LITIGASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DESK COLLECTOR FINTECH ILEGAL SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
Full text link
Product technology-based financial services (financial technology-fintech) have changed a lot patterns of behavior and patterns of human life. In addition to its many benefits, it also endangers and poses many risks. The emergence of illegal online loans and collections through unethical, intimidating, inhumane, and unlawful desk collectors has an impact on victims and their families in the form of psychological disorders, and / or physical threats, or even victims who end their lives. In addition, victims do not get their rights as victims of criminal acts in general. This study aims to examine the legal protection of victims for illegal online loan collection, and examine the criminal liability of illegal fintech desk collector that causes victims. By using a normative juridical approach, secondary data sources collected are then analyzed qualitatively, the research results are obtained as follows: (1) the act of the desk collector has violated the Information and Electronic Transaction Law, the desk collector is subject to absolute responsibility (strict liability), and if the business activities carried out by the company can also be used the vicarious liability approach as a corporate criminal liability; (2) forms of protection for victims in the form of victims are entitled to get restitution for illegal online loan collection, and victims are entitled to get protection based on the Witness and Victim Protection Law.
Keywords: Criminal Liability, Legal Protection for Victims, Online Loans.
 
PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN BUDAYA MARITIM INDONESIA
Full text link
This article discusses the role of law that uses cultural strategies as one way for a long-term transformation towards Indonesian maritime culture. Therefore this article will analyze whether Indonesian society has maritime culture and how the law plays its role in developing maritime culture in society. The identity of Indonesian people has a perception of maritime territory, but the culture that is later developed is as an agrarian nation, so that the paradigm of Indonesian society about the sea tends to be different from reality. In this connection, it will be explained that law should be able to play a role and develop in society as a progressive law because law is not an entirely separate entity from other social elements. In this term law is a tool for reformation in society, law is used as a tool by agents of change or pioneers of change that are expected to play a role in changing social values in society. Indonesian people who still identify themselves in an agrarian culture, and who have not yet become a maritime country, can completely change with changes in government policy through regulation and maritime programs, one of which is through the Enthusiasm Program in order to build a full maritime culture.
Keywords: Development of Indonesian Maritime Culture.
Artikel ini membahas mengenai peran hukum yang menggunakan strategi budaya sebagai salah satu cara bagi transformasi jangka panjang menuju budaya maritim Indonesia. Oleh sebab itu artikel ini akan menganalisis apakah masyarakat Indonesia sudah berbudaya maritime serta bagaimana peran hukum membangun budata maritim dalam masyarakat. Identitas masyarakat Indonesia memiliki persepsi kewilayahan maritim namun kultur yang kemudian terbangun adalah sebagai bangsa agraris, sehingga paradigma masyarakat Indonesia tentang laut cenderung berbeda dengan realitas. Sehubungan dengan itu akan dijelaskan bahwa hukum seharusnya dapat berperan dan berkembang dalam masyarakat sebagai hukum progresif karena hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dengan elemen sosial yang lain. Dalam istilah ini hukum adalah sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, hukum dipergunakan sebagai alat oleh agen perubahan atau pelopor perubahan yang diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang masih mengidentifikasikan dirinya dalam budaya agraris, dan belum menjadi negara maritim sepenuhnya dapat berubah dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah melalui regulasi dan program-program kemaritiman salah satunya melalui Program Gemarikan agar dapat membangun budaya maritim sepenuhnya.
