DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Not a member yet
193 research outputs found
Sort by
A, The LEGAL ANALYSIS OF LEGITIME PORTIE FOR CHILDREN IN INSIDE AND OUTSIDE LEGITIMATE MARRIAGE IN CIVIL CODE (BURGERLIJK WETBOEK)
No full textThe inheritance law in a Civil Code (Burgerlijk Wetboek) is one part of a civil law that has the basic nature of regulating something and there is no element of coercion in the inheritance law. Because this inheritance law is one part of a civil law that has the basic nature of regulating, then in this inheritance law there are rules governing an heir to his assets as long as an heir is still alive. To obtain an inheritance, it can be done in two ways, which include obtaining an inheritance based on the law and obtaining an inheritance based on a will (ad testamento). To obtain an inheritance based on the law, then there must be an absolute part (legitime portie) of an inheritance, namely the existence of an absolute part that is used to protect an inheritance from the actions of an heir who can make a will (ad testamento) which deviates from an absolute part (legitime portie).
Keywords: Legitime portie, absolute part, heirs, children
The inheritance law in a Civil Code (Burgerlijk Wetboek) is one part of a civil law that has the basic nature of regulating something and there is no element of coercion in the inheritance law. Because this inheritance law is one part of a civil law that has the basic nature of regulating, then in this inheritance law there are rules governing an heir to his assets as long as an heir is still alive. To obtain an inheritance, it can be done in two ways, which include obtaining an inheritance based on the law and obtaining an inheritance based on a will (ad testamento). To obtain an inheritance based on the law, then there must be an absolute part (legitime portie) of an inheritance, namely the existence of an absolute part that is used to protect an inheritance from the actions of an heir who can make a will (ad testamento) which deviates from an absolute part (legitime portie).
Hukum waris dalam Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) adalah salah satu bagian dari hukum perdata yang memiliki sifat dasar mengatur sesuatu dan tidak ada unsur paksaan dalam hukum waris. Karena hukum waris ini adalah salah satu bagian dari hukum perdata yang memiliki sifat dasar mengatur, maka dalam hukum waris ini ada aturan yang mengatur pewaris asetnya selama pewaris masih hidup. Untuk mendapatkan warisan, itu dapat dilakukan dengan dua cara, yang meliputi memperoleh warisan berdasarkan hukum dan memperoleh warisan berdasarkan wasiat (ad testamento). Untuk mendapatkan warisan berdasarkan hukum, maka harus ada bagian absolut (legitime portie) dari warisan, yaitu keberadaan bagian absolut yang digunakan untuk melindungi warisan dari tindakan ahli waris yang dapat membuat wasiat (ad testamento) yang menyimpang dari bagian absolut (legitime portie)
Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign)
Full text linkIndonesia is a country oriented to the democratic system. As stated in the 1945 Constitution Article 1 Paragraph (2) which states "Sovereignty is in the hands of the people and carried out according to the Constitution." 2019 is a political year. Soon the Indonesian people will hold a democratic party for the umpteenth time. The rise of Negative Campaigns and Black Campaigns is unavoidable ahead of general elections in Indonesia. The emergence of a black campaign became a reflection of the dilapidated morale of the Indonesian people today. It cannot be denied that black campaign has a very bad impact on the political education of the Indonesian people. The phenomenon that occurs is SARA participation in politics. Where we know that Indonesia has pluralism, we not only have one religion, culture, and tribe. Religious issues may be familiar to the public ahead of the 2019 presidential election, which raises some perspectives and assumptions that they are a form of religious politicization, embodiment of religious values in politics, and the opinion of the khilafah government system in Indonesia. Differences of opinion must always exist amid a pluralistic society. The differences and diversity that exist in Indonesia can lead to conflict and division if not addressed wisely. Conversely, plurality can be an adhesive in society if it is able to be managed properly without uniformity. Therefore, ahead of the 2019 Presidential Election, the public is expected to be able to filter all the news obtained, whether the campaign used is included in the negative campaign or is it a black campaign? It is hoped that free and fair democratic parties can be realized in the upcoming 2019 Presidential Election, so that it can maintain harmony in the life of the nation and state. The community must be clever in digesting the information that is obtained and it is hoped that it will not be easily provoked for the integrity of the nation.Indonesia merupakan negara yang berkiblat pada sistem Demokrasi. