LITIGASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
PROBLEMATIKA PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
Full text link
A notary profession is a profession that serves the needs of the community, a supervisory agency is needed for the notary to carry out his professional duties. To be conveyed and delivered nobleness, as well as professional notary work regulations, the government has approved and established institution, one of which is called the Regional Supervisory Council (MPD). Regional Supervisory Council, in carrying out its duty of supervising faces some problems, one of which coming from the Decision of the Constitutional Court No. 49 / PUU-X / 2012. This article discusses the Regional Supervisory Councils at the City and Regency level for the Notary profession as a supervisory institution and the frontline in notary oversight. The authority of the MPD is only to reprimand both verbally and in writing. The authority of the MPD which was originally able to take action against the performance of a notary that was against the ethic and moral as mandated by the law, has been revoked by the Constitutional Court Decision. This causes weakness of MPD Notary. Meanwhile, the notary profession in the state system is needed as the frontline in law enforcement in addition to other legal professions. MPD at the City and Regency level for the Notary profession is as a supervisory institution and the frontline in planning and implementing noble moral dignity for the notary profession.
Keywords: Notary Regional Supervisory Council.
Pekerjaan profesi notaris merupakan profesi yang bersifat publik karena melayani kebutuhan masyarakat, karenanya diperlukan adanya lembaga pengawas bagi notaris dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk menjaga dan mengawasi keluhuran martabat serta etika pekerjaan profesi notaris, pemerintah telah mengatur dan membentuk lembaga yang salah satunya disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan profesi notaris dalam prakteknya banyak dihadapkan pada persoalan atau problematika yang salah satunya bermula dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012. Artikel ini berusaha mengulas keberadaan Majelis Pengawas Daerah pada tingkat Kota dan Kabupaten bagi profesi Notaris sebagai lembaga pengawas dan garda terdepan dalam pengawasan notaris. Kewenangan MPD hanya sebatas melakukan teguran saja baik secara lisan maupun tertulis. Kewenangan MPD yang semula dapat melakukan penindakan terhadap kinerja notaris yang melanggar etika maupun moral sebagaimana disandarkan dalam amanat undang-undang, telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan kelemahan keberadaan MPD Notaris. Padahal keberadaan profesi notaris dalam sistem negara hukum sangat diperlukan sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum di samping profesi hukum lainnya. MPD pada tingkat Kota dan Kabupaten bagi profesi Notaris sebagai lembaga pengawas dan garda terdepan dalam mengawasi dan menjaga keluhuran martabat moral bagi profesi notaris.
Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah Notaris
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM HAL KELAYAKAN BEKERJA
Full text link
Domestic Workers (PRT) are very helpful figures in the household, a clean and healthy home will provide a comfortable atmosphere for the whole house. The duties of domestic workers are so important that the International Labor Organization (ILO) regulates their rights in ILO Convention No. 189 concerning Decent Work For Domestic Workers. However, on the other hand, the reality is actually far from what is stipulated in the convention. In Indonesia, there are still many violations of rights against them. This article seeks to discuss the legal position of domestic workers according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and the position of domestic workers in the perspective of victimization and legal protection for domestic workers and the urgency of the Protection Act for Domestic Workers. The absence of national laws in terms of protection for domestic workers has made this group victims. Conditions of working hours and wages that have no clear rules have placed domestic workers as victims. Keywords: Domestic Workers, Eligibility to Work.
Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah sosok yang sangat membantu dalam rumah tangga. PRT dengan tugasnya akan memberikan suasana yang nyaman bagi seisi rumah. Begitu pentingnya tugas dari PRT sehingga International Labour Organization (ILO) mengatur tentang hak-hak PRT dalam ILO Convention Nomor 189 tentang Decent Work For Domestic Workers. Namun di sisi lain, sesungguhnya kenyataannya jauh dari apa yang diatur dalam konvensi tersebut. Dalam ranah Internasional hal ini sudah diatur tetapi tidak di ranah nasional sehingga posisi mereka semakin menderita. Di Indonesia sendiri masih banyak pelanggaran hak terhadap PRT. Naskah ini berusaha untuk membahas kedudukan hukum pekerja rumah tangga menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan kedudukan pekerja rumah tangga dalam perspektif viktimologis serta perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dan urgensi undang-undang Pelindungan bagi Pekerja Rumah Tangga. Ketiadaan undang-undang nasional dalam hal perlindungan bagi PRT telah membuka peluang kelompok ini menjadi korban. Belum adanya aturan yang jelas dalam hal kondisi jam kerja dan upah telah menempatan PRT sebagai korban.
Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga, Kelayakan Bekerja
IMPLEMENTASI BANK GARANSI PADA SEKTOR RILL PENGUSAHA PEREMPUAN MIKRO DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN
Full text link
The main activity of a financial institution is to finance capital in a business sector, in addition to other businesses. Financial Institutions are institutions that are inseparable from economic activities because these institutions act as a medium between owners and users of capital. Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are becoming the prima donna, and have been empowered since almost 20 years ago although the results to date have not been encouraging. Therefore, it is necessary to look for a new format that is such different from the previous one that UMKM do not run in place. Strategic efforts are needed to empower UMKM to support the economy as happened in Japan and Taiwan. The research method used here is descriptive analytical, with an empirical juridical approach because the problems that revolve around the laws and regulations will also be seen its application in practice. Now UMKM have the opportunity to continue to grow and banks continue to set aside credit for the real sector. Although the amount of credit disbursed is quite large, the development of UMKM in Indonesia is still hampered by a number of problems. Entering the era of globalization, entrepreneurs are competing to advance their respective businesses with quite fierce competition. To be able to survive, entrepreneurs, in addition to requiring the law to guarantee legal certainty in action, also need a financial institution in the form of banking that can guarantee the smooth running of their business.
Keywords: Responsibility, Bank Guarantee, Default.
Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha, disamping usaha-usaha lainnya. Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dengan aktivitas ekonomi karena lembaga ini berperan sebagai media antara pemilik dan pengguna modal. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tengah menjadi primadona, dan telah diberdayakan sejak hampir 20 tahun yang lalu meskipun hasilnya sampai saat ini belum menggembirakan. Sehingga perlu dicarikan format baru yang berbeda dengan yang sebelumnya agar UMKM tidak jalan ditempat. Dibutuhkan usaha-usaha strategik guna memperdayakan UMKM agar dapat menjadi penopang perekonomian seperti yang terjadi di Jepang dan Taiwan. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang berkisar pada peraturan perundangan ini akan dilihat juga penerapannya dalam praktek. Kini UMKM memiliki peluang untuk terus berkembang dan perbankan terus menyisihkan kredit bagi sektor riil. Meskipun kredit yang dikucurkan berjumlah cukup besar, namun perkembangan UMKM di Indonesia masih terhambat sejumlah persoalan. Memasuki era globalisasi tersebut, para pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya masing-masing dengan persaingan yang cukup ketat. Untuk dapat bertahan pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan, juga memerlukan suatu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnis.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Bank Garansi, Wanprestasi
PENGEMBANGAN PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DALAM KONTEKS SHARING ECONOMY DI ERA DISRUPSI DIGITAL
Full text link
It is such an irony that Indonesia, as one of the biggest archipelagic countries blessed with unique and vary geographical conditions along with great potential to develop high quality product combined with creativity, social and cultural factors, remains in struggle to formulate and develop local creativity and collectivity as the people’s economy pillars with significant benefits. In accordance with those facts, this research aimed to provide critical conceptual ideas for Geographical Indications utilization as the part of intellectual property rooted from locality but has been internationally accepted. The findings showed that Geographical Indication products posses utter potential to play the determinant role in creating trickle-down effect and bottom-up economic development instrument through the sharing of economic framework. Furthermore, digital disruption era offers an effective platform for product development and promotion in a collaborative space in generating income, creating job vacancy, poverty elevation, community empowerment and development.
Keywords: Geographical Indications, Sharing Economy, Digital Disruption.
Merupakan suatu ironi bahwa Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar dengan kondisi alam yang unik dan beragam serta memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk berkualitas tinggi yang dikombinasikan dengan kreativitas serta faktor sosial dan budaya, hingga saat ini masih berjuang keras untuk membentuk kerangka ekonomi berbasis kreativitas dan kolektivitas lokal sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang menghasilkan keuntungan signifikan. Terkait dengan fakta tersebut, penelitian ini menganalisis pemanfaatan Indikasi Geografis sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang merupakan sebuah rezim perlindungan produk yang berakar pada lokalitas namun telah secara luas diterima dalam skala internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Indikasi Geografis memiliki korelasi sangat kuat dengan pembangunan kemandirian ekonomi lokal dan memiliki potensi untuk berperan sebagai instrumen trickle – down effect sekaligus bottom up economic development dalam kerangka sharing economy. Lebih jauh, era disrupsi digital menawarkan platform pengembangan dan promosi produk, penciptaan kolaborasi ekonomi yang efektif sebagai sumber pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan pemberdayaan masyarakat.