Kata Kunci: Pembangunan Budaya Maritim Indonesia
KEPASTIAN HUKUM PETANI PLASMA PADA POLA PEMBIAYAAN KEMITRAAN PERKEBUNAN INTI RAKYAT TRANSMIGRASI
Full text link
The transmigration program that is funded by people’s core plantations partnership financing system or known as PIR Trans, aimed to improve the farmers and their families quality of life through increasing production and earn the core business. This writing aimed to analyze legal assurance secured by the plasma farmers in credit finance given by the bank in PIR Trans partnership. The credit was funded by BIG (as the core company) in the PIR Trans partnership. The research was done through a juridical normative research with specification of descriptive analytical, with the utmost of secondary data enhanced by premier data. Henceforth, it was analyzed juridically qualitative. The plasma farmers have not yet secured legal assurance in the credit funded by bank in the partnership of PIR Trans. It was due to no direct relation among the bank, the holding company, and plasma farmers in this partnership. The PIR Trans needs the changes in regulation, infiltrate more coercive elements to prevent core company from escaping its obligations.
Keywords: PIR Trans, partnership system, plasma farmers.
Program transmigrasi yang didukung dengan pola pembiayaan kemitraan perkebunan inti rakyat transmigrasi atau yang dikenal dengan PIR Trans, bertujuan untuk untuk mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan mendapatkan usaha inti. Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana kepastian hukum yang didapat petani plasma dalam pembiayaan kredit dari bank dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Pembiayaan kredit dari bank di sini diberikan kepada BIG (sebagai perusahaan inti) dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan mengutamakan data sekunder yang diperkuat dengan data primer, selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif. Petani plasma belum memperoleh kepastian hukum dalam pembiayaan kredit bank dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Hal ini dikarenakan tidak adanya hubungan langsung antara bank, perusahaan inti dan petani plasma dalam pola pembiayaan kemitraan ini. Sehingga dalam pola pembiayaan kemitraan PIR Trans diperlukan perubahan dalam regulasi, yaitu dengan dimasukannya suatu unsur yang lebih memaksa yang dapat mencegah perusahaan inti tidak melakukan kewajibannya.
Kata Kunci: Kemitraan Perkebunan Inti Rakyat, Plasma
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM ANTI KORUPSI PADA KASUS KORUPSI DAERAH
Full text link
Corruption is one of the challenges for Indonesia, not only the issue of law enforcement, but also the problem of the impact and influence of corruption itself on society. The rise of corrupt behavior even down to the lowest layers in society makes law enforcement against corruption more severely difficult. Moreover, with the many cases of corruption and law enforcement that are dominated by political influence generates distrust in the community. On the other hand, the development of the region after regional autonomy actually makes corruption spread to almost all regions in Indonesia. There are many cases of regional heads caught in corruption, even down to the district and village level. This article examines the patterns of criminal acts of corruption involving local government officials as well as the factors underlying the rampant corruption in the regions. This article uses a qualitative method with a sociological juridical approach. The facts in the form of cases that occur are analyzed based on laws and regulations and applicable legal theory. Law enforcement against corruption in the regions in general is influenced by three important factors, namely the substance of laws and regulations, the resources of law enforcement officials as well as the infrastructure and supra structure, and the culture of the community.
Keywords: Corruption, Local Officials, Causes.
Korupsi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia, bukan hanya persoalan penegakan hukum, namun juga persoalan dampak dan pengaruh korupsi itu sendiri pada masyarakat. Maraknya perilaku koruptif bahkan hingga ke lapisan paling bawah di masyarakat menjadikan penegakan hukum terhadap korupsi semakin hari semakin berat. Terlebih lagi dengan banyaknya kasus-kasus korupsi dan penegakan hukumnya yang didominasi oleh pengaruh politik sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan di masyarakat. Pada sisi lain,perkembangan daerah pasca otonomi daerah justru menjadikan korupsi merambat ke daerah hamper di seluruh Indonesia. Banyaknya kasus Kepala Daerah yang terjerat tindak pidana korupsi, bahkan hingga ke level kecamatan dan kepada desa. Artikel ini mengkaji pola-pola tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya tindak pidana korupsi di daerah. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Fakta-fakta berupa kasus-kasus yang terjadi dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di daerah secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yakni substansi peraturan perundang-undangan, sumber daya aparat penegak hukum beserta infra dan supra strukturnya, dan budaya masyarakat.
