LITIGASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
Criminalizing Greenwashing: Addressing Consumer Protection Challenges in the Era of Sustainability: Mengkriminalisasi Greenwashing: Menjawab Tantangan Perlindungan Konsumen di Era Keberlanjutan
Full text linkGreenwashing is a phenomenon where companies claim their products or policies are environmentally friendly when, in reality, they are not. This phenomenon has grown alongside increasing public awareness of the importance of environmental sustainability. Greenwashing not only harms consumers who are misled by these false claims but also poses a threat to the environment by obscuring corporate responsibility toward sustainability. In the context of criminal law, greenwashing can be categorized as a serious form of environmental fraud; however, many countries still lack clear regulations to address it. As sustainability becomes a central focus across various sectors, the need for stricter regulation and legal enforcement against unethical practices like greenwashing is crucial. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that Indonesia's criminal law is insufficient in addressing greenwashing, which harms both consumers and the environment. Comprehensive legal reform is necessary. Indonesia currently lacks specific regulations that criminalize greenwashing, making it essential to revise laws such as the Criminal Code, the Consumer Protection Law, or Environmental Law. These reforms should include clear definitions, transparent evidence standards, and strict sanctions, including criminal penalties for companies found guilty. Several countries, such as France, Germany, Canada, and Australia, have taken proactive steps by tightening regulations and law enforcement. Indonesia can learn from these countries to develop a more responsive legal system. Adopting international standards and harmonizing regulations across countries is also important to address global challenges that allow multinational companies to evade responsibility....Greenwashing adalah fenomena di mana perusahaan mengklaim bahwa produk atau kebijakan mereka ramah lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian. Fenomena ini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Greenwashing tidak hanya merugikan konsumen yang tertipu oleh klaim palsu tersebut, tetapi juga mengancam lingkungan dengan mengaburkan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan. Dalam konteks hukum pidana, greenwashing dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan lingkungan yang serius. Namun, banyak negara masih belum memiliki regulasi yang jelas untuk mengatasinya. Seiring dengan semakin sentralnya isu keberlanjutan di berbagai sektor, kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum terhadap praktik tidak etis seperti greenwashing menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa hukum pidana di Indonesia masih belum memadai dalam menangani greenwashing, yang berdampak buruk bagi konsumen maupun lingkungan. Diperlukan reformasi hukum yang komprehensif. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi spesifik yang mengkriminalisasi greenwashing, sehingga revisi terhadap peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, atau Undang-Undang Lingkungan Hidup menjadi hal yang mendesak. Reformasi ini harus mencakup definisi yang jelas, standar pembuktian yang transparan, serta sanksi yang tegas, termasuk hukuman pidana bagi perusahaan yang terbukti bersalah. Beberapa negara, seperti Prancis, Jerman, Kanada, dan Australia, telah mengambil langkah proaktif dengan memperketat regulasi dan penegakan hukum. Indonesia dapat belajar dari negara-negara tersebut untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif. Selain itu, adopsi standar internasional dan harmonisasi regulasi antarnegara juga penting untuk menghadapi tantangan global yang memungkinkan perusahaan multinasional menghindari tanggung jawab...
The Constitutionality of Indonesian Labor Prioritization Following Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023: Legal and Employment Policy Implications: Konstitusionalitas Pengutamaan Tenaga Kerja Indonesia Pasca Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023: Implikasi Hukum dan Kebijakan Ketenagakerjaan
Full text linkThe policy of prioritizing Indonesian labor is a constitutional mandate aimed at protecting domestic workers amid global competition. Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 reaffirms this principle; however, its implementation continues to face challenges in terms of legal certainty, regulatory harmonization, and balancing the protection of national labor with the interests of foreign investment. This study aims to analyze the constitutionality of the labor prioritization policy and its legal implications for national labor regulations. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that, despite the strong legal foundation of this policy, uncertainty in implementing regulations and the weakness of supervisory mechanisms have resulted in ineffective implementation. Moreover, conflicting interests among workers, employers, and the government constitute a significant barrier. The implications of this study underscore the need for regulatory harmonization, the enhancement of national labor skills, and the strengthening of oversight mechanisms to ensure that the labor prioritization policy in Indonesia can be effectively implemented without hindering investment and economic growth.Kebijakan pengutamaan tenaga kerja Indonesia merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja domestik di tengah persaingan global. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 menegaskan kembali prinsip ini, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan dalam aspek kepastian hukum, harmonisasi regulasi, dan keseimbangan antara proteksi tenaga kerja nasional dengan kepentingan investasi asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas kebijakan pengutamaan tenaga kerja Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap regulasi ketenagakerjaan nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, namun ketidakpastian dalam regulasi turunan dan lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan implementasi yang tidak efektif. Selain itu, konflik kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah turut menjadi hambatan utama. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja nasional, serta penguatan mekanisme pengawasan agar kebijakan kebijakan pengutamaan tenaga kerja di Indonesia dapat diterapkan secara efektif tanpa menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAHAM KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCE: Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator: Implikasi Putusan terhadap Prinsip Checks and Balances di Indonesia
No full textThe Indonesian Constitutional Court has undergone a transformation from a negative legislator to a positive legislator, particularly evident in Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which not only annulled unconstitutional norms but also created new regulations regarding age requirements for presidential candidates. This study examines the implications of Constitutional Court decisions as a positive legislator on checks and balances, practices in the United States, Germany, and South Korea, and the reformulation of Constitutional Court authority. Employing normative legal research with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, this study analyzes Constitutional Court decisions and practices in three countries. The findings indicate that Constitutional Court decisions acting as a positive legislator tend to shift the balance of power between the judicial, legislative, and executive branches, creating legal uncertainty and institutional conflicts. Practices in the US, Germany, and South Korea reveal that the positive legislator role requires institutional dialogue mechanisms and clear authority limitations. The implications emphasize the need for reformulating Constitutional Court authority through establishing objective criteria, strengthening checks and balances mechanisms, and developing constitutional dialogue among the Constitutional Court, Parliament, and President. This study contributes by examining comparative practices (US, Germany, South Korea) and formulating reformulation guidelines not previously developed in existing scholarship.Penelitian ini mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam beberapa putusannya, seperti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma yang inkonstitusional, tetapi juga menciptakan norma baru yang bersifat mengatur.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri secara mendalam dasar hukum, implikasi, dan reformulasi kewenangan MK sebagai positif legislator agar harmonis dengan prinsip negara hukum, checks and balances, dan supremasi konstitusi di Indonesia.
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka analisis yang jelas tentang batasan dan mekanisme pelaksanaan kewenangan MK sebagai positif legislator yang ideal.
Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan (statute approach):. b. Pendekatan konseptual (conceptual approach): c. Pendekatan kasus (case approach): d. Pendekatan komparatif (comparative approach):
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan antara cabang yudisial dengan cabang legislatif dan eksekutif. Meskipun putusan tersebut dapat memberikan solusi hukum yang progresif dalam situasi tertentu, namun hal tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kelembagaan. Perbandingan dengan praktik di negara lain, menunjukkan bahwa peran mahkamah konstitusi sebagai positif legislator juga menimbulkan perdebatan serupa dan memerlukan mekanisme checks and balances yang efektif.
Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, positif legislator, checks and balances
Harmonizing the Principle of Judicial Pardon in Indonesia's Positive Law to Achieve Dignified Justice: Harmonisasi Asas Permaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam Hukum Positif Indonesia Untuk Mencapai Keadilan Yang Bermartabat
No full textLaw No. 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code introduces the principle of Judicial Pardon under Article 54(2), reflecting a progressive effort to advance substantive justice in Indonesia’s criminal justice system. However, its implementation remains problematic because procedural criminal law does not provide a clear mechanism for applying judicial pardon in practice. This study examines the concept and significance of judicial pardon from the perspective of dignified justice and proposes strategies to harmonize its regulation within the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Law on Judicial Power. Using a descriptive-analytical method, this research focuses on judicial pardon as regulated in the Criminal Code and applies qualitative juridical analysis to interpret the findings systematically. The results show that judicial pardon grants judges discretion to prioritize justice over legal certainty, yet such discretion requires procedural safeguards to ensure consistency and accountability. A comparison with the Dutch legal system confirms the importance of detailed procedural rules to prevent arbitrary application. This study recommends harmonization through: (1) technical guidelines in a Draft Government Regulation outlining procedures and parameters for judicial pardon; (2) formal recognition of judicial pardon as a type of judicial decision in Law Number 20 of 2025 on Criminal Procedure Law; and (3) revision of the Law on Judicial Power to establish ethical and technical standards for judges. Such harmonization is essential to build a criminal justice system that upholds dignified justice.