DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Not a member yet
193 research outputs found
Sort by
PROSPEK PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
Full text linkAbstract: Along with the opening of Sharia Banking Courses at STAIN Parepare, there are some things that require an immediate answer problems, such as how the response of potential users graduates of the courses and how their appreciation of the opening of the courses as well as how their expectations for graduates of Sharia Banking Courses. This study aimed to obtain descriptive information about the responses and expectations of Islamic Financial Institutions in Parepare on the opening of the Sharia Banking Courses at STAIN Parepare as potential users of the graduates of Sharia Banking Courses. The results showed that the manager of Islamic Financial Institutions appreciation against the opening of Sharia Banking Courses very positive. Islamic banking and Islamic financial institutions in Parepare gave high appreciation to the opening of this course. The practitioners of Islamic financial institutions also hope Sharia Banking Courses graduates are able to master the concept of Islamic banking both in the realm of theory and practice.
Abstrak: Seiring dengan pembukaan program studi Perbankan Syariah di STAIN Parepare, terdapat beberapa hal permasalahan yang memerlukan jawaban segera, diantaranya adalah bagaimanakah respon calon pengguna lulusan program studi tersebut dan bagaimanakah apresiasi mereka terhadap pembukaan Program Studi tersebut serta bagaimanakah harapan mereka terhadap lulusan Program Studi Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai tanggapan dan harapan Lembaga Keuangan Syariah di Parepare terhadap pembukaan Program Studi Perbankan Syariah di STAIN Parepare sebagai calon pengguna lulusan program studi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan apresiasi pengelola Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembukaan Program Studi Perbankan Syariah sangat positif sekali. Lembaga keuangan dan perbankan syariah yang ada di Parepare memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pembukaan program studi ini. Para praktisi lembaga keuangan syariah juga berharap lulusan Program Studi Perbankan Syariah mampu menguasai konsep perbankan syariah baik pada ranah teori maupun praktek
BUSINESS RISK ATAUKAH HUMAN ERROR
Full text linkAbstract: In every decision made by the business, it is always confronted with an uncertainty that we know as risks. Stakeholders are those who influence or will be influenced by the decision. Statistically risk can be formulated as a deviation. The magnitude of risk can be measured by variance (?2) or standard deviation (?). Through prudential principles, the types and forms of risk can be avoided or minimized. The carelessness is a factor of human error which is a factor beyond human reason. Humans are only able to put the basic concept of prudence in making decisions but all the terms of haqiqi will be the right of the Almighty.
Abstraksi : Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pelaku bisnis selalu dihadapkan pada suatu ketidakpastian yang kita kenal dengan risiko. Stakeholder sebagai pemangku kepentingan merupakan pihak yang mempengaruhi atau yang akan dipengaruhi keputusan tersebut. Secara statistik risiko dapat dirumuskan sebagai penyimpangan, besarnya risiko dapat diukur dengan variance (?2) atau standar deviasi. Melalui prinsip kehati-hatian jenis dan bentuk risiko dapat dihindari atau bahkan dapat diminimalkan. Kelalaian adalah merupakan suatu faktor yang diluar nalar manusia. Manusia hanya meletakkan konsep dasar kehati-hatian dalam mengambil keputusan namun ketentuan secara haqiqi menjadi hak Yang Maha Kuasa
HUKUMAN DAN KEDUDUKAN HAK WARIS BAGI PELAKU EUTHANASIA
Full text linkEuthanasia is a term used in medical science (medical), activities carried out to speed up the death of the patient who is considered unable to survive anymore. With the sophistication of the modern world now euthasia is considered a necessity, while euthanasia in Islamic law equates its law to murder. Murder is categorized in three forms, namely intentional murder, murder resembles intentional, and murder by mistakes. And euthanasia is divided into two, namely active euthanasia and passive euthanasia. In Islamic law active eythanasia is considered the same as intentional murder so that the perpetrator is subject to a qishash, diat punishment and for heirs or applicants of euthanasia no heir can be said (not receive inheritance from the victim of euthanasia), whereas passive euthanasia is permissible in Islamic law.Euthanasia adalah suatu istilah yang digunakan dalam ilmu Kedokteran (medis), kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat kematian si pasien yang sudah dianggap tidak mampu bertahan hidup lagi. Dengan kecanggihan dunia modern sekarang euthanasia dianggap sebagai kebutuhan, sedangkan euthanasia dalam hukum Islam disamakan hukumnya dengan pembunuhan. Pembunuhan dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Dan euthanasia terbagi menjadi dua, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Dalam hukum Islam euthanasia aktif dianggap sama dengan pembunuhan sengaja sehingga pelakunya dikenakan hukuman qishash, diat dan bagi ahli waris atau pemohon euthanasia tidak dapat dikatakan ahli waris lagi (tidak menerima warisan si korban euthanasia), sedangkan euthanasia pasif diperbolehkan dalam hukum Islam