Kata kunci: Korupsi, Pejabat Daerah, Faktor Penyebab
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERKEADILAN BAGI PERBANKAN SYARIAH
Full text link
Effective sharia banking resolution is one of the efforts to maintain public trust in Sharia Bank. Sharia Banking activities are based on the prudential banking principle, economic democracy and sharia principles. The characteristics of Islamic Banking are promoting balance, justice and sustainability to achieve the goal of creating community welfare. Based on analysis of regulations governing Sharia Banking dispute resolution, disputes ca be resolved through alternative dispute resolution or Religious Courts. Mediation is dispute settlement based on goodwill and the wishes of the parties with the help of mediator, resulting in a fair and in accordance with the wishes of the parties. Mediation emphasizes a balance position between the parties in reaching an agreement, so that the goal of achieving justice will be achieved. In line with the characteristics of Sharia banking the mediation will be effective if carried out in with applicable procedures as stipulated in LAPSPI Regulation Number : 01/LAPSPI-PER/2017 concerning Regulations and Mediation Procedures. In addition, the Religious Court can optimize mediation as part of the process of proceedings in resolving efficient, effective and equitable sharia banking.
Keywords: Sharia Banking, Dispute Resolution, Mediation
EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (KAJIAN TERHADAP PIDANA MATI DALAM RUU KUHP)
Full text link
A number of criminal laws in Indonesia impose capital punishment including the KUHP. Death penalty has raised pros and cons in its imposement while countries around the world has abolished the penalty. Indonesia, however, seems to keep this provision applies as seen in the articles of the RUU KUHP that imposes capital punishment even though it is slightly different in nature from what is in KUHP. This writing aimed to learn about the existence of the capital punishment through its development from it is in the KUHP and in RUU KUHP. The findings of this research showed that death penalty regulated in the KUHP is punishment for major crimes while in RUU KUHP it is specified for crimes with alternative enforcement. The capital punishment, therefore will remain imposed by Indonesian authority even though the future application will be different.
Keywords : KUHP, Death Penalty, RUU KUHP.
Sejumlah aturan hukum pidana di Indonesia terdapat pidana mati di dalamnya, termasuk dalam KUHP, pidana mati menuai pro dan kontra dalam penerapannya, banyak negara-negara di dunia sudah tidak lagi mempertahankan pidana mati, namun Indonesia sendiri masih akan mempertahankan pidana mati terlihat dari RUU KUHP yang memuat pidana mati meskipun secara sifatnya berbeda dengan yang ada di dalam KUHP. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pidana mati melalui perkembangan bagaimana pengaturan pidana mati yg ada di KUHP dan di RUU KUHP. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah bahwa pidana mati di dalam KUHP memiliki sifat sebagai pidana pokok, namun di dalam RUU KUHP sebagai pidana khusus atau pidana yang diancamkan secara alternatif. Sehingga dalam eksistensinya pidana mati akan tetap dipertahankan oleh Indonesia meskipun di masa yang akan datang pelaksanaannya akan berbeda antara KUHP dan RUU KUHP.
Kata Kunci : KUHP, Pidana Mati, RUU KUHP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK
Full text link
Taxpayers who participate in the tax amnesty program, provided that they should declare complete data and information on their assets, and clearly settled for taxation purposes, will not be subjected to any administrative sanctions and tax penalties. The tax amnesty law can neither prevent the disclosure of the data and information on the origin of the properties nor the origin of the reported money. Declared is in the form of data and information on assets, which originates from legal and illegal activities. This paper discusses assets resulting from the crime of money laundering, which can still be investigated and confiscated by the state, based on the law on money laundering and the law on corruption, even though asset data has been included in the tax amnesty. In principle, criminal sanctions cannot be abolished, just because they have paid taxes, or just because they have received tax amnesty.The results of the research in this paper are that the concept of tax amnesty law, money laundering and corruption requires the application of digitalization technology with the aim of expanding a taxation database that is valid, comprehensive, and integrated with an online system in order to force taxpayers to comply with taxes. , which will improve voluntary tax compliance for all taxpayers and for taxpayers who perpetrate money laundering in particular.So it is necessary to make a law that regulates tax penalties from replacement money which is calculated based on the present value of the perpetrator of the crime of laundering who has permanent (inkracht).
