AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah
Not a member yet
337 research outputs found
Sort by
Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah
Get PDFAbstract: The Concept of Family, istilhâq, and civil rights of children born out of wedlock. One of the basic rights that all newborns have is the right to family. This means that the moment a child is born it immediately gets the right to belong to his parents’ family, in addition to other rights that relate to being related to that family. However, not all children are born with as good a lot as that. If that is the case, Islam has several ways for that child to get to have family. A family can be sought through iqrâr (declaration), evidence, and istilhâq. Once that family has been linked, civil rights, which he gets from having that father, automatically apply to that child. Children born out of wedlock can be linked to a family with people who are willing to be compassionate towards the child’s mother, when that birth doesn’t happen as a result of adultery. In that case, it is permissible if the nature of the birth is either uncertain or didn’t happen through adultery. A child born to a married couple considered unlawful can be linked to another family and with them get his or her civil rights as needed from the father of that family.Keyword: family, istilhâq, civil right, children born ouy of wedlockAbstrak: Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah. Anak yang terlahir ke dunia memiliki hak nasab sebagai salah satu hak dasar yang dimilikinya. Ini berarti bahwa saat anak terlahir langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya dengan hak-hak lain yang melekat akibat adanya kaitan nasab itu. Akan tetapi, tidak semua anak terlahir dengan nasib sebaik itu. Dalam hal ini, Islam memiliki beberapa cara untuk mendapatkan nasab itu. Nasab bisa didapat melalui iqrâr (pengakuan), pembuktian, dan istilhâq. Bila nasab itu sudah terkait, maka hak-hak perdata anak secara otomatis melekat pada anak itu yang dapat diperolehnya dari ayahnya. Anak luar nikah bisa dikaitkan nasabnya dengan orang yang menanam benihnya ke rahim ibu si anak, bila hal itu terjadi bukan karena zina. Dalam hal ini, bisa karena syubhât atau hal lain selain zina. Anak yang terlahir dalam pernikahan yang dinggap tidak sah bisa dikaitkan nasabnya dengan ayahnya dan mendapatkan hak perdata sebagaimana mestinya, bila hal itu dilakukan oleh ayahnya.Kata Kunci: nasab, istilhâq, hak perdata, anak luar nikahDOI: 10.15408/ajis.v12i1.96
Shariah in the Era of Regional Autonomy in Indonesia (الشريعة الإسلامية فى عصر الاستقلال الذاتى باندونيسيا)
No full textAbstrak: Syariat Islam di Era Otonomi Daerah di Indonesia. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia telah berlangsung sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sebelum datangnya masa penjajahan Belanda yang kemudian hari menguasai Nusantara selama lebih kurang 350 tahun. Pemberlakuan Hukum Islam itu sendiri berjalan dalam lima fase dengan mengalami pelbagai keadaan sebagai peluang sekaligus tantangan dari pihak penjajah yang bertujuan “devide at impera”, memecah belah dan mengadu domba, untuk tetap terus menjajah. Seperti siasat Snouck Hurgronje, dia mencetuskan gagasan teori Receptie dalam rangka memandulkan Hukum Islam, yang oleh Hazairin disebut “teori Iblis”. Perjalanan Hukum Islam pada fase menjelang kemerdekaan dan sesudahnya tetap eksis walau harus diperhadapkan dengan hukum Adat dan hukum Hindia Belanda. Sebagai bukti eksistensi Hukum Islam maka pengundangan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia saat ini.Kata Kunci: السلطة, التشريع اللإسلامى, الأحكام الإسلاميةAbstract: Shariah in the Era of Regional Autonomy in Indonesia. Developments in Islamic Law in Indonesia have taken place since Islamic kingdoms were established in Nusantara before the arrival of the Dutch colonisation period, which dominated Nusantara for the next 350 years. The imposition of Islamic law on its own has moved through five phases, going through various opportune periods. But at the same time it faced a challenge from the colonial side, whose goal was to “divide and conquer” to maintain oppression like the strategy of Snouck Hurgronje. The Dutch created the theory of Receptie as an effort to sterilize Islamic law, which Hazairin then called “Satanic law”. The course of Islamic law during the phase just before independence and afterwards still exists, even though it must be admitted it is Adat and Dutch law that guides Indonesia. But as evidence of the existence of Islamic law, there is the enactment of the 1974 Marriage Act, which serves as guidance for followers of Islam today.Kata Kunci: السلطة, التشريع اللإسلامى, الأحكام الإسلاميةDOI: 10.15408/ajis.v12i1.97