Kata Kunci: Indikasi Geografis, Sharing Economy, Disrupsi Digital
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR/NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX
Full text link
Legal protection of investors/customers who conduct futures trading transactions include the rights and obligations of the Parties whether the customer is injured or the brokerage company that must fulfill responsibility due to the perceived loss of customers. This study used normative juridical library research method which describes the contracts stipulated in the LAW No. 10, 2011 and the unbalanced rules of the BAPPEBTI govern the rights and obligations of the parties. Therefore, this journal is about the protection of the law of customers who have suffered losses in forex transactions and the settlement of administrative, civil and criminal disputes in accordance with the guidelines of applicable legislation
Keyword : Legal Protection,Trading Transactions, Investors/Consumers.
Perlindungan Hukum terhadap investor/nasabah yang melakukan transaksi Perdagangan Berjangka meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak nasabah yang dirugikan maupun pihak Perusahaan Pialang yang harus memenuhi tanggung jawab akibat kerugian yang dirasakan nasabah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yuridis normatif yang di dalamnya menjelaskan mengenai kontrak yang diatur dalam UU No.10 tahun 2011 serta peraturan Bappebti yang belum seimbang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Oleh karna itu dalam jurnal ini mengupas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi forex serta penyelesaian sengketa secara administratif, perdata maupun pidana sesuai dengan pedoman Perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perdagangan Berjangka, Investor/Nasabah
PERJANJIAN KERJA PEKERJA OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA CALL CENTRE BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
Full text link
The implementation of work agreements for outsourcing workers in service provider companies in practice is often not in accordance with the provisions in the legislation so as to harm and eliminate protection for outsourced workers. This article aims to provide an overview of the analysis of employment agreements and legal protection of outsourced workers in call center service provider companies based on Labor Law. The method used here is normative juridical, namely by conducting research that focuses on library data or secondary data. The specification of the research carried out is analytical descriptive by examining the facts in terms of outsourcing work agreements and their protection. Outsourcing workers labor agreement practiced at call center service providers are not fully implemented optimally, the contracts for Temporary Employment Agreements (PKWT) for outsourced workers have been repeatedly renewed, so that the PKWT has legally changed its status into a working relationship under an Employment Agreement (PKWTT). Legal protection for outsourced workers is regulated in legislation. However, in reality there are still shortcomings in outsourcing practices in Indonesia, namely the difference between legal protection regulations and the implementation of their enforcement and the absence of strict sanctions. For outsourced workers who feel that their rights have been violated and violated, they can apply for protection of rights through the mechanism of industrial dispute resolution according to the mandate of the law.
Keywords: Employment, Outsourcing Workers, employment.Penerapan Perjanjian Kerja Pekerja Outsourcingdi perusahaan penyedia jasa call centre dalam praktiknya seringkali tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan perundang-undangan terkait sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap Pekerja Outsourcing. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan analisis Perjanjian Kerja Pekerja Outsourcing di perusahaan penyedia jasa Call Centre ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan untuk memperoleh gambaran dan analisis tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Outsourcing yang merasa dirugikan akibat perjanjian kerja di Perusahaan Penyedia Jasa Call Centre.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang dilakukan ialah deskriptif analitis dengan meneliti terhadap fakta dalam hal Perjanjian Kerja Pekerja Outsourcingserta perlindungannya.
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan, praktik Perjanjian Kerja Pekerja Outsourcingdi perusahaan penyedia Jasa Call Centretidak sepenuhnya dilakukan secara optimal oleh perusahaan yang Peneliti teliti, para Pekerja Outsourcing tersebut telah diperpanjang kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)secara berulang-ulang, sehingga PKWT tersebut demi hukum berubah statusnya menjadi hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT). Perlindungan hukum bagi Pekerja Outsourcing telah diatur di dalam aturan perundang-undangan, khususnya sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012. Namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan dalam praktik outsourcing di Indonesia yaitu perbedaan antara peraturan perlindungan hukum dengan pelaksanaan penegakannya serta tidak adanyapenerapan sanksi tegas. Bagi Pekerja Outsourcingyang merasa dirugikan dan dilanggar hak-haknya dapat mengajukan perlindungan hak dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, disarankan Perusahaan Penyedia Jasa dan Perusahaan Pemberi Kerja untuk mematuhi peraturan perundang-udangan yang berlaku, Pekerja sebagai pihak yang hendak dilindungi sebaiknya juga berperan aktif dengan melaporkan segala tindakan dari perusahaan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai regulator dan pengawas ketenagakerjaan seharusnya lebih fokus untuk memperbaiki peraturan terkait penerapan perlindungan pekerja outsorcing serta wajib menjalankan fungsi pengawasan.
Kata kunci: Perjanjian Kerja, Pekerja Outsourcing, Perlindungan Hukum
MODEL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU / PEMILUKADA
No full text
The state election/election of the regional head should be run as what is mandated in Pancasila and after regulations. The Election Commission/Regional Commission of Election as the organizer should drafted a comprehensive operational procedure of election referring to the regulations. The aim is for all contestants to not commit any fraud during election such as corruption. The method of research used in this writing was juridical empirical that is a research on some of the state administrations running for the election/the head of region election who were indicated committing corruption during election/election of the head of region. The steps after was to make an inventory, study, and examination on the secondary data such as Law No. 20, 2001 on the amendment of Law No. 31, 2001 concerning The Eradication of Corruption; Law No. 8, 2010 on Money Laundering and Law No. 7, 2017 concerning Election. Factors causing the state administrations to commit corruption during election/election of the head of region are internal such as greed, lust, and external factor such as political system of the state and the third factor that is factor of interest. The eradication model of corruption to be imposed on the state administrations during the election/election of the head of region is by criminally processing those accussed to commit corruption during election/election of the regional head and to enforce maximum punishment to promote deterrent effect.
Keywords: corruption, elections, honesty, integrity.
Pelaksanaaan pemilu/pemilukada harus berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila dan aturan per perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan umum daerah sebagai penyelenggra pemilu harus membuat prosedur penyelenggaraan pemilu yang lengkap dan detail dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, hal itu bertujuan agar semua konstestan pemilu Tidak melakukan perbuatan curang seperti korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian terhadap para penyelenggara negara yang mengikuti Pemilu/pemilukada yanng terindikasi melakukan praktek korupsi pada saat pemilu/pemilukada, selanjutnya menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Faktor-faktor yang menyebabkan para penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi pada saat pemilu/pemilukada adalah adanya faktor internal seperti sifat rakus dan tamak, faktor yang kedua adalah faktor eksternal seperti system politik disuatu negara, faktor yang ketiga adalah faktor kepentingan. Model pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan terhadap para penyelenggara negara pada saat pemilu/pemilukada adalah dengan memproses secara pidana para penyelenggara negera yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada saat pemilu/pemilukada selain itu diberikan putusan maksimal untuk memberikan efek jera.
Kata Kunci: Integritas, Jujur, Korupsi, Pemilu
MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM SISWA SEJAK DINI
Full text link
Indonesia as a state of law, has written and unwritten rules as an abstract form of legal protection for the community, while concrete legal protection, one of which, is protected from the target of crime and from the potential of becoming a criminal. One important and fundamental aspect of this problem lies in the process of transforming the noble values of law through a legal education. Here the model used in legal education largely determines the realization of legal awareness. This article tries to give a little description of the relationship between them qualitatively, especially on the basis of the fact that legal education is the most rational method for shaping students legal awareness. The relationship between the variables of legal education and the variable of legal awareness of students is very significant. The object of legal education must reach school students. Legal education is not the only indicator of student legal awareness, but it is qualitatively clear that with the earlier, frequent and increasingly broad range of legal education activities carried out by professional communicators, accompanied by increasingly sophisticated, simple, smart, standard communication techniques: safe, real, quick, practical, effective, imaginative fun, award, problem solving oriented, with gender perspective, prioritize the best interests of students, and provide space to appreciate students rights.It is believed that legal education will have a greater impact on the formation of student legal awareness.