Keywords: money laundering, corruption, tax, assessable, tax amnesty.
Pelaku kejahatan pencucian uang cendrung menyamarkan uang hasil kejahatanya melalui berbagai instrumen bisnis, keuangan, pajak, dan sebagainya. Hal ini merupakan kebijakan pengampunan pajak memberi hak kepada semua segmen wajib pajak untuk mendeklarasikan dan/atau merepatriasi harta serta membayar uang tebusan sebagai pemulihan kewajiban pajaknya. Yang di deklarasi adalah berupa data dan informasi harta, yang bersumber dari kegiatan sah dan tidak sah. Tulisan ini membahas tentang harta dari hasil tindak pidana pencucian uang, tetap dapat di usut dan dirampas kembali oleh negara, berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang, dan undang-undang tindak pidana korupsi, meskipun data harta telah diikutkan dalam pengampunan pajak. Pada prinsipnya sanksi pidana tidak dapat hapus, hanya karena telah membayar pajak, atau hanya karena telah mendapat pengampunan pajak. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah bahwa konsep undang-undang pengampunan pajak, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi perlu penerapan teknologi digitalisasi dengan tujuan untuk memperluas basis data perpajakan yang valid, comprehensive, dan integrated dengan online sistem guna memaksa wajib pajak mematuhi pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela bagi semua wajib pajak dan bagi wajib pajak pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya. Sehingga perlu dibuat undang-undang yang mengatur sanksi denda pajak dari uang pengganti yang dihitung berdasar nilai sekarang dari pelaku tindak pidana pencucian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi, Pajak, Wajib Pajak, Pengampunan Pajak
INKLUSI SOSIAL MELALUI JARINGAN KERJA GOTONG ROYONG PADA MASA PANDEMI
Full text link
The Covid-19 pandemic has made the whole world experiences significant changes, including Indonesia. Public sectors were affected quite a bit, especially the economic sector for the middle to lower class. Community groups that depend on daily income have difficulty fulfilling their daily needs. Large-scale social restrictions (PSBB) on the one hand are unavoidable considering the many positive cases of Covid-19, in contrast many people facing difficulty to survive in the midst of economic uncertainty, this pandemic has a comprehensive social impact, economy and human rights, especially for vulnerable groups. The purpose of this research is to discuss social inclusion carried out by the community, especially in the Bandung area and its surroundings through mutual cooperation networks in overcoming the impact of the pandemic. The research method in this article uses normative legal research and uses a social approach method as well as a conceptual approach method, data collection techniques are taken through structured interview methods with social inclusion participants. The results of research in this paper are social inclusion and mutual cooperation between communities as a joint effort to reduce the impact of the Covid 19 pandemic. Real results have been felt by the poor and marginalized, not only in economy but also in learning about food security and independence.
Keywords: Social inclusion, mutual cooperation, Covid-19.
Pandemi Covid-19 membuat seluruh dunia mengalami perubahan yang signifikan, tak terkecuali Indonesia. Sektor-sektor publik terkena imbas yang tidak sedikit, khusunya sektor ekonomi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kelompok-kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) di satu sisi adalah hal yang tidak dapat dihindari mengingat banyaknya kasus positif Covid-19, namun di sisi lain banyak masyarakat yang mendapatkan kesulitan untuk bertahan hidup di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi, berdampak secara sosial, ekonomi dan hak asasi manusia secara luas terutama terhadap kelompok rentan. Tujuan penelitian ini membahas inklusi sosial yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya melalui jaringan kerja gotong royong dalam menanggulangi dampak pandemi. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan sosial (social approach) serta metode pendekatan konseptual, teknik pengumpuln data diambil melalui metode wawancara terstruktur dengan peserta inklusi sosial. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah inklusi sosial dan gotong royong antara masyarakat merupakan upaya bersama dalam mengurangi dampak dari pandemi Covid 19, hasil nyata telah dirasakan oleh kalangan miskin dan marjinal, tidak saja secara eknomi juga belajar mengenai ketahanan pangan dan kemandirian.
Kata Kunci : Inklusi social, Gotong Royong, Covid-19
MENGIDENTIFIKASI DAMPAK EKSTRADISI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Full text link
Extradition is one of the measures undertaken to demonstrate the ability of a country to optimize law enforcement upon the citizen committing criminal offense. Some issues in extradition discussed are (1) no arrangement (i) no arrangement regarding the deadline required to complete an extradition process, (ii) the extradition process in Indonesia has failed to reflect the government's intention to optimize law enforcement measures. To note, optimal law enforcement activities will provide a state of political stability, prevent economic decline and or unstable circumstances, and the main objective is to maximize social welfare. The author used normative juridical methods of research conducted by using the data and information contained in the legislation and literature. The conclusion was drawn deductively using coherent criterium of truth. By dissecting the rules on extradition of which is the basis of the promulgation of the extradition law, it is expected to create a regulation that prioritizes the welfare of the people of Indonesia. In addition, in conducting extradition, Government should be stricts, but maintaining a good bargaining position beneficial for its side.
Keyword: extradition, national economy, economic optimisation
PERANAN ILMU DIGITAL FORENSIK TERHADAP PENYIDIKAN KASUS PERETASAN WEBSITE
Full text link
Digital forensic is part of forensic science being used for investigation and cases inquiry in terms of digital data finding. This research focused on understanding the application of investigator’s expertise on digital forensic to support identification process of a case to obtain evidence in a relatively fast and precise time and to reveal the motive and mens rea behind the act of the offender. Conceptual approach was used in this research alongside the case approach. The findings showed that digital forensic science has been applied by investigators however it cannot be maximal for it also depends on what case the investigator is working on. In the case of website hacking, investigator used internet/network forensic through surveillance and collecting evidence as leads. It is suggested that every investigator should learn and master digital forensic science to support their expertise and other non-legal knowledge and it is vital to provide sufficient facilities and infrastructures to obtain a comprehensive investigation.
Keywords : Digital Forensic, Web Hacking, Investigation.
Digital forensik merupakan bagian ilmu forensik yang digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan suatu perkara dalam investigasi materi (data) yang dan penemuan konten perangkat digital. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan ilmu digital forensik yang dilakukan oleh penyidik dalam mendukung proses identifikasi suatu perkara untuk mencari alat bukti dengan waktu yang relatif cepat dan tepat, serta mengungkapkan alasan dan motivitasi atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) serta metode pendekatan konseptual. Pada penelitian ini, penerapan ilmu digital forensik telah dilakukan oleh penyidik namun belum dapat diterapkan secara maksimal serta dalam pelaksanaannya penerapan ilmu digital forensik juga dipengaruhi oleh jenis kasus yang ditangani oleh penyidik. Dalam hal tindak pidana peretasan website, penyidik melakukan investigasi melalui penerapan ilmu jaringan/internet forensik yang dilakukan melalui pengamatan dan mengumpulkan bukti-bukti sebagai petunjuk dalam suatu jaringan/internet yang diretas oleh pelaku. Sebaiknya ilmu digital forensik dapat dikuasai dan dipelajari secara mendalam oleh setiap penyidik yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses investigasi sebagai penunjang ilmu pengetahuan lainnya selain ilmu hukum yang tentunya telah dikuasai dan pentingnya sarana prasarana yang memadai demi terciptanya investigasi yang komprehensif.
Kata Kunci: Digital Forensik, Peretasan Website, Investigasi