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan Asas Permaafan Hakim (Judicial Pardon), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (2) sebagai langkah progresif untuk mengintegrasikan nilai keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Namun, implementasi asas ini menghadapi tantangan akibat ketidakharmonisan dengan hukum acara pidana, baik dalam KUHAP yang berlaku maupun RUU KUHAP, yang tidak mengatur mekanisme proseduralnya secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna asas permaafan hakim dalam perspektif keadilan yang bermartabat dan mengidentifikasi strategi harmonisasi pengaturannya antara KUHP, RUU KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis filosofis, pendekatan perbandingan hukum, serta analisis data secara yuridis kualitatif yang dilengkapi dengan triangulasi untuk meminimalkan bias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas permaafan hakim memberikan diskresi yang signifikan kepada hakim untuk mengutamakan keadilan dibandingkan kepastian hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 KUHP Baru. Namun, tanpa pedoman normatif yang jelas dan harmonisasi dengan KUHAP serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, asas ini berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda mengungkapkan pentingnya pengaturan prosedural yang tegas untuk memastikan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam penerapan asas permaafan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam menyusun pedoman teknis yang mengatur mekanisme operasional asas permaafan hakim serta memperkuat pengawasan yudisial. Harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan yang bermartabat
The Legal Standing of the Anak Dalam Tribe in Initiating Class Action Lawsuits Regarding Land Disputes
No full textThis article examines the persistent influence of legal formalism within Indonesia’s civil justice system and its implications for the protection of Indigenous Peoples’ customary land rights, particularly through class action litigation and the doctrine of legal standing. Land disputes involving Indigenous communities reflect structural injustice, as legal recognition remains heavily dependent on administrative validation rather than historical, social, and cultural realities. Consequently, Indigenous Peoples often face significant barriers in accessing justice, despite constitutional acknowledgment of their existence and rights. Using normative legal research, this study analyzes statutory frameworks, judicial decisions, and doctrinal approaches governing class actions and legal standing in Indonesia. The findings demonstrate that existing procedural mechanisms frequently marginalize Indigenous communities by imposing rigid standing requirements and evidentiary standards that are incompatible with their collective and customary social structures. Rather than functioning as instruments of empowerment, class actions often reproduce exclusion through excessive proceduralism. The study argues that Indigenous marginalization stems not from the absence of substantive rights, but from the dominance of formalistic reasoning that prioritizes administrative legality over substantive justice. To address this imbalance, the article proposes a normative reconstruction of civil procedural law, including the establishment of a lex specialis on class actions and Indigenous legal standing, the contextual reinterpretation of standing doctrines, the integration of ecological and social justice principles, and the adoption of participatory and culturally responsive judicial approaches. These reforms are essential to ensure equitable access to justice within Indonesia’s plural legal system
Legal Construction of International Business Contracts as an Instrument for Strengthening Banana Cracker Exports and Ogan Banana Supply Chain Management in Lumajang Regency
No full textToday's entrepreneurs prioritize international trade as an important goal in business development, which leads to the formation of international business contracts, but not all entrepreneurs understand the various regulations related to international business contracts, dispute resolution in the event of a dispute, and legal certainty in the event of force majeure. In addition, this study also wants to analyze the provisions for the use of Indonesian in agreements based on Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, and National Emblem, as well as the National Anthem, with an analytical knife using the principle of freedom of contact. This research related to international business contracts was inspired by the desires of home industry entrepreneurs in Nogosari Village, Rowokangkung District, Lumajang Regency, who produce "banana crackers" and want to spread their wings into the world of international trade. In addition to understanding the various rules of international business contracts, banana crackers entrepreneurs also face the problem of difficulty in obtaining organic banana raw materials. Fruits have a high water content so they are easily damaged and have a short shelf life. Bananas are a type of fruit that is easily damaged, so there must be a solution, namely producing banana products, one of which is banana crackers and analyzing the management of the Supply Chain...