Keywords: Model, Education, Law, Awareness, Students
ETIKA SIKAP ILMIAH DALAM PENDIDIKAN HUKUM KLINIS
Full text link
The increasingly swift flow of information enables the public to take and absorb all kinds of news through printed media, social media, television, radio, and all other forms of equipment. This is the culture in which people live today. Not infrequently some members or community groups in Indonesia today are often involved in fraud and defamation cases, both as perpetrators and victims. Rapidly developing technology gives people the power to spread information so rapidly and massively. However, it must be realized, the power implies responsibility, and all forms of information delivery should be done with full responsibility. The large number of people who become victims of crime is caused by the lack of a critical attitude in absorbing, digesting and analyzing the information received. This article is the result of research that seeks to question how scientific attitude ethics can be developed by legal education and how to shape legal education with scientific ethics that are able to prevent victims of crime. Philosophical approaches, conceptual approaches are used here, with technical analysis techniques namely qualitative analysis in the form of deconstruction (philosophical) analysis, system-normative analysis, heuristic analysis (including description of the context of justification of science, criticism of the science paradigm, discovery of new paths, development towards creativity and socio legal analysis, multi-disciplinary analysis.
Keywords: legal education, scientific ethics, culture.
Arus informasi yang semakin deras memungkinkan masyarakat mengambil dan menyerap segala macam bentuk pemberitaan baik melalui media cetak, media sosial, televisi, radio, dan segala bentuk perangkat lainnya. Inilah budaya dimana masyarakat hidup saat ini. Tidak jarang beberapa anggota atau kelompok masyarakat di Indonesia saat ini sering terlibat dalam kasus penipuan dan pencemaran nama baik, baik sebagai pelaku maupun korban. Teknologi yang berkembang pesat memberikan masyarakat kuasa untuk saling menyebarkan informasi yang sedemikian cepat dan massif. Namun, perlu disadari, kuasa menyiratkan tanggung jawab, dan segala bentuk penyampaian informasi seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Banyaknya masyarakat yang menjadi korban tindak pidana diakibatkan oleh kurang adanya sikap kritis dalam menyerap, mencerna dan menganalisis informasi yang diterima. Atikel ini merupakan hasil penelitian yang berusaha menyoal bagaimanakah etika sikap ilmiah yang dapat dikembangkan oleh pendidikan hukum serta bagaimanakah membentuk pendidikan hukum dengan etika ilmiah yang mampu mencegah adanya korban tindak pidana. Di sini digunakan pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, dengan teknik analisis yaitu teknis analisis kualitatif berupa analisis dekonstruksi (filosofis), analisis system-normatif, analisis heuristik (mencakup deskripsi context of justification ilmu, kritik terhadap paradigma ilmu, penemuan jalan baru, pengembangan kearah kreativitas, dan analisis socio legal-multi disiplin analisis.
Kata Kunci : Pendidikan hukum, Etika ilmiah, budaya
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN
Full text link
Guarantees and Intellectual Property Rights in Indonesia which are always experiencing development. This is what will then cause problems. Therefore this article will analyze the subject of copyright as an object of collateral in a Fiduciary perspective. This article has been prepared using normative research methods that refer to laws and concepts. Intellectual Property Rights, especially Copyright and Patents can be the object of collateral with a fiduciary scheme. Intellectual Property Rights in the form of tangible (tangible) can be guaranteed with a pawn and fiduciary scheme, and Copyright which is in the form of immaterial and intangible can be guaranteed only by fiduciary scheme
Keywords: Intellectual Property Rights, Fiduciary Guarantee.
Jaminan dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang selalu mengalami perkembangan. Hal inilah yang kemudian akan menimbulkan permasalahan. Karenanya artikel ini akan menganalisis perihal hak cipta sebagai objek jaminan dalam perspektif Fidusia. Artike ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu kepada perundang-undangan dan konsep. Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan Paten bisa menjadi objek jaminan dengan skema fidusia. Hak Kekayaan Intelektual baik yang berbentuk nyata (material), bersifat benda (tangible) dapat dijaminkan dengan skema gadai dan fidusia, dan Hak Cipta yang berbentuk tak nyata (immaterial) dan bersifat tak benda (intangible) bisa dijaminkan hanya dengan skema fidusia.
Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia