DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Not a member yet
193 research outputs found
Sort by
STRATEGI TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Full text linkAbstract: This study reviews the strategy of transforming Islamic law in fostering national law. The results of the study show that in general there are two lines of application of Islamic law that can be pursued in efforts to foster national law, namely the path of transformation into the law and non-transformation pathways beyond the prevailing laws.
Abstrak: Kajian ini mengulas tentang strategi transformasi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Hasil kajian menunjukan bahwa secara garis besar ada dua jalur penerapan hukum Islam yag dapat ditempuh dalam upaya pembinaan hukum nasional yaitu jalur transformasi ke dalam undang-undang maupun jalur non transformasi di luar per-undang-undang-an yang berlaku
SIGNIFIKANSI MAQASHID ASY-SYARI’AH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM
Full text linkAbstract:
Maqasid asy-syari'ah is target and meaning desired by syara' in specifying or it all or most his lawses, or target oves and specified secret God in each God law. Thus, Maqashid asy-syari'ah is existing secret and target and desired God in specifying, ad for as a whole and some of laws of God. Target of syari'ah, at the core of is to look after kindliness of human being and obviate badness, either in world and in eternity/the beyond. Theory of maqasid asy-syari’ah, becoming fulcrums the core important is kindliness of human being in eternity/the beyond and world. This matter, new earn isn't it if five fundamental element can be realized and looked after. Ad for fundamental element, is to look after religion, soul, mind, clan and look after estae.
Abstrak: Maqasid asy-syari'ah adalah target dan makna yang diinginkan oleh syara 'dalam menentukan atau semuanya atau sebagian besar hukumnya, atau target oves dan Tuhan rahasia tertentu dalam setiap hukum Tuhan. Dengan demikian, Maqashid asy-syari'ah adalah rahasia dan target yang ada dan diinginkan Tuhan dalam menentukan, iklan untuk secara keseluruhan dan beberapa hukum Tuhan. Sasaran syari'ah, pada intinya adalah menjaga kebaikan manusia dan menghindarkan keburukan, baik di dunia maupun di keabadian / keabadian. Teori maqasid asy-syari'ah, menjadi titik tumpu inti adalah kebaikan manusia dalam keabadian / keabadian dan dunia. Hal ini, penghasilan baru bukan jika lima elemen fundamental dapat direalisasikan dan diperhatikan. Iklan untuk elemen mendasar, adalah untuk menjaga agama, jiwa, pikiran, klan dan mengurus harta
RELEVANSI ANTARA PEMIDANAAN INDONESIA DAN SANKSI PIDANA ISLAM
Full text linkAbstract: Positive crimes and Islamic crimes are the same in terms of determining a crime and violation. The difference lies in the aspect of punishment which is known as punishment. Although there is an element of difference between the two, it has a point of relevance of objectives between Indonesian criminal sanctions and Islamic criminal sanctions. This is especially related to the divine value between Islamic criminal sanctions and Indonesian criminal sanctions. The right of Allah swt. contained in the application of Islamic criminal sanctions is one of the teachings of Islam. However, in the application of punishment in the Indonesian legal system it still included divine elements because the source of Indonesian law, namely Pancasila and the 1945 Constitution, accommodated the divine spirit. Indonesian Criminal Law has Islamic legal values ??in the form of divine value, education and maintaining stability in society. Thus, the peak of relevance between Islamic criminal sanctions and Indonesian criminal sanctions together requires the issue of maintaining stability in society. It is time for Muslims to unite in terms of discussing the inclusion of Islamic criminal law sanctions into the renewal of Indonesian criminal and criminal prosecution.
Abstrak: Pidana positif dan pidana Islam sama dalam hal menentukan sebuah kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan terletak pada aspek pemberian hukuman yang dikenal dengan pemidanaan. Walaupun ada unsur perbedaan dari keduanya, tetapi memiliki titik relevansi tujuan antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam. Hal yang terkait terutama dalam nilai ilahiyah antara sanksi pidana Islam dan pemidanaan Indonesia. Hak Allah swt. yang termuat dalam keberlakuan sanksi pidana Islam merupakan salah satu ajaran Islam. Akan tetapi, dalam keberlakuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia pun masih memasukkan unsur ilahiyah karena sumber hukum Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 mengakomodir spirit ketuhanan. Pemidanaan Indonesia memiliki nilai-nilai hukum Islam berupa nilai ilahiyah, pendidikan dan menjaga stabilitas dalam masyarakat.. Dengan demikian, puncak relevansi antara sanksi pidana Islam dan pemidanaan Indonesia sama-sama menghendaki persoalan menjaga stablitas dalam masyarakat.