A Non-Muslim President in a Muslim State: Islamic Political Discourse in Contemporary Indonesia
Get PDFAbstrak: Presiden Non-Muslim di Negara Muslim: Diskursus Politik Islam dalam Konteks Politik Indonesia Kontemporer. Artikel ini secara spesifik dimaksudkan untuk membahas secara kritis pendapat para cendekiawan Muslim Indonesia tentang kemungkinan non-Muslim menjadi presiden di Negara Republik Indonesia yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Hingga detik ini, wacana Islam klasik tentang masalah ini cenderung terjebak dalam model analisis normatif yang terkesan rigid dan tidak toleran. Wacana ini, sampai batas tertentu, kurang dapat menghargai kondisi sosial, budaya, sejarah, dan kompleksitas politik masyarakat Muslim. Oleh karena itu, diskursus klasik mengenai masalah ini oleh banyak cendekiawan Indonesia kontemporer dipandang telah gagal merespons dinamika sosial-politik saat ini, terutama bila dilihat dari sudut pandang multi-kulturalisme dan demokrasi. Artikel ini membahas dimensi penting mengenai kepemimpinan non-Muslim di Indonesia yang sering dilupakan atau sangat jarang didiskusikan.Kata Kunci: Islam di Indonesia, Presiden Non-Muslim, Otoritas Tuhan, Piagam Jakarta.Abstract: A Non-Muslim President in a Muslim State: Islamic Political Discourse in Contemporary Indonesia. This article charts the political discourse amongst Islamic leaders regarding the possibility of a non-Muslim becoming President in Indonesia, the world’s most populated Muslim state, an important issue but one that is only seldom discussed in an academic context. Until recently, classical Islamic discourse on this issue, which has generally rejected this possibility, had tended to be trapped in a normative model of analysis which today seems intolerant and rigid. This article contends that this discourse, to some extent, does not properly appreciate the complex social, cultural, historical and political realities of the Muslim community today. Indeed, many other contemporary scholars view this mode of discourse as failing to respond to the current social-political dynamic, especially those scholars coming at it from a multicultural democratic perspective. Perhaps most importantly, the legal reality—even though there is a reasonable degree of controversy surrounding it—which is that there is no criterion that the President has to be Muslim, is also rejected by this discourse.Keywords: Islam in Indonesia, Non-Muslim President, God’s Authority, Jakarta CharterDOI: 10.15408/ajis.v12i1.97
Ketentuan Wasiat Wâjibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer
Get PDFAbstract: Various Provisions of the Wâjibah Testament in Contemporary Muslim Countries. The Wâjibah testament is evidence that its implementation does not depend on the expectation of the testator. The provisions within the wâjibah testament are interpreted from 180 verses of the sûrah al-Baqarah. There is a command for people who fear Allah to make a last will and testament for the parents and relatives before they die. In some of Muslim countries (Egypt, Morocco, Syria, Tunisia, Pakistan, etc.), the wâjibah testament is bequeathed to the orphaned grandchildren who have lost their parents. However, some other countries determine the grandchildren who obtain the wâjibah testament.Keywords: wâjibah testament, Muslim countries, fiqhAbstrak: Ketentuan Wasiat Wâjibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer. Wasiat wâjibah adalah bukti bahwa pelaksanaan wasiat itu tidak tergantung dari harapan pendonor. Ketentuan-ketentuan dalam wasiat wâjibah adalah interpretasi dari ayat 180 surah al-Baqarah. Di situ dikatakan bahwa ada perintah bagi orang yang takut kepada Allah untuk berwasiat bagi orang tua dan kerabat sebelum mereka meninggal. Di beberapa negara Muslim (Mesir, Maroko, Suriah, Tunisia, Pakistan, dan lain-lain), wasiat wâjibah diberikan kepada cucu yatim piatu yang kehilangan orang tuanya. Namun di beberapa negara lain menentukan cucu yang mendapatkan wasiat wâjibah.Kata Kunci: wasiat wâjibah, negara Muslim, fikihDOI: 10.15408/ajis.v12i1.98
Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia
Get PDFAbstract: The Political Configuration of the Shariah Banking in Indonesia. Islamic law applies to Muslims wherever they are, whatever their nationality. But the National law is the law applicable to a particular nation, in a particular national state. In Indonesia\u27s case, the National law also means the law developed by the Indonesian people, after Indonesia became an independent country and in force for the Indonesian people as successor to the old colonial law. Thus, Islamic law should be used now instead of the colonial law, which is no longer relevant to Islamic values. Shariah banking law is a product of National law which is adopted from Quranic and Sunnah values. Therefore, in the realm of business law, the Islamic law is a truly National law.Keywords: configuration, law, politics, Islamic bankingAbstraksi: Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam di manapun ia berada dan apapun kebangsaannya. Sedangkan hukum Nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu, di suatu negara tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum Nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Jadi, semestinya hukum Islam yang digunakan sekarang juga sebagai pengganti hukum kolonial, yang tidak lagi relevan dengan nilai Islam. Hukum perbankan syariah merupakan produk hukum Nasional yang diadopsi dari nilai Alquran dan Sunah. Untuk itu, dalam ranah hukum bisnis, hukum Islam inilah yang benar-benar telah menjadi hukum Nasional.Kata Kunci: konfigurasi, hukum, politik, perbankan syariahDOI: 10.15408/ajis.v12i1.98
Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa
Get PDFAbstract: The Implementation of Total Quality Management in Waqf Management of the Dompet Dhuafa. This article raises issues about the total quality management (TQM) in waqf management. TQM is a major issue in management, especially for large companies, in a framework to increase the quality of product output and to satisfy customers. TQM nowadays is not only adopted by profit oriented companies but also non-profit institutions. For example, the Dompet Dhuafa has achieved Quality Management System ISO 9001:2008 certification. This article concludes that the implementation of TQM in waqf management of the Dompet Dhuafa is relatively advanced since it gives serious attention to customers, both external dan internal. Similarly with process improvement and total involvement, Dompet Duafa points to enthusiasm of planned and structured improvement as well as involving all elements of the organization comprehensively.Keywords: waqf, total quality management, waqf managementAbstrak: Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa. Tulisan ini mengangkat isu tentang total quality management (TQM) dalam pengelolaan wakaf. TQM merupakan salah satu terobosan manajemen yang umumnya dilakukan oleh perusahaan besar dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang pada muaranya dapat memuaskan konsumen. TQM tidak hanya diadopsi oleh lembaga-lembaga yang berorientasi pada keuntungan material (profit oriented) namun juga lembaga-lembaga yang berbasis non profit (non-profit oriented). Salah satunya adalah Dompet Dhuafa yang telah berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Implementasi nilai TQM dalam pengelolaan wakaf di Dompet Dhuafa dapat dikatakan relatif maju karena perhatian lembaga ini kepada pelanggan, baik eksternal maupun internal, cukup bagus. Begitu pula dalam hal perbaikan proses dan keterlibatan total, Dompet Dhuafa menunjukkan semangat perbaikan yang terencana dan terstruktur serta melibatkan semua elemen organisasi secara komprehensif.Kata Kunci: wakaf, total quality management, manajemen wakafDOI: 10.15408/ajis.v12i1.98
