasional secara bertahap dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan tersebut selain perlu didukung oleh dana juga ketersediaan lahan strategis. Keterbatasan keduanya dapat dilakukan melalui konsep BOT, sebagai suatu perjanjian antara pemilik hak atas tanah dengan investor, dimana pemilik hak atas tanah menyerahkan studi kelayakan, pembangunan, pengoperasian kepada investor pada suatu jangka waktu tertentu, dengan ketentuan apabila masa BOT telah habis, tanah beserta bangunan, serta kelengkapan bangunan diserahkan kepada pemilik hak atas tanah, sehingga baik pemilik hak atas tanah maupun pihak investor yang mendanai pembangunan objek BOT memiliki keuntungan.
Kata Kunci : Pembangunan Nasional; Tanah; Dana; BO