Sudah saatnya umat Islam bersatu dalam hal mewacanakan untuk memasukkan sanksi hukum pidana Islam ke dalam pembaharuan pemidanaan dan pidana Indonesia
DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA
Full text linkSharia Supervisory Board (DPS) is one of the most important part in the system of Islamic financial and banking institutions in Indonesia. The existence of DPS is recognized based on applicable laws and regulations. The existence of DPS in sharia financial institutions and sharia banking aims to oversee sharia principles that must be implemented in real terms in the contract system and transactions in Islamic financial and banking institutions. Empirically, the recognition of legislation on the existence of DPS has not been fully implemented by Islamic financial and banking institutions. In fact, recommendations regarding the findings of sharia principles violations in the contract system and transactions in sharia financial and banking institutions often receive a response from the board of directors. Therefore, the most important indicator that DPS must have is the professionalism of its human resources. Competence is a determinant factor in recruiting DPS. These competencies include aspects of mastery of fiqh muamalah theories, competency in reading financial statements, and competencies in the field of engagement law.Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagian terpenting dalam sistem lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Eksistensi DPS diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah bertujuan mengawasi prinsip-prinsip syariah yang harus terimplementasi secara riil dalam sistem akad dan transaksi pada lembaga keuangan dan perbankan syariah. Secara empiris, pengakuan peraturan perundang-undangan terhadap eksistensi DPS belum sepenuhnya dijalankan oleh lembaga keuangan dan perbankan syariah. Faktanya, rekomendasi-rekomendasi terkait temuan pelanggaran prinsip syariah dalam sistem akad dan transaksi pada lembaga keuangan dan perbankan syariah seringkali kurang mendapat respon dari dewan direksi. Karena itu, Indikator terpenting yang harus dimiliki DPS adalah profesionalisme sumber daya manusianya. Kompetensi menjadi faktor determinan dalam merekrut DPS. Kompetensi tersebut mencakup aspek penguasaan akan teori-teori fikih muamalah, kompetensi membaca laporan keuangan, dan kompetensi di bidang hukum perikatan
PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MIKRO KOTA PAREPARE
Full text linkAbstract: The research conducted focused on the application of mudharabah financing accounting based on PSAK No. 105. The problem raised in this study is how the application of mudharabah financing accounting based on PSAK No. 105 at Bank BNI Syariah in the Parepare City Micro Branch Office. The purpose of this study was to determine the application of mudharabah financing accounting based on PSAK No. 105 at Bank BNI Syariah in the Parepare City Micro Branch Office. This research conducted descriptive qualitative with comparative approach The results of the study stated that Bank BNI Syariah Micro Branch Office in the City of Pareparep had not fully implemented mudharabah financing accounting based on PSAK No. 105 due to the lack of product provision provided by the center and the type of financing used is mudharabah financing made from the customer (shahibul maal) to the Bank (Mudharib).
Abstrak: Penelitian ini berfokus pada penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunankan pendekatan kompratif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Pareparep belum Sepenuhnya menerapkan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 disebabkan karena belum ada ketentuan produk yang diberikan oleh pusat dan adapun jenis pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan mudharabah yang dilakukan dari pihak nasabah (shahibul maal) ke Bank (Mudharib)
JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA
Full text linkAbstract: This paper examines jarimah (criminal act) against the honor of the symbols of the State in terms of the perspectives of Indonesian criminal law and Islamic criminal law. By using decryption analysis methods derived from sources relating to positive-law (punitive law) and Islamic criminal law. From the analysis it can be concluded that in positive law the formulation of the use of State symbols and sanctions for violators has been set forth firmly in the law of the State of Indonesia and the Criminal Code while in Islamic Criminal Law, although the crime against the honor of the symbols of the state is not explicitly discussed, but there are verses of the Qur'an and hadith prophets which prohibit the criminal act of contempt in general. Islam also has universal values that teach about the honor of the nation and the love of the homeland. This is contrary to the criminal act of contempt against the symbols of the state.
Abstrak: Tulisan ini mengkaji mengenai jarimah (tindak pidana) terhadap kehormatan simbol-simbol Negara ditinjau dari persfektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Dengan menggunakan metode analisis dekstriftif yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan positive-law (hukum positif) dan hukum pidana Islam. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif rumusan penggunaan simbol-simbol Negara beserta sanksi bagi pelanggar telah diatur secara tegas di dalam undang undang Negara Indonesia dan KUHP sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, meski tindak pidana terhadap kehormatan simbol-simbol negara tidak dibahas secara ekplisit, akan tetapi terdapat ayat-ayat al-Quran dan hadist nabi yang melarang tindak pidana penghinaan secara umum. Islam juga mempunyai nilai-nilai universal yang mengajarkan tentang kehormatan bangsa dan rasa cinta tanah air. Hal tersebut bertentangan dengan tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol negara
RAHASIA HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHARAMAN PENGGUGURAN JANIN
Full text linkAbstract: Janin or fetus is one of the real problem in Islamic law since long time ago till today. There are many problems that caused janin or fetus aborsed by mothers and the most important of this problems is the unpragnancy. Islamic law stressed that janin or fetus must be respected by all humans so that Islamic law encouranges mothers and father to protect the janin or fetus in their mother’s uterus. That why, janin or fetus actually has life and has potentially to grow up in many cells to be human.
Abstrak: Janin adalah salah satu pokok masalah dalam hukum Islam sejak lama sampai sekarang. Ada banyak masalah yang menyebabkan terjadinya aborsi oleh ibu dan yang terpenting dari masalah ini adalah ketidakstabilan. Hukum Islam menekankan bahwa janin atau janin harus dihormati oleh semua manusia sehingga hukum Islam mendorong ibu dan ayah untuk melindungi janin atau janin di rahim ibunya. Itu sebabnya, janin atau janin sebenarnya memiliki kehidupan dan berpotensi tumbuh di banyak sel menjadi manusia
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI
Full text linkAbstract: The heir of the successor or commonly called mawali is the heir who died first from the heir so his position can be replaced by his son. This is as regulated in Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The subject matter in this paper is how the judge's verdict Number: 284 / Pdt.G / 2015 / PA. Prg in determining the respective part of the successor heirs. The findings of the study indicate that (1) The position of the surrogate heirs in the Islamic inheritance system and the customary inheritance system in Pinrang Regency is no known change of system for the heirs who died prior to the heir. (2) The position of the replacement heirs in the inheritance system according to the Compilation of Islamic Law of the heirs who died prior to the heir, his position can only be replaced by his son or grandson of the heir under Article 185 paragraph (1) Compilation of Islamic Law (KHI) a change of place in inheritance applies only to a downward line of descent and so on. (3) There is a mistake by the panel of judges in deciding on the part of the heirs and the surrogate heirs in the case Number 284 / Pdt.G / 2015 / PA.Prg.Abstrak: Ahli waris pengganti atau biasa disebut mawali adalah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pokok masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana putusan hakim Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat di Kabupaten Pinrang, ialah tidak dikenal adanya sistem pergantian bagi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. (2) Kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, kedudukannya hanya dapat di gantikan oleh anaknya atau cucu dari si pewaris berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pergantian tempat dalam kewarisan hanya berlaku pada garis keturunan lencang ke bawah dan seterusnya. (3) Terdapat kekeliruan majelis hakim dalam memutuskan bagian ahli waris dan ahli waris pengganti dalam perkara Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg
PEMAKZULAN KEPALA NEGARA
Full text linkAbstract: Impeachment is often interpreted as impeachment, whereas both are academically different. Impeachment is to demand the accountability of the president/ head of state in the context of parliamentary oversight to the president, if the president violates the law. While impeachment means to be relegated or substituted to the state/ government from his post after going through the impeachment process. There are differences and similarities between impeachment concepts in the Indonesian constitution with the concept of Islamic state administration, only the concept offered by Islamic constitution is more universal. Al-Mawardi's thoughts can be used as a new offer to improve the impeachment concept in Indonesia's constitution, namely: (1) the reasons for the dismissal of the president when the president is made political puppet by his family or nearest people; and (2) the implementation or effectiveness of the law when it occurs the dismissal of heads of state from these two concepts provides different political stability. Of the two concepts of the Indonesian constitution provides good political stability with the tempo in the process of trial.Abstrak: Pemakzulan seringkali diartikan sama dengan impeachment, padahal keduanya secara akademik berbeda. Impeachment ialah menuntut pertanggungjawaban presiden/kepala negara dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden, apabila presiden melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan pemakzulan berarti diturunkan atau penggantian kepada negara/pemerintahan dari jabatannya setelah melalui proses impeachment. Terdapat perbedaan dan persamaan antara konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia dengan konsep ketatanegaraan Islam (fiqih siyasah), hanya saja konsep yang ditawarkan ketatanegaraan Islam lebih bersifat universal. Pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia, yakni: (1) mengenai alasan dapat diberhentikannya presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan (2) implementasi atau efektivitas hukum ketika terjadi pemberhentian kepala negara dari kedua konsep tersebut memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilannya
MASLAHAT SEBAGAI METODE IJTIHAD DAN TUJUAN UTAMA HUKUM ISLAM
Full text linkAbstract: Maslahat is the main goal in Islam, Allah teaches down the teachings especially in the issue of Islamic law cannot be released for the benefit of human beings, although there is a difference in the nature of the benefit from the aspect of the source of maslahat, but the scholars agree in terms of the main purpose of Islamic law is jalb al-mashalih wa daru al-mafasid, how Islamic law can as much as possible provide benefits and goodness to humans while eliminating any possibility of damage and danger to humans.Abstrak: Maslahat merupakan tujuan utama dalam agama Islam, Allah menurunkan ajaran terutama dalam masalah hukum Islam tidak bisa dilepaskan untuk kemaslahatan manusia, walaupun terjadi perbedaan pada hakikat kemaslahatan dari segi sumber maslahat, tetapi ulama bersepakat dalam hal tujuan utama hukum Islam adalah jalb al-mashalih wa daru al-mafasid, bagaimana hukum Islam dapat sebanyak mungkin memberikan manfaat dan kebaikan pada manusia sekaligus menghilangkan segala kemungkinan terjadinya kerusakan dan bahaya bagi manusia