PENGEMBANGAN MINAT BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
Full text linkAbstract: This study aims (1) to identify the entrepreneurial behavior of STAIN Parepare students, (2) to know factors that influence the entrepreneurship interest and (3) to know the possible strategies applied in developing the entrepreneurship interest of STAIN Parepare students. This research uses explanatory research. The results of research showed that 9% of STAIN parepare students have been doing entrepreneurial activities in addition to perform their main duties as students. The results of the test together show that the variables of entrepreneurship subject consist of seminar / training; religious approach; student Entrepreneurship Development Center; student cooperative; cooperation with financial institution, cooperation with business institution, capital aid, lecturer enhancement, and side job together affect student interest in entrepreneurship.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perilaku wirausaha mahasiswa STAIN Parepare, (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha tersebut dan (3) mengetahui strategi yang bisa diterapkan dalam mengembangkan minat berwirausaha mahasiswa STAIN Parepare. Hasil menelitian menunjukan bahwa sebesar 9 % mahasiswa STAIN parepare telah melakukan kegiatan wirausaha di samping menjalankan tugas utamanya sebagai mahasiswa. Hasil uji secara bersama-sama menunjukan bahwa variabel mata kuliah kewirausahaan , Seminar/Pelatihan, Pendekatan Agama, Pusat Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa, Koperasi Mahasiswa, Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Kerjasama dengan Lembaga Usaha, Bantuan Modal, Peningkatan Dosen, dan kerja sampingan berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa
PENERAPAN MODEL Z-SCORE UNTUK PREDIKSI KEBANGKRUTAN BANK BRI SYARIAH TAHUN 2014-2016
Full text linkAbstract: The application of the z-score model is done to find out the early condition possible to avoid the failure of bank management when experiencing financial difficulties that will trigger potential bankruptcy if the score category is below 2.99. The method used is the Altman Z-Score model by analyzing the financial statements of PT Bank BRI Syariah from 2014-2016. Based on the results of the research conducted, the z-score in 2014 was 5.13 and 6.24 in 2015, while in 2016 it was 5.24. Altman's score results indicate that the company is free from potential bankruptcy. The debt ratio has a guarantee of very good assets. Equity is ideal in fulfilling obligations
Abstrak: Penerapan model z-score ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sedini mungkin menghindari kegagalan manajemen bank bila mengalami kesulitan keuangan yang akan memicu potensi kebangkrutan bila kategori skornya dibawah 2,99. Metode yang digunakan adalah model Altman Z-Score dengan menganalisis laporan keuangan PT Bank BRI Syariah dari tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, nilai z-score tahun 2014 yaitu 5,13 dan 6,24 pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 yaitu 5,24. Hasil score Altman ini menunjukkan bahwa perusahaan bebas dari potensi kebangkrutan. Rasio utang mempunyai jaminan aktiva sangat bagus. Ekuitasnya sangat ideal dalam memenuhi kewajiba
SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT AL-MAWARDI DAN APLIKASINYA DI INDONESIA
Full text linkThis paper examines the system of Islamic government according to al-Mawardi and its application in Indonesia. The first study focused on the early history of government in the history of Islamic politics since the Prophet built the State of Medina until it developed until the Abbasid dynasty. Al-Mawardi, who lived in the Middle Ages when the political situation at that time was very unstable and led to the decline of the Abbasid dynasty, gave birth to a concept of a government system based on the political reality of his day. Imam al-Mawardi's political thinking was then poured in the work of al-Ahkam al-Sulthaniyyah and became a basic concept for the development of political thought and its application in the modern era including in Indonesia. In Indonesia, the application of al-Mawardi's theory of social contracts explains the relationship between ahl al-halli wal aqdi and ahl Imamah. This concept was then embodied and developed in the system of governance in Indonesia into 3 boards, namely: legislative institutions, executive institutions, and judicial institutions.Tulisan ini mengkaji tentang sistem pemerintahan Islam menurut al-Mawardi dan aplikasinya di Indonesia. Diawali dengan kajian sejarah pemerintahan awal sejarah politik Islam sejak Nabi membangun Negara Madinah hingga mengalami perkembangan sampai pada masa dinasti Abbasiyyah. Al-Mawardi yang hidup pada abad pertengahan dimana situasi politik pada saat itu sangat tidak stabil dan mengarah pada masa kemunduran dinasti Abbasiyyah telah melahirkan sebuah konsep sistem pemerintahan yang didasarkan realitas politik pada zamannya. Pemikiran politik Imam al-Mawardi kemudian dituangkan dalam karya al-Ahkam al-Sulthaniyyah dan menjadi konsep dasar bagi pengembangan pemikiran politik dan penerapannya di era modern termasuk di Indonesia. Penerapannya di Indonesia tampak pada teori al-Mawardi mengenai kontrak sosial yang menjelaskan hubungan antara ahl al-halli wal aqdi dengan ahl Imamah. Konsep ini kemudian diejawantahkan dan dikembangkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi 3 lembaga, yaitu: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif
SISTEM PENGELOLAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN MANDIRI KOTA PAREPARE
Full text link: Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN) mandates that social security is mandatory for all residents including the National Health Insurance (JKN) through a Health Social Security Administering Agency (BPJS). This study discusses how the contract system in the Mandiri Health BPJS, how the mechanism for collecting contributions to the Mandiri Health BPJS, and how the quality of BPJS Health guarantees in Parepare City for health services for Mandiri Health BPJS participants. This study included a qualitative descriptive study with an analysis of Islamic economic law in the Office of BPJS Health in the City of Parepare. The results of the study indicate that the contract system in the Independent Health BPJS in the City of Parepare is in accordance with Islamic economic law and the mechanism for collecting contributions from Mandiri Health BPJS participants is not in accordance with Islamic economic principles. Quality assurance of BPJS Kesehatan in the City of Parepare for health services for participants of the Independent Health BPJS in accordance with Islamic economic law.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penelitian ini membahas bagaimana sistem akad pada BPJS Kesehatan Mandiri, bagaimana mekanisme pengumpulan iuran pada BPJS Kesehatan Mandiri, dan bagaimana mutu jaminan BPJS Kesehatan di Kota Parepare terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan analisis hukum ekonomi Islam di Kantor BPJS Kesehatan Kota Parepare.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akad pada BPJS Kesehatan Mandiri di Kota Parepare sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam dan Meknisme pengumpulan iuran peserta BPJS Kesehatan Mandiri belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Mutu jaminan BPJS Kesehatan di Kota Parepare terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan Mandiri sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam
POLA DAN PERILAKU KONSUMSI RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KOTA MAKASSAR
Full text linkThis study discusses the pattern and behavior of household consumption in Islamic economic perspective in Makassar city. The results showed that the type of household consumption in Makassar City, dominated by expenditure for nonfood. Income, education, number of family members, number of family members, saving, credit, employment status of head of household simultaneously have a significant influence on household consumption expenditure in Makassar City. Household income, number of working family members, saving, and credit, partially have a significant effect on household consumption expenditure in Makassar City, whereas the education of head of household, the number of family member, occupation of head of household have influence which is insignificant to household consumption expenditure in Makassar City. The behavior of the family household consumption in Makassar City based on the perspective of Islamic economics, firstly, the purchase of food and non-food goods in line with the concept of needs, which is the need for more priority and has paid attention to the religious teachings of Islam; secondly, the mashlahah that is achieved with the fulfillment of food and non food needs is the acquisition of utility and blessing in consuming food and non food, thirdly, the benefits gained not only in the world but in the hereafter also, because in consumption expenditure there are still social aspects, such as zakat, infaqandsedakah, so that consumption activities that carried were based on religious values.Penelitian ini membahas pola dan perilaku konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi Islam di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis konsumsi rumah tangga di Kota Makassar, didominasi oleh pengeluaran untuk nonfood. Pendapatan, pendidikan, jumlah anggota keluarga, jumlah anggota keluarga, tabungan, kredit, status pekerjaan kepala rumah tangga secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perilaku konsumsi rumah tangga keluarga di Kota Makassar berdasarkan perspektif ekonomi Islam, pertama, pembelian barang-barang makanan dan non-makanan sesuai dengan konsep kebutuhan, yang merupakan kebutuhan untuk lebih memprioritaskan dan telah memperhatikan ajaran agama Islam; kedua, mashlahah yang dicapai dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan bukan makanan adalah perolehan utilitas dan berkah dalam mengkonsumsi makanan dan non makanan, ketiga, manfaat yang diperoleh tidak hanya di dunia tetapi di akhirat juga, karena dalam pengeluaran konsumsi masih ada aspek sosial, seperti zakat, infaqandsedakah, sehingga kegiatan konsumsi yang dilakukan didasarkan pada nilai-nilai agam
HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Full text linkAbstract: HAM is basically God's greatest gift to man in carrying out his duties and functions as khalifatullah without discrimination between one another. However, there are some people who think that in Islamic law does not find the formulation of human rights as the concept of Western-style human rights but only contains the rules of duty and duty to obey God and His law alone. Based on the searches of the verses of the Qur'an and Sunnah it is concluded that Islamic law has formulated the regulation and protection of human rights for human beings. Unlike anthrophocentric Western human rights, human rights in Islamic law not only recognize the right of human beings (huququl 'ibad) but it is based on the basic human obligation to serve Allah Almighty (huququllah). Islamic law establishes the main principles in the protection of human rights that are significant with the objectives of Islamic law namely the principle of protection of religion (hifdz al-din), soul (hifdz al-nafs), reason (hifdz al-'aql), descendants (hifdz al-nasl) and treasure (hifdz al-mal).Abstrak: HAM pada dasarnya adalah anugerah Allah yang terbesar kepada manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifatullah tanpa diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja, ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan rumusan HAM seperti halnya konsep HAM ala Barat melainkan hanya memuat aturan kewajiban dan tugas untuk patuh kepada Allah dan hukum-Nya saja. Berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur?an dan as-Sunnah disimpulkan bahwa Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan HAM bagi manusia. Berbeda dengan HAM ala Barat yang antrophosentris, HAM dalam hukum Islam bukan saja mengakui hak antar sesama manusia (huququl „ibad) tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah swt (huququllah). Hukum Islam menetapkan prinsip utama dalam perlindungan HAM yang signifikan dengan tujuan hukum Islam yaitu prinsip perlindungan terhadap agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-„aql), keturunan (hifdz al-nasl) dan harta (hifdz al-mal)
PEMIKIRAN EKONOMI IBNU QAYYIM TENTANG KONSEP TAS’IR
Full text linkIbn Qayyim Al-Jauziyyah is an Islamic thinker who examines various issues which are meant in the economic field which are contained in his various works such as; in At-Thuruq Hukmiyah Fi As-Siyasati Asy-Syariyah. This book explains about a guideline of government in set a state policy. Ibnu Qayyim in his book divided pricing policy into 2 kinds those are fair pricing policy and legal and also unfair pricing policy and it is prohibited. This study is conducted by using library research method with the purposes to describe the thoughts of Ibn Qayyim about pricing policy. Analysis result showed that fair pricing policy in market mechanism has been main guidelines in every its transaction. Fair pricing by government is very suggested when the situation in market undergoes disorganisation thus make many bad impacts for trader, this the government’s role as wilayatul hisbah in determining price in market for realising prosperity.Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah merupakan seorang pemikir Islam yang mengkaji berbagai persoalan termaksud bidang ekonomi yang tertuang dalam berbagai karyanya seperti yang termuat dalam kitab At-Thuruq Hukmiyah fi As-Siyasat Asy-Syariyah. Kitab tersebut menjelaskan mengenai sebuah pedoman pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan negara. Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini membagi tas’ir menjadi dua bagian yakni tas’ir yang adil dan dihalalkan dan juga tas’ir yang zalim dan diharamkan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka dengan tujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Ibnu Qayyim tentang konsep tas’ir. Hasil analisis didapatkan bahwa tas’ir yang adil dalam mekanisme pasar telah menjadi pegangan yang mendasar dalam setiap transaksinya. Penetapan harga yang adil oleh pemerintah sangat diajurkan ketika situasi dalam pasar mengalami kekacauan sehingga menimbulkan mudarat bagi pelaku pasar, inilah peran pemerintah sebagai wilayatul hisbah dalam menetapkan harga yang berlaku dalam pasar demi terwujudnya kemaslahatan