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 194 Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Tahun 2019 merupakan tahun politik. Sebentar lagi rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk kesekian kalinya. Maraknya kampanye Negative (Negative Campaign) dan Kampanye Hitam (Black Campaign) tidak bisa dihindari jelang pemilihan umum di Indonesia. Munculnya kampanye hitam menjadi cerminan bobroknya moral bangsa Indonesia saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa black campaign amat sangat memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan politik masyarakat Indonesia. Fenomena yang terjadi yaitu keikutsertaan SARA dalam politik. Dimana kita tahu bahwaannya negara Indonesia memiliki kemajemukan, kita tidak hanya memiliki satu agama, budaya, serta suku. Isu agama mungkin tidak asing lagi ditelinga masyarakat jelang pilpres 2019 ini, sehingga memunculkan beberapa prespektif dan anggapan bahwa semua itu merupakan bentuk politisasi agama, pengejawantahan nilai-nilai agama dalam berpolitik, hingga muncul opini sistem pemerintah khilafah di Indonesia. Perbedaan pendapat pasti selalu ada ditengah masyarakat yang majemuk. Perbedaan serta keragaman yang ada di Indonesia dapat memicu konflik dan perpecahan jika tidak disikapi dengan bijak. Sebaliknya, pluralitas dapat menjadi perekat di masyarakat jika mampu dikelola dengan baik tanpa harus ada penyeragaman (uniformitas). Oleh sebab itu jelang Pilpres 2019 ini, masyarakat diharapkan mampu memfilter segala berita yang didapat, apakah kampanye yang dipakai termasuk dalam kampanye negative (negative campaign) ataukah kampanye hitam (black campaign)? diharapkan pesta demokrasi free dan fair dapat terwujud dalam Pilpres 2019 mendatang, sehingga dapat menjga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus pandai-pandai mencerna informasi yang di dapatkan dan diharapkan tidak mudah terprovokasi demi integritas bangsa
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)
Full text linkEvery child born into the world attaches to Human Rights. The state itself guarantees these rights, including children’s rights. Human rights to children are characterized by the guarantee of protection and fulfillment of children’s rights by the state. Maintenance of legal children is mandatory, because children who still need this care will get danger if they don’t get maintenance and care. In UU No. 35/2014 concerning Child Protection, in the Islamic view how Islamic provisions view it as a product of state law that doesn’t conflict with Shari’ah. The researcher was very interested in conducting this research to find out the effectiveness of the child protection law in relation to legal protection for children victims of violence perpetrated by parents. In this study it was found that, protection of children in the community in Sibolga Regency was in accordance with Maqashid Syariah such as: protection of religion, parents gave the right of religious education to their children; protection of the soul, parents are very concerned about their children, protection of reason, parents keep their minds by giving education to their children as intellectuality can develop; protection against nasab and protection of property, parents provide a living for their children and parents are able to control their children’s activities.Setiap anak yang lahir ke dunia melekat pada Hak Asasi Manusia. Negara sendiri menjamin hak-hak ini, termasuk hak anak-anak. Hak asasi manusia untuk anak-anak ditandai dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak oleh negara. Pemeliharaan anak-anak yang sah adalah wajib, karena anak-anak yang masih membutuhkan perawatan ini akan mendapat bahaya jika mereka tidak mendapatkan perawatan dan perawatan. Dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dalam pandangan Islam bagaimana ketentuan Islam melihatnya sebagai produk hukum negara yang tidak bertentangan dengan Syariah. Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas undang-undang perlindungan anak dalam kaitannya dengan perlindungan hukum untuk anak-anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, perlindungan anak-anak di masyarakat di Kabupaten Sibolga sesuai dengan Maqashid Syariah seperti: perlindungan agama, orang tua memberikan hak pendidikan agama kepada anak-anak mereka; perlindungan jiwa, orang tua sangat memperhatikan anak-anak mereka, perlindungan nalar, orang tua menjaga pikiran mereka dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka sebagaimana intelektualitas dapat berkembang; perlindungan terhadap nasab dan perlindungan properti, orang tua menyediakan mata pencaharian bagi anak-anak mereka dan orang tua dapat mengendalikan kegiatan anak-anak mereka
Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Larangan Pernikahan di Bawah Umur
Full text linkThis research is directed to two main things namely, (1) factors that influence the occurrence of underage marriage in the village of Muncang. (2) the legal awareness of the community about underage marriage to chiidren’s education right. Methods of data collection: Interview, Observation and Documentation with a qualitative approach. Data analysis using data reductio), data display and conclusion drawing. The results showed that the factors affecting underage marriages were economic problems, there had been a soulmate, and fears of the parents would be undesirable. Regarding public awareness of the law can be said that society is not aware of the law especially for those who do underage marriages. This is because public awareness is limited to the knowledge of the understanding of underage marriages. The conclusion of the study is the legal awareness of Kampung Muncang community regarding the prohibition of underage marriage to the right of children's education can be said to be not aware of the law because only knowing about the notion of marriage under Without knowing the rules governing it. Then the relation to obtaining the right of education is, if they do the marriage before the specified age limit means they have not been able to get the maximum education they can.Penelitian ini diarahkan kepada dua hal pokok yaitu, (1) Faktor Penyebab pernikahan di bawah umur. (2) kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak perempuan. Metode pengumpulan data : Wawancara,Observasi dan Dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur diantaranya adalah masalah ekonomi, sudah ada jodohnya, dan ketakutan orangtua akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat dikatakan bahwa masyarakat belum sadar hukum terutama bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini karena kesadaran masyarakat hanya sebatas pada pengetahuan mengenai pengertian dari pernikahan di bawah umur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat Kampung Muncang mengenai larangan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak dapat dikatakan belum sadar hukum karena hanya mengetahui mengenai pengertian dari pernikahan di bawah umur tanpa mengetahui peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Kemudian kaitannya dengan mendapatkan hak pendidikan adalah, jika mereka melakukan pernikahan sebelum batas umur yang ditetapkan artinya mereka belum bisa mendapatkan pendidikan secara maksimal yang mereka bisa.
 
REFLEKSI PERBANKAN DIGITAL DAN AKUNTABILITAS ZAKAT PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
No full textABSTRACT
Digital banking and the accountability of good zakat can increase interest in paying zakat on the benchmarking of sharia. On the other hand, technological advances such as the use of artificial intelligence make the role of human resources shifted. Even though human resources (labor) are one of the potential sources of zakat revenue. Zakat literacy and interest in paying zakat are also low in Islamic banking. The researcher did not find zakat data in statistical reports on Islamic banks nationally. It seems that it was only found in the presentation of reports about the sources and uses of private Islamic bank zakat funds. This can lead to the perception that Islamic banks do not optimally manage zakat. Through literature studies, researchers provide a solution to how zakat management can be done to increase interest in paying zakat but can still maintain the use of human resources (work). The conclusion obtained is that interest in paying zakat on Islamic banks cannot be maximally realized if it is not supported by internal efforts. Efforts that can be made are transparency of zakat reports, increased literacy, acceleration and optimization of digital management of Islamic bank zakat.ABSTRAKPerbankan digital dan pertanggungjawaban zakat yang baik dapat meningkatkan minat membayar zakat atas tolok ukur syariah. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti penggunaan kecerdasan buatan membuat peran sumber daya manusia bergeser. Padahal sumber daya manusia (tenaga kerja) merupakan salah satu sumber potensial pendapatan zakat. Literasi zakat dan minat membayar zakat juga rendah di perbankan Islam. Peneliti tidak menemukan data zakat dalam laporan statistik pada bank syariah secara nasional. Tampaknya itu hanya ditemukan dalam presentasi laporan tentang sumber dan penggunaan dana zakat bank syariah swasta. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa bank syariah tidak secara optimal mengelola zakat. Melalui studi literatur, peneliti memberikan solusi bagaimana pengelolaan zakat dapat dilakukan untuk meningkatkan minat membayar zakat tetapi tetap dapat mempertahankan penggunaan sumber daya manusia (pekerjaan). Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa minat membayar zakat pada bank syariah tidak dapat direalisasi secara maksimal jika tidak didukung oleh upaya internal. Upaya yang dapat dilakukan adalah transparansi laporan zakat, peningkatan literasi, akselerasi dan optimalisasi manajemen digital zakat bank syariah
AKOMODASI ‘URF TERHADAP UPAYA PRIBUMISASI FIKIH MU’ÂMALÂT DI INDONESIA
Full text linkUrf (tradition) is an aspect that can not be separated from humans, because ‘urf is an integral whole with actions that are repeatedly practiced and agreed upon by the local community. This tradition becomes a cultural symbol in which the culture (‘urf) in the perspective of fiqh epicemology becomes one of the elements in its formulation. The effort of indigenous jurisprudence mu’âmalât through cultural channels reap a positive response in society that is still recognized its existence. Like the principle of mutual “legowo” (QS 4: 29), the tradition of "maro" in the fiqh of mu’âmalât is called mudharobah, tradis “Ijon” (salam). All of it gets the legitimacy of Jurisprudence because fiqh is responsive and accommodative to the ‘urf, in addition to the basic law of fiqh mu’âmalât is permissible.Urf adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena urf merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tindakan-tindakan secara berulang dalam praktiknya dan disetujui oleh masyarakat setempat. Tradisi ini menjadi simbol budaya dalam suatu tradisi dalam perspektif epistimologi fikih yang menjadi salah satu elemen dari formulasinya. Upaya dari yurisprudensi tentang muamalah melalui jalan dari tanggapan positif masyarakat yang masih diakui keberadaannya. Prinsip-prinsip seperti ini saling bersesuaian“legowo” (QS 4: 29), tradisi “maro” dalam fikih muamalat disebut mudharaba, tradisi “ijon”(salam). Semua tradisi itu mendapat pengakuan hukum sebab fikih bersifat responsif dan akomodatif kepada urf, lagi pula hukum dasar fikih muamalat adalah bersifat pembolehan
Analisis Yuridis Tentang Kebijakan Holding Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Pertambangan
Full text linkOn November 29, 2017 the deed inbreng was signed by shareholders of PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ATNM) and PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) and approved the transfer of government shares to PT Indonesia Asahan Inalum (Persero) as well as evidence that the BUMN Mining Holding is officially formed. In the EGMS conducted by the three SOEs, it was agreed that the amendment to the articles of association was also related to the transfer of majority ownership from the original Republic of Indonesia to the ownership of PT Inalum (Persero) whose entire shares were owned by the State. The legal basis used by the government in forming the SOE holding is contained in Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Amendment to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.Pada tanggal 29 November 2017 akta inbreng telah diteken oleh pemegang saham PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ATNM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) dan menyetujui perpindahan saham pemerintah ke PT Indonesia Asahan Inalum (Persero) serta menjadi bukti bahwa Holding BUMN Tambang secara resmi terbentuk. Dalam RUPSLB yang dilakukan oleh ketiga BUMN tersebut telah disepakati juga perubahan anggaran dasar sehubungan dengan telah beralihnya kepemilikan mayoritas dari semula Negara RI menjadi kepemilikan PT Inalum (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki Negara. Dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah dalam pembentukan holding BUMN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
PARADIGMA FILSAFAT EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SUATU SOLUSI KEHIDUPAN MANUSIA
Full text linkThe philosophy of Economics Sharia or Islamic real economics have appeared since the existence of the religion of Islam, i.e. Since the days of the Prophet. His goal was to bring humans to the world and the hereafter fallah and putting human beings as the Caliph was given a treasure by God to take advantage of what is on Earth with his best. A Socialist or a capitalist system is not able to answer the problem humans with leaves many problems of life, with evidence that the system is not able to give welfare to humanity as a whole even just for some particular people only. This factor becomes one evidence that economy more Islamic have the right concept and can provide overall well-being to mankind. It can be seen from the deployment of Islamic economic system since the days of the Prophet, which has provided a good impact to the society that existed at the time. And when the system is taken down to the next generation, in fact it can be applied with good and provide solutions for existing problems. Thus Islamic economic philosophy is holding an important role in the development of the economy of humans for the sake of reaching fallah is expected.