Verifikasi Identitas Biologis Menjelang Perkawinan dalam Perspektif Fikih
Get PDFAbstract: Biological identity verification before marriage from a fiqh standpoint. This article treats falsifying biological identity for marriage as an important phenomenon that should be responded to academically. By way of analyzing discourse concerning this subject, this article reveals that weaknesses in how civil law and citizenry are administrated, if not fixed, will give rise to more such cases of it. On the other hand, the theory that love is the biggest motivation for falsifying biological identity is taken into account to clarify why this violation occurs. The conclusion reached in this article is to accommodate for the capacity to verify biological identity—when deemed necessary—before marriage. The author reinforces this idea by drawing upon several hadiths, applying al-maqâshid al-syâri‘ah theory, as well as calling to expand classical fiqh to the context of solving this contemporary problem.Keywords: biological identity, verification, contemporary problem, classical fiqh, contextualisationAbstrak: Verifikasi Identitas Biologis Menjelang Perkawinan dalam Perspektif Fikih. Artikel ini meletakkan fakta pemalsuan identitas biologis dalam perkawinan sebagai fenomena yang penting direspons secara akademis. Melalui analisis wacana atas berita yang terkait, tulisan ini menyingkap bahwa ada sejumlah kelemahan pada sistem administrasi keperdataan dan kependudukan yang jika tidak dibenahi akan melahirkan kasus-kasus serupa. Di sisi lain, teori bahwa cinta adalah motivasi terbesar untuk melakukan sesuatu dimanfaatkan untuk menjelaskan mengapa pelanggaran itu dilakukan. Kesimpulan yang direkomendasikan adalah mengakomodasi kebolehan melakukan verifikasi identitas biologis—jika dianggap perlu—sebelum perkawinan. Penulis menguatkan gagasan ini dengan melakukan kontekstualisasi atas beberapa hadis, penerapan teori maqâshid al-syarî’ah serta ajakan untuk mengembangkan fikih klasik dalam rangka mengatasi problematika kontemporer.Kata Kunci: verifikasi, identitas biologis, problema kontemporer, fikih klasik, kontekstualisasiDOI: 10.15408/ajis.v12i1.96
Dominasi Paradigma Fikih dalam Periwayatan dan Kodifikasi Hadis
Get PDFAbstract: Domination of the Fiqh Paradigm in Hadith Transmission and Codification. This paper primarily argues that fiqh has been dominating the transmission and canonization of Hadîts since the early Islamic period. The fiqh orientation in the transmission of Hadîts that has occurred since the early Islamic period, the formalization of fiqh schools, and the mainstreaming of fiqh in Hadîts works are the reasons that made it dominant. Moreover, the formation and acceptance of al-Kutub al-Sittah was also to pursue fiqh interests, rather than just the already important matter of Hadîts codification.Keywords: Hadîts Narration, Hadîts Records, Fiqh Codification.Abstrak: Dominasi Paradigma Fikih dalam Periwayatan dan Kodifikasi Hadis. Artikel ini utamanya menyatakan bahwa fikih telah mendominasi periwayatan dan pembukuan Hadis sejak periode awal Islam. Orientasi fikih pada periwayatan dan kodifikasi Hadis, formalisasi madrasah fikih, dan pengarusutamaan fikih pada karya-karya Hadis, adalah bukti-bukti yang menunjukkan fikih mendominasi periwayatan dan kodifikasi Hadis. Fakta lainnya adalah, pembentukan al-Kutub al-Sittah dan aspek penerimaannya ternyata lebih menunjukkan alasan pemenuhan kepentingan fikih ketimbang hanya periwayatan dan kodifikasi Hadis semata.Kata Kunci: Periwayatan Hadis, Pembukuan Hadis, Dominasi FikihDOI: 10.15408/ajis.v12i1.97
Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia
Get PDFAbstract: The Influence of Dutch East Indies Politics and Law on Islamic Law Legislation in Indonesia. Dutch East Indies politics and law is based on the interests of Dutch colonialism in Indonesia. At the start, the Dutch exercised a compromising brand of politics and law, however this was less than advantageous. Then, in its growth, the Dutch executed confrontational politics and law, which, evidently, was effective in swaying their power. Afterwards, Indonesia became independent in 1945. It turns out that confrontational thinking, as exhibited in the politics and law of the Dutch East Indies, had an influence on the Indonesian nation. They often rejected efforts to legislate Islamic law into the national legal system for a number of types of reasons. This article aims to examine the progression of Dutch colonial politics and law and its influence on the production of Indonesian Islamic politics and law over the course of independence.Keywords: law and politics, Islamic law, Adat law, Dutch East Indies, conflictAbstrak: Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Politik hukum Hindia Belanda didasarkan pada kepentingan penjajahan mereka atas Nusantara (Indonesia). Pada awalnya Belanda menempuh politik hukum kompromistis, namun kurang menguntungkan. Lalu, dalam perkembangannya Belanda menjalankan politik hukum konfrontatif yang ternyata efektif dalam melanggengkan kekuasaan mereka. Setelah Indonesia merdeka 1945, ternyata cara berpikir konfrontatif seperti dalam politik hukum Hindia Belanda berpengaruh bagi sebagian bangsa Indonesia. Sering mereka menolak upaya legislasi hukum Islam ke sistem hukum nasional dengan pelbagai macam alasan. Tulisan ini berupaya mengelaborasi perjalanan politik hukum penjajah Belanda dan pengaruhnya dalam perkembangan politik hukum Islam Indonesia pada masa kemerdekaan.Kata Kunci: politik hukum, hukum Islam, hukum adat, Hindia Belanda, konflikDOI: 10.15408/ajis.v12i1.97
Contemporary Issues Facing the Criminalization of Polygamy
Get PDFAbstrak: Isu-isu Kontemporer Seputar Kriminalisasi dalam Poligami. Dalam ushûl al-fiqh, setiap perbutan yang dapat merugikan orang lain adalah berdosa. Hal ini didasari pada prinsip bahwa menghindari penyebab kerugian (mafsadât) dianggap lebih baik daripada mencari keuntungan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, dengan alasan bahwa poligami menyebabkan kerugian lebih banyak bagi istri dan atau anak-anak—dan hal itu tidak mendatangkan keuntungan bagi mereka, maka itu dikategorikan sebagai sesuatu yang berdosa. Dalam konteks ilmu fikih, poligami termasuk dalam kejahatan jarîmah ta’zîr. Namun hal ini dirusak oleh kurangnya konsensus tentang apakah setiap poligami harus dikriminalisasi. Sementara dalam konteks hukum positif di Indonesia, praktik poligami membatasi sanksi pidana karena melanggar batas ini tidak jelas. Artikel ini berpendapat bahwa poligami adalah kejahatan baik dari segi fikih—pada beberapa kondisi luar biasa—maupun hukum positif. Namun agar hal tersebut mendapatkan legitimasi hukum dengan benar, maka hukum positif perlu memastikan bahwa ada sanksi yang jelas dan secara langsung pada tindakan poligami, sehingga praktik tersebut secara efektif dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.Kata Kunci: kriminalisasi, poligami, takzir, fikihAbstract: Contemporary Issues Facing the Criminalization of Polygamy. According to ushûl al-fiqh, any act that disadvantages others is considered sinful. This is based on the principle that avoiding causing such disadvantages (mafsadât) is considered better than seeking advantages for oneself. Therefore, on the grounds that polygamy causes more disadvantages to wives and or children that it does advantages to those people, it can be categorised as a sinful act. In the fiqh context, polygamy is a jarîmah ta’zîr crime. But this is undermined by a lack of consensus about whether polygamy should be criminalised at all. Meanwhile, in the context of positive law in Indonesia, while the practice of polygamy is restricted the criminal sanctions for violating these restrictions are not clear. This article argues that polygamy is criminal both in terms of fiqh and positive law’ However, in order for it to be properly stamped out, positive law needs to ensure that there are clear sanctions in place that directly correspond to acts of polygamy, such that the practice can be effectively criminalized.Keywords: criminalization, polygamy, ta’zîr, fiqhDOI: 10.15408/ajis.v12i1.96