Legal Reformulation of Banking Consumer Protection: Building A Justice-Oriented Regulatory System
No full textThe contractual relationship between banks and customers in credit agreements often places customers in a weak position, as agreements are typically drafted unilaterally by banks and emphasize obligations over rights, creating potential harm. This article aims to reformulate banking customer protection regulations to improve legal certainty and effectiveness. Using a normative legal method with an empirical approach, the research examines the suitability, gaps, and inconsistencies in existing regulations in achieving fair protection. The findings show that consumer protection aligns with Article 28D(1) of the 1945 Constitution, which guarantees the right to legal protection and security. However, current banking regulations lack specific provisions and enforcement mechanisms, resulting in weak protection. Disputes are often resolved through administrative or criminal sanctions that do not ensure fair outcomes. Reform is needed to integrate social protection principles and bridge the gap between legal norms and social realities, ensuring that future regulations promote not only financial efficiency but also fairness and equality in customer relations.The contractual relationship between banks and customers in credit agreements often places customers in a weak position, as agreements are typically drafted unilaterally by banks and emphasize obligations over rights, creating potential harm. This article aims to reformulate banking customer protection regulations to improve legal certainty and effectiveness. Using a normative legal method with an empirical approach, the research examines the suitability, gaps, and inconsistencies in existing regulations in achieving fair protection. The findings show that consumer protection aligns with Article 28D(1) of the 1945 Constitution, which guarantees the right to legal protection and security. However, current banking regulations lack specific provisions and enforcement mechanisms, resulting in weak protection. Disputes are often resolved through administrative or criminal sanctions that do not ensure fair outcomes. Reform is needed to integrate social protection principles and bridge the gap between legal norms and social realities, ensuring that future regulations promote not only financial efficiency but also fairness and equality in customer relations
Comparative Study on the Choice of Regulatory Models for the Formulation of Corruption Crimes in the Anti-Corruption Laws of Indonesia and Malaysia: Studi Komparatif Pemilihan Bentuk Pengaturan Tentang Model Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia
Full text linkCorruption in Indonesia has occurred at all levels of society as if corruption in Indonesia is never-ending to be discussed. Many law enforcers are involved in corruption, causing a community confidence crisis. Regardless, on the other hand, society is also apathetic and permissive towards criminal acts of corruption; society is also a contributor to corruption, especially in the implementation of the general and regional elections. It happens because of the perception that money politics is a natural thing in an imperfect democracy. This condition occurs because it is supported by the weak legal substance related to the crime of corruption. The weak legal substance is caused by legislative process errors, resulting in errors at the application and execution stages. So, it is necessary to examine the model of drafting laws related to the crime of corruption using normative juridical methods, namely analysing various laws related to the crime of corruption with a comparative approach by comparing the model of Indonesia's and Malaysia's anti-corruption laws drafting. The results showed that the drafting of corruption crimes in Indonesia is spread in several laws that can potentially cause disparities in justice. On the other hand, the drafting model of corruption crimes in Indonesia is carried out by separating the Criminal Code from the anti-corruption law, while in Malaysia, the drafting of the anti-corruption law is mutually reinforcing with the Penal Code.Korupsi di Indonesia telah berlangsung di semua lapisan masyarakat, sehingga seolah-olah korupsi di Indonesia tak pernah habis untuk dibahas. Penegak hukum banyak yang terlibat ke dalam korupsi sehingga hal tersebut menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat, namun di sisi lain masyarakat juga apatis dan permisif terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, bahkan masyarakat juga menjadi penyumbang korupsi terutama dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, hal ini terjadi dikarenakan adanya anggapan politik uang merupakan hal yang wajar dalam sebuah ketidaksempurnaan demokrasi. Kondisi tersebut terjadi karena ditunjang oleh lemahnya substansi hukum tindak pidana korupsi. Lemahnya substansi hukum diakibatkan oleh kesalahan dalam proses legislasi yang mengakibatkan kesalahan pada tahap aplikasi dan eksekusi, sehingga perlu ditelaah model penyusunan undang-undang terkait tindak pidana korupsi dengan memakai metode yuridis normatif yakni mempelajari berbagai undang-undang terkait tindak pidana korupsi dengan pendekatan perbandingan, yakni memperbandingkan model penyusunan undang-undang anti korupsi antara Indonesia dan Malaysia. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis model penyusunan tentang perundang-undangan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan penyusunan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebar di beberapa perundang-undangan yang berpotensi membuat disparitas keadilan di sisi lain model penyusunan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan dengan saling melepas-pisahkan antara KUHP dengan undang-undang anti korupsi, sedangkan di Malaysia penyusunan undang-udang anti korupsinya saling menguatkan dengan Code Penal
Legal Tradition and Digital Innovation: Assessing the Position of e-Notary Products in Civil Disputes: Tradisi Hukum dan Inovasi Digital: Menakar Posisi Produk E- Notary pada Sengketa Perdata
Full text linkChanges in the development of digital technology have an impact on every aspect of life, including law. In Indonesia, the demand for electronic notaries has emerged as a form of innovation that promises efficiency. However, various concerns and challenges have emerged. This article discusses the issues faced by law and society as users of notary services. This article also discusses the philosophical and ethical aspects of law regarding the paradigm shift. Legal issues will be answered through an analysis of existing regulations and the legal theories that underlie them, as well as considering community responses. This article concludes that there has been a shift in the notary world that affects the way notaries work and the way society interacts with the law. Regulatory adjustments are needed that are able to adapt to accommodate electronic signatures, digital authenticity, and digital data management to realize effective electronic notaries and consider legal values and ethics. Professional ethics in realizing integrity, transparency, and responsibility must be maintained and translated into a digital context. To achieve legal comparability in electronic notaries, it is important to consider the balance between service accessibility and strict levels of supervision and control.Perkembangan teknologi digital berimplikasi pada Jabatan Notaris. Untuk beradaptasi dengan zaman, notaris elektronik menjadi inovasi dalampelayanan hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Namun, penerapannya menjadi tantangan bagi tradisi hukum notariat yang berbasis pada prinsip konvensional. Khususnya pada aspek keabsahan dalam penyelesaian sengketa. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi konvergensi prinsip hukum Notaris Konvensional dengan Inovasi teknologi, sehingga mampu menentukan posisi hukum produk E-Notary dalam sistem Hukum Positif Indonesia. Dan mengkaji bagaimana kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum pada penyelesaian sengketa yang melibatkan e-Notary. Problem hukum tersebut akan dibahas secara yuridis normatif hingga etik, antara legal tradition dan technological disruption dengan menggunakan teori otentisitas akta, Legal system dan perlindungan hukum. Melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan. Penelitian ini menemukan bahwa produk e-Notary hanya dapat dianggap sah jika memenuhi prinsip hukum acara perddatadan tunduk pada Lex Spesialis. Posisi hukum E-Notary adala conditioal validity, akibatnya produk e-Notary belum dapat otomatis memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik
Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery: Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara
No full textAsset confiscation as an effort to recover state financial losses due to corruption crimes in Indonesia still faces substantial challenges. The legal framework stipulated in the Criminal Procedure Code limits confiscation only for evidentiary purposes in the judicial process, these restrictions impact the non-optimal recovery of state financial losses. This research aims to analyze the regulatory and technical substance obstacles in the implementation of asset confiscation and develop a progressive legal strategy based on the theory of justice. This research is normative juridical research that integrates John Rawls' theory of justice, Richard A. Posner's Economic Analysis of Law Theory, and Lawrence Friedman's legal system theory and the theory of legal expediency as an analytical knife as a consideration to provide recommendations for reform of special confiscation arrangements for corruption crimes. The results show that the gap between the Criminal Procedure Code and the Corruption Eradication Law worsens the effectiveness of asset confiscation, especially at the investigation stage. The expansion of objects that can be seized and the Non-conviction based (NCB) asset forfeiture approach are identified as potential solutions that are more efficient and fair in overcoming this obstacle. The proposed strategy includes expanding the scope of confiscation and harmonizing regulations between KUHAP and the Law on the Eradication of Corruption. This research confirms the importance of legal reform to improve the efficiency of recovering state losses due to corruption while strengthening a fair and beneficial legal system. The strategy of expanding asset confiscation arrangements has urgency in efforts to recover....Penyitaan aset memiliki urgenitas dan merupakan bagian terpenting dalam mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia, namun demikian upaya tersebut masih menghadapi berbagai problematika substansial. Salah satu problemnya adalah kerangka hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membatasi penyitaan, hanya untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Adanya pembatasan tersebut berdampak pada tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan substansi pengaturan dan teknis dalam pelaksanaan penyitaan aset. Merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengintegrasikan teori keadilan, Teori Economic Analysis of Law dan Teori sistem hukum sebagai pisau analisis untuk memberikan rekomendasi reformasi pengaturan penyitaan khusus tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) memperburuk efektivitas penyitaan aset, terutama pada tahap penyidikan. Perluasan objek yang dapat disita dan pendekatan Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture diidentifikasi sebagai solusi potensial yang lebih efisien dan adil untuk mengatasi permasalahan. Penelitian ini merekomendasikan perlu dilakukan reformulasi penyitaan dengan memperluas cakupan penyitaan dan juga melakukan harmonisasi undang-undang dalam KUHAP dengan UU PTPK. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum untuk meningkatkan efisiensi pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sekaligus memperkuat sistem hukum yang adil dan berkemanfaatan. Strategi perluasan pengaturan penyitaan aset memiliki urgenitas dalam upayamemulihkan kerugian keuangan negara, selaras dengan Teori keadilan, Teori Economic Analysis of Law dan Teori sistem hukum