Abstrak: Filsafat ekonomi Syariah atau ilmu ekonomi Islam sesungguhnya telah muncul sejak adanya agama Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW. Tujuannya untuk membawa manusia kepada kebahagian di dunia dan akhirat dan mengangkat manusia sebagai khalifah yang diberi titipan oleh Allah untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya. Sistem kapitalis maupun sosialis tidak mampu menjawab permasalahan manusia karena menyisakan banyak problem kehidupan. Hal itu terbukti bahwa sistem ini tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada manusia secara menyeluruh, tetapi hanya untuk kalangan tertentu saja. Faktor ini menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi Islam lebih memiliki konsep yang tepat dan dapat memberikan kesejahteraan secara menyeluruh kepada manusia. Hal itu dapat dilihat dari operasionalisasi sistem ekonomi Islam sejak zaman Rasulullah SAW, yang telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang ada pada zaman tersebut. Pada perkembangan berikutnya, ketika sistem itu diturunkan ke generasi selanjutnya, terbukti dapat diaplikaskan dengan baik dan memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Maka dari itu filsafat ekonomi Islam memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian manusia untuk meraih cita-cita kebahagiaan
AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM
Full text linkAkad Al-Qardh is an agreement or agreement between the two parties, whereby the first party provides assets or provides property in the sense of lending to a second party as a borrower of money or a person who receives assets that can be billed or reimbursed, in other words lend property to other people who need fast funds without expecting rewards. For its practice in the Islamic banking of Al Qardh Al Hasan serves as a bailout fund for a short period of time, the customer will return it quickly, as a facility to obtain funds quickly because the customer cannot withdraw the funds, for example due to being stranded in deposits, as a facility to help small and medium businesses or social community. The benefits of aqad al-qardh are helping customers who need fast funds, as well as one of the giver characteristics between Islamic banks and conventional banks which contain social missions, in addition to commercial missions, improve good image and increase community loyalty to Islamic banks.Akad Al-Qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang mebutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Untuk Praktiknya dalam perbankan syariah Al Qardh Al Hasan berfungsi sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpat dalam deposito, sebagai fasilitas membantu usaha kecil menengah atau sosial kemasyarakatan. Manfaat aqad al-qardh adalah membantu nasabah yang membutuhkan dana cepat, sekaligus salah satu ciri pemberi antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial, meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah
URGENSI PEMIKIRAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PERUBAHAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL HUKUM ISLAM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA WILAYAH SULAWESI SELATAN
Full text linkThis study examines the urgency of Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah's thinking about legal changes to the social development of Islamic law in the Religion Court area of ??South Sulawesi. The thought of Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah concerning legal changes to the social development of Islamic law based on changes in time, place, conditions, intentions and customs. Maslahah is the principle to change of legal fatwa based on changes in time, place, circumstances, and customs that apply in a place in accordance with the goals and the benefits desired by the Shari'a. The legal theory of Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah in general has been implemented in the ruling or legal stipulation in the Religion Court in the South Sulawesi region. The theory is implicitly used. The judge decides the case with regard to local conditions and conditions.Penelitian ini mengkaji tentang urgensi pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama wilayah Sulawesi Selatan. Pemikiran Ibnu al- Qayyim al- Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam yaitu perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat. Kemaslahatan sebagai asas untuk merubah fatwa hukum menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang dinginkan pembuat syariat. Teori hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah pada umumnya sudah terimplementasikan pada putusan atau penetapan hukum di lingkungan Peradilan Agama wilayah Sulawesi Selatan. Teori tersebut tidak tersurat dipakai, tetapi secara tersirat tetap dipakai. Hakim memutuskan